Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tahanan dan Narapidana merupakan salah satu kelompok yang sering mengalami berbagai kekerasan, termasuk perlakuan yang merendahkan martabat, hukuman yang kejam dan tidak manusiawi bahkan penyiksaan. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara. Situasi ini kemudian direspons Perserikatan Bangsa Bangsa dengan menetapkan sejumlah perjanjian internasional yang bertujuan memberikan jaminan keselamatan dan perlakuan yang layak serta perlindungan terhadap setiap orang dalam tahanan dan penjara. Termasuk larangan penyiksaan dalam Konvensi Anti Penyiksaan dan standar perlakuan yang disebut Nelson Madela Rules. Namun demikian, berbagai kekerasan dan penyiksaan masih sering terjadi, baik terhadap tahanan di kantor polisi maupun tahanan / narapidana di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Tugas Karya Akhir ini menganalisis kekerasan, tindakan yang merendahkan martabat dan penyiksaan yang dilakukan petugas lapas narkotika Yogyakarta terhadap beberapa narapidana yang terjadi pada tahun 2021.TKA ini menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan sejumlah artikel media massa. Penulis menggunakan pemikiran dalam teori kriminologi kritis dan menggunakan analisis isi dokumen. Hasil analisis menemukan bahwa kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat yang dialami beberapa narapidana di lapas narkotika Yogyakarta merupakan penyiksaan dan ill treatment, yang mana tindakan ini merupakan kekerasan oleh negara.

---

Detainees and convicts are one of the groups that frequently experience various forms of violence, including degrading treatment, cruel and inhuman punishment, and even torture. This situation is not only prevalent in Indonesia but also in various other countries. In response to this, the United Nations has established several international agreements aimed at ensuring safety, proper treatment, and protection for everyone in custody and prisons. This includes the prohibition of torture in the Convention against Torture and the standards of treatment known as the Nelson Mandela Rules. However, despite these measures, various forms of violence and torture still occur, both against detainees in police custody and inmates in detention centers and prisons. This final project analyzes the violence, acts of degradation, and torture committed by officers at the narcotics prison in Yogyakarta against some inmates in 2021. The project utilizes secondary data sources from the reports of the National Commission on Human Rights and several mass media articles. The author employs critical criminology theory and document content analysis. The results of the analysis reveal that the violence and degrading treatment experienced by some inmates at the narcotics prison in Yogyakarta constitute torture and illtreatment, which are acts of state violence."

"Dalam proses peradilan pidana setelah ada putusan pengadilan, selanjutnya jaksa akan melaksanakan putusan itu dan membawa terpidana untuk dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Pada tahap selanjutnya pengadilan masih memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk mengendalikan putusannya dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaaan pidana yang harus dijalani oleh terpidana. Lembaga baru berupa hakim yang bertugas untuk mengawasi eksekusi dari putusan pidana awalnya diambil dari negara Perancis, yaitu "juge de l'application des peines", yang dapat disejajarkan dengan hakim pengawas dan pengamat yang diintrodusir oleh Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakim pengawas dan pengamat melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan terpidana menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, pidana bersyarat, pelepasan bersyarat, maupun setelah selesai menjalani pidana dan kembali ke masyarakatan. Hakim pengawas dan pengamat dalam KUHAP diatur pada Pasal 277 sampai dengan Pasal 283."

"Tugas akhir ini mengangkat pentingnya pengetahuan disiplin berlalulintas pada pengemudi kendaraan sepeda motor agar mereka berlaku tertib dan disiplin lalu lintas dalam suatu situasi lalu lintas. program berisi serangkaian pelatihan yang pertisipatif dengan target pengojek di sepanjang jalan Margonda Raya depok namun secara khusus difokskan pada pengojek di gang Langgar Jalan Margonda Raya depok.

---

This final project raises the importance of disciplinary knowledge passing on motorbike drivers so that they act in an orderly and disciplined traffic manner in a traffic situation. the program contains a series of participatory training with the target of drivers along Margonda Raya Depok road but specifically focused on the ojeg drivers in Jalan Langgar Jalan Margonda Raya Depok."

"Sumber daya manusia yang bermutu dalam suatu organisasi kesehatan diyakini sangat mempengaruhi kinerja organisasi kesehatan tersebut. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesehatan, meningkatkan dan memelihara mutu dan lembaga pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kualitas dan kemandirian sumber daya manusia melalui peningkatan kecerdasan dan produktivitas kerjanya adalah suatu keharusan. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya ketaatan kerja staf di Rumah Sakit Umum Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara. Infornrasi dalam penelitian iii diperoleh melalui data primer dan sekunder dari Rumah Sakit Umum Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, Kantor Statistik Lampung Utara dan data primer melalui pengisian kuesioner oleh seluruh staf Rumah Sakit Umum Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunaka pendekatan studi cross sectional, melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data (editing, coding, entry, cleaning), analisis data univariat dan analisis data bivariat. Berdasarkan hasil penelitian saat itu faktor-faktor yang berhubungan dengan ketaatan kerja staf di Rumah Sakit Umurn Mayjand. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara adalah motivasi, persepsi terhadap pekerjaan, kondisi kerja, imbalan dan jenis kelamin, sedangkan faktor jarak rumah ke tempat kerja tidak berhubungan dengan ketaatan kerja staf di Rumah Sakit Umum Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara. Untuk dapat lebih meningkatkan ketaatan kerja staf Rumah Sakit Umum Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara maka pihak manajemen rumah sakit hendaknya dapat meningkatkan motivasi staf, memfasilitasi lingkungan kerja dan meningkatkan persepsi terhadap pekerjaan sesuai job diskripsi.

---

Factors Related To Staff Work Discipline At Mayjend. HM Ryacudu General Hospital Kotabumi Lampung Utara in the Year 2002The performance of health organization depends on the quality of human resources. In order to improve and maintain health services which are must to develop intellectual ability and work productivity of the human resources. Several staffs at Mayjend. Mayjend. HM. Ryacudu General Hospital Kotabumi Lampung Utara, are being observed in order to know which factors influence the low standard of work dicipline.

The data collected in this research are from Mayjend. HM. Ryacudu General Hospital Kotabumi Lampung Utara, Health Departement of Lampung Utara, and also Statistics office at Lampung Utara as secondary data. The primary data collected by the questionneir, that explore information from all Mayjend. HM. Ryacudu General Hospital Kotabumi Lampung Utara staffs. This research is quantitative research, using cross sectional method, with collecting, editing, coding, entry and cleaning data stoges, analysis univariat and bivariat data.

The research shows that factors influence the staff work dicipline at Mayjend. HM. Ryacudu General Hospital Kotabumi Lampung Utara are motivation, work perception, work condition, sex, family responsibility but the distance between home and office doesn?t influence to discipline of the staff.

Motivation by manager to the staff is needed for increase loyalty of staff, so they can do the job well."

"Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat dimana narapidana melaksanaan pembinaan, termasuk pelaksanaan pembinaan bagi narapidana warga negara asing dengan orientasi program pembinaan yang bertujuan memulihkan hubungan individu narapidana dengan keluarga dan masyarakat.Salah satu program pembinaan di lembaga pemasyarakatan adalah pelaksanaan program pembebasan bersyarat. Dimana program pembebasan bersyarat tersebut merupakan hak bagi setiap narapidana tanpa terkecuali. Akan tetapi pelaksanaan program pembebasan bersyarat bagi narapidana harus memenuhi persyaratan secara substantif dan administratif dimana untuk narapidana warga negara asing ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan persyaratan administrative tambahan bagi pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana warga negara asing adalah jaminan hukum dari kantor kedutaan dan rekomendasi dari kantor imigrasi setempat. Dimana dalam pelaksanaannya menghadapi kendala-kendala tidak terpenuhinya jaminan hukum dari kantor kedutaan dan tidak terpenuhinya rekomendasi dari kantor imigrasi, sedangkan faktor penyebabnya adalah minimnya pemahaman program pembebasan bersyarat oleh para narapidana dan oleh para petugas baik petugas Lapas, petugas kedutaan maupun petugas imigrasi. Selain itu kurangnya koordinasi dari ketiga lembaga tersebut yang mengakibatkan program ini tidak dapat berjalan dengan optimal. Disamping itu dalam program pembinaan untuk pembebasan bersyarat dikarenakan anggaran pembinaan yang kurang sehingga biaya tersebut dibebankan kepada narapidana atau pihak keluarga. Sedangkan tidak semua narapidana mampu untuk rnengeluarkan biaya yang dibutuhkan dalam mengurus pembebasan bersyarat tersebut. Hambatan-hambatan inilah yang dapat menyebabkan pembebasan bersyarat bagi narapidana warga negara asing tidak dapat berjalan optimal.

---

Correctional institution is a place for educating the convicts, including foreign inmates with the orientation of treatment for foreign inmates to recover individual connection with family and society.

One of the treatment programs in correction is parole. Parole is the rights for all inmates not to mention foreign inmates. But, there are some administrative and substantive conditions to be fulfilled before they get parole. The exception of parole for foreign inmates is that they must complete the additional administration.

The study concluded that additional administration fulfillment of parole for foreign inmates are law guarantee and recommendation from embassy and local immigration office.

The obstacle on the program that make the embassy is uneager to give law guarantee and no recommendation from the local immigration office, is lacks of understanding on parole of the inmates and or the correction, immigration and embassy's officers. Besides that, there is weak coordination on those three institutions. Budgets and people's stigma to the foreign inmates are also making it harder to get additional administrative condition in getting parole for foreign inmates."

"Lapas industri merupakan sebuah program yang tidak dapat dilepaskan dari pencapaian tujuan pembinaan narapidana. Program ini menjadi cara yang ditempuh oleh otoritas lapas untuk melibatkan narapidana dalam aktivitas kerja yang terstruktur yang mempunyai dampak pada terjadinya efek rehabilitatif, transformatif, dan juga kesejahteraan bagi narapidana. Secara tersurat, program lapas industri ini bertujuan untuk mempersiapkan narapidana menjadi manusia yang terampil dan mandiri serta menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional, meningkatkan kemandirian organisasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat atau institusi lain.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap berjalannya lapas industri di Indonesia, problematika yang dihadapi, dan membangun model yang dianggap tepat agar program lapas industri dapat dijalankan secara efektif dan dapat mencapai tujuan yang diharapakan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan pada lima lapas industri percontohan. Metode Delphi menjadi metode yang digunakan untuk mendapatkan pendapat para ahli yang kemudian dilakukan peramalan tentang kebijakan yang perlu dilakukan terkait dengan model industri yang harus dijalankan oleh lapas. Perspektif kriminologi kesejahteraan dengan studi kelayakan digunakan sebagai pisau analisisnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program lapas industri menghadapi kendala, baik dalam aspek teknis, operasional, penjadwalan, ekonomi, maupun hukum. Data penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lapas industri masih bersinggungan erat dengan pengelolaan birokrasi, belum dikelola dengan prinsip-prinsip layaknya sebuah industri, menjadikan program lapas industri tidak mengalami perkembangan yang memadai. Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan infrastruktur, yang pada sisi yang lain berhadapan dengan ketersediaan anggaran untuk pemenuhannya, dan belum adanya arah dan mekanisme yang terukur juga menjadi permasalahan yang dihadapi dalam operasionalisasi lapas industri. Oleh karena itu, dibangun model lapas industri yang tepat dengan memperhatikan regulasi yang ada, kelayakan teknis operasional yang memadai, dan aspek ekonomi. Bahwa model yang dibangun didasarkan pada empat prinsip utama, yaitu prinsip pembinaan, kesejahteraan, profesionalisme, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan beroperasinya program lapas industri yang utamanya adalah adanya peningkatan kesejahteraan narapidana dapat diwujudkan.

---

Prison Industry is a program that cannot be separated from achieving the goals of inmate treatment. This program is used by prison authorities to involve prisoners in structured work activities, which impact rehabilitative, transformative, and welfare effects for prisoners. Explicitly, prison industry program aims to prepare prisoners to become skilled and independent human beings as well as to grow and develop their businesses in order to build the national economy, increase organizational independence in order to meet their needs, and fulfil the needs of society or other institutions.

This research aims to reveal the operation of industrial prisons in Indonesia, and to build a model that is considered appropriate so that the prison industry program can be run effectively and can achieve the expected goals. A qualitative approach is used in this research. Data collection is carried out at five pilot prisons industries. The Delphi method is used to obtain expert opinions and then forecast the policies that need to be implemented in relation to the industrial model that must be implemented by prisons. A welfare criminology perspective with a feasibility study is used as the analytical tool.

The research results show that the management of the prison industry program faces obstacles, both in technical, operational, scheduling, economic and legal aspects. Research data shows that the management of prison industries is still closely related to bureaucratic management, and has not been managed with principles like an industry, meaning that the prison industry program has not experienced adequate development. Limited resources, both human resources and facilities and infrastructure, which on the other hand are faced with the availability of budgets, and the absence of measurable direction and mechanisms are also problems faced in the operationalization of prison industries. Therefore, an appropriate prison industry model is built by taking into account existing regulations, adequate operational technical feasibility, and economic aspects. The model built is based on four main principles, namely the principles of treatment, welfare, professionalism, and sustainability. Thus, the aim of operating the prison industry program, which is primarily to improve the welfare of prisoners, can be realized."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi secara fisik dan geografis Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematang Siantar. Dari kondisi fisik dan geografis tersebut memberikan dampak terhadap pelaksanaan pengamanan dalam mencegah berbagai gangguan ketertiban, khususnya dalam mencegah terjadinya pelarian yang dilakukan oleh warga binaan.Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang datanya diperoleh melalui proses wawancara dan observasi lapangan. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa harus segera dilakukan pembenahan, baik secara fisik maupun secara sumber daya manusia sehingga terwujud suatu pola pengamanan yang efektif.

---

The aim of this research is to describe the physical and geographical conditions in Class IIA Narcotics Prison of Siantar which can give impact toward the implementation of security in order to prevent a variety of disorders, especially in preventing the escape by inmates.

Qualitative approach is used to conduct the research to the descriptive design and data obtained through interviews and field observations. The study thus concludes that the reform should be done, both physically and human resources to realize a pattern of effective security."