Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang paling potensial untuk dikembangkan. Sampai saat ini, basis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia masih terbatas pada wealth tax base sehingga terdapat potensi perluasan basis perpajakan berdasarkan tingkat penggunaan kendaraan. Seiring dengan perkembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diperlukan suatu kajian untuk mencegah potential loss atas Pendapatan Asli Daerah kedepannya serta mewujudkan equal treatment antara kendaraan bermotor listrik dengan kendaraan bermotor konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis potensi pengenaan mileage-based road user charge atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) di Provinsi DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup studi literatur, studi komparatif, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk mengenakan mileage-based road user charge pada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kedepannya dengan memperhatikan timing yang tepat yaitu ketika industri dan populasi kendaraan listrik di Indonesia sudah masif serta berada pada jumlah yang layak untuk dipajaki. Terdapat dua alternatif untuk mengenakan mileage-based road user charge atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pertama, redefinisi bobot melalui penambahan unsur berupa kapasitas baterai yang linear dengan jarak. Kedua, reformulasi dasar pengenaan PKB dengan komponen tambahan berupa jumlah kilometer jarak tempuh. Secara keseluruhan, dibutuhkan penyusunan suatu roadmap pemajakan untuk menjadikan mileage-based road user charge sebagai suatu pilihan alternatif pemajakan.

---

Motor Vehicle Tax is one of the most potential local taxes to develop. Heretofore, the basis for the imposition of Motor Vehicle Tax in Indonesia is still limited to wealth tax based. Therefore, it could be a potential to expand tax based on the level of vehicle utilization. Along with the growth of battery electric vehicle, a study is needed to prevent the potential loss of local revenue in the future and to establish equal treatment between electric vehicle and conventional vehicle. This research uses a qualitative approach with the focus of analyzing the potential of mileage-based road user charge on battery electric vehicle in DKI Jakarta Province. The data collection methods used in this research are literature studies, comparative studies, and in-depth interview. The result of the research showed that in the future there is potential to impose mileage-based road user charge on battery electric vehicle by considering the right timing when the industry and population of battery electric vehicle in Indonesia is already massive and at a decent amount to be taxed. There are two alternatives to charging mileage-based road user charge on battery electric vehicle. First, redefine the weight through additional element in the form of battery capacity that is linear with the mileage. Second, tax base reformulation of Motor Vehicle Tax in the form of the number of kilometers traveled. Overall, the taxation roadmap arrangement is prominent to consider mileage-based road user charge as a taxation alternative choice."

"Skripsi ini membahas mengenai latar belakang diberlakukannya kebijakan insentif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta dan meninjau kebijakan ini dari sisi pengendalian eksternalitas negatif. Kebijakan insentif pajak BBNKB atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didasari oleh tingginya polusi udara di Jakarta yang disebabkan kendaraan bermotor konvensional dan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, serta pengambilan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Melalui penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan insentif pajak BBNKB adalah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan dalam mengatasi permasalahan udara dan menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta kebijakan tersebut merupakan suatu kebijakan yang dapat mengendalikan eksternalitas negatif dari polusi udara yang dihasilkan kendaraan bermotor konvensional.

---

The purpose of this research is to discuss the background of transfer of motor vehicle title fee incentive policy implementation on battery-based electric vehicle in Jakarta and to review the policy from the negative externalities point of view. this BBNKB incentive policy for battery electric vehicle is brought upon because of the high pollution in Jakarta caused by conventional motor vehicles, which then encourage people to use battery electric vehicle. this research uses a qualitative-descriptive approach, with data collection methods using library research, interviews and field research, and using a qualitative technique for data analysis. Through this research, it is concluded that the BBNKB tax incentive policy acts as a follow up to the presidential regulation Number 55 year 2019 regarding the acceleration of the battery electric vehicle program for transportation with a purpose to overcome air problems and attracting people’s interest to shift from using conventional vehicles to electric vehicles. Furthermore, this policy is the answer to control negative externalities from air pollution produced by conventional motor vehicles."

"Dalam rangka menciptakan iklim kendaraan ramah lingkungan guna menanggulangi permasalahan polusi udara dan pemanasan global, pemerintah Indonesia mengakselerasikan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Untuk menarik minat masyarakat beralih mengadopsi KBLBB, pemerintah Indonesia memberikan berbagai macam rangsangan, salah satunya dengan memberikan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di DKI Jakarta, ketentuan terbaru mengenai kebijakan insentif PKB atas KBLBB diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023 di mana dijelaskan besaran tarif PKB atas KBLBB adalah 10% dari dasar pengenaan PKB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner kepada 169 responden, serta wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data pelengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif atas kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Persepsi positif didukung karena masyarakat DKI Jakarta memiliki sikap (kognitif), sikap (afektif), motif, minat, dan pengharapan yang positif terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Meskipun demikian, masyarakat DKI Jakarta masih memiliki sikap (konatif) dan pengalaman yang negatif terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Hal ini menandakan sikap pengadopsian KBLBB oleh masyarakat DKI Jakarta masih rendah meskipun telah diberikan insentif, serta pengalaman akan sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta masih kurang memadai.

---

environment to address air pollution and global warming issues, the Indonesian government is accelerating the battery electric vehicle (BEV) program. To encourage the public to adopt BEV, the Indonesian government is offering various incentives, one of which is the Motor Vehicle Tax incentive. In DKI Jakarta, the latest regulations regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV are outlined in the Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023, which specifies that the Motor Vehicle Tax rate for BEV is 10% of the Motor Vehicle Tax base. This study aims to analyze the perceptions of DKI Jakarta residents regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV as stated in Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023. The approach used in this research is quantitative, with data collected through a survey in the form of a questionnaire to 169 respondents, along with in-depth interviews and literature studies as complementary data. The results of this study indicate that DKI Jakarta residents have a positive perception of the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakata. This positive perception is supported by the fact that DKI Jakarta residents have positive attitudes (cognitive), attitudes (affective), motives, interests, and expectations related to the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta. However, DKI Jakarta residents still have negative attitudes (conative) and experiences regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta. This indicates that the adoption of BEV by DKI Jakarta residents is still low despite the incentives, and the government's socialization of the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta remains inadequate."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan atas kebijakan dari retribusi elektronik atau yang dikenal e-retribusi yang berdasarkan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah Dengan Sistem Elektronik Retribusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penerapan retribusi elektronik ini baru dijalankan pada tiga retribusi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Pasar atas Pedagang Kaki Lima, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas sewa rumah susun sederhana di DKI Jakarta. Hasil penelitian dari penerapan retribusi elektronik pada tiga retribusi tersebut bahwa sistem ini belum berjalan secara mumpuni mengingat masih kurangnya sumber daya manusia dan belum kuatnya integrasi sistem elektronik ini.

---

This research aims to explain the implementation of policy of electronic user charges or e-user charges which are based on Governor Regulation No. 11 of 2014 on Procedures Payment Receiving User Charge With Electronic Systems. This Research uses a post-positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The implementation of these electronic user charges applied recently on three types of user charges i.e. User Charge of Market Services on Street Vendor, User Charge of Motor Vehicle Test, User Charge of Usage of Regional Assets on Low-Cost Apartments in Jakarta. The results of the implementation of electronic user charges on all three of user charges that the system are not running well, because the lack of qualified human resources and electronic systems integration hasn't been steady."

"Penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dipandang sebagai solusi paling efektif untuk mengatasi permasalahan energi dan lingkungan pada sektor transportasi. Di Indonesia, EV secara resmi diberlakukan sebagai kendaraan alternatif pada tahun 2019 dengan memberlakukan beberapa kebijakan untuk mendorong baik itu perkembangan industri EV maupun penggunaan EV di Indonesia. Namun demikian, belum diketahui secara jelas apakah kebijakan-kebijakan tersebut secara efektif dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap EV sehingga bersedia untuk mengadopsinya. Tujuan dari studi ini adalah untuk melakukan analisis terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam rangka untuk mendorong implementasi EV di Indonesia. Analisis kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis. Sebuah model dinamis sistem adopsi EV dikembangkan untuk memeriksa hubungan kebijakan dengan peningkatan penerimaan masyarakat terhadap EV. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur dengan instalasi stasiun pengisian daya tipe ultra fast charging menjadi kebijakan yang paling efektif dalam meningkatkan penerimaan masyarakat. Sementara terkait kebijakan fiskal, kebijakan yang paling efektif adalah pembebasan pengendara EV dari pajak kendaraan bermotor.

---

Battery electric vehicles is seen as the most effective solution to energy and environmental problems in the transportation sector. EV is officially treated as an alternative vehicle in Indonesia in 2019 by enacting several policies to encourage both the development of the EV industry and the use of EV in Indonesia. However, it is not clear whether these policies can effectively increase public acceptance in adopting EV. This study aims to analyze the effectiveness of policies implemented by the government to encourage EV adoption in Indonesia. Policy analysis is carried out using a dynamic system approach. A dynamic model of EV adoption system was developed to examine the relationship between policy and increased public acceptance of EV. The results of this study indicate that strengthening infrastructure with installations of ultra-fast charging station is the most effective policy in increasing public acceptance. Meanwhile, the most effective fiscal policy is the exemption of EV drivers from annual tax. Furthermore, this study emphasizes the importance of the promotion of EV to increase public knowledge of EV as a fundamental for adoption decision making."

"Melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, pemerintah Indonesia menjalankan komitmennya untuk pemulihan eksternalitas lingkungan yang berkelanjutan dengan program industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Sayangnya, terkait pemberian insentif sebagaimana yang sesuai dengan peraturan turunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023, pemerintah menunjukkan belum juga ada perusahaan produsen Bus Listrik dalam negeri maupun perusahaan operator layanan transportasi umum yang mengikuti program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal terhadap Bus Listrik dalam meraih ekosistem transportasi berkelanjutan di DKI Jakarta. Penggunaan konsep ekosistem transportasi berkelanjutan menjadi indikator pendukung penelitian, sebagaimana salah satu tujuan pemerintah adalah untuk membangun industri transportasi hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian kebijakan insentif fiskal terhadap Bus Listrik belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal berdasarkan kategori-kategori pendukung efektivitas kebijakan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor utama berupa sejumlah perusahaan produsen Bus Listrik dalam negeri masih memiliki kesulitan terkait kriteria nilai TKDN yang harus dipenuhi. Masih terdapat banyak pertimbangan seperti biaya yang cukup besar dan keuntungan yang tidak sebanding memberikan keraguan yang besar bagi perusahaan. Kebijakan yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya mendukung industri Bus Listrik dalam negeri secara holistik, serta dalam mewujudkan pengurangan emisi nasional melalui industri transportasi hijau. Pemberian insentif fiskal terhadap Bus Listrik juga belum mampu sepenuhnya mengarahkan pada mewujudkan ekosistem transportasi berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah juga diharapkan dapat membuat program besar dalam mendorong pengadaan hingga penggunaan transportasi umum sebagai salah satu bentuk perwujudan ekosistem transportasi berkelanjutan.

---

Through Presidential Regulation Number 55 of 2019, the Indonesian government carries out its commitment to sustainable recovery of environmental externalities with a battery-based electric motor vehicle industry program. Unfortunately, regarding the provision of incentives in accordance with the derivative regulations of the Minister of Finance Regulation Number 38 of 2023, the government shows that there are still no domestic electric bus producing companies or public transportation service operator companies that have participated in the program. This research aims to analyze the effectiveness of fiscal incentive policies for Electric Buses in achieving a sustainable transportation ecosystem in DKI Jakarta. The use of the concept of a sustainable transportation ecosystem is a supporting indicator for research, as one of the government's goals is to build a green transportation industry. This research uses a post-positivist research approach with descriptive research type. The data collection techniques in this research are through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show that the provision of fiscal incentive policies for Electric Buses has not reached the optimal level of effectiveness based on the categories supporting policy effectiveness. This is caused by the main factor in the form of a number of domestic Electric Bus producing companies still having difficulties regarding the TKDN value criteria that must be met. There are still many considerations such as quite large costs and disproportionate profits that give big doubts to the company. The policies provided by the government do not fully support the domestic Electric Bus industry in a holistic manner, as well as in realizing national emission reductions through the green transportation industry. Providing fiscal incentives for Electric Buses has also not been able to fully lead to creating a sustainable transportation ecosystem. Therefore, it is also hoped that the government can create a large program to encourage the procurement and use of public transportation as a form of realizing a sustainable transportation ecosystem."

"Untuk mengurangi beban impor BBM dan juga emisi GRK, pemerintah Indonesia merasa perlu adanya solusi di sisi transportasi darat yaitu melalui peralihan dari penggunaan Kendaraan Bermotor KBM ke Kendaraan ramah lingkungan (Karling) yaitu Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB). Untuk mempercepat pertumbuhan KBL BB di Indonesia, pemerintah melalui Perpres nomor 55 tahun 2019 memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan percepatan program KBL BB untuk transportasi jalan. Adapun kendala dalam penggunaan KBL BB adalah mahalnya biaya yang harus dikeluarkan konsumen dalam pembelian KBL BB, dimana baterai sebagai media penyimpanan energi listrik yang dibutuhkan KBL BB merupakan salah satu bagian termahal dari kendaraan listrik. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian ulang baterai serta minimnya aksesibilitas pengguna kendaraan listrik menjadi pertimbangan lain yang dapat menghambat pertumbuhan KBL BB. Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) merupakan solusi pemecahan beberapa permasalahan di atas. Dengan hadirnya SPBKLU pengguna KBL BB tidak perlu membeli baterai dan juga waktu yang dibutuhkan untuk pengisian ulang daya baterai menjadi lebih singkat, serta area yang dibutuhkan oleh SPBKLU tidak besar sehingga SPBKLU dapat di bangun pada area-area strategis perkotaan yang pada penduduk. Dari kacamata konsumen SPBKLU memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan. Namun perlu adanya kajian ulang apabila dilihat dari sisi penyedia. Di sini baik studi kelayakan teknis dan ekonomi di uraikan. Kami menggunakan program rumus ekonometrik untuk menghitung penyediaan kabinet beserta baterai sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. SPBKLU skema Battery Provider Cabinet Lease (BPCL) memiliki keekonomian yang lebih baik dibanding skema Battery Provider Cabinet Owner (BPCO) dengan asumsi rasio perbandingan jumlah KBL BB terhadap SPBKLU 30:1. Dari hasil perhitungan di dapat Net Present Value (NPV) BPCO sebesar Rp.244.476.350, dengan IRR 8,45% serta Payback Periode selama 5,08 tahun dan Profitability Index (PI) sebesar 1,018. Sedangkan NPV BPCL bernilai positif Rp.127.979.418 dengan IRR 28,73% serta PP 2,53 tahun dan PI 1,898. Studi ini dapat diperluas untuk mengembangkan SPBKLU di Indonesia

---

To reduce the import burden of fuel and also GHG emissions, the Indonesian government feels the need for a solution on the land transportation side, namely through the transition from using Internal Combustion Engine Vehicle (ICEV) to environmentally friendly vehicles, namely Battery Electric Vehicle (BEV). To accelerate the growth of BEV in Indonesia, the government through Presidential Decree number 55 of 2019 provides direction, foundation and legal certainty in the acceleration of the BEV program for road transportation. The obstacle in using BEV is the high cost that must be incurred by consumers in purchasing BEV, where the battery as a storage medium for electrical energy needed by BEV is one of the most expensive parts of an electric vehicle. In addition, the time needed to recharge the battery and the lack of accessibility for electric vehicle users are other considerations that can hinder the growth of BEV. The Public Electric Vehicle Battery Swapping Station (BSS) is a solution to solving some of the problems above. With the presence of BSS, BEV users do not need to buy batteries and also the time needed to recharge the battery is shorter, and the area required by BSS is not large so that BSS can be built in strategic urban areas with residents. From the consumer's point of view, BSS has the positive values it needs. However, there needs to be a review if it is seen from the provider side. Here both the technical and economic feasibility studies are described. We use an econometric formula program to calculate the supply of cabinets and batteries according to the required specifications. The Battery Provider Cabinet Lease (BPCL) scheme has a better economic value than the Battery Provider Cabinet Owner (BPCO) scheme assuming the ratio of the number of BEV to BSS is 30: 1. From the calculation, the NPV of BPCO is Rp.244.476.350, with an IRR of 8,45% and a payback period of 5,08 years with Profitability Index 1,018. Meanwhile, BPCL's NPV is positive at Rp. Rp.127.979.418 with an IRR of 28,73%, PP 2,53 years and PI of 1,898. This study can be extended to develop BSS in Indonesia"

"Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai kebutuhan daerahnya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Retribusi pengambilan foto merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengenaan retribusi pengambilan foto di taman kota Provinsi DKI Jakarta dan mengetahui dasar penentuan tarif yang digunakan dalam pemungutan retribusi pengambilan foto di taman kota Provinsi DKI Jakarta. Pengenaan retribusi pengambilan foto di taman kota Provinsi DKI Jakarta dievaluasi dengan melihat dari pemenuhan prinsip-prinsip pemungutan retribusi yang dikemukakan oleh Davey yaitu kecukupan, keadilan, kemampuan administrasi, dan kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pengenaan retribusi pengambilan foto di taman kota Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan retribusi pengambilan foto di taman kota Provinsi DKI Jakarta belum memenuhi keseluruhan dari prinsip-prinsip pemungutan retribusi yang dikemukakan oleh Davey dalam pemungutannya, sehingga perlu untuk dikaji ulang mengenai pemungutan retribusi tersebut. Selain itu, dasar penentuan tarif yang digunakan hanya berasal dari standard operasional prosedur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.

---

DKI Jakarta seeks to improve local revenues to finance regional needs in order to govern. Retribution photo shoot is one source of local revenue Jakarta Province. This study was conducted to evaluate the imposition of charge of photo shoot in a city park of Jakarta Province and knowing the basic rate used in determining the collection charge of photo shoot in a city park of Jakarta Province. Imposition of levy in a city park photo shoot Jakarta Provincial evaluated by looking at compliance with the principles of the levy proposed by Davey namely sufficiency, justice, administrative ability, and legal certainty. Imposition of charge is evaluated by looking at compliance the user charge principle by Davey, namely sufficiency, justice, administrative ability, and legal certainty.

The purpose of this study was to evaluate the imposition a charge of photo shoot in the city park of Jakarta Province. The approach used in this research is quantitative approach with method of data collection using in-depth interviews and literature study with qualitative data analysis techniques.

The results showed that the imposition a charge photo shoot in the city park of Jakarta Province not meet the overall user charge collection principle by Davey in the collection, so it needs to be re-examined on the levy rules. In addition, the basis for determining the rate that is used only from standard operating procedures Department of Parks and Cemeteries of Jakarta Province causing loophole in the collection."

"ABSTRAKPembangkitan kalor pada baterai dan motor listrik akan meningkatkan temperatur kerjanya. Temperatur kerja yang terlalu tinggi dapat menurunkan kinerja dan memperpendek umur pakai baterai dan motor listrik. Kemajuan teknologi baterai telah menghasilkan baterai-baterai Li-Ion berdensitas energi sangat tinggi. Namun demikian, kemajuan ini disertai dengan resiko terjadinya thermal runaway yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan serius seperti yang dialami oleh pesawat Boeing 787 Dreamliner di Jepang pada 16 Januari 2017. Untuk operasi kendaraan listrik yang aman, dengan kinerja yang tinggi serta umur pakai yang panjang diperlukan sistem manajemen termal SMT yang handal dengan bobot ringan, ukuran yang ringkas dan hemat energi. Pipa kalor merupakan perangkat termal yang memiliki kapasitas perpindahan kalor per satuan luas yang tinggi, berbobot ringan, berukuran ringkas dan tidak memerlukan pasokan daya eksternal. Pada penelitian ini dilakukan pengembangan prototipe SMT baterai dan motor kendaraan listrik berbasis pipa kalor serta pengembangan fabrikasi lotus-type porous copper LTP Copper untuk diterapkan sebagai sumbu kapiler pipa kalor. Prototipe SMT baterai dibuat mengunakan simulator baterai dengan menerapkan pipa kalor pipih berbentuk L yang bagian evaporatornya disisipkan di antara permukaan simulator baterai dan bagian kondensernya didinginkan dengan udara sekeliling. Prototipe SMT motor listrik menerapkan pipa kalor pipih berbentuk L yang bagian evaporatornya ditempatkan di bagian luar rumah motor dan bagian evaporatornya di depan kipas. Pada kedua prototip tersebut, pembangkitan kalor disimulasikan dengan pemanas listrik yang dayanya diatur melalui regulator tegangan. Kinerja prototip sistem manajemen termal baterai dan motor kendaraan listrik tersebut ditentukan secara eksperimental. LTP Copper difabrikasi menggunakan teknik slip casting dan sintering menggantikan proses Gasar. Struktur pori memanjang diperoleh dengan menggunakan pore former benang nilon. Parameter proses dioptimasi untuk mendapatkan permeabilitas dan laju pemompaan kapiler terbaik. SMT baterai berhasil menurunkan temperatur simulator baterai dari 71 C menjadi 50 C pada beban kalor 60 W. SMT motor listrik berhasil menurunkan temperatur permukaan motor dari 102.2 C menjadi 68.4 C pada beban kalor 150 W. LTP Copper berhasil dibuat dengan teknik slip casting dan sintering dan diterapkan sebagai sumbu kapiler pipa kalor melingkar. Pipa kalor melingkar tersebut dapat beroperasi pada rentang beban kalor yang lebar, yaitu 16 W hingga 160 W dan tahanan termal minimum 0,126 C/W pada beban kalor 148.6 W.

---

ABSTRACTHeat generation in batteries and electric motors will increase the working temperature. Excessive working temperatures will degrade performance and shorten the life span. Advances in battery technology have resulted in a very high energy density Li Ion batteries. However, these advances are accompanied by the risk of thermal runaway that could lead to a serious accidents such as those experienced by a Boeing 787 Dreamliner aircraft in Japan on January 16, 2013. A safe operation with high performance and long service life requires a reliable thermal management system TMS with light weight, compact size, and low energy consumption. Heat pipes are thermal devices with a high heat transfer capacity per unit area, lightweight, compact size and requires no external power supply. This research develops the prototype of heat pipe based TMS of electric vehicle battery and motor and the fabrication of lotus type porous copper LTP Copper to be applied as heat pipe capillary wick. The prototype of the battery TMS was made using a battery simulator by applying L shaped flat heat pipes whose evaporator portion is inserted between the battery s simulator surfaces and the condenser portion cooled with ambient air. The prototype of the electric motor TMS also applied L shaped flat heat pipes whose evaporator section is placed on the outer surface and the condenser portion in front of the fan. In both prototypes, the heat generation is simulated with electric heaters whose power is regulated through a voltage regulator. The performance of the battery and motor TMS are determined experimentally. LTP Copper was fabricated using the slip casting and sintering techniques to replace a very complicated and costly Gasar process. Unidirectional pore structure is obtained by using nylon thread pore former. Process parameters consisting of copper powder diameter, pore former diameter, sintering temperature and holding time are optimized to obtain the best permeability and capillary pump rate. The battery TMS has successfully reduced the battery simulator temperature from 71 C to 50 C at 60 W heat load. The motor TMS has successfully reduced the surface temperature of the motor from 102.2 C to 68.4 C at 150 W heat load. LTP Copper with high permeability and capillary pumping rate was successfully made by slip casting and sintering technique and applied as a loop heat pipe capillary wick. The loop heat pipe could operate in a wide heat load range, which is 16 W to 160 W and a minimum thermal resistance of 0.126 C W at a 148.6 W heat load."

"Penelitian ini mengkaji respon Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan terhadap perkembangan industri manufaktur kendaraan listrik (BEV) Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dan pendekatan tinjauan literatur, analisis data, penelitian ini mengungkap kebijakan terkait yang memiliki banyak dimensi pembahasan. Meskipun Perpres No. 55/2019 terbukti menjadi katalis bagi industri melalui insentif fiskal dan non-fiskal, investasi infrastruktur, dan pengembangan teknologi, Perpres ini juga mengungkap kerentanan mendasar dalam hal persyaratan kandungan lokal, pengembangan keterampilan, dan kesiapan pasar. Studi ini menunjukkan penerapan teori institusionalisme dalam menganalisis dampak kebijakan publik oleh hubungan negara-bisnis, persepsi masyarakat, dan industri secara keseluruhan. Pada akhirnya, temuan-temuan seperti adanya respon industri yang dominan dalam tipe kompromi dengan adanya tindakan lobi yang kuat dan munculnya feedback loop yang berkeasan negatif dan berlakunya regulasi yang diatur dalam Perpres No. 55/2019 memerlukan penilaian yang seimbang terhadap efektivitas Perpres No. 55/2019, sekaligus menyoroti perlunya pendekatan yang berbeda untuk mengatasi hambatan kelembagaan yang terus-menerus terjadi terhadap pertumbuhan industri kendaraan listrik yang berkelanjutan di Indonesia.

---

This research examines the response to Presidential Regulation (Perpres) Number 55 of 2019 concerning the Acceleration of the Battery Electric Vehicle (Battery Electric Vehicle) Program for Road Transportation to the development of the Indonesian electric vehicle (BEV) manufacturing industry. By using a qualitative method approach and a literature review approach, data analysis, this research reveals related policies that have many dimensions of discussion. Even though Presidential Decree no. 55/2019 proved to be a catalyst for industry through fiscal and non-fiscal incentives, infrastructure investment, and technology development, this Presidential Decree also exposed fundamental vulnerabilities in terms of local content requirements, skills development, and market readiness. This study shows the application of institutionalism theory in analyzing the impact of public policy by state-business relations, public perceptions, and industry as a whole. In the end, findings such as the existence of a dominant industry response in the compromise type with the existence of strong lobbying actions and the emergence of negative feedback loops and the enactment of regulations set out in Presidential Decree No. 55/2019 requires a balanced assessment of the effectiveness of Presidential Decree no. 55/2019, while highlighting the need for a different approach to overcome persistent institutional obstacles to the sustainable growth of the electric vehicle industry in Indonesia."