Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama tahun 2020, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, yang berdampak pada para pemberi kerja melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya untuk memangkas biaya. Salah satu biaya yang harus dikeluarkan oleh pemberi kerja adalah iuran jaminan kesehatan bagi pekerjanya, karena pemberian iuran jaminan kesehatan diwajibkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Namun, di sisi lain, tagihan medis juga meningkat akibat pandemi COVID-19, yang memaksa karyawan untuk mendapatkan pekerjaan yang menyediakan asuransi kesehatan untuk pekerjanya. Penelitianini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kepesertaan asuransi kesehatan oleh pemberi kerja dengan probabilitas pekerja melakukan mobilitas kerja. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dengan observasi akhir sebanyak 62.750. Penelitian ini menggunakan regresi logistik binomial. Penelitian ini juga menggunakan lima variabel karakteristik non pasar. Hasil dari penelitian ini adalah ketika karyawan dilanggan asuransi kesehatan oleh majikannya, karyawan akan cenderung melakukan mobilitas kerja. Hasilnya juga sangat signifikan.

---

During 2020, the world is being hit by the pandemic of COVID-19, which impacted the employers to dolayoffs to their employees in order to cut their costs. One of the costs that should be incurred by employers isthe health insurance subscription for their employees, as giving health insurance subscription is required by the Ministry of Manpower and Transmigration Republic of Indonesia. Yet, on the other hand, medical bills were also increasing due to the pandemic of COVID-19, which forces the employee to get a job which the employers provide them with a health insurance subscription. This study aims to analyze the relation between health insurance subscription by the employers with the probability of the employees to do a job mobility. The data used for this study is from Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) with the final observations of 62,750. The study uses binomial logistic regression. This study also uses five non-market characteristicvariables. The result for this study is when the employee is being subscribed to health insurance by theiremployer, the employee will be less likely to do job mobility. The results are also very significant."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan sistem kesehatan di Indonesia, Thailand, dan Filipinayang juga merupakan negara-negara berkembang di Asia Tenggara yang telah mengalami kemajuan signifikan dalam pengembangan sistem kesehatan sejak tahun 1970-an. Perkembangan tersebut diiringi dengan peningkatan angka harapan hidup dan penurunan tingkat kematian ibu dan bayi di ketiga negara ini. Namun, meskipun terdapat peningkatan tersebut, terdapat kebutuhan yang semakin meningkat akan cakupan kesehatan universal yang komperhensif. Meskipun demikian, perjalanan menuju Universal Health Coverage di Indonesia, Thailand, dan Filipina masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya kebijakan yang mendukung dan infrastruktur kesehatan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan asuransi kesehatan sosial di Indonesia, Thailand, dan Filipina dalam upaya mencapai cakupan kesehatan universal. Dalam penelitian ini, basis penelitian merupakan pemerintah ketiga negara, dengan rentang waktu penelitian mencakup periode dari tahun 1970 hingga 2019. Dalam penelitian ini, dilakukan perbandingan terhadap desain kebijakan, kondisi infrastruktur kesehatan, serta capaian dalam implementasi cakupan kesehatan universal di ketiga negara tersebut. Dengan menggunakan pendekatan integrative review, penulis menghimpun literatur penelitian yang menganalisis perbedaan dan persamaan dalam implementasi kebijakan asuransi kesehatan sosial di antara ketiga negara ini, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mencapai cakupan kesehatan universal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ketiga negara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina, pada dasarnya memiliki kebijakan kesehatan yang kurang lebih sama dan terdapat temuan juga bahwa Thailand merupakan negara dengan implementasi Universal Health Coverage (UHC) yang paling baik dari komparasi tiga negara ini. Dalam banyak indikator yang dianalisis, Thailand menunjukkan keunggulan dan kesuksesan dalam mencapai cakupan kesehatan yang luas dan kualitas layanan yang baik. Sistem jaminan kesehatan nasional Thailand telah berhasil memberikan akses yang merata dan terjangkau bagi seluruh penduduknya, dengan cakupan jaminan kesehatan yang tinggi dan beragam, serta fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, Thailand juga berhasil menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam peningkatan indikator kesehatan, seperti angka harapan hidup yang meningkat dan penurunan angka kematian bayi dan ibu.

---

This research is motivated by the development of healthcare systems in Indonesia, Thailand, and the Philippines, which are also developing countries in Southeast Asia that have made significant progress in healthcare system development since the 1970s. This progress has been accompanied by an increase in life expectancy and a decrease in maternal and infant mortality rates in these three countries. However, despite these improvements, there is a growing need for comprehensive universal health coverage. Nevertheless, the journey towards Universal Health Coverage in Indonesia, Thailand, and the Philippines still faces challenges, including a lack of supportive policies and adequate healthcare infrastructure. The aim of this study is to compare social health insurance policies in Indonesia, Thailand, and the Philippines in their efforts to achieve universal health coverage. The research is based on the respective governments of the three countries, and the study period covers from 1970 to 2019. The comparison in this research includes policy design, healthcare infrastructure conditions, and achievements in the implementation of universal health coverage in these three countries. Employing an integrative review approach, the author compiles research literature that analyzes the differences and similarities in the implementation of social health insurance policies among these three countries, as well as the factors influencing their success in achieving universal health coverage. The research findings indicate that Indonesia, Thailand, and the Philippines essentially share similar healthcare policies. However, it is also evident that Thailand stands out as the country with the most successful implementation of Universal Health Coverage (UHC) among the three compared countries. In many analyzed indicators, Thailand demonstrates superiority and success in achieving broad healthcare coverage and quality services. Thailand's national health insurance system has successfully provided equal and affordable access to healthcare for its entire population, with high and diverse health coverage, as well as adequate healthcare facilities. Additionally, Thailand has made significant progress in improving health indicators, such as increasing life expectancy "

"On Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, a social security agency in Indonesia."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang melaksanakan program jaminan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk hadirnya negara dalam wujud mencapai cita-cita bangsa dalam Pancasila, yaitu Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pada implementasinya, salah satu bagian penting dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan ialah berkaitan erat dengan kepesertaan. Di Indonesia sendiri kepesertaan ini masih mencapai 86,39% dari total penduduk, padahal dalam RPJMN tahun 2020-2024 ditargetkan mencapai 98% dari total penduduk. Melihat kondisi ini tentu penting untuk merumuskan strategi yang tepat guna mencapai target tersebut. Konsep yang digunakan dalam menggambarkan perumusan strategi tersebut ialah dengan SWOT analisis yang dikembangkan dari kerangka teori manajemen strategis. Penulis menggunakan pendekatan post-positivist dalam penelitian dengan metode pengumpulan dan analisis data secara kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kekuatan maupun peluang yang dimiliki oleh organisasi BPJS Kesehatan yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai target kepesertaan. Selain itu, terdapat pula kelemahan maupun ancaman yang harus diantisipasi maupun dicari solusinya agar meminimalisir dampak yang lebih besar terhadap organisasi BPJS Kesehatan.

---

The Social Security Agency for Health (SSAH or Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan) is a public legal entity implementing the health insurance program. The National Health Insurance Program (JKN) is a form of the presence of the state in the form of achieving the nation's ideals in Pancasila, namely Social Welfare for all Indonesians. In its implementation, one of the essential parts of organizing a health guarantee is closely related to participation. In Indonesia, this participation still reaches 86.39% of the total population, even though the 2020-2024 RPJMN targets 98% of the total population. Seeing this condition is essential to formulate the right strategy to achieve this target. The concept used in describing the strategy formulation is SWOT analysis developed from the framework of strategic management theory. The author uses a post-positivist approach in research with methods of collecting and analyzing data qualitatively through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there are strengths and opportunities owned by the SSAH that can be utilized in achieving participation targets. In addition, weaknesses and threats must be anticipated, and solutions sought to minimize the more significant impact on the SSAH organization."

"Evaluasi terhadap program pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional sangat penting dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan dengan menilai tingkat kepuasan pasien. Tujuan penelitian adalah diketahuinya analisis perbedaan kepuasaan antara pasien BPJS Kesehatan PBI dan Non PBI yang berobat ke Poli Kebidanan dan Non Kebidanan terhadap kualitas pelayanan rawat jalan di Puskesmas Ngawi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan design penelitian cross sectional. Sampel penelitian adalah 160 orang. Analisis menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pasien BPJS PBI dan Non PBI yang berobat ke Poli Kebidanan dan Non Kebidanan di Puskesmas Ngawi menunjukkan tidak adanya perbedaan yang bermakna.

---

Evaluation of health care programs in the era of National Health Insurance is very important with the purpose of improving service quality by assessing the level of patient satisfaction. The purpose of this study is known that comparative analysis of satisfaction among BPJS PBI patient and non PBI who went to the Poly Midwifery and Non Midwifery based on the quality of outpatient services in Puskesmas Ngawi. This study is a descriptive analitic with quantitative approach and used study design was cross sectional. The sample was 160 patients. Analysis using Chi Square test. Research results that satisfaction among BPJS PBI patient and Non PBI who went to Poly Midwifery and Non Midwifery in Puskesmas Ngawi showed no significant difference."

"ABSTRAKJaminan Kesehatan Sosial Nasional Indonesia saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan melalui Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Sejak beroperasinya dari tahun 2014, Dana Jaminan Sosial Kesehatan selalu mengalami defisit dan akhirnya harus dibantu oleh pemerintah dengan subsidi dari APBN. Pola tersebut tentu tidak sehat dan berlawanan dengan prinsip jaminan sosial yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yakni kegotong-royongan. Penyesuaian daripada tariff iuran Dana Jaminan Sosial yang dikelola Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan sudah dicoba dilakukan namun mendapat tentangan dari masyarakat. Sistem National Health Insurance di Taiwan pernah mengalami masalah yang sama di tahun 2006. Namun pada saat itu, di samping melakukan penyesuaian iuran, pemerintah Taiwan juga memberikan insenti pajak penghasilan dimana iuran NHI yang dibayarkan sendiri oleh pekerja boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Dengan insentif tersebut, pemerintah Taiwan dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian atas iuran NHI tanpa resistensi dari masyarakat. Tesis ini menganalisa perkembangan jaminan kesehatan sosial di Indonesia dan di Taiwan serta perlakuan daripada peraturan perpajakan terhadap iuran Dana Jaminan Sosial tersebut. Hasil penelitian menunjukkan pembuat kebijakan di Indonesia masih belum berpikir untuk memberikan insentif pajak karena sifat iuran yang sudah dipaksakan tidak memerlukan lagi fasilitas berupa insentif. Pemikiran ini berbeda dengan pembuat kebijakan di Taiwan yang menggunakan insentif pajak untuk meningkatkan social feasibility masyarakat terhadap penyesuaian nilai iuran jaminan kesehatan, serta sebagai instrumen supply side tax policy untuk menjaga daya konsumsi masyarakat.

---

ABSTRACTIndonesia's National Social Health Insurance is currently managed by the Indonesian Social Security Administration of Health through the Social Security Fund for Health. Since its operation from 2014, the Social Security Fund for Health always suffers deficits and ultimately must be assisted by the government with subsidies from the state budget. This pattern is certainly not efficient and contrary to the principle of social security which is mutual cooperation between people. In the past time, the adjustment of the contributions rate has been attempted by the government but it got a resistance from the public. The National Health Insurance system in Taiwan had experienced similar problems in 2006. But at that time, in addition to adjusting the contributions rate, the Taiwanese government also provided income tax incentives in which NHI contributions paid by employees is treated as tax deduction for the taxable income. With these incentives, the Taiwanese government can make adjustments to NHI contributions rate without notable resistance from the public. This thesis analyzes the development of social health insurance in Indonesia and in Taiwan as well as the treatment of the tax regulations on the Social Security Fund. The results show that policy makers in Indonesia do not think of providing tax incentives because the contributios have already been forced and it no longer needs the facilities in the form of tax incentives. While in the other hand, Taiwanese policy makers use tax incentives to increase the social feasibility of the public towards the policy of the adjustment of the Social Security Fund contributions, as well as the supply side tax policy instrument to safeguard people's consumption power. "

"Dalam UUD Pasal 28 H ayat 3 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan perkembangan secara utuh sebagai manusia yang berguna. Untuk mewujudkan jaminan sosial tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berlaku bagi semua orang Indonesia. Salah satu jaminan sosial tersebut adalah asuransi kesehatan. yang diimplementasikan oleh PT Askes, namun pada tahun 2014 diubah menjadi BPJS Kesehatan. Di Pada tahun 2019 BPJS Kesehatan memiliki target untuk mencapai Universal Health Cakupan (UHC) di Indonesia sehingga BPJS Kesehatan berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat, salah satunya keanggotaan melalui Badan Usaha menjamin kesehatan para pekerja beserta keluarganya. Sedangkan menurut data BPJS Kesehatan KC Depok masih memiliki Badan Usaha yang belum terdaftar sebagai Peserta program JKN dan jumlah badan usaha bisa bertambah setiap bulannya karena badan usaha baru. Sehingga seluruh badan usaha bisa dijangkau oleh BPJS Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya badan usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (BUMKM) di pengambilan keputusan untuk mengikuti program JKN di kawasan Depok Town Square 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara dalam. Dari hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu pengetahuan, sikap, program JKN yang ditawarkan, dan kebijakan yang berlaku. Faktor pengetahuan Iuran dan pelayanan fasilitas kesehatan dari program JKN menjadi faktor terpenting mempengaruhi mayoritas BUMKM. Kemudian perlu adanya sosialisasi tentang program JKN dari BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan pemerintah memberikan subsidi sebagian kepada BUMKM yang kurang mampu, dan melakukannya peningkatan mutu fasilitas kesehatan.

---

In the Constitution Article 28 H, paragraph 3, it is explained that everyone has the right to social security which enables their complete development as a useful human being. To realize social security, the Government of Indonesia enacted Law no. 40 of 2004 concerning the National Social Security System which applies to all people Indonesia. One such social security is health insurance. which was implemented by PT Askes, but in 2014 it was changed to BPJS Kesehatan. In 2019 BPJS Kesehatan has a target to achieve Universal Health Coverage (UHC) in Indonesia so that BPJS Kesehatan tries to reach all levels of society, one of which is membership through Business Entities to ensure the health of workers and their families. Meanwhile, according to data from BPJS Kesehatan KC Depok, there are still business entities that have not been registered as participants in the JKN program and the number of business entities can increase every month. because it is a new business entity. So that all business entities can be reached by BPJS So that the purpose of this study is to find out what factors influence business entities, especially Micro, Small and Medium Enterprises (BUMKM) in decision making to take part in the JKN program in the Depok Town Square 2019 area. This study used a qualitative research method with in-depth interviews. From the research results, the factors that influence are knowledge, attitudes, the JKN program offered, and the prevailing policies. The knowledge factor Fees and health facility services from the JKN program are the most important factors affecting the majority of BUMKM. Then there is a need for socialization about the JKN program from BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan in collaboration with the government to provide partial subsidies to underprivileged BUMKMs, and to improve the quality of health facilities."