Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan luar negeri Malaysia (KLN Malaysia) merupakan fenomena hubungan internasional yang menarik untuk ditelusuri. Malaysia merdeka pada tahun 1957 setelah sebelumnya berada di bawah kekuasaan Inggris. Malaysia, didukung dengan posisi geografis yang strategis, berhasil menjadi salah satu negara dengan ekonomi paling terbuka di dunia. Malaysia pada gilirannya turut berhasil membentuk posisi yang diperhitungkan, baik dalam tingkat regional ataupaun global. Dalam tulisan ini, penulis membahas KLN Malaysia dengan meninjau 100 literatur akademis terkait yang terbit sejak tahun 1963 hingga 2023. Literatur-literatur tersebut dikelompokkan ke dalam tiga tema besar. Pertama, dasar-dasar dalam KLN Malaysia, mencakup ide-ide dalam KLN Malaysia, sikap Malaysia dalam politik internasional, aktor utama dalam KLN Malaysia, dan faktor domestik dalam KLN Malaysia. Kedua, isu-isu dalam KLN Malaysia, yaitu militer dan strategis, ekonomi politik internasional, Malaysia dengan organisasi internasional, Malaysia dengan Persemakmuran, dan Malaysia dengan major powers. Terakhir, dimensi kawasan dalam KLN Malaysia yang mencakup empat kawasan, yakni Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah, dan Antartika. Tinjauan pustaka ini turut menyertakan konsensus, perdebatan, dan celah keilmuan mengenai topik ini. Tulisan ini menunjukkan Malaysia, yang pada awalnya merupakan small state, berhasil mengaktualisasikan sumber daya sehingga saat ini menjadi bagian dari kelompok negara middle power. Terlepas dari banyaknya literatur yang ada, topik KLN Malaysia membutuhkan penelitian lanjutan untuk melengkapi kerumpangan akibat sedikitnya pembahasan pada beberapa era kepemimpinan perdana menteri tertentu.

---

Malaysia's foreign policy (Malaysia's FP) is an interesting international relations phenomenon to be explored. Malaysia became independent in 1957 after previously being under British rule. Malaysia, supported by its strategic geographical position, has succeeded in becoming one of the countries with the most open economies in the world. Malaysia, in turn, has succeeded in establishing a position to be reckoned with, both at the regional and global levels. In this paper, the author discusses KLN Malaysia by reviewing 100 related academic literature published from 1963 to 2023. These literatures are grouped into three major themes. First, Malaysia's FP fundamentals contain ideas in Malaysia's FP, Malaysia's outlook on international politics, Malaysia's FP leading actor, and domestic factors in Malaysia's FP. Second, issues in Malaysia's FP include military and strategic, international political economy, Malaysia with international organizations, Malaysia with the Commonwealth, and Malaysia with major powers. Finally, the regional dimension in Malaysia's FP includes four regions; Southeast Asia, East Asia, Middle East and Antarctica. This literature review includes consensus, debate, and literature gaps. This paper shows that Malaysia, which was initially a small state, has succeeded in actualizing its resources, so it is now part of the middle power group. Despite a large amount of existing literature, the topic of KLN Malaysia requires further research to complete the gaps due to the need for more discussion on specific eras of prime ministerial leadership"

"Kebijakan Luar Negeri Republik India merupakan salah satu fenomena hubungan internasional yang signifikan untuk diteliti mengingat kemungkinan kontribusi kepada pemikiran non-barat. Semenjak kemerdekaannya pada tahun 1947, kebijakan luar negeri India telah konsisten mengalami perkembangan. Namun, masih belum ada pemetaan literatur dalam topik ini. Berdasarkan latar ini, penulis akan meninjau perkembangan literatur tentang kebijakan luar negeri Republik India. Tulisan ini akan meninjau 86 literatur yang telah ditelaah oleh penulis berdasarkan tema serta pengaruhnya kepada dunia akademis. Menggunakan metode taksonomi, kumpulan literatur akan dibagi menjadi tujuh kategori tematis. (1) Fondasi Kebijakan Luar Negeri India, (2) Dimensi Kawasan dalam Kebijakan Luar Negeri India, (3) Peran Aktif Kebijakan Luar Negeri India di Tingkat Global, (4), Tantangan Keamanan dalam Kebijakan Luar Negeri India, (5) Isu Ekonomi dalam Kebijakan Luar Negeri India, (6) Soft Power dalam Kebijakan Luar Negeri India, (7) Bahasan Minor dalam Kebijakan Luar Negeri India. Beberapa bagian kategori tersebut kemudian akan dibagi lagi kedalam sub-kategori untuk memberikan gambaran yang lebih detil akan kumpulan literatur. Penjabaran tulisan akan dimulai dari memberikan latar belakang akan pemilihan subjek studi literatur, lalu tinjauan pustaka akan literatur yang telah ditemukan, kemudian diteruskan dengan membahas konsensus, perdebatan, serta celah-celah dari penelitian terdahulu. Dari hasil tinjauan pustaka, ditemukan bahwa paradigma realis dapat ditemukan secara dominan. Selain itu, India memiliki fondasi kebijakan luar negeri yang kaya dan kuat, terlihat dari banyaknya ide-ide dan cara pandang yang belum masuk pada arus utama- karenanya membuka kemungkinan untuk mengembangkannya ke paradigma yang lengkap. Berdasarkan penemuan penulis, perlu adanya penelitian lebih lanjut akan peran politik serta dinamika domestik dalam kebijakan luar negeri India. Selain itu, studi akan pemikiran non-barat yang berasal dari India juga perlu untuk ditingkatkan sebagai bagian dari pengayaan ilmu hubungan internasional

---

The foreign policy of the Republic of India is one of the significant phenomena of international relations to be studied in light of its possible contribution to non-Western thought. Since its independence in 1947, India’s foreign policy has consistently experienced development. So far, no academic literature has classified Indian foreign policy. Thus, the author will review the literature concerning the foreign policy of the Republic of India. This paper will review 86 literatures which have been surveyed by the author based on theme and its impact to the academic world. Utilizing taxonomy method, the collection of literature will be divided into seven thematic categories. (1) Foundations of Indian Foreign Policy, (2) Regional Dimensions in Indian Foreign Policy, (3) Active Role of Indian Foreign Policy at Global Level, (4) Security Challenges in Indian Foreign Policy, (5) Economic Issues in Indian Foreign Policy, (6) Soft Power in Indian Foreign Policy, (7) Minor Discussions in Indian Foreign Policy. Several parts of the categories will then be further divided into subcategories to provide a more detailed look at the collection of literature. The exposition of the paper will start by providing the background of the selection of the literature subject, then a review of the literature that has been found, followed by discussing the consensus, debate, and gaps from previous studies. From the literature review, a realist paradigm was found to be dominant. Also, India has a rich and strong foundation of foreign policy, evidenced by many ideas and viewpoints that have yet to enter the mainstream- hence opening up the possibility of developing it to a full-fledged paradigm. Based on the findings of the author, further research is needed on the political role and domestic dynamics within Indian foreign policy. Furthermore, studies of Indian non-Western thought need to be increased as part of the enrichment of international relations scholarship. "

"Kanada adalah negara yang secara historis memegang peranan kunci dalam berbagai isu dan organisasi internasional, seperti operasi penjagaan perdamaian, kebijakan perubahan iklim global, hingga pembentukan PBB dan G20. Akan tetapi, kajian mengenai kebijakan luar negeri Kanada masih sangat minim di luar Kanada, khususnya Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memetakan perkembangan akademik dari literatur-literatur akademik yang membahas kebijakan luar negeri Kanada sejak tahun 1939. Tulisan ini menggunakan 66 literatur akademik yang meliputi artikel jurnal, monograf, dan bab dalam buku edited volume. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode taksonomi. Analisis tulisan-tulisan tersebut dilakukan dalam tiga tema besar, yaitu (1) dasar-dasar kebijakan luar negeri Kanada, (2) dimensi kawasan dalam kebijakan luar negeri Kanada, dan (3) isu-isu dalam kebijakan luar negeri Kanada. Temuan dari tulisan ini adalah bahwa kebijakan luar negeri Kanada didasari oleh dua ide, yaitu internationalism dan peace, order, and good government berdasarkan konstitusinya. Ide realisme juga digunakan dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Selain itu, Kanada juga merupakan negara yang sangat tidak konsisten dengan kebijakan luar negerinya akibat fluktuasi komitmen dalam berbagai isu dan kawasan yang dialaminya hingga saat ini.

---

Canada is a country that historically holds a key role in various issues and international organizations, such as peacekeeping operations, climate change policy, and also the creation of the United Nations and the G20. That being said, research on Canadian foreign policy (CFP) outside of Canada—especially Indonesia—is minimal. Therefore, this paper is written with the aim to map out the development of academic literature on Canadian foreign policy since 1939. This paper analyses 66 academic literatures which consists of journal articles, monographs, and chapters in edited volumes. The methodology used in this paper is taxonomy. The analysis of these literatures are done through three main themes (1) foundations of Canadian foreign policy, (2) regional dimensions in Canadian foreign policy, and (3) issues in Canadian foreign policy. The findings of this paper is that Canadian foreign policy is influenced by two ideas, which are (1) internationalism through Canada’s miltilateral relations and (2) peace, order, and good government which are based on Canada’s constitution. Realism is also used in Canada’s relation with the USA. Other than that, Canada also has a highly inconsistent foreign policy due to the fluctuation of commitments seen in various issues and regions until now."

"Tinjauan pustaka ini meninjau mengenai literatur-literatur yang membahas kebijakan luar negeri Singapura dengan menggunakan metode penelusuran dan pengorganisasian secara taksonomi dan historis. Tinjauan ini mengambil referensi melalui buku serta artikel jurnal pada tahun 1965 hingga 2022. Dalam tinjauan literatur ini, ditemukan bahwa kebijakan luar negeri Singapura didasari oleh vulnerability atau kerentanan. Kerentanan tersebut terbentuk dari tiga faktor yaitu historis, etnis, dan geografis. Secara historis, tinjauan ini juga melihat perkembangan kebijakan luar negeri Singapura sejak 1965 hingga saat ini berdasarkan perdana menterinya. Tinjauan ini merefleksikan bahwa literatur-literatur masih secara dominan ditulis oleh penulis yang berasal dari Singapura. Sintesis yang ditemukan adalah Singapura membuktikan bahwa negara kecil juga dapat memberikan pengaruh secara regional dan global, berbeda dengan teori realisme dalam hubungan internasional. Tidak hanya itu, kerentanan terlihat sangat di’imani’ dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Singapura. Penulis menarik kesimpulan bahwa kerentanan tersebut diimplementasikan oleh Singapura dengan memprioritaskan kebijakan luar negerinya terhadap AS dan Cina, dengan AS sebagai penyedia keamanan dan ekonomi global, serta Cina sebagai rising power dan kekuatan ekonomi regional.

---

This literature review explores the works of literature on Singapore's foreign policy based on taxonomic and historical methods. Referring to books and journal articles from 1965 to 2022, its discovered that Singapore's foreign policy formed upon vulnerability, consisting of three key determinants, i.e. historical, ethnic, and geographical. Historically, this review discusses the development of Singapore's foreign policy from 1965 to the present based on its prime minister. This review reflects that the literature is still predominantly written by Singaporeans. The synthesis shows that Singapore proves that small countries can also exert influence regionally and globally, contrary to the realism theory in international relations. Additionally, vulnerability is seen as a 'high faith' in Singapore's foreign policy decision-makers. The author concludes that this vulnerability is implemented in Singapore by prioritizing its foreign policy toward the US and China, with the US as a provider of global security and economy, and China as a rising power and regional economic power."

"Kebijakan luar negeri Indonesia muncul sejak prinsip Bebas Aktif diperkenalkan melalui pidato Mohammad Hatta. Mulai era otoriter hingga demokrasi, kebijakan luar negeri Indonesia telah mengalami berbagai dinamika perumusan di tingkat domestik dan pengimplementasiannya di tingkat regional maupun global. Sejak tulisan Hatta dimuat di Foreign Affairs (1953), sejumlah literatur telah mengkaji dinamika kebijakan luar negeri Indonesia. Setelah 70 tahun berlalu, perkembangan kajian kebijakan luar negeri Indonesia memerlukan peninjauan melalui tinjauan pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Tulisan ini meninjau 55 literatur terakreditasi internasional mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam lima kategori tematis yang terdiri atas (1) Prinsip Bebas Aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia, (2) cara pandang kebijakan luar negeri Indonesia, (3) aktivisme kebijakan luar negeri Indonesia, (4) Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia, dan (5) demokrasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia, serta kategori lain yang berisi literatur-literatur bertema selain yang telah disebutkan. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menyingkap konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam topik ini. Selain itu, tulisan ini turut menunjukkan sejumlah tren dalam pengkajian kebijakan luar negeri Indonesia seperti persebaran tema, persebaran asal penulis, serta tren perspektif. Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi bahwa aktivisme regional Indonesia merupakan tema paling dominan dalam pengkajian kebijakan luar negeri, sementara Realisme merupakan perspektif paling dominan. Tinjauan juga menggarisbawahi dominasi tulisan argumentatif dalam pengkajian kebijakan luar negeri Indonesia. Tulisan ini kemudian merekomendasikan sejumlah agenda penulisan lanjutan dan menggarisbawahi pentingnya melakukan diversifikasi ragam perspektif, dengan penekanan pada penggunaan perspektif pascapositivisme.

---

Indonesia’s foreign policy has been emerged since Bebas Aktif was first introduced on Mohammad Hatta’s speech. Since the authoritarian until the democratic era, Indonesia has experienced the dynamics of its policy-making and policy-implementing in the regional and global landscape. Since Hatta’s writing was published in Foreign Affairs (1953), numbers of literatures have captured the dynamics of the country’s foreign policy. About 70 years after, the development of the literatures on the academic realm now needs to be reviewed using the literature review. This paper aims to review the development of Indonesia’s foreign policy literatures. It reviews 55 internationally accredited literatures about Indonesia’s foreign policy. Based on taxonomy method, the literatures will be divided into five theme-based categories which consist of (1) Bebas Aktif as the foundation of Indonesia’s foreign policy, (2) Indonesia’s foreign policy worldview, (3) Indonesia’s foreign policy activism, (4) Islam in Indonesia’s foreign policy, and (5) democracy in Indonesia’s foreign policy, alongside another grouping consisting of literatures aside the aforementioned themes. The literature review seeks to unveil the conventional wisdoms, the debates, and the gaps of this topic. Besides, it also seeks to show some trends in the writing of Indonesia’s foreign policy such as the distribution of its themes, distribution of the authors’ origin, and the paradigmatic trend. The literature review identifies that Indonesia’s activism in the region is the most dominant theme in the literatures of Indonesia’s foreign policy, while Realism is the most dominant perspective used by the literatures. The review also highlights the dominance of argumentative paper in the writing of Indonesia’s foreign policy. It then recommends some proposed further researches and highlights the need to diversify the perspectives with emphasis on the post-positivist ones."

"Tesis ini menjelaskan mengapa kebijakan luar negeri suatu negara dapat bersifat ambivalen. Analisis yang dibangun dalam tesis ini menggunakan kerangka pemikiran realisme neoklasik untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Tiongkok yang ambivalen terhadap Indonesia pada kasus Laut Natuna Utara ditengah eratnya hubungan kedua negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok tengah mengalami pergeseran. Sejak menjadi Presiden Tiongkok pada tahun 2013, Xi Jinping menyerukan semangat untuk “berjuang meraih prestasi” sehingga menghasilkan kebijakan luar negeri yang lebih asertif. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok dan orientasi strategis Xi Jinping. Tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok adalah adanya upaya dari negara-negara pesaing Tiongkok, baik di level regional maupun global, untuk menghambat kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global. Sementara itu, sejak dipimpin Xi Jinping orientasi strategis Tiongkok bersifat eksternal dengan tujuan untuk mewujudkan ambisi menjadi negara yang kuat, sehingga dapat memperluas pengaruh politik dan ekonominya.

---

This thesis aims to explain why a country can produce an ambivalent foreign policy. This study utilizes the framework of neoclassical realism to explain China's ambivalent foreign policy towards Indonesia in the North Natuna Sea case amid the close relations between the two countries. The results of this study indicate that China's foreign policy is undergoing a shift. Since becoming President of China in 2013, Xi Jinping has called for a “striving for achievements” narative which resulted in a more assertive foreign policy. This is influenced by the existence of systemic pressures faced by China and Xi Jinping's strategic orientation. The systemic pressure faced by China is the strategy of China's adversaries, both at the regional and global levels, to contain China's rise as a global power. Meanwhile, since being led by Xi Jinping, China's strategic orientation has been external with the aim of realizing the ambition to become a strong country, so that it can expand its political and economic influence.

"

"[Tesis ini membahas tentang prioritas kebijakan luar negeri India terhadap Pakistan pada periode 2009-2014. Kebijakan Luar Negeri (KLN) India telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Diawali dengan kebijakan yang menggunakan pendekatan idealisme, KLN India dalam perkembangannya bergeser menjadi kebijakan yang pragmatis. Pragmatisme dalam KLN India terlihat dalam prioritas KLN negara tersebut terhadap Pakistan. Pada awal masa kemerdekaan kedua negara, hubungan India-Pakistan relatif berada dalam tensi tinggi. Setelah memasuki periode 2000an, India terlihat memilih strategi yanglebih bersifat kooperatif terhadap Pakistan. India menilai cara ini lebih efektif dibandingkan pendekatan koersif yang selama ini dilakukan.Melalui analisis menggunakan kerangka pemikiran dari Kaarbo, Lantis, Beasley, dan Kumar didapatkan kesimpulan bahwa dijadikannya bidang militer, terorisme, dan ekonomi sebagai prioritas dalam KLN India terhadap Pakistan pada periode 2009-2014 dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud ialah kepentingan nasional dan strategi pemerintah India dalam memperjuangkan kepentingan tersebut. Dan faktor eksternal adalah hubunganIndia – AS, hubungan India - Rusia dan hubungan Pakistan – Tiongkok;This thesis discusses about India's foreign policy priority towards Pakistan in the period of 2009 - 2014. India's foreign policy has evolved from time to time. Since it changes its foreign policy to idealism approach, the policy becomes pragmatic nowadays. It can be seen from their priority towards Pakistan. In the beginning of their independence, the relation between India and Pakistan is in high tension. In the period of 2000's, India tends to choose cooperative strategy toward Pakistan. Through foreign policy theory by Kaarbo, Lantis, Beasley, and Kumar, this thesis finds that India's foreign policy priority toward Pakistan are divided into three subjects, which are military, terrorism, and economy. These priorities are caused by internal and external factors. The internal factors are India's national interests and the government's strategy. Meanwhile, the external factors are the relations of India - US, India - Russia, and Pakistan - China., This thesis discusses about India's foreign policy priority towards Pakistan in theperiod of 2009 - 2014. India's foreign policy has evolved from time to time. Sinceit changes its foreign policy to idealism approach, the policy becomes pragmaticnowadays. It can be seen from their priority towards Pakistan. In the beginning oftheir independence, the relation between India and Pakistan is in high tension. Inthe period of 2000's, India tends to choose cooperative strategy toward Pakistan.Through foreign policy theory by Kaarbo, Lantis, Beasley, and Kumar, this thesisfinds that India's foreign policy priority toward Pakistan are divided into threesubjects, which are military, terrorism, and economy. These priorities are causedby internal and external factors. The internal factors are India's national interestsand the government's strategy. Meanwhile, the external factors are the relations ofIndia - US, India - Russia, and Pakistan - China]"

"ABSTRAKDiplomasi dikenal secara eksklusif dilaksanakan hanya oleh negara dan pejabat pemerintah pusatnya. Namun pada perkembangannya diplomasi juga mulai dilakukan oleh pemerintah daerah/kota yang kemudian dikenal sebagai diplomasi kota. Diplomasi kota adalah sebuah bentuk mekanisme diplomasi dimana pemerintah kota berinteraksi dengan aktor hubungan internasional lain untuk merepresentasikan dirinya dan mencapai kepentingan daerahnya. Pada implementasinya, diplomasi kota memberikan banyak keuntungan karena secara khusus dilakukan oleh daerah yang tentunya mengetahui keunggulan dan kekurangan masing-masing. Namun, masih didapati ketimpangan pelaksanaan diplomasi kota di berbagai daerah di Indonesia. Kenyataan ini kemudian memunculkan pertanyaan ldquo;bagaimana Pemerintah Indonesia dapat mengoptimalkan diplomasi kota sebagai salah satu upaya strategis kebijakan luar negeri Indonesia? rdquo;Dengan tujuan menjawab pertanyaan tersebut, penelitian akan melihat bagaimana implementasi, peluang dan tantangan diplomasi kota di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tinjauan pustaka dan wawancara sebagai metode pengumpulan datanya. Dengan mendasar pada teori Multi-Level Governance penelitian ini mencoba membuktikan bawa untuk melaksanakan kegiatan diplomasi kota yang optimal perlu sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Pada akhirnya, penelitian berhasil menyimpulkan bahwa tantangan-tantangan yang muncul dalam implementasi diplomasi kota di daerah membutuhkan penanganan yang berbeda. Peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai focal point dalam hubungan internasional Indonesia masih diperlukan untuk optimalisasi kegiatan diplomasi kota di Indonesia, sehingga harmonisasi arah kebijakan diplomasi Indonesia di segala lini pemerintahan dapat tercapai.

---

ABSTRACTDiplomacy was known to be carried out exclusively by nations and its central officers. However, as it develops, diplomacy was also conducted by provincial municipal government and known as city diplomacy. City diplomacy is a diplomacy mechanism in which municipal government interact with other actors in international relation to represent their city and pursue their interest. In the actual implementation, city diplomacy brings many benefits because it is specifically used by the provincial municipal government which certainly knows the advantages and disadvantages of its own territory. However, imbalance still occur from the conduct of city diplomacy in various regions in Indonesia. This fact prompted a question about how the Indonesian government can optimize city diplomacy as one of its strategic Indonesian foreign policy With the aim of answering the question, this research look into the implementations, opportunities and challenges of the city diplomacy in Indonesia. The research methods of this paper were qualitative by using literature survey and in depth interview as the methods to gather data and information. By using the Multi Level Governance theory, this paper try to prove that synergy and coordination between the central and municipal government are crucial in order to optimize city diplomacy.Ultimately, the study had concluded that each of the challenges that arise in the implementation of city diplomacy requires different treatment. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia rsquo s role as the focal point of Indonesia rsquo s international relations are needed to optimized the city diplomacy in Indonesia, so that harmony in each administrative level can be achieved."

"Tesis ini membahas tentang faktor penentu kebijakan luar negeri Jepang dalam isu sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Dalam isu sengketa kepulauan dengan Tiongkok, Jepang mengedepankan upaya perundingan damai dalam pertemuan kemaritiman JCHLCMA dengan Tiongkok (PRC) mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2018. Dengan menggunakan konsep perumusan kebijakan luar negeri dan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menemukan bahwa Jepang mendapat dukungan dari tingkat domestik untuk bersikap tegas terhadap Tiongkok (PRC) akan tetapi Jepang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan militer nasional, retorika sikap Amerika Serikat sebagai aliansi militer Jepang, kepentingan Jepang dalam kerja sama ekonomi dengan Tiongkok, dan situasi internasional yang sedang dihadapi oleh Jepang sehingga Jepang lebih memilih mengedepankan upaya damai dalam isu sengketa kepulauan dengan Tiongkok (PRC).

---

This thesis aims to analyze the determinants of Japanese foreign policy regarding the Senkaku/Diaoyu Islands dispute. In such issue, Japan puts forward a series of peaceful negotiation at Japan-China High-Level Consultation on Maratime Affairs from 2012 to 2018. By utilizing the concept of foreign-policy making and applying qualitative research-method, the finding shows that Japan, in spite of the underpinning support of domestic politics, takes consideration on the capabilities of her national economy and military, U.S. rhetoric support toward Japan, interests in economic cooperation with China, and current international situation to make a choice of peaceful measure toward China."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengapa Turki menerapkan kebijakan luar negeri untuk menyepakati kerjasama dengan Uni Eropa menerima imigran ireguler yang ditolak oleh Uni Eropa dan membendung arus imigran ireguler ke Eropa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis studi kasus. Jumlah imigran ireguler ke Eropa dan Turki semakin meningkat seiring dengan berlangsungnya Arab Spring terutama sejak pecahnya perang sipil di Suriah. Peningkatan jumlah imigran ireguler ke Eropa dapat memunculkan beberapa masalah stabilitas sehingga mendorong Uni Eropa untuk meminta bantuan Turki dalam membendung aliran imigran ireguler melalui kerjasama. Turki yang kekuatannya tidak sebesar Uni Eropa dan sebagai penampung pengungsi terbanyak menyepakati kerjasama tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Turki menyepakati kerjasama berdasarkan pertimbangan pengambilan kebijakan luar negerinya yang dipengaruhi oleh situasi pembuatan keputusan, faktor psikologi, faktor internasional dan faktor dalam negeri. Lebih khusus,Turki menggunakan kerjasama ini untuk memperoleh keuntungan antara lain bantuan dana, penguatan kerjasama ekonomi melalui Customs Union, tindakan kemanusiaan bagi pengungsi Suriah dan yang terpenting adalah aksesi masuk dalam keanggotaan Uni Eropa serta pembebasan visa bagi warga Turki yang berkunjung ke wilayah Schengen.

---

ABSTRACTThis study discusses why Turkey implemented their foreign policy for dealing with EU to accommodate rejected irregular migrants from Europe and combat irregular migrants flow to Europe. This study is using qualitative method with case study approach. The number of irregular migrants are increasing during Arab Spring especially since Syrian civil war began. This condition may bring problems for European stability. Therefore the EU includes Turkey in a deal to manage irregular migrant issue. Turkey which has their own migrant issues as host of country with the largest refugee population in the world, ends up making agreement on this deal. The result of the study shows that Turkey made agreement with EU on their basis of their foreign policy considerations which are affected by decission environment, psychological factors, international factors, and domestic factors. Turkey using this issue to get some interests such as humanitarian assistances, strengthen economy coorporation through Customs Union, humanitarian action for syrian refugees and most importantly to get accession to EU and visa liberation for Turkey citizen to visit Schengen area."