Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 188751 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Syahnaz Tiara Putri
"Peningkatan bahan bakar fosil menjadi permasalahan yang perlu diatasi, salah satunya dengan cara penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Perkembangan dari penggunaan kendaraan listrik, sejalan pula dengan peningkatan lithium-ion battery yang memiliki masa pakai yang pendek, sehingga baterai tersebut perlu diolah untuk mencapai keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis empat opsi kebijakan pengelolaan baterai kendaraan listrik di beberapa negara yang sudah diimplementasikan. Dengan menggunakan hasil wawancara, kuesioner, dan data sekunder, hasil penelitian menunjukkan skema kebijakan performance standard lebih efektif dilakukan di Indonesia. Selain itu, kebijakan dengan skema deposit sulit untuk diterapkan di negara berkembang yang masyarakat memiliki penghasilan menengah ke bawah.

Increasing fossil fuels is a problem that needs to be addressed, one of which is by using battery-based electric vehicles. The development of the use of electric vehicles is also in line with the increase in lithium-ion batteries which have a short service life, so these batteries need to be processed to achieve sustainability. This study aims to analyze four policy options for managing electric vehicle batteries in several countries that have been implemented. By using the results of interviews, questionnaires, and secondary data, the results of the research show that standard performance policy schemes are more effectively implemented in Indonesia. In addition, policies with deposit schemes are difficult to implement in developing countries where people have middle to lower incomes."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
David Febraldo
"Kendaraan listrik memerlukan energi listrik untuk beroperasi yang disimpan didalam baterai. Kendaraan listrik menghasilkan panas pada baterai yang digunakan. Panas baterai yang berlebih dapat mengurangi masa pakai dan menyebabkan terjadinya ledakan. Penggunaan pipa kalor sebagai sistem pendingin memiliki potensi menjadi solusi masalah panas berlebih pada kendaraan listrik. Tujuan penelitian adalah menyusun konsep keberlanjutan penerapan pipa kalor pada baterai kendaraan listrik. Pengujian dilakukan dengan membangun prototipe, analisis ekonomi melalui cost comparison serta analisis persepsi sosial melalui kuisioner. Hasil menunjukkan penggunaan pipa kalor mampu menjaga temperatur baterai dibawah 40 °C. Penggunaan pipa kalor dalam jangka panjang dapat memberikan keuntungan dan teknologi ini diterima secara sosial oleh peneliti dan para ahli. Saran untuk penelitian adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan pipa kalor pada baterai, perlu adanya pengembangan kebijakan terkait lokasi pembuangan, mekanisme pengelolaan dan penyuluhan kepada masyarakat.

The increase in the use of electric vehicles is increasing over time. Electric vehicles require electrical energy to operate which is stored in the battery. Electric vehicles generate heat in the batteries used. Excessive battery heat can reduce its life and cause an explosion. The use of heat pipes as a cooling system has the potential to be a solution to the problem of overheating in electric vehicles. The aim of the research is to develop the concept of sustainability applying heat pipes to electric vehicle batteries. Testing is done by building prototypes, economic analysis through cost comparison and analysis of social perceptions through questionnaires. The results show that the use of heat pipes is able to maintain the battery temperature below 40 °C. The use of heat pipes in the long term can provide benefits and this technology is socially accepted by researchers and experts. Suggestions for research are that further research is needed regarding the application of heat pipes to batteries, it is necessary to develop policies related to disposal locations, management mechanisms and outreach to the community."
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ajun Tri Setyoko
"Saat ini penggunaan kendaraan listrik di dunia khususnya mobil listrik berkembang dengan cepat. Hal ini akan menimbulkan tantangan pengelolaan limbah baterai. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengelolaan limbah baterai mobil listrik Indonesia yang berkelanjutan di masa depan dengan mempertimbangkan penciptaan nilai tambah dari limbah tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi regulasi terkait pengelolaan limbah baterai di Indonesia dan studi literatur skema aliran limbah baterai mobil listrik di negara lain seperti Eropa, Amerika, Cina, dan Korea Selatan. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal dari industri pengelolaan limbah baterai menggunakan analisis PESTEL dan SWOT. Hasil analisis SWOT tersebut kemudian dibobotkan menggunakan analisis IFE dan EFE, kemudian dirumuskan strategi alternatif menggunakan matriks SWOT. Riset ini mengidentifikasi 7 faktor kekuatan, 6 faktor kelemahan, 8 faktor peluang dan 8 faktor ancaman. Hasil analisis faktor eksternal dan internal dengan analisis IFE dan EFE menunjukkan bahwa industri pengelolaan limbah baterai di Indonesia memiliki kondisi internal yang kuat dan berpotensi untuk berkembang serta mampu menghadapi permasalahan limbah baterai mobil listrik di masa mendatang. Penelitian ini menghasilkan 7 strategi yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Strategi yang substansial adalah pemerintah perlu membangun fasilitas daur ulang terpadu dan skema pengelolaan limbah baterai mobil listrik dengan skema implementasi Extended Producer Responsibility (EPR).

Currently the use of electric vehicles in the world, especially electric cars is growing rapidly. This will pose challenges in battery waste management. This study aims to formulate a strategy for managing Indonesian electric car battery waste that is sustainable in the future by considering the creation of added value from the waste. This research identifies regulations related to battery waste management in Indonesia and studies literature on electric car battery waste flow schemes in other countries such as the European Union, America, China, and South Korea. This research also identifies the internal and external environmental factors of the battery waste management industry using PESTEL and SWOT analysis. The results of the SWOT analysis are then weighted using the IFE and EFE analysis, then alternative strategies are formulated using a SWOT matrix. We identified 7 strength factors, 6 weakness factors, 8 opportunity factors and 8 threat factors. The results of the analysis of external and internal factors with IFE and EFE analysis show that the battery waste management industry in Indonesia has strong internal conditions and the potential to develop and is able to face the issue of electric car battery waste in the future. This research resulted in 7 strategies addressed to the Directorate General of Hazardous and Toxic Materials Waste Management, The Ministry of Environment and Forestry. A substantial strategy is that the government needs to build an integrated recycling facilities and electric car battery waste management schemes with an Extended Producer Responsibility (EPR) implementation scheme"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Akhmal Dzaky Baskara Gunawan
"Salah satu sektor yang paling banyak menghasilkan emisi adalah sektor transportasi sebanyak 23%. Pada abad ke-21. Kendaraan Bermotor listrik (KBL) mulai bermunculan di jalanan terutama yang menggunakan Lithium Ion Batteries (LIBs). KBL merupakan salah satu solusi dalam mengurangi polusi udara. KBL lebih unggul dibandingkan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya. Indonesia menyambut hal ini dengan membuat instrumen hukum untuk mendorong program percepatan KBL melalui Peraturan Presiden No. 55/2019 yang diubah dengan Peraturan Presiden No. 79/2023. Instrumen ini hadir sebagai suatu upaya untuk mendorong penggunaan KBL oleh masyarakat Indonesia dalam mengurangi polusi udara. Namun, inovasi terhadap mobil listrik yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tidak lepas dari timbulnya suatu permasalahan baru. Permasalahan tersebut adalah potensi limbah baterai mobil listrik yang telah terpakai, sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Atas hal tersebut, penulis meninjau permasalahan pengelolaan limbah baterai KBL melalui konsep tanggung jawab produsen. Konsep tanggung jawab produsen pertama kali diperkenalkan dalam UU No. 18/2008. Konsep tanggung jawab produsen atau biasa disebut Extended Producer Responsibility (EPR), merupakan konsep yang menitikberatkan tanggung jawab produsen dalam pengelolaan barang yang mereka produksi. Hal ini penting, karena baterai KBL masuk kedalam kategori limbah B3, yang membutuhkan penanganan khusus dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis-normatif, yaitu melihat kesesuaian kebijakan pengelolaan limbah B3 dengan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, penulis utamanya akan mengaitkan kebijakan tersebut dengan konsep pengelolaan limbah B3 terutama konsep EPR. Berdasarkan penelitian ini, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan pengelolaan limbah baterai KBL dengan peraturan yang sudah ada saat ini. Hal ini penting, agar konsep EPR yang masih dilakukan secara sukarela oleh produsen, dapat berjalan secara sirkular.

One of the sectors that produces the most emissions is the transportation sector, which accounts for 23%. In the 21st century. Electric Vehicles (Evs) began to appear on the streets, especially those using Lithium Ion Batteries (LIBs). They are one of the solutions in reducing air pollution. They are superior to vehicles that use fossil fuels as their energy source. Indonesia welcomed this by creating a legal instrument to encourage the acceleration of the KBL program through Presidential Regulation No. 55/2019 which was amended by Presidential Regulation No. 79/2023. This instrument is present as an effort to encourage the use of KBL by the Indonesian people in reducing air pollution. However, innovation in electric cars that aims to reduce greenhouse gas emissions cannot be separated from the emergence of a new problem. This problem is the potential waste of used electric car batteries, which can cause environmental pollution. For this reason, the author reviews the problem of KBL battery waste management through the concept of producer responsibility. The concept of producer responsibility was first introduced in Law No. 18/2008. The concept of producer responsibility or commonly called Extended Producer Responsibility (EPR), is a concept that emphasizes the responsibility of producers in the management of the goods they produce. This is important, because KBL batteries fall into the category of hazardous waste, which requires special handling in its management. This research uses a juridical-normative writing method, which looks at the suitability of B3 waste management policies with various primary, secondary, and tertiary legal materials. In addition, the author will mainly relate the policy to the concept of hazardous waste management, especially the concept of EPR. Based on this research, the government needs to improve the supervision of KBL battery waste management with the current regulations. This is important, so that the concept of EPR, which Is still carried out voluntarily by producers, can run circularly."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Paulus Hari Wijayanto
"Sektor transportasi selama ini dikenal sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca dan pencemaran udara yang menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan. Indonesia sebagai oil net importer juga direpotkan oleh fluktuasi harga minyak yang dipengaruhi oleh situasi geopolitik di seluruh dunia. Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara penyumbang gas rumah kaca ke atmosfer dan transportasi sendiri menyumbang 14,17% dari total (Crippa, et al., 2021). Sebagai kota tersibuk di Indonesia, terdapat 3,5 juta unit mobil di provinsi DKI Jakarta (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022). Namun, mobil dari daerah penyangga keluar masuk Jakarta setiap pagi dan sore mengikuti jam kerja. Cara mengurangi gas rumah kaca lewat elektrifikasi di sektor transportasi menjadi penting. Mobil listrik berbasis baterai adalah salah satu jawaban untuk mengurangi gas rumah kaca tersebut, namun penetrasi di pasar tidak begitu menggembirakan. Untuk mencari peluang mendongkrak penetrasi mobil listrik berbasis baterai, kita perlu mengetahui peringkat prioritas faktor-faktor dalam niat beli masyarakat Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada Theory of Planned Behavior dimana niat beli dibentuk oleh attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control. Didapatkan faktor-faktor yang menjadi indikator reflektif dari ketiga variabel tersebut, dimana masing-masing faktor mempunyai tingkat kekuatan reflektif yang didapat dari pengolahan kuesioner menggunakan Confirmatory Factor Analysis.

Transportation sector has been known as a contributor to the greenhouse gasses emissions and air pollution which caused environment and health problems.Indonesia is in the top tenth of countries who contribute greenhouse gasses to the atmosphere and transportation itself accounts for 14.17% from the total (Crippa, et al., 2021). As the busiest city in Indonesia, there are 3.5 million units in Jakarta province only (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022). However, cars from urban areas in and out of Jakarta every morning and afternoon following working hours. The way to reduce greenhouse gasses such as electrification in the transportation sector has become important. Battery electric vehicles are one of the answers to reduce greenhouse gasses, but penetration in the market is not so encouraging. To seek the opportunities to boost penetration of battery electric vehicles, we need to know the priority ranking of factors in the purchase intention of Indonesian people. This research is based on the Theory of Planned Behavior where purchase intention is formed by attitude, subjective norms, and perceived behavioral control. The factors that are reflective indicators of the three variables are obtained, where each factor has a level of reflective strength obtained from processing the questionnaire using Confirmatory Factor Analysis."
Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sih Damayanti
"Penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dipandang sebagai solusi paling efektif untuk mengatasi permasalahan energi dan lingkungan pada sektor transportasi. Di Indonesia, EV secara resmi diberlakukan sebagai kendaraan alternatif pada tahun 2019 dengan memberlakukan beberapa kebijakan untuk mendorong baik itu perkembangan industri EV maupun penggunaan EV di Indonesia. Namun demikian, belum diketahui secara jelas apakah kebijakan-kebijakan tersebut secara efektif dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap EV sehingga bersedia untuk mengadopsinya. Tujuan dari studi ini adalah untuk melakukan analisis terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam rangka untuk mendorong implementasi EV di Indonesia. Analisis kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis. Sebuah model dinamis sistem adopsi EV dikembangkan untuk memeriksa hubungan kebijakan dengan peningkatan penerimaan masyarakat terhadap EV. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur dengan instalasi stasiun pengisian daya tipe ultra fast charging menjadi kebijakan yang paling efektif dalam meningkatkan penerimaan masyarakat. Sementara terkait kebijakan fiskal, kebijakan yang paling efektif adalah pembebasan pengendara EV dari pajak kendaraan bermotor.

Battery electric vehicles is seen as the most effective solution to energy and environmental problems in the transportation sector. EV is officially treated as an alternative vehicle in Indonesia in 2019 by enacting several policies to encourage both the development of the EV industry and the use of EV in Indonesia. However, it is not clear whether these policies can effectively increase public acceptance in adopting EV. This study aims to analyze the effectiveness of policies implemented by the government to encourage EV adoption in Indonesia. Policy analysis is carried out using a dynamic system approach. A dynamic model of EV adoption system was developed to examine the relationship between policy and increased public acceptance of EV. The results of this study indicate that strengthening infrastructure with installations of ultra-fast charging station is the most effective policy in increasing public acceptance. Meanwhile, the most effective fiscal policy is the exemption of EV drivers from annual tax. Furthermore, this study emphasizes the importance of the promotion of EV to increase public knowledge of EV as a fundamental for adoption decision making."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ufairah Zaahida
"Dalam rangka menciptakan iklim kendaraan ramah lingkungan guna menanggulangi permasalahan polusi udara dan pemanasan global, pemerintah Indonesia mengakselerasikan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Untuk menarik minat masyarakat beralih mengadopsi KBLBB, pemerintah Indonesia memberikan berbagai macam rangsangan, salah satunya dengan memberikan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di DKI Jakarta, ketentuan terbaru mengenai kebijakan insentif PKB atas KBLBB diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023 di mana dijelaskan besaran tarif PKB atas KBLBB adalah 10% dari dasar pengenaan PKB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner kepada 169 responden, serta wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data pelengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif atas kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Persepsi positif didukung karena masyarakat DKI Jakarta memiliki sikap (kognitif), sikap (afektif), motif, minat, dan pengharapan yang positif terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Meskipun demikian, masyarakat DKI Jakarta masih memiliki sikap (konatif) dan pengalaman yang negatif terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Hal ini menandakan sikap pengadopsian KBLBB oleh masyarakat DKI Jakarta masih rendah meskipun telah diberikan insentif, serta pengalaman akan sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta masih kurang memadai.

environment to address air pollution and global warming issues, the Indonesian government is accelerating the battery electric vehicle (BEV) program. To encourage the public to adopt BEV, the Indonesian government is offering various incentives, one of which is the Motor Vehicle Tax incentive. In DKI Jakarta, the latest regulations regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV are outlined in the Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023, which specifies that the Motor Vehicle Tax rate for BEV is 10% of the Motor Vehicle Tax base. This study aims to analyze the perceptions of DKI Jakarta residents regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV as stated in Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023. The approach used in this research is quantitative, with data collected through a survey in the form of a questionnaire to 169 respondents, along with in-depth interviews and literature studies as complementary data. The results of this study indicate that DKI Jakarta residents have a positive perception of the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakata. This positive perception is supported by the fact that DKI Jakarta residents have positive attitudes (cognitive), attitudes (affective), motives, interests, and expectations related to the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta. However, DKI Jakarta residents still have negative attitudes (conative) and experiences regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta. This indicates that the adoption of BEV by DKI Jakarta residents is still low despite the incentives, and the government's socialization of the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta remains inadequate."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sherina Milenia
"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas kendaraan listrik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2019 s.t.d.d Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2021. Dalam peraturan ini diatur mengenai insentif PPnBM atas kendaraan listrik untuk tipe hybrid, PHEV, FCEV, dan BEV. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PPnBM atas kendaraan listrik di Indonesia sesuai dengan prinsip kebijakan insentif kendaraan listrik yang efektif dan strategi penerapan kebijakan insentif PPnBM atas kendaraan listrik dengan membandingkan penerapan kebijakan cukai atas kendaraan listrik di Thailand. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivism dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PPnBM atas kendaraan listrik di Indonesia memenuhi prinsip jenis dan waktu pemberian insentif, kesederhanaan insentif, daya tahan insentif, tetapi tidak memenuh ketersediaan insentif yang menjadi salah satu tantangan penerapan kebijakan insentif PPnBM atas kendaraan listrik. Selanjutnya, strategi penerapan yang telah disiapkan oleh pemerintah adalah 1) mengkaji ulang persyaratan TKDN agar kendaraan listrik dapat mendapatkan tarif insentif PPnBM, 2) meningkatkan jumlah infrastruktur pengisian publik, 3) menyelaraskan kebijakan antara kendaraan konvensional dan kendaraan listrik, dan 4) sosialisasi mengenai kendaraan listrik dan kebijakan insentif atas kendaraan listrik.

The Government of Indonesia issued an incentive policy of Sales Tax on Luxury Goods on electric vehicles which is regulated in Government Regulation No. 73 of 2019 as amended by Government Regulation No. 74 of 2021. This regulation regulates PPnBM incentives for electric vehicles for hybrid, PHEV, FCEV, and BEV types. This study aims to analyze the luxury tax policy on electric vehicles in Indonesia in accordance with the principles of an effective electric vehicle incentive policy and the strategy for implementing the luxury tax incentive policy on electric vehicles by comparing the implementation of the excise policy on electric vehicles in Thailand. The research was conducted using a quantitative approach with a post-positivism paradigm and a descriptive type of research. The results of this study indicate that the luxury tax policy on electric vehicles in Indonesia meets the principles of type and timing of incentives, simplicity of incentives, durability of incentives, but does not meet the availability of incentives which are one of the challenges of implementing luxury tax incentive policies on electric vehicles. Furthermore, the implementation strategies that can be carried out by the government are 1) reviewing the local content requirements so that electric vehicles can get luxury tax incentive rates, 2) increasing the number of public charging infrastructures, 3) aligning policies between conventional vehicles and electric vehicles, and 4) socializing about electric vehicle and incentive policies for electric vehicles."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tedo Hariscandra
"Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan keberlanjutan lingkungan telah merajalela di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Semakin meningkatnya keprihatinan akan perubahan iklim serta dampak negatif yang diakibatkan oleh polusi udara. Pencemaran udara telah menjadi salah satu isu lingkungan terkemuka di Indonesia. Terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, polusi udara menjadi permasalahan serius yang memberikan dampak buruk pada kualitas hidup masyarakat. Sejak tahun 2019, pemerintah Indonesia telah mengakui eskalasi permasalahan ini dengan langkah strategis, salah satunya adalah mendorong perkembangan kendaraan listrik dalam negeri melalui Peraturan Presiden No. 55/2019 pada 12 Agustus 2019. Meski demikian, hingga kuartal pertama tahun 2023, penggunaan kendaraan listrik masih belum mencapai target yang diharapkan, terlihat dari rendahnya persentase penjualan mobil listrik yang hanya mencapai 4,8% dari total target. Perbedaan pandangan masyarakat Indonesia dalam mengadopsi kendaraan listrik serta upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan kendaraan listrik dalam negeri menjadi fokus penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model analisis sentimen dan pemodelan topik yang dapat mengeksplorasi data media sosial Twitter. Dengan Indonesia menempati peringkat kelima terbesar dalam jumlah pengguna aktif di dunia, terutama didominasi oleh kelompok usia 25-34 tahun sebanyak 18,45 juta pengguna, dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 8630 data dari Twitter dengan kata kunci "kendaraan listrik," "mobil listrik," dan "motor listrik" selama periode 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai algoritma klasifikasi, seperti CountVectorizer, TFIDF, dan Doc2Vec, serta menggunakan metode oversampling balanced class SMOTE. Dari hasil penelitian, algoritma klasifikasi yang paling optimal adalah Long Short Term-Memory (LSTM) dengan fitur Count Vectorizer, TF-IDF, Doc2Vec, dan metode oversampling balanced class SMOTE, mencapai akurasi sebesar 94,92%, presisi 94,76%, recall 94,92%, dan F1 score 94,76%. Hasil pemodelan topik menggunakan Latent Dirichlet Allocation menunjukkan bahwa pada kategori ‘negatif’, banyaknya ekspresi kekecewaan dan ketidaksetujuan terhadap subsidi kendaraan listrik yang tidak tepat sasaran, kekhawatiran akan kondisi kendaraan listrik yang mogok di jalan, dan keluhan akan kurangnya ketersediaan infrastruktur seperti pengisian daya yang tidak merata, tempat perawatan, dan perbaikan. Sementara pada kategori ‘positif’, terdapat beragam pandangan mulai dari dampak subsidi yang meningkatkan minat masyarakat dalam pembelian kendaraan listrik hingga kontribusinya dalam menghasilkan udara yang lebih bersih. Selain itu, desain kendaraan listrik yang dinilai bagus oleh sebagian masyarakat dan potensi penghematan miliaran rupiah setiap tahun dari penggunaan kendaraan konvensional menjadi poin penting dalam penelitian ini.

In recent years, global environmental sustainability awareness has proliferated, including in Indonesia. The escalating concern about climate change and the adverse effects caused by air pollution have heightened. Air pollution has become a prominent environmental issue in Indonesia, particularly in major cities like Jakarta, severely impacting the community's quality of life. Since 2019, the Indonesian government has acknowledged this escalating issue through strategic measures, including promoting the development of domestic electric vehicles via Presidential Regulation No. 55/2019 on August 12, 2019. However, as of the first quarter of 2023, the usage of electric vehicles hasn't met the expected target, evident in the low percentage of electric car sales, reaching only 4.8% of the total target. The differing perspectives of Indonesian society in adopting electric vehicles and the government's efforts to boost domestic electric vehicle development constitute the focus of this research. The objective is to develop a sentiment analysis model and topic modeling to explore Twitter social media data. With Indonesia ranking fifth globally in active users, notably dominated by the 25-34 age group with 18.45 million users, the dataset comprises 8630 Twitter data using keywords "electric vehicles," "electric cars," and "electric motorcycles" from January 1 to June 30, 2022. The research explores various classification algorithms like CountVectorizer, TFIDF, Doc2Vec, and uses the oversampling balanced class SMOTE method. The optimal classification algorithm discovered was the Long Short Term-Memory (LSTM) with Count Vectorizer, TF-IDF, Doc2Vec features, and the SMOTE method, achieving 94.92% accuracy, 94.76% precision, 94.92% recall, and a 94.76% F1 score. The Latent Dirichlet Allocation topic modeling revealed in the 'negative' category expressions of disappointment and disagreement regarding mis-targeted electric vehicle subsidies, concerns about electric vehicle breakdowns, and complaints about in adequate infrastructure. In the 'positive' category, diverse views ranged from subsidies boosting interest in electric vehicle purchases to their contribution to cleaner air. Additionally, the appealing design of electric vehicles and the potential for billions of rupiahs in annual savings from conventional vehicle use were pivotal points in this study."
Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Sondakh, Stephanie Ruriko
"Penggunaan kendaraan bermotor listrik (electric vehicle) sebagai suatu teknologi terbarukan semakin meningkat demi mengurangi polusi udara dan mencapai target net zero emission pada tahun 2060 sehingga kehadiran perlindungan hukum terhadap hak eksklusif inventor kendaraan bermotor listrik menjadi urgensi untuk diterapkannya program percepatan pendaftaran paten melalui kebijakan green patent incentive. Green patent incentive merupakan kebijakan untuk memberikan insentif kepada pendaftar paten teknologi hijau berupa percepatan proses pendaftaran paten. Kebijakan green patent incentive dapat mempercepat proses pendaftaran paten sehingga pemberian paten atas teknologi ramah lingkungan juga akan semakin meningkat. Hal ini sebagaimana terbukti pada negara-negara lain yang telah menerapkan kebijakan green patent incentive, seperti Canada dan Republik Rakyat China (RRC). Namun demikian, Indonesia belum memiliki kebijakan yang serupa dengan kebijakan green patent incentive yang berlaku di Canada dan RRC. Masih belum ada insentif yang diberikan terhadap pendaftaran paten teknologi yang ramah lingkungan, khususnya teknologi kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas terkait penerapan kebijakan green patent incentive sebagai solusi untuk mempercepat proses pendaftaran paten agar dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap inventor teknologi ramah lingkungan, khususnya teknologi kendaraan bermotor listrik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menganalisis penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta dengan membandingkan antara kebijakan yang berlaku di Indonesia dengan kebijakan yang berlaku di Canada dan RRC. Hasil analisis yang didapatkan adalah green patent incentive dapat mempercepat pendaftaran paten dan apabila hendak diterapkan di Indonesia, maka harus ditentukan kriteria-kriteria teknologi hijau dan tahapan yang dapat diberikan green patent incentive. Kriteria teknologi hijau dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan konservasi energi, sedangkan tahapan pendaftaran paten yang dapat diberikan green patent incentive adalah tahap penelitian substantif paten

The use of electric vehicles as a renewable technology is increasing in order to reduce air pollution and achieve the target of net zero emission in 2060. Therefore, the existence of legal protection for the exclusive rights the electric vehicles’ investors has became an urgency to implement. Indonesia needs a program to accelerate patent registration through the green patent incentives policy. Green patent incentive is a policy to provide incentives for green technology patent applicants in the form of accelerating the patent registration process. The green patent incentive policy can give a fast-track to the patent registration process so that the granting of patents for environmentally friendly technologies will also increase. The effect on implementing the green patent incentive policy may be seen in other countries that have implemented policy, such as Canada and the People's Republic of China (PRC). However, Indonesia does not yet have a policy similar to the green patent incentive policy like there is in Canada and The PRC. There are still no incentives given to the registration of environmentally friendly technology patents, especially electric vehicle technology in Indonesia. Therefore, this research will discuss the implementation of the green patent incentive policy as a solution to accelerate the patent registration process in order to increase legal protection for environmentally friendly technology inventors, especially the electric vehicle technologies. The research method used is juridical-normative by analyzing the applicable laws and regulations, as well as by comparing the policies in force in Indonesia with those in force in Canada and The PRC. The results of the analysis obtained are that green patent incentives can accelerate patent registration and if they are to be implemented in Indonesia, then Indonesia must first determined the criteria for green technology and must determined the patent registration stages that can be granted the green patent incentives. Green technology criteria can refer to laws and regulations in the field of environment and energy conservation, while the stages of patent registration that can be granted green patent incentives are the patent substantive research stage."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>