Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini berfokus pada pembahasan fenomena kejahatan siber doxxing yang dialami oleh jurnalis media berita Liputan6 setelah melakukan publikasi artikel “cek fakta”. Doxxing merupakan kejahatan siber yang belakangan ini sering terjadi dalam ruang siber terhadap jurnalis dan ditujukan untuk menimbulkan kerugian signifikan pada korban meskipun dilakukan hanya melalui media siber seperti media sosial karena adanya fitur-fitur pada ruang siber terkait yang mendorong proses perilaku kejahatan siber dapat terjadi. Dengan mengacu kepada fenomena kejahatan siber sebagai data sekunder dan literatur-literatur terdahulu, tulisan ini menganalisis fenomena tersebut dengan mengidentifikasi fitur-fitur ruang siber pada kasus untuk mengetahui bagaimana kejahatan siber doxxing pada kasus menggunakan fitur-fitur tersebut. Kemudian, temuan tersebut selanjutnya diteliti dengan postulat-postulat pada teori space-transition untuk menjelaskan bagaimana fitur-fitur tersebut dengan teori space-transition menjadi sebuah proses yang mendorong kejahatan siber doxxing pada kasus dapat terjadi. Saran selanjutnya disusun berdasarkan penjelasan teoritis yang telah dilakukan.

---

This paper focuses on the discussion of the doxxing cybercrime phenomenon which happened to a journalist of Liputan6 news media following the publication of “fact check” article. Doxxing cybercrime has been prominent within the cyberspace directed at victimised journalists to impose significant harm in spite of the criminal act having only been done through cyber media such as social media due to the existence of cyberspace features which aided the said crime. Through referring to the criminal phenomenon as secondary data and to preceding literatures, this paper analyses the phenomenon by identifying cyberspace features within its context to discover how the doxxing cybercrime utilised the features. Furthermore, the findings are then contextually analysed with the postulates of space transition theory to expose how the cyberspace features and the postulates became a process which aided the doxxing against Liputan6 journalist to occur. Additional recommendations are also formed based on the theoretical analysis done."

"Increasing technology and information caused new threat in cyberspace called cyber crime. Cyber crime is a crime that emerge as a negative impact of applications development on the internet. In analyzing the impact of cyber crime towards a state defense, it is necessary to identify risk management that can know how big the probability and consequences caused by cyber crime. The risks faced in overcoming the threat of cyber crimeis not inferior to conventional wars. This causes the identified risks has to be able to produce a state defense strategy in the face of cyber crime threat."

"Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi dan komunkasi, Jaringan 3G adalah salah satu sumberdaya terbatas yang sangat diperlukan bagi industri telekomunikasi. Pemerintah dituntut untuk mengatur dan mengawasi pemakaian sumberdaya alam tidak terbatas tersebut, salah satunya dengan mekanisme perizinan dalam Undang-undang Telekomunikasi. Perizinan merupakan salah satu bagian dari hukum administrasi negara. Sanksi administrasi yang diangap kurang efektif membuat sanksi pidana akhirnya menjadi jalan untuk penegakan norma hukum administrasi negara, yang dikenal dengan administrative penal law. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai administrative penal law membuat kebingungan disaat terjadi kasus pelanggaran terhadap administrative penal law yang juga memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Kasus semacam itu di satu sisi dapat digolongkan sebagai concurus idealis, tapi disisi lain ketentuan Pasal 63 ayat (2) yang menyangkut asas lex speclialis derogat legi generalisdalam kasus ini asas lex systematische specialiteit mengingat Undang-undang Telekomunikasi dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan pidana khusus-juga perlu diperhatikan untuk menentukan ketentuan mana yang harus diterapkan.

---

Along with the advances of technology and communication, the 3G network become one of most needed limited resources for telecomunication industry. Government forced to manage and control the usage of that limited resources, one of them is the licensing mechanism on Telecomunication Act. Licensing is one kind of administrative law. The uneffectiveness of administrtative sanctions made penal sanctions be the way to enforce the administrative norm, also known as administrative penal law. Lack of understanding about administrtive penal law by the law enforcement officers made confusion when there?s case that a violation of adinistrative penal law, in the same time breaking the law of Eradication of Criminal Acts of Corruption. A case like this can categorized as concursus idealis, but in the other side, we can?t avoid the provision of article 62 (2) of The Book of penal Code (KUHP) about lex specialis derogat legi generalis-in this case, lex systematische specialiteit, becasuse both of the Telecomunication Act and Eradication of Criminal Acts of Corruption are special rules of criminal offences-also need to be considered to determine which provisions should be applied."

"On radicalism of Indonesian Islam movement in cyberspace."

"Disertasi ini membahas tanda dan makna wacana interaktif di media berita siber. Tujuannya untuk menelusuri dan memperlihatkan proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia pascareformasi melalui analisis wacana interaktif di media berita siber. Menggunakan kasus tanggapan pembaca terhadap informasi tentang terorisme di media siber, penelitian kualitatif ini bertumpu terutama pada teori semiotik-pragmatik dari Peirce. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam wacana intraktif di media berita siber terjadi partisipasi, kebebasan berekspresi, dan kesetaraan relasi yang mewujud dalam bentuk dialog antara penanggap dan media dan perdebatan di antara para penanggap. Penanggap cenderung membantah tanda dan makna yang dibangun oleh media dan cenderung memaknai informasi tentang terorisme sebagai "rekayasa politik" yang diungkapkan dengan cara emotif, sementara media cenderung mengkonstruksinya sebagai "politik pencitraan" yang diungkapkan dengan cara konfrontatif, sedangkan sumber informasi cenderung memahaminya sebagai "kegaduhan politik di tingkat elit", yang diungkapkan dengan cara persuasif. Faktor konteks media siber yang "ramah" dan konteks situasi komunikasi di Internet yang "leluasa" turut menentukan terjadinya perbedaan tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, studi ini menyimpulkan, bahwa wacana interaktif di Internet dapat dirumuskan sebagai forum demokratisasi karena proses pemaknaan terhadap teks tidak lagi didominasi oleh media dan sumber informasi, akan tetapi cenderung berbagi dengan publik. Namun, dalam hal proses kewacanaan, wacana interaktif di media siber cenderung anarkis, karena nada interaksi yang cenderung merendahkan, pola relasi yang cenderung berpusat dan didominasi penanggap, identitas penanggap yang cenderung anonim, dan ungkapan-ungkapan kebahasaan penanggap yang cenderung emotif.

---

This dissertation discusses the signs and meanings of interactive discourse in cyber news media. The goal is to explore and demonstrate the ongoing democratization process in Indonesia reformation through interactive discourse analysis in cyber news media. Using the case of reader response to information about cyber terrorism in the media, qualitative research has relied primarily on semiotic- pragmatic theory of Peirce.

The results showed that the interactive discourse in the news media cyber happen participation, freedom of expression, and equality relations are manifested in the form of dialogues between the responders and the media and debates among the responders. Responders tend to argue that signs and meanings constructed by the media and tend to interpret information about terrorism as a "political engineering" that is expressed by means of emotive, while the media tends to constructing a "political image" that is expressed in a confrontational manner, while resources tend to understand it as "noise politics at the elite level ", which is expressed in a persuasive manner. Cyber media context factors are "conviviality" and the context of communication on the Internet that "discretion" helped determine the occurrence of such differences.

Based on these findings, this study concludes that interactive discourse on the Internet can be formulated as a democratic forum for the meaning of the text is no longer dominated by media and resources, but tend to share with the public. However, in terms of the discourse, the discourse on media interactive cyber tend to be anarchists, because that tends to be condescending tone of the interaction, the pattern of relationships which tends to be centered and dominated responders, the responders tended anonymous identity, and linguistic expressions that tend emotive responders."

"Skripsi ini membahas tentang konstruksi penyimpangan yang telah melekat pada penggunaan tanaman ganja (Cannabis sativa) sebagai sebuah bentuk kriminalisasi terhadap suatu produk budaya di masyarakat. Dan kemudian melakukan proses dekonstruksi terhadapnya dengan menggunakan kriminologi budaya untuk mendapatkan perspektif yang baru dalam melihat tanaman ganja. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan terhadap berbagai karya ilmiah dalam berbagai bidang ilmu sebagai sarana acuan data untuk melakukan dekonstruksi atas konstruksi ganja sebagai jahat dan mendapatkan wacana-wacana pengganti atas wacana yang telah ada pada saat ini.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terlepas dari konstruksi penyimpangan yang ada terhadapnya, terdapat aspek-aspek positif pada tanaman ganja yang dapat membawa banyak manfaat.

---

This minithesis discussed about the deviance construction attached to the usage of cannabis (Cannabis sativa) as a form of criminalization of a culture’s product in society, and deconstruct the construction by using cultural criminology to gain new perspective in viewing cannabis. This study was done in qualitative approach by using literature analysis method from scholarly works in many field of study as a medium to obtain the data references for the study, and offering counter discourses to deconstruct the deviance construction attached to the usage of cannabis.,br>This study concludes, aside from the deviance construction attached to cannabis, there is still many good aspects from cannabis that could bring many benefits."

"Skripsi ini membahas tentang perlindungan yang diterima oleh seorang saksi pelaku yang bekerjasama justice collaborator Keputusan seorang pelaku kasus korupsi untuk mau memberi kesaksian dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan keseluruhan kegiatan dalam kasus tidaklah mudah Hal ini tentunya menuai berbagai ancaman pada seorang justice collaborator untuk tidak memberi kesaksian dari pihak pihak yang memiliki kepentingan dalam kasus tersebut Perlindungan saksi hadir sebagai bentuk pemberian keamanan bagi seorang justice collaborator dalam proses peradilan pidana Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara pada justice collaborator untuk mengetahui penerapan perlindungan saksi padanya.

---

This minithesis discussed about protection which has accepted by a justice collaborator As a defendant in corruption case making decision to give testimony and cooperating with the officers for revealing whole criminal activities is not easy Most of the times they get threatened by persons who are involved in corruption case Witness protection is a very useful tool to give secure situation for a justice collaborator in criminal proceedings This research framework is based on literature reviews and conceptual definitions This research was done by qualitative approach using interview technique with a justice collaborator to gain information about how witness protection has worked on him."

"Notes: Criminological Theory, 6/e provides concise chronological coverage of all the major criminological theories. The text puts theories into socio-historical context to illustrate how and why certain theories evolved, why they were popular at particular points in time, and how they are still active and influential today. The authors also examine the research and policies that were inspired by each theory. Specifically designed to suit one-semester courses, students and instructors alike will appreciate the text’s straight-forward approach, clear language, and comprehensive coverage."

"Dalam proses bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana, bergantung kepada hubungan interaktif antara pembina dengan yang dibina serta bagaimana pelaksanaan program kegiatan yang sesuai dengan bakat dan kebutuhan masing-masing terpidana sebagai bekal reintegrasi sosial.Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerimaan hukuman dan pembinaan terpidana, dalam penelitian ini penulis menyampaikan suatu deskripsi bagaimana sikap para terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Serang dalam menerima hukuman dan pembinaan. Sikap mereka dapat ditunjukkan oteh sikap positif dan negatif terhadap hukuman dan pembinaan yang dijalani.Untuk lebih menjelaskan terhadap permasalahan yang ada maka digunakan analogi dari teori Anomie dan Struktur Sosial dari Robert Merton. Merton berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat terdapat tujuan tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan. Namun dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana tersebut, akibatnya digunakan cara yang menyimpang dari norma yang berlaku. Keadaan anomie ini, memberikan pilihan untuk dapat menyesuaikan diri (adaptasi) untuk tunduk pada kenyataan atau menolak.Thesis yang terdiri dari 5 (lima) Bab dan 141 halaman ini menganalogikan teori Anomie dan Struktur sosial dari Merton kepada 2 orang terpidana dan 2 orang bekas terpidana. Terpidana yang dijadikan kasus penelitian adalah terpidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Serang, dan bekas terpidana yang diteliti adalah bekas terpidana dari Lembaga Pemasyarakatan Serang Provinsi Banten."