Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas perubahan gerakan bersenjata ke partai politik : studi komparatif Partai Aceh-Indonesia & Partai Sinn Fein-Irlandia Utara pada pemilu periode 2009-2022. Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, pertama, bagaimana perubahan gerakan bersenjata menjadi partai politik GAM ke Partai Aceh dan IRA ke Partai Sinn Fein, kedua, bagaimana pelembagaan Partai Aceh dan Partai Sinn Fein pada pemenangan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode komparatif Sigmund Neumann yang bertujuan membandingkan faktor-faktor penelitian terkait pelembagaan Partai Aceh dan Partai Sinn Fein. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber penelitian, serta pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen, gambar-gambar terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada transformasi gerakan bersenjata ke partai politik, Partai Aceh kecenderungan menggunakan pola patronase dalam memaksimalkan kinerja mesin partai untuk mencapai tujuan politik, meskipun Partai Aceh berhasil menjadi pemenang selama tiga periode pemilu pasca konflik, tetapi mengalami penurunan perolehan kursi di DPR Aceh. Sedangkan Partai Sinn Fein dalam transformasi gerakan bersenjata pasca-konflik berhasil mempertahankan perolehan kursi di Majelis Irlandia Utara dan mencatat sejarah dengan menduduki jabatan menteri pertama sejak tahun 1921. Sedangkan terkait transformasi gerakan bersenjata menjadi partai politik yakni Partai Aceh dan Partai Sinn Fein dengan melihat (demiliterisasi struktur organisasi, demokratisasi pengambilan keputusan, pengembangan organisasi partai dan adaptasi strategi dan tujuan). Signifikansi teori Armed Rebellion, Institusionalisasi dan transformasi gerakan bersenjata ke partai politik relevan digunakan dalam penelitian ini. Teori ini dapat membantu melihat perubahan gerakan bersenjata ke partai politik di kedua wilayah pasca konflik, meskipun hasil pada keduanya berbeda, secara keseluruhan dapat dikategorikan sukses.

---

This research discusses the change of armed movements to political parties: a comparative study of the Aceh-Indonesia Party & Sinn Fein Party-North Ireland in the 2009-2022 election period. There are two problems in this research, first, how is the change of the armed movement from GAM to the Aceh Party and IRA to the Sinn Fein Party, second, how is the institutionalization of the Aceh Party and the Sinn Fein Party in winning elections. This study uses the Sigmund Neumann comparative method which aims to compare research variables related to the institutionalization of the Aceh Party and the Sinn Fein Party. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews with research informants, as well as secondary data collection through related documents and images. The results of this study indicate that in the transformation of armed movements into political parties, the Aceh Party tends to use patronage patterns in maximizing the performance of the party machine to achieve political goals, even though the Aceh Party has succeeded in becoming the winner during the three post-conflict election periods, it has experienced a decrease in the number of seats in the Aceh DPR. Meanwhile, the Sinn Fein Party in the transformation of the post-conflict armed movement succeeded in retaining seats in the Northern Ireland Assembly and made history by occupying the first ministerial position since 1921. Meanwhile, with regard to the transformation of the armed movement into a political party, namely the Aceh Party and the Sinn Fein Party by looking at (demilitarization of organizational structure, democratization of decision-making, development of party organization and adaptation of strategies and objectives). The significance of Armed Rebellion theory, institutionalization and transformation of armed movements into relevant political parties is used in this research. This theory can help to see the change of armed movements to political parties in both post-conflict areas, although the results for the two are different, overall it can be categorized as successful.

"

"Tesis ini membahas tentang Keanggotaan DPD terkait Larangan dari Partai Politik, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keanggotaan DPD terkait larangan dari partai politik, problematika yang timbul dari keanggotaan DPD dari partai politik dan mengetahui keanggotaan DPD yang ideal untuk mewujudkan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dengan tipologi penelitian preskriptif yaitu melakukan pendekatan secara intensif, mendalam dan mendetail serta komprehensif untuk menggali secara mendalam mengenai masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan DPD dari partai politik terkait larangan diatur pertama kali oleh Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bahwa calon anggota DPD tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon. Kemudian syarat tersebut dihilangkan pada undang-undang selanjutnya. Kemudian diatur kembali dalam Putusan MK No. 30/PUU/XVI/2018. MK menafsirkan makna “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum termasuk sebagai pengurus Partai Politik mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan. Problematika yang timbul dari keanggotaan DPD dari partai politik ini adalah dapat menimbulkan konflik kepentingan antara DPD dengan partai politik dan merubah original intent DPD sebagai pembawa aspirasi daerah dan kekuatan penyeimbang antara politik dan daerah.

---

This thesis discusses about DPD membership related to the Prohibition of Political Parties, with the aim to find out how the DPD membership is related to the prohibition of political parties, problems arising from the DPD membership of political parties and to find out the ideal DPD membership to realize checks and balances in the Indonesian constitutional system. This research was conducted using normative legal research methods, through library research, with prescriptive research typologies that are conducting intensive, profound, detailed and comprehensive to explore deeply about research issues. The results showed that the membership of the DPD from political parties related to the ban was first regulated by Article 63 of Law No. 12 of 2003 concerning the General Election of Members of the DPR, DPD, and DPRD that the DPD candidate members do not become administrators of political parties for at least 4 (four) years as of the nomination date. Then these conditions are removed in the next law. Then rearranged in the Constitutional Court Decision No. 30 / PUU / XVI / 2018. The Constitutional Court interprets the meaning of 'other work' in Article 182 letter l of Law No. 7/2017 regarding General Elections including being an administrator of a Political Party starting from the central level to the lowest level in accordance with the organizational structure of the political party concerned. The problems that arise from the DPD membership of political parties are that it can lead to conflicts of interest between the DPD and political parties and change the DPD's original intent as a carrier of regional aspirations and a balancing force between politics and the region."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena tentang elektabilitas partai-partai politik Islam (PKS, PPP, PAN, dan PKB) yang semakin menurun dalam setiap pemilu. Hal tersebut ditandai dengan perolehan suara di pemilu yang cenderung tidak mengalami peningkatan yang berarti. Dengan menggunakan teori triad koalisi dari Theodore Caplow (1956) yang membahas tentang size of party power sebagai dasar pembentukkan koalisi dan penentuan posisi daya tawar politik anggota koalisi, teori tentang arena koalisi dari Heywood dan Arendt Liphart yang membahas tentang pentingnya kesamaan ideologi dalam koalisi, teori tentang tipologi partai politik dari Almond yang dikaitkan dengan konsep tentang partai Islam dari Vali Nasr, penelitian kualitatif ini menganalisis masalah yang berkaitan dengan konstruksi bangunan koalisi yang dibentuk (KIH dan KMP) dengan melihat posisi PKS, PPP, PAN dan PKB didalamnya. Dengan mengaitkan masalah tentang adanya kesamaan dasar nilai ideologi partai dan karaktaer basis massa yang sama, penelitian ini juga menganalisis masalah tentang penyebab partai partai politik Islam tidak membangun satu koalisi bersama untuk menghadapi Pemilihan Presiden 2014 untuk mengajukan tokoh politik Islam sebagai calon Presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi policy seeking yang mengedepankan ideologi sebagai motivasi dalam membentuk koalisi, sudah tidak lagi dianggap penting. identifikasi kekuatan perolehan suara partai politik seperti yang dijelaskan oleh Caplow menjadi satu satunya strategi dalam pembentukkan koalisi. Akibatnya, pragmatisme semakin kuat dengan office seeking yang menjadi orientasi dalam berkoalisi, soliditas menjadi lemah dan partai politik bisa dengan mudah keluar masuk koalisi. Konflik internal partai, menjadi salah satu penyebab lemahnya daya tawar politik partai di dalam koalisi yang dimasuki karena dianggap mengancam elektabilitas capres dan cawapres yang diajukan. Tidak terbangunnya koalisi di antara partai politik Islam disebabkan karena orientasi ideologi yang berbeda, lebih dominannya pragmatisme politik dan tidak adanya figur elite politik Islam yang bisa menjadi pemersatu kekuatan Islam politik yang terpecah. Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa size of party power seperti yang dikemukakan oleh Caplow dalam pembentukkan koalisi hanya dijadikan sebagai strategi untuk mengumpulkan kekuatan partai dalam kontestasi. Karakter massa dan latar belakang nilai ideologi yang sama tidak dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan bargaining dalam internal koalisi dalam penentuan keputusan penting. Secara teoritis, seperti yang dikemukakan oleh Caplow, masing-masing anggota koalisi memiliki daya tawar berdasarkan besaran kekuatan suara yang dimiliki. Namun secara faktual, posisi tawar PKS, PPP dan PAN di KMP sangat minim dan lemah, Begitu juga dengan PKB di KIH, walau menjadi partai kedua terbesar di KIH, lemahnya daya tawar politik PKB membuat calon waki presiden yang diajukan PKB tidak diputuskan mendampingi Joko Widodo sebagai calon presiden

---

This research is motivated by the phenomenon of the electability of Islamic political parties (PKS, PPP, PAN, and PKB) which is decreasing in every election. This is indicated by the number of votes in the general election which tends not to increase significantly. By using the triad coalition theory from Theodore Caplow (1956) which discusses the size of party power as the basis for forming coalitions and determining the political bargaining power position of coalition members, the theory about the coalition arena from Heywood and Arendt Liphart which discusses the importance of ideological similarities in coalitions, theory Regarding the typology of political parties from Almond associated with the concept of an Islamic party from Vali Nasr, this qualitative study analyzes problems related to the construction of the coalition buildings formed (KIH and KMP) by looking at the position of PKS, PPP, PAN and PKB in it. By linking the problem of the similarity of the basic ideological values ​​of the party and the same mass-based character, this study also analyzes the problem of why Islamic political parties did not build a coalition together to face the 2014 Presidential Election to nominate Islamic political figures as presidential and vice presidential candidates. This study found that the policy seeking orientation, which puts forward ideology as a motivation in forming coalitions, is no longer considered important. identification of the voting power of political parties as described by Caplow is the only strategy in forming coalitions. As a result, pragmatism is getting stronger with office seeking being the orientation in coalitions, solidity is getting weaker and political parties can easily enter and exit coalitions. Internal party conflicts are one of the causes of the weak political bargaining power of parties in the coalition entered because they are considered to threaten the electability of the proposed presidential and vice-presidential candidates. The non-establishment of coalitions among Islamic political parties is due to different ideological orientations, more dominant political pragmatism and the absence of Islamic political elite figures who can unify the forces of divided political Islam. The theoretical implication of this research shows that the size of party power as proposed by Caplow in forming a coalition is only used as a strategy to gather party power in the contestation. The character of the masses and the background of the same ideological values ​​are not used by political parties to bargain within the internal coalition in determining important decisions. Theoretically, as stated by Caplow, each member of the coalition has bargaining power based on the amount of voting power they have. But in fact, the bargaining position of PKS, PPP and PAN in KMP is minimal and weak. Likewise with PKB in KIH, despite being the second largest party in KIH, PKB's weak political bargaining power has prevented the vice presidential candidate proposed by PKB to accompany Joko Widodo as a presidential candidate."

"Tesis ini banyak mengungkap tentang bagaimana dinamika partai politik dan perempuan partai untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam legislatif menjelang pemilu 2004. Tesis ini dianggap penting karena analisis terhadap peran partai politik dan perempuan partai menjadi penentu utarna keberhasilan peningkatan partisipasi politik perempuan, terutarna partisipasi politik dengan menduduki jabatan politik merupakan partisipasi politik tertinggi menurut konsep hirarki partisipasi politik.Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan inferensial tesis ini mencoba melukiskan peran partai dan perempuan partai untuk diambil kesimpulan umum dari masalah yang sedang dibahas. Kesimpulan ini diharapkan akan menjadi dasar deduktif dan prediktif untuk memikirkan berbagai tindakan yang bisa digunakan oleh perempuan partai dalam usaha meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen untuk pemilu 2009.Berdasarkan basil temuan, beberapa hambatan meningkatkan keterwakilan perempuan meliputi dua hal: 1), keterbatasan prespektif; yang berpengaruh terhadap pandangan patriarkhis dalam melihat masalah dan kepentingan perempuan. sehingga memunculkan keengganan, diskriminasi, dominasi dan stereotype partai-partai pada kepentingan perempuan. 2) kendala institusional dan keorganisasian; mencakup sistem rekrutmen, penyaringan, nominasi, proses kaderisasi anggota, tidak adanya kebijakan yang fair (male - oriented) dan mengakomodir keterwakilan perempuan. Untuk menghadapi beberapa hambatan di atas, perlu diketahui peluang yang ada, yaitu: pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, ketetapan untuk memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender dalam setiap rekrutmen kepengurusan di setiap tingkatan penempatan beberapa ealeg perempuan di nomor jadi.Dari kendala dan peluang yang ada, aktifis perempuan partai politik mempunyai beberapa strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, yaitu: 1) Melakukan perubahan paradigma melalui peningkatan kepedulian publik terhadap posisi perempuan dalam politik, 2) Reformasi Konstitusi dan Sistem Politik, 3) Membangun jaringan kerja (networking) antar kelompok perempuan; 4) Membangun infrastruktur yang akan membantu persiapan caleg perempuan dalam menghadapi pemilu 2004,5) penyadaran pentingnya keterwakilan perempuan dalam parlemen dengan melakukan sosialisasi bagi pemilih untuk memilih caleg perempuan, 6) rekrutmen dan pelibatan banyak perempuan dalam struktur partai.

---

This thesis explains mostly about the dynamic of political party and party's women in increasing women representative in the parliament approaching the general election in 2004. The thesis is considered important because the analysis of the role of political party and party's women in increasing women representative in the parliament is the most significant indicator of the success of the increasing of women political participation, especially, political participation by holding political position as the highest level of political participation hierarchy.

Applying the inferential and qualitative method of research, this thesis describes the role of political party and party's women on which the general conclusions on the concerned subject is based. It is hoped that the conclusions could be the deductive and predictive basis for the woman activists of political party to formulate the practical actions in attempt to increase the women representative in the parliament in the next 2009 general election.

Based on the result of this research, there are two inhibiting factors in increasing the women representative. 1) the weakness of perspective resulting in the patriarchal view in treating the problem and interest of women. The obscure paradigm of the parties' thinking is resulting in the appear of the reluctance, discrimination, domination and stereotype of the political parties in treating the representative of women. 2) the institutional and organizational obstacles comprising of the system of recruitment, selection, nomination, the cadre forming process, and no fair (male-oriented) and accommodative decision accommodating the women representative. To solve the inhibitions above, we must know several chances, they are: fully 30 percent women representative, a regulation for gender balances attention in every structural recruiting and nomination for women in strategic number.

To solve the above problems, political party's women have formulated the strategies to increase the women representative. 1) changing paradigm of thinking and political consciousness of the general election's stakeholders; 2) reforming constitution and political system; 3) building a women networking, 4) giving aid of technical assistance, 5) voter's consciousness socialization to vote women candidate, 6) recruiting and promoting many women in structural of party."

"Skripsi ini membahas peran resolusi konflik yang dilaksanakan oleh partai Sinn Fein di Irlandia Utara dari tahun 1998 hingga 2011. Resolusi konflik dilaksanakan sebagai reaksi atas konflik berkepanjangan yang terjadi antara kaum Nasionalis dan Unionis di tahun 1969 dengan nama The Troubles. Sinn Fein mewakili kaum Nasionalis sebagai partai politik yang memperjuangkan kepentingan kaumnya termasuk proses perdamaian. Dalam kasus ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk melihat penjelasan sejarah sebagai salah satu pendekatakan resolusi konflik. Penelitian ini melihat resolusi konflik melalui model teori Johan Galtung yang melihat konsep peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding sebagai analisa proses perdamaian yang komprehensif. Melalui teori tersebut kita dapat melihat peran Sinn Fein sebagai satu partai politik yang memiliki keterlibatan signifikan dalam proses perdamaian.

---

This thesis describes Sinn Fein role in Northern Ireland conflict resolution from 1998 to 2011. The cconflict resolution was done as a respond to the long conflict that involves the Nationalist and Unionist people in 1969 by the name of The Troubles. Sinn Fein represent the Nationalist as a political party that struggle for their interest including the peace process. The writer uses a qualitative method by the description of history as a conflict resolution approach. This research sees conflict resolution from Johan Galtung model theory that consist of peacemaking, peacekeeping, and peacebuilding for the peace process analysis. We can see Sinn Fein role in the conflict resolution by using those theory as a political party that has a significant involvement in the peace process."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi political marketing Partai Perindo sebagai partai politik yang relatif baru dengan tujuan partai yang cukup fantastis yaitu memenangkan Pemilu 2019 dan mengajukan ketua umumnya maju sebagai calon presiden, serta bagaimana peran kepemilikan media oleh ketua umum dalam strategi partai tersebut. Penelitian kualitatif ini menggunakan kerangka konsep political marketing Lees‐Marshment (2001), kemudian strategi kampanye partai politik Nursal (2004) serta penerapan 4Ps bauran marketing Firmanzah (2008). Kesimpulan utama dari penelitian adalah Partai Perindo lebih dekat dengan penerapan sales oriented party dan lebih banyak menggunakan pull political marketing dalam menyampaikan pesan-pesan politik partainya. Namun demikian dalam perkembangan politik di Indonesia, Partai Perindo ternyata tidak dominan dan signifikan pull political marketing, karena proses perekrutan dan pesan partainya juga mengedepankan push dan pass political marketing. Sehingga penelitian ini dapat melengkapi strategi political marketing Partai Perindo yang ada saat ini

---

This study aims to determine political marketing strategy Perindo Party as a political party that is relatively new to the party just fantastic goal that

won the 2019 general election and submitted its chairperson forward as a presidential candidate, as well as the role of media ownership by the general chairman of the party's strategy. This qualitative study using the framework of the concept of political marketing Lees-Marshment (2001), then the political party's campaign strategy Nursal (2004) and the implementation of 4Ps marketing mix Firmanzah (2008). The main conclusion of the study is Perindo Party closer to the implementation of a sales oriented party and more use political pull marketing to convey messages of political parties. However, in the political developments in Indonesia, Perindo Party was not dominant and significant political pull marketing, because the recruitment process and also promote the party's message using pass and push political marketing. So this study can complement the political marketing strategy Perindo Party that exists today."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Ketua DPW Partai NasDem Malut Mukti Baba dan beberapa pengurus partai. Sehingga NasDem merekrut elit partai lain untuk menjadi anggota partai dan Caleg DPRD Malut Pileg 2014. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan dua teori yakni: Pertama, teori partai politik dari Otto Krichheimer dan Kantz S. Richard tentang partai Catch-all. Kedua, teori modal politik dari Kimberly L. Casey, modal sosial dari Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam dan Francis Fukuyuma dan teori modal ekonomi dari Pierre Bourdieu.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisa data menggunakan deskriptif analisis. Penelitian menggunakan dua metode pengumpulan data yakni: Pertama, wawancara mendalam terhadap informan yang memahami proses rekrutmen elit partai. Kedua, melalui dokumentasi dengan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, menganalisa bahan-bahan yang relevan dengan masalah penelitian, seperti buku, artikel dari internet, naskah, dan arsip yang berhubungan dengan topik penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Partai NasDem merekrut elit partai lain pada Pileg 2014 di Malut yakni: Pertama, elit yang direkrut merupakan elit populer. Kedua elit partai yang direkrut merupakan elit politik lokal. Ketiga, elit yang direkrut memiliki basis massa. Keempat, elit partai yang direkrut memiliki dukungan modal finansial.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa dalam menghadapi kontestasi politik pada Pileg 2014, Partai NasDem merekrut elit partai lain dari latar belakang partai yang memiliki ideologi berbeda-beda dan merekrut elit partai yang memeliki modal politik, modal sosial dan modal ekonomi dengan tujuan untuk meraih dukungan eloktoral yang signifikan pada Pileg 2014 di DPRD Malut.

---

ABSTRACT

This research is based on the departure of Malut Mukti Baba, the head of the NasDem Party, and several other party members. As a result of this departure, the Nasdem Party recruited elites from other parties to become its member and to become candidates in the 2014 Legislative Election.

As a theoretical foundation, this research used two theories namely: First, the theory of the political parties Kantz Krichheimer and Otto S. Richard about Catch-all parties. Second, the theory of the political capital of Kimberly L. Casey, the social capital of Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam and Francis Fukuyama and the economic capital theory of Pierre Bourdieu.

This research used qualitative methods, while the technique of data analysis using descriptive analysis. The study used two methods of data collection are: First, in-depth interview to the informant who understand the process of recruitment of the party elite. Secondly, through the documentation with data collection by reading and analyzing the materials that are relevant to the research problems, such as books, articles from the internet, and archives related to the research topic.

The principal findings of this research because of the Party elite NasDem recruit another party in 2014 Malut Pileg namely: First, the elite recruits a popular elite. Secondly, the party elite who recruited the local political elite. Third, the elite recruits a mass base. Fourth, the party elite recruits have the support of financial capital.

The theoretical implication shows that in facing the 2014 Legislative Election, NasDem Party recruit elite other parties of background party has and ideology different and recruit the party elite who own a political capital, social capital and economic capital for the purpose of gaining support eloctoral significant in 2014 parliament legislative election of the Malut."

"Penelitian ini membahas pelembagaan nilai-nilai parpol di tingkat lokal, terutama kasus stabilitas perolehan kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Tangerang pada Pemilu 2019. Dilatarbelakangi dari rendahnya identitas kepartaian di Indonesia, dan pragmatisme politik yang tinggi dalam pemilu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelembagaan nilai-nilai PDIP Kota Tangerang Tahun 2014-2019. Apakah pelembagaannya menunjukkan adanya pendukung loyal, sehingga menghasilkan stabilitas perolehan kursi di Pemilu 2019, atau pragmatisme politik dan faktor lainnya, masih dominan dalam capaian perolehan kursi yang stabil tersebut. Teori pelembagaan parpol aspek kultural dari Randall dan Svasand (2002) digunakan sebagai teori utama, Huntington (1968) dan Levitsky (1998) sebagai teori pendukung. Metode penelitian adalah kualitatif, dengan pengambilan data wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukan derajat pelembagaan nilai-nilai PDIP Kota Tangerang tahun 2014-2019 tergolong rendah. Proses infus nilai (value infusion) tidak membentuk loyalitas pendukung, anggota, dan kader partai. Sedangkan pelembagaan citra publik (Reification), menunjukkan upaya memaksimalkan simbolisasi atas Bung Karno. Stabilitas perolehan kursi PDIP Kota Tangerang pada Pemilu 2019, lebih dominan dipengaruhi praktik klientelisme maupun kharisma Bung Karno, Megawati dan adanya Jokowi Effect. Oleh karena itu, PDIP Kota Tangerang menunjukan ketiga tipe partai politik, baik kharismatik, klientelistik, dan programatik. Implikasi teoritis menunjukkan stabilitas perolehan kursi parpol belum tentu terjadi dari keberadaan pendukung loyal partai. Karena praktik klientelisme masih dominan dan memungkinkan dukungan yang berulang terhadap parpol dalam pemilu, dengan praktiknya yang di ikuti kharisma tokoh, maupun memaksimalkan citra partai (Reification), seperti PDIP Kota Tangerang dengan stabilitas perolehan kursinya pada Pemilu 2019.

---

This research discusses the institutionalization of political party values at the local level, especially the case of stability in the acquisition of seats in the Struggle of Indonesian Democratic Party in Tangerang City on the 2019 election. Based on the low party identity in Indonesia, and high political pragmatism in the election, this research was conducted to determine the institutionalization of the values of PDIP in Tangerang City on 2014-2019. Whether the institutionalization shows loyal supporters, resulting in stability in the acquisition of seats on the 2019 election, or political pragmatism and other factors, is still dominant in the achievement of this stable seat acquisition. The cultural aspect of political parties institutionalization theory from Randall and Svasand (2002) is used as the main theory, Huntington (1968) and Levitsky (1998) as supporting theories. The research method is qualitative, with interviews, literature study and documentation as data collection methods. This research shows that the degree of institutionalization of the values of PDIP in Tangerang City on 2014-2019 is low. The value infusion process does not form the loyalty of party supporters, members, and cadres. Meanwhile, the institutionalization of the public image (Reification) shows an effort to maximize the symbolization of Bung Karno. The stability of the PDIP seats in Tangerang City on the 2019 election is more dominantly influenced by the practice of clientelism and the charisma of Bung Karno, Megawati and the existence of the Jokowi Effect. Therefore, PDIP in Tangerang City shows the three types of political parties, both charismatic, clientelistic, and programmatic. The theoretical implication shows that stability in obtaining political party seats does not necessarily result from the existence of loyal party supporters. Because the practice of clientelism is still dominant and allows repeated support for political parties in election, with its practice followed by the charisma of figures, as well as maximizing the image of parties (Reification), such as PDIP in Tangerang City with the stability of obtaining its seats on the 2019 election."

"Skripsi ini membahas mengenai pelembagaan partai politik di Indonesia, khususnya Partai Golongan Karya Golkar pada periode 2014-2017. Partai politik merupakan salah satu pilar terpenting dalam sistem demokrasi, sehingga penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya. Partai Golkar merupakan salah satu partai politik yang memiliki kiprah cukup lama dalam sejarah kepartaian Indonesia. Meski demikian, Partai Golkar secara organisasi dinilai belum terlembaga dengan baik. Penilaian ini berangkat dari terjadinya konflik internal dan banyaknya kader Partai Golkar yang melanggar disiplin partai. Akan tetapi, walaupun Partai Golkar dihadapi sejumlah permasalahan, partai tersebut dapat bertahan dalam dinamika perpolitikan Indonesia. Dengan berpijak pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelembagaan dalam Partai Golkar pada tahun 2014-2017. Pada periode tersebut, Partai Golkar mengalami masalah yang cukup kronis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan teori pelembagaan partai dari Randall dan Svasand untuk menganalisisnya. Dalam mengukur derajat pelembagaan partai melalui empat dimensi, yaitu kesisteman, identitas nilai, otonomi pengambilan keputusan, dan citra publik. Empat dimensi tersebut dijadikan fokus penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelembagaan Partai Golkar pada periode 2014-2017 masih rendah. Hal ini terlihat dari empat dimensi untuk mengukur pelembagaan partai politik, Partai Golkar menunjukkan derajat yang relatif tingi hanya pada dimensi citra publik. Pengelolaan dan penyelenggaraan internal dalam Partai Golkar masih mengalami kegagalan, seperti permasalahan dalam sistem kaderisasi dan rekrutmen internal, kepemimpinan internal, dan kegagalan Partai Golkar mengelola faksionalisme internal.

---

This thesis discusses the institutionalization of political parties in Indonesia, especially Functional Group Golkar in the period 2014 2017. In this case political parties are one of the pillars of principles in the democratic system, so the party is a very important institution to strengthen its degree of institutional. Golkar Party is one of the political parties that have gait long enough in the history of the party in Indonesia. However, the Golkar Party is not considered well instituted organization properly. This assessment departs from the internal conflict within the party and there are still many Golkar Party cadres who violate party discipline. However, although the Golkar Party is somewhat problematic, this party can still survive in the dynamics of Indonesian politics. Based on that, this research has a purpose to know how institutionalization in Golkar Party, especially in year 2014 2017. In that period, the Golkar Party was having a fairly chronic problem. This research is qualitative research.

This research uses the institutional theory of Randall and Svasand to analyze it. In this theory to measure the degree of institutionalization of political parties will be seen through four dimensions, namely systemness, value infusion, decisional autonomy, and reification. These four dimensions are the focus of this research.

Based on the result of research, it can be seen that the institutionalization of Golkar Party in the period 2014 2017 is still weak. This is evident from the four dimensions used to measure the institutionalization of political party, Golkar Party shows a relatively high degree ony on the dimension reification. Internal management and organization within the Golkar Party is still failing, such as problems in caderization system and internal recruitment, internal leadership, and the failure of the Golkar Party to manage internal factionalism."

"Pada pelaksanaan verifikasi partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk membantu proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik. Tulisan ini bertujuan untuk (1) menggambarkan penerapan SIPOL dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu tahun 2019, (2) menganalisis permasalahan yang timbul dalam penerapannya, dan (3) mencari solusi terbaik terkait permasalahan yang ditimbulkannya. Tulisan ini merujuk pada penerapan SIPOL dalam tahap pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik Peserta Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Brebes, melalui studi dokumentasi hasil pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik pada KPU Kabupaten Brebes. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa: (1) banyak data anggota partai politik dalam SIPOL yang tidak sesuai dengan salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diserahkan, (2) banyak anggota partai politik hasil sampling yang tidak mengakui/mendukung partai politiknya karena tidak merasa menjadi anggota partai politik tersebut dan baru mengetahuinya pada saat verifikasi faktual oleh KPU, dan (3) operator SIPOL partai politik yang berada di pusat tidak mendelegasikan kewenangannya kepada operator SIPOL di tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan data keanggotaan."