Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh dinasti politik pada kegagalan implementasi kebijakan di Sri Lanka tahun 2019-2022. Mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George S. Edwards, dinasti politik yang mengakar pada perpolitikan Sri Lanka mampu mempengaruhi implementasi kebijakan ekonomi di Sri Lanka. Tulisan ini menyoroti beberapa faktor dan pengaruh yang mengakibatkan krisis keuangan Sri Lanka. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik dinasti dengan anggota keluarga Gotabaya Rajapaksa yang mengisi jabatan strategis mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi di Sri Lanka pada tahun 2019-2022. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh George S. Edward terkait empat variable yang harus dipenuhi demi keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dan ingin membuktikan hipotesis sementara bahwa dinasti politik keluarga Rajapaksa pada prosesnya mampu memengaruhi implementasi kebijakan yang berujung pada kegagalaan ekonomi pada tahun 2022. Politik dinasti yang memegang jabatan strategis kemudian menghasilkan kebijakan yang kurang matang dan menyebabkan gagalannya kebijakan tersebut yang berujung pada kegagalan ekonomi.

---

This research discusses the influence of political dynasties on the failure of policy implementation in Sri Lanka in 2019-2022. Referring to the theory of policy implementation put forward by George S. Edwards, political dynasties that are rooted in Sri Lankan politics are able to influence the implementation of economic policies in Sri Lanka. This paper examines several factors and influences that resulted in the Sri Lankan financial crisis. The findings from this study indicate that dynastic politics with members of the Gotabaya Rajapaksa family filling strategic positions can influence economic policy in Sri Lanka in 2019-2022. As stated by George S. Edward the four variables that must be met for the successful implementation of the policy. This research uses qualitative methods by conducting literature studies and wants to prove the provisional hypothesis that the political dynasty of the Rajapaksa family in the process is able to influence the implementation of policies that lead to economic failure in 2022. Political dynasties holding strategic positions then produce policies that are inconsiderable and cause policy failure which led to economic failure."

"Penelitian ini dilakukan dengan upaya untuk melihat hubungan antara keduanya ketidakpastian politik yang disebabkan oleh pemilihan umum melawan kebijakan dividen perusahaan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Saham (RUPS) menggunakan data dari perusahaan non keuangan di Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukannya pembayaran dividen berturut-turut pada tahun 2004 - 2017. As Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan hubungan antara kepemilikan menyatakan kebijakan dividen perusahaan dalam kondisi ketidakpastian yang besar tinggi. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi efek acak melakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan pemrosesan data yang tersedia, ditemukan bahwa ketidakpastian politik tidak mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak ada hubungan antara kepemilikan negara terhadap kebijakan dividen perusahaan pada kondisi ketidakpastian politik.

---

This research was conducted with an attempt to see the relationship between the two political uncertainties caused by the general election against the company's dividend policy stipulated in the General Meeting of Shareholders (GMS) using data from non-financial companies in Indonesia listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) that did so. successive dividend payments in 2004 - 2017. As well, this study considers the relationship between the stated ownership of the company's dividend policy under conditions of high uncertainty. This study uses a random effect regression analysis method to test the hypothesis. Based on available data processing, it is found that political uncertainty does not affect the company's dividend policy. On the other hand, this study also finds that there is no relationship between state ownership and company dividend policy under conditions of political uncertainty."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat korupsi, keberadaan komisi anti korupsi, dan intervensi pemerintah terhadap pengambilan risiko bank di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan pada tahun 1995-2016 dengan menggunakan metode analisis fixed effect model GLS. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi variabel korupsi, variabel spesifik bank, variabel mikroekonomi, variabel dummy, dan variabel interaksi untuk estimasi pengambilan risiko bank. Menggunakan data 76 bank dari negara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan selama 21 tahun, penelitian ini menemukan bahwa bank melakukan transaksi yang lebih berisiko di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Intervensi pemerintah ketika terjadinya krisis finansial juga meningkatkan pengambilan risiko bank. Namun kegiatan berisiko bank tersebut diminimalkan dengan keberadaan komisi anti korupsi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa intervensi pemerintah memperkuat pengaruh tingkat korupsi terhadap pengambilan risiko bank karena moral hazard yang tinggi serta pengawasan yang rendah.

---

This paper aims to addresses the impact of corruption, anti corruption commission, and government intervention on bank rsquo s risk taking using banks in Asian Countries such as Indonesia, Malaysia, Thailand, and South of Korea during the period 1995 2016. This paper uses corruption variable, bank specific variables, macroeconomic variables, dummy variables, and interaction variable to estimate bank rsquo s risk taking variable. Using data from 76 banks in Indonesia, Malaysia, Thailand and South Korea over 21 years, this research finds consistent evidence that higher level of corruption and government intervention in crisis situation will increase the risk taking behaviour of banks. In the other hand, bank risk taking behaviour minimized by the existence of anti corruption commission. In addition, this paper also finds that government intervention amplifies corruption rsquo s effect on bank rsquo s risk taking behaviour because of strong signs of moral hazard and weaknesses in the governance and supervision."

"Brokers, Voters, and Clientelism addresses major questions in distributive politics. Why is it acceptable for parties to try to win elections by promising to make certain groups of people better off, but unacceptable - and illegal - to pay people for their votes? Why do parties often lavish benefits on loyal voters, whose support they can count on anyway, rather than on responsive swing voters? Why is vote buying and machine politics common in today's developing democracies but a thing of the past in most of today's advanced democracies? This book develops a theory of broker-mediated distribution to answer these questions, testing the theory with research from four developing democracies, and reviews a rich secondary literature on countries in all world regions. The authors deploy normative theory to evaluate whether clientelism, pork-barrel politics, and other non-programmatic distributive strategies can be justified on the grounds that they promote efficiency, redistribution, or voter participation."

"ABSTRAKIndonesia adalah negara yang mengembangkan sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomiannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk Kawasan Ekonomi Khusus KEK . KEK Tanjung Lesung ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 dan diresmikan pada tanggal 23 Februari 2015. Tujuan penetapan KEK Tanjung Lesung secara umum adalah untuk meningkatkan investasi, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Salah satu masalah dalam implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung adalah belum optimalnya pembangunan sarana transportasi dan fasilitas pendukung lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dan melihat apa saja yang yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi KEK Tanjung Lesung. Dalam menganalisis implementasi Kebijakan Pengembangan KEK Tanjung Lesung penulis menggunakan analisis implementasi Michael Hill dan Peter Hupe, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn serta teori dari Kotler mengenai marketing place. Metode penelitian yang digunakan adalah postpositive. Hasil penelitian menunjukan implementasi KEK Tanjung Lesung masih belum optimal.

---

ABSTRACTIndonesia is a country that develops the tourism sector to improve the economy. Among the ways in which to improve the economy, the Indonesian government established a Special Economic Zone KEK . One of the KEK formed is KEK Tanjung Lesung determined through Government Regulation No. 26 of 2012 and inaugurated on February 23, 2015. The objective of KEK Tanjung Lesung is to increase investment, to absorb labor, and to increase the utilization of local resources. However, the construction of transportation facilities and other supporting facilities in the KEK Tanjung Lesung is not optimal. This study aims to illustrate how the implementation of KEK Tanjung Lesung development and see the supporting and inhibiting factors of the implementation of KEK Tanjung Lesung. In analyzing the policy implementation, the development of KEK Tanjung Lesung, the writer uses the implementation analysis of Michael Hill and Peter Hupe, the factors that influence the implementation of the policy according to Van Meter and Van Horn and Kotler 39 s theory of marketing place. The research method used is postpostivis. The results showed that the implementation of KEK Tanjung Lesung is still not optimal. "

"Tesis ini membahas tentang politik hukum pemerintahan Indonesia Periode 1999-2014 tentang demokrasi politik dengan menganalisis undang-undang partai politik. Hal yang dianalasis mencakup tiga aspek, yakni pembentukan partai politik, perselisihan sengketa partai politik, dan pembubaran partai politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum dan sejarah. Penelitian ini merupakan penelitian sinkronisasi peraturan perundang-undangan, yakni antara UUD NRI Tahun 1945 dengan UU Partai Politik yang berlaku di Indonesia, khususnya pada periode 1999-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaturan tentang partai politik di Indonesia pada setiap masa pemerintahan. Pada masa Orde Lama, pembentukan partai politik hanya berdasarkan suatu Maklumat Pemerintah dan pembubaran partai politik dilakukan oleh Presiden. Pada masa Orde Baru, terdapat pembatasan dan fusi partai politik, sedangkan pembubaran partai politik tetap dilakukan oleh Presiden. Sedangkan pada masa reformasi, pembentukan partai politik dapat bebas dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku, perselisihan partai politik mengarah kepada kemandirian partai politik dengan terdapatnya Mahkamah Partai Politik, dan pembubaran partai politik dilakukan dengan melalui suatu proses peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Politik hukum terkait dengan partai politik ini menginginkan bahwa tidak terdapat intervensi dari pemerintah, seperti pada masa Orde Lama dan Orde Baru, sehingga partai politik menjadi lebih mandiri dan berdaulat.

---

The focus research of this thesis is legal policy of Indonesian government during 2014 on political democracy by analyzing the political party law. The analyze include three aspects, the formation of political parties, political parties disputes, and dissolution of political parties. The method used in this thesis are normative juridical by comparative law approach and historical approach. This research is a synchronization of legislation between UUD NRI 1945 with political party law, particulary in the 1999-2014 period. The result of this research indicate that there are differences in the regulation of the political party in every reign. In the Old Order, the formation of political party based solely on a government edict and dissolution of political party by the President. During the New Order, there are restrictions and fusion of political party, while the dissolution of political party is still being done by the President. In the reform period, the formation of political party may be freely done by following the rules, disputes political party has led to the independence of political party with the presence of the Political Party Court, and the dissolution of political party is done through a judicial process conducted byt he Constitutional Court. Legal policy of political party led to there is no intervention from the government, as in the Olde Order and New Order. So, that political party more independent and sovereign."

"This book investigates the impact of diverse cultures on the development and actualization of global economic entities, exploring advanced methods and best practices for the effective utilization and management of financial organizations within a globalized political contex"