Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan akta pelepasan hak yang terbukti memenuhi unsur cacat hukum dikarenakan adanya pemalsuan dokumen, pemalsuan tandatangan dan dibuat tidak sesuai prosedur dalam menjalankan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta pelepasan hak yang menjadi dasar terbitnya suatu objek hak atas tanah menguatkan lagi akan bukti kepemilikan yang telah terbit berdasarkan akta pelepasan hak yang cacat hukum, penelitian jenis doktrinal inipun dikuatkan dengan wawancara terhadap narasumber maupun informan yang dijalankan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik atas pembelian suatu objek hak atas tanah yang terbit berdasarkan akta autentik yang cacat hukum sehingga menimbulkan cacat prosedural serta meneliti bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan Nomor 835 PK/PDT/2020 dalam kaitannya dengan perlindungan pembeli yang beritikad baik dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa adanya Akta yang cacat hukum namun tetap dianggap sah oleh Pengadilan.

---

The focus of this research is related to the deed of release of rights which is proven to meet the elements of legal defects due to falsification of documents, forgery of signatures and made not in accordance with procedures in carrying out the Notary Position regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. The deed of relinquishment which is the basis for the issuance of an object of land rights reinforces the evidence of ownership that has been issued based on a deed of release of legal defects, this doctrinal type of research is also strengthened by interviews with sources and informants carried out to examine how legal protection for buyers in good faith for the purchase of an object of land rights issued based on an authentic deed that is legally defective so as to cause defects procedural and examines how the judge's legal considerations in a decision Number 835 PK / PDT / 2020 in relation to the protection of buyers in good faith are related to existing laws and regulations. From this research, it can be stated that there is a legally defective Deed but is still considered valid by the Court"

"Transaksi jual beli tanah di Indonesia sering kali tidak dapat langsung dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk dibuatkan Akta Jual Belinya, melainkan karena suatu hal tertentu proses jual beli menjadi tertunda. Guna mengikat kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka dibuatlah suatu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dihadapan Notaris yang berisi pokok-pokok persyaratan, mulai dari tata cara pembayaran, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi berkaitan dengan objek jual beli, dan ketentuan lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, tesis ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum pembeli beritikad baik dan pertanggungjawaban notaris terharap penyerahan kembali sertipikat sebagai objek dalam pengikatan jual beli menurut putusan pengadilan negeri Denpasar nomor 623/Pdt.G/2016/PN Dps. Peneliti dalam menyusun Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini ialah perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik tidak terpenuhi secara menyeluruh, dimana pembeli asal tidak mendapat ganti rugi apapun, melainkan hanya pembeli intervensi. Terhadap notaris juga tidak ada sanksi tegas yang diberikan oleh majelis hakim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saran dari penulis ialah agar Notaris di Indonesia dapat lebih mendetail dalam membuat suatu pengikatan jual beli agar tidak merugikan salah satu pihak.

---

Land sale and purchase transactions in Indonesia often cannot be directly carried out in the presence of Land Deed Makers Officers to make Deed of Purchase, but because of a certain matter the buying and selling process is delayed. In order to bind an agreement between the seller and the buyer, a Deed of Sale and Purchase Binding Agreement is made before a Notary that contains the basic requirements, starting from the procedure for payment, terms and conditions that must be met in relation to the object of sale and purchase, and other provisions. Based on this background, this thesis discusses the form of legal protection of buyers in good faith and the responsibility of a notary public expected to return the certificate as an object in the binding of buying and selling according to the decision of the Denpasar District Court number 623/Pdt.G/2016/PN Dps. The researcher in compiling this research uses a type of normative juridical research through legislation approach and theories related to the problem. The result that can be concluded from this study is that legal protection for buyers in good faith is not fulfilled as a whole, where the original buyer does not receive any compensation, but only an intervention buyer. There is also no strict sanctions imposed by the judges to account for their actions. The suggestion from the author is that the Notary in Indonesia can be more detailed in making a binding sale and purchase so as not to harm either party.

"

"Dalam perjanjian jual beli hak atas tanah para pihak harus memegang teguh asas itikad baik dan asas konsensualisme berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sering kali jual beli tidak berjalan dengan baik, yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum ahli waris (pembeli) dari perbuatan melawan hukum ahli waris pemilik sebelumnya (penjual) yang telah menjual lagi tanah kepada pihak ketiga. Jual beli didasari atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan secara melawan hukum yang mengakibatkan pihak yang mengalami kerugian perlu diberi perlindungan hukum. Metode penelitian pada penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum dan tipe penelitian ini menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris dengan harapan penulis dapat melakukan penyempurnaan dalam penerapan teori dari hasil penelitian yang ada. Dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor04 Pk/Pdt/2020, menyatakan bahwa penjual dan pihak ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik pembeli. Sehingga dalam hal ini pembeli selaku pembeli beritikad baik wajib dilindungi terhadap apa yang menjadi haknya untuk tanah tersebut. Diharapkan Notaris dalam melakukan pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli lebih berhati-hati dan saksama dalam melakukan pemeriksaan terhadap identitas serta kelengkapan dokumen para penghadap agar akta yang dibuatnya tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.

---

In the sale and purchase agreement of land rights, the parties must uphold the principles of good faith and the principle of consensualism based on Article 1338 and Article 1320 of the Civil Code. Often the sale and purchase does not go well, which results in one party experiencing a loss. The problems raised in this study are regarding the legal protection of the heirs (buyers) from unlawful acts of the heirs of the previous owner (the seller) who have resold the land to a third party. The sale and purchase is based on a Sale and Purchase Binding Agreement which is carried out against the law which results in the party experiencing a loss that needs to be given legal protection. The research method at this writing uses a normative juridical research method using secondary data in the form of legal materials and this type of research uses an explanatory research typology with the hope that the author can make improvements in the application of theory from existing research results. In the consideration of the Panel of Judges regarding the Supreme Court's Decision Number 04 Pk/Pdt/2020, it was stated that the seller and a third party had committed an unlawful act against the buyer's land. So in this case the buyer as a buyer with good intentions must be protected against what is his right to the land. It is expected that the Notary in making the deed of the Sale and Purchase Binding Agreement is more careful and thorough in checking the identity and completeness of the documents of the appearers so that the deed he makes does not become a problem in the future."

"Skripsi ini membahas mengenai hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi immateriil. Permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini adalah ketentuan Pasal 19 UUPK mengenai tanggung jawab pelaku usaha apakah mencakup bentuk ganti rugi immateriil bagi konsumen atau tidak dan mekanisme agar konsumen dapat mengajukan ganti kerugian immateriil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, Undang-Undang, Putusan BPSK dan Pengadilan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan Pasal 19 UUPK mengakui semua kerugian termasuk kerugian immateriil merupakan hak konsumen. Pasal 19 mengatur pula kerugian immateriil yakni dalam bentuk santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Santunan dalam hal ini termasuk kerugian immateriil karena merupakan tanggung jawab moril pelaku usaha yang bukan merupakan kerugian nyata tetapi jumlahnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui BPSK atau Peradilan namun kerugian immateriil tidak dapat dikabulkan oleh BPSK karena BPSK hanya mengabulkan kerugian materiil saja dan tujuan utama pembentukan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen secara singkat, sederhana dan murah. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu merubah UUPK dengan menambahkan ketentuan bahwa pengajuan tuntutan kerugian immateriil kepada Pengadilan Negeri. Konsumen yang ingin mendapatkan ganti kerugian immateriil lebih tepat mengajukan gugatan melalui Peradilan agar BPSK tetap melaksanakan tugas penyelesaian sengketa secara cepat, singkat, dan murah.

---

This study focuses on the consumer's right for granting immaterial loss compensation. The research discusses about whether Article 19 of Consumer Protection Law CPL regulates immaterial loss compensation as well as the mechanism to file a claim for immaterial loss compensation. The method used in this study is juridical normative study by using secondary data, primary legal material, secondary and tertiary such as, CPL, verdict of BPSK and court decisions. The research finds that Article 19 of CPL recognizes all types of consumer's loss including immaterial loss. Article 19 of CPL regulates immaterial loss in the form of sympathetic care santunan in accordance with the regulations. Sympathetic care in this case belongs to immaterial loss as it is a moral responsibility of the business actors which is not a real loss yet the amount of the loss is regulated by the laws. The consumer is able to file claims for his her compensation through BPSK as the alternatives dispute resolution or court. However, BPSK is not able to grant the consumer's immaterial loss since BPSK only grants the consumer's material loss. That is because primarily BPSK is established to dispute resolution in a quick, simple, and low cost way. Furthermore, this study recommends the revision of CPL by putting stipulation to file the claim for immaterial loss compensation to the Court. That stipulation is a guarantee to the consumer's right of protection for immaterial loss. Any consumer who wants to file claim for immaterial loss compensation may go through the Court. Therefore, BPSK as an institution still runs its function to dispute resolution in a quick, simple, and low cost mechanism."

"Penelitian ini membahas tentang metode pembayaran dengan uang muka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 serta Hukum Perdata Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas sebuah kasus antara Tn. Martinus dan PT. Solid Gold mengenai kasus yang terjadi akibat sebuah transaksi dengan menggunakan uang muka untuk sebuah apartemen di Surabaya. Pembahasan kasus tersebut akan mencakupi permasalahan akan bisa tidaknya uang muka dimintakan kembali serta bahwa apakah putusan hakim sudah benar atau bleum. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, kesimpulan dari penelitian ini bahwa uang muka dapat dikembalikan karena adanya pengecualian yang dibuat pelaku usaha, sehingga perjanjian tersebut dianggap telah batal demi hukum.

---

This thesis discusses about the notion of down payment in accordance with the Consumer’s Protection Law No. 8 Year 1999 as well as the Indonesian Civil Law. In this thesis, the writer includes a case analysis, which is a case between Mr. Martinus against PT. SOLID GOLD in the dispute arising out of the giving of down payment over a purchase of an apartment unit in Surabaya. The case analysis will include legal issue of whether or not down payment money can be returned and whether or not the decision made by the judges is correct. Based on the research done for this thesis, the conclusion of this thesis is that down payment money can be returned since there is an exception made by the business actor, which makes the agreement is null and void. "

"ABSTRAKBerdasarkan Pasal 1 ayat 10 UU Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Namun sayangnya klausula baku di dalam perjanjian baku yang dikeluarkan oleh pelaku usaha, terutama klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha klausula eksonerasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen cenderung dianggap sebagai buah dari itikad tidak baik pelaku usaha dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan posisi tawar konsumen yang rendah. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah ldquo;bagaimana perbandingan konsep pengalihan tanggung jawab pelaku usaha antara pendapat ahli, UU Perlindungan konsumen dan putusan pengadilan dalam sengketa perlindungan konsumen rdquo;. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan dari pemaknaan klausula eksonerasi baik dari pendapat ahli, UU Perlindungan Konsumen sendiri ataupun penafsiran makna Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

---

ABSTRACTBased on Article 1 Paragraph 10 of the Consumer Protection Law in Indonesia, Standard Clause are rules or provisions and conditions which have been prepared and determined first unilaterally by a supplier in a document and or agreement binding and must be fulfilled by the consumer. Unfortunately, the standard clause in the standarized agreement issued by the supplier, usually transfering the responsibility of supplier exoneration clause as stated in Article 18 Paragraph 1 of the Consumer Protection Law. The standard clause tends to be regarded as the result of bad faith of business actor rsquo s on seeking maximum profit, including from the weakness of consumer position. Article 18 Paragraph 1 of the Consumer Protection Law formulate the subject matter on this thesis is how to compare the concept of transfer of business actors 39 responsibility between expert opinion, Consumer Protection Law in Indonesia and court decision in consumer protection dispute . To answer the question the authors use normative juridical research methods with library data collection techniques, and related documents. The result of this thesis shows that there is no restriction on the meaning of exoneration clause either from expert opinion, Consumer Protection Law in Indonesia itself or interpretation of Judges of Badan Penyelesaian Sengketa Kosnsumen. "

"Pada skripsi ini penulis memiliki tiga pokok permasalahan. Pertama, mengenai hak-hak apa saja yang merugikan konsumen mobil Ford, kedua, kewajiban dan tanggung jawab apa saja yang dilanggar oleh PT Ford Motor Indonesia selaku pelaku usaha atas pernyataannya untuk menghentikan seluruh operasinya di Indonesia, dan ketiga, apakah hasil putusan mediasi antara David Tobing melawan PT Ford Motor Indonesia telah memberikan pertanggungjawaban yang cukup serta telah melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan pengaturan UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari data primer, sekunder, dan tersier. Bahwa dalam skripsi ini penulis menyimpulkan PT Ford Motor Indonesia selaku pelaku usaha telah melanggar beberapa hak subjektif konsumen Ford dan telah melakukan beberapa tindakan yang dilarang dan melanggar beberapa kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas tindakannya membuat suatu keputusan bisnis yang mendadak untuk menarik seluruh operasi bisnisnya di Indonesia, serta berdasarkan putusan mediasi antara David Tobing melawan PT Ford Motor Indonesia, penulis menyimpulkan bahwa hak-hak konsumen masih dapat terancam apabila ada keadaan yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari dan masih adanya ruang bagi pelaku usaha untuk melarikan diri dan tidak menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya.

---

In this thesis the author main problems consist of three issues. First about Ford rsquo s consumer rights that have been harmed, second the violation against obligation and responsibilities violation did by PT Ford Motor Indonesia as the business owner relating to the action by stopping entire operations in Indonesia, and third whether the results of the mediation between David Tobing against PT Ford Motor Indonesia has provided enough accountability and protected consumer rights in accordance with the Law No. 8 in 1999 on the protection of consumer. In this thesis author use the juridical normative research method by using a secondary data collected through literature study techniques derived from primary, secondary, and tertiary data. In this thesis the author concludes PT Ford Motor Indonesia as business owner violated some of the subjective rights of the Ford rsquo s consumer and did some actions that are prohibited and violates some of its obligations as set forth in the consumer protection laws over his action made a sudden business decisions by pulling the entire operation of his business in Indonesia, as well as upon the verdict of mediation between David Tobing against PT Ford Motor Indonesia, the author conclude that consumer rights can still be threatened if there are unwanted circumstances occur in the future and there is still room for business owner to escape and not doing their obligations and responsibilities."

"Tesis ini membahas tentang pengaturan penyelesaian hak dan kewajiban nasabah pada bank konvensional yang konversi menjadi bank syariah serta penerapan penegakan hukum pada penyelesaian hak dan kewajiban nasabah tersebut oleh OJK. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan penelitian berupa bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta melakukan pewawancaraan terhadap narasumber terkait dengan tesis ini. Pada penelitian ini bahwa hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur perihal penyelesaian hak dan kewajiban pada bank yang melakukan konversi, dan dalam penerapan penegakan hukum yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelesaian hak dan kewajiban nasabah pada konversi bank konvensional yang menjadi syariah hingga saat ini masih sebatas pengawasan sedangkan dalam hal pengaturan belum tercapai. Hendaknya pemerintah khususnya OJK dan DSN MUI membuat peraturan khusus dan spesifik yang mengatur tentang penyelesaian hak dan kewajiban nasabah baik nasabah penyimpan maupun peminjam pada bank konvensional yang konversi menjadi bank Syariah, sehingga diharapkan dengan adanya peraturan tersebut hak dan kewajiban nasabah diselesaikan secara adil dan akan menciptakan kepastian hukum.

---

This thesis discusses the regulation of the settlement of customer rights and obligations in conventional banks that convert to Islamic banks and the application of law enforcement in the settlement of customer rights and obligations by the OJK. This thesis uses a normative juridical research method that uses research materials in the form of library materials and related laws and regulations and conducts interviews with sources related to this thesis. In this study that until now there has been no specific legislation governing the settlement of rights and obligations in banks that convert, and in the application of law enforcement carried out by the OJK against the settlement of customer rights and obligations in the conversion of conventional banks into sharia until now is still limited to supervision while in terms of regulation has not been achieved. The government, especially the OJK and DSN MUI, should make special and specific regulations governing the settlement of the rights and obligations of customers, both depositors and borrowers in conventional banks that convert to Sharia banks, so that it is hoped that with these regulations the rights and obligations of customers will be resolved fairly and will create legal certainty."

"Listrik merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Permasalah timbul apabila terjadi pemadaman listrik yang berlangsung sering. Tesis ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap pemadaman listrik menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Dibahas pula upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen bila terjadi pemadaman listrik. Dalam penelitian ini, mempergunakan metode penelitian yuridis-normatif, hal mana lebih mengutamakan pendekatan terhadap norma-norma hukum yang telah ada, data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif.

---

Electricity is very important in the daily life of the community. Problems arise when a blackout that lasted frequently. This thesis discusses consumer protection against power outages according to the Consumer Protection Act and the Electricity Act. Also discussed the efforts of consumer law that can be done when a blackout. In this study,the method of juridical-normative research, which prefers the approach to the legal norms that already exist, the data obtained is then processed and analyzed qualitatively."