Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran auditor internal untuk menghasilkan pengawasan yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam menghadapi lingkungan yang semakin dinamis. Untuk itu, diperlukan peningkatan mutu kapabilitas yang diukur menggunakan enam elemen Internal Audit-Capability Model (IA-CM). Di sektor pemerintah, tugas pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas internal audit beserta tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai kapabilitas APIP level 4. Kapabilitas APIP level 4 adalah APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) yang secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner, telaah dokumen, dan wawancara yang dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Data dianalisis berdasarkan aspek penilaian kapabilitas APIP level 4 yang terdapat pada Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada K/L/D. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam mencapai kapabilitas APIP level 4 terkait Elemen Pengelolaan SDM, Elemen Praktik Profesional, dan Elemen Peran dan Layanan. Hasil penelitian juga memberikan saran bagi Inspektorat Jenderal dalam menghadapi tantangan dan hambatan untuk mencapai kapabilitas APIP level 4.

---

The role of internal auditors in producing quality supervision is needed in the face of an increasingly dynamic environment. For this reason, it is necessary to improve the quality of capabilities as measured using the six elements of the Internal Audit- Capability Model (IA-CM). In the government sector, Internal supervision is carried out by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). This study aims to evaluate internal audit capability along with the challenges and obstacles faced by the Inspectorate General of Ministry of Law and Human Rights in achieving APIP capability level 4. APIP capability level 4 is defined as APIP has become a strategic partner of the organization and the results of APIP supervision related to governance, risk management, and control (GRC) sustainably support the achievement of organizational goals. Research data collection using questionnaires, document reviews, and interviews were analyzed through a qualitative approach. The data were analyzed based on the aspects of the APIP capability level 4 assessment in BPKP Regulation No. 8 of 2021 concerning Capability Assessment of Government Internal Supervisory Apparatus in K/L/D. The results showed that improvements were still needed in achieving APIP capability level 4 related to the People Management Element, Professional Practice Element, and Service and Role Element. The study results also provide suggestions for Inspectorate General in facing challenges and obstacles to achieving APIP capability level 4."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, mengidentifikasi kelemahan masing-masing elemen dan key process area dengan menggunakan Internal Audit-Capability Model. Berdasarkan kelemahan key process area diidentifikasikan area of improvement dan dirancang strategi serta rencana tindak untuk meningkatan level kapabilitas APIP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa level kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama berada pada level 1 initial. Kelemahan pada elemen peran dan layanan, manajemen sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja serta struktur tata kelola harus mendapatkan perhatian untuk mempercepat pencapaian target ke level 3 integrated. Strategi peningkatan level kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal adalah melakukan penguatan kapasitas, kewenangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

---

The objective of the research is to asses capability level of Government Internal Auditor APIP at General Inspectorate of Ministry of Religious Affairs, to identifying weakness of each elements as well as key process area using Internal Audit Capability Model IA CM. By weakness of such key process area had been identified area of improvement, strategy design and its follow up for increasing such capability level of APIP. This research uses qualitative method with case study method.

The study indicated that capability level of General Inspectorate of Ministry of Religious Affairs is in 1 initial. This study identifies the weakness in the element of role and service, human resources management, professional practice, performance management and accountability and governance structure should be observed in order to accelerate target achievement to level 3 integrated. Strategy to increase capability level of APIP at general inspectorate is by strengthening capacity, authority and increasing of human resource competency."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai peningkatan kapabilitas Inspektorat Utama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP menggunakan Internal Audit-Capability Model IA-CM dengan studi kasus pada Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian menggunakan penyebaran kuesioner, observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kapabilitas Inspektorat Utama BPS saat ini berada pada level 2 infrastructure mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang berada pada level 1 initial , serta langkah peningkatan kapabilitas Inspektorat Utama BPS menuju level 3 integrated di tahun 2019.

---

This research aims to evaluate the capability improvement of internal audit rsquo s officer by adopting Internal Audit Capability Model IA CM , case study at general inspectorate of central bureau of statistics. This research is designed as a qualitative model with a descriptive method by which literature reviews, questionnaire distributions, observations, interviews and law referencing are used as a primary data collection. This research shows, currently the capability of general inspectorate of BPS reaches second level infrastructure , increased from 2010 that was in initial level first level and the attempt in improving its capability has generated a positive progress toward third level integrated on 2019."

"[ABSTRAKTujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas audit intern pada sektor publik di Indonesia dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik berdasarkan penilaian pimpinan APIP maupun pimpinan instansi. Sedangkan tujuan kedua penelitian adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan sudut pandang antara pimpinan APIP dengan pimpinan instansi terhadap risiko yang dihadapi instansi. Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa survei melalui penyebaran kuesioner. Studi kepustakaan dan dokumen serta wawancara dilakukan untuk mendukung hasil survei. Hasil penelitian terhadap 33 pimpinan APIP menyimpulkan bahwa APIP telah berperan cukup efektif walaupun layanan masih bersifat tradisional (audit ketaatan dan operasional), belum menerapkan risk-based audit serta lemahnya manajemen sumber daya manusia, begitu pula persepsi atas 29 pimpinan instansi menilai bahwa peran APIP cukup sesuai harapan walaupun ditemukan minimnya pengomunikasian hasil kerja APIP. Hasil penelitian kedua, mengenai risiko yang dihadapi instansi, ternyata ditemukan perbedaan sudut pandang antara 26 pimpinan APIP dan pimpinan instansinya yang disebabkan belum diterapkannya risk-based audit. Efektivitas peran APIP memerlukan dukungan pimpinan tertinggi instansi berupa kewenangan bagi APIP agar dapat berperan tanpa ada tekanan dan pengaruh politik apapun serta dukungan anggaran untuk meningkatkan kapabilitas APIP.

---

ABSTRACTThe objective of this study is to determine Inspector General?s and the Minister/Head of the Organization?s perceptions toward the effectiveness of internal audit in Indonesian public sector which is applied by Inspectorate General (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah or known as APIP). It is also aims to determine if there is perspective differ about organization?s risk between Inspector General and the Minister/Head of the Organization. Statistical technique, which is the descriptive statistic analysis is used to analyze the data from the survey. Literature survey and semi-structured interviews were utilised to support the findings. Based on 33 Inspector Generals? and 29 ministers? perception, the result of the study shows that their APIP has a moderate effective role. However, the internal audit service is limited in the traditional area (which is compliance and operational audit), not implementing risk-based audit and less managing the human capital. Thus, the output of APIP is less communicating. Moreover, the second result shows that there is a different perspective about organization?s risk between 26 Inspector Generals? and their Ministers?. The inequility perception indicates that comprehensive risk-based audit is not implemented. The effectiveness of APIP will depend strongly to top management support for carrying out APIP responsibility free from conditions that threaten their independence and also funding support to improve the APIP?s capability.;The objective of this study is to determine Inspector General?s and the Minister/Head of the Organization?s perceptions toward the effectiveness of internal audit in Indonesian public sector which is applied by Inspectorate General (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah or known as APIP). It is also aims to determine if there is perspective differ about organization?s risk between Inspector General and the Minister/Head of the Organization. Statistical technique, which is the descriptive statistic analysis is used to analyze the data from the survey. Literature survey and semi-structured interviews were utilised to support the findings. Based on 33 Inspector Generals? and 29 ministers? perception, the result of the study shows that their APIP has a moderate effective role. However, the internal audit service is limited in the traditional area (which is compliance and operational audit), not implementing risk-based audit and less managing the human capital. Thus, the output of APIP is less communicating. Moreover, the second result shows that there is a different perspective about organization?s risk between 26 Inspector Generals? and their Ministers?. The inequility perception indicates that comprehensive risk-based audit is not implemented. The effectiveness of APIP will depend strongly to top management support for carrying out APIP responsibility free from conditions that threaten their independence and also funding support to improve the APIP?s capability.;The objective of this study is to determine Inspector General?s and the Minister/Head of the Organization?s perceptions toward the effectiveness of internal audit in Indonesian public sector which is applied by Inspectorate General (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah or known as APIP). It is also aims to determine if there is perspective differ about organization?s risk between Inspector General and the Minister/Head of the Organization. Statistical technique, which is the descriptive statistic analysis is used to analyze the data from the survey. Literature survey and semi-structured interviews were utilised to support the findings. Based on 33 Inspector Generals? and 29 ministers? perception, the result of the study shows that their APIP has a moderate effective role. However, the internal audit service is limited in the traditional area (which is compliance and operational audit), not implementing risk-based audit and less managing the human capital. Thus, the output of APIP is less communicating. Moreover, the second result shows that there is a different perspective about organization?s risk between 26 Inspector Generals? and their Ministers?. The inequility perception indicates that comprehensive risk-based audit is not implemented. The effectiveness of APIP will depend strongly to top management support for carrying out APIP responsibility free from conditions that threaten their independence and also funding support to improve the APIP?s capability.;The objective of this study is to determine Inspector General’s and the Minister/Head of the Organization’s perceptions toward the effectiveness of internal audit in Indonesian public sector which is applied by Inspectorate General (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah or known as APIP). It is also aims to determine if there is perspective differ about organization’s risk between Inspector General and the Minister/Head of the Organization. Statistical technique, which is the descriptive statistic analysis is used to analyze the data from the survey. Literature survey and semi-structured interviews were utilised to support the findings. Based on 33 Inspector Generals’ and 29 ministers’ perception, the result of the study shows that their APIP has a moderate effective role. However, the internal audit service is limited in the traditional area (which is compliance and operational audit), not implementing risk-based audit and less managing the human capital. Thus, the output of APIP is less communicating. Moreover, the second result shows that there is a different perspective about organization’s risk between 26 Inspector Generals’ and their Ministers’. The inequility perception indicates that comprehensive risk-based audit is not implemented. The effectiveness of APIP will depend strongly to top management support for carrying out APIP responsibility free from conditions that threaten their independence and also funding support to improve the APIP’s capability., The objective of this study is to determine Inspector General’s and the Minister/Head of the Organization’s perceptions toward the effectiveness of internal audit in Indonesian public sector which is applied by Inspectorate General (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah or known as APIP). It is also aims to determine if there is perspective differ about organization’s risk between Inspector General and the Minister/Head of the Organization. Statistical technique, which is the descriptive statistic analysis is used to analyze the data from the survey. Literature survey and semi-structured interviews were utilised to support the findings. Based on 33 Inspector Generals’ and 29 ministers’ perception, the result of the study shows that their APIP has a moderate effective role. However, the internal audit service is limited in the traditional area (which is compliance and operational audit), not implementing risk-based audit and less managing the human capital. Thus, the output of APIP is less communicating. Moreover, the second result shows that there is a different perspective about organization’s risk between 26 Inspector Generals’ and their Ministers’. The inequility perception indicates that comprehensive risk-based audit is not implemented. The effectiveness of APIP will depend strongly to top management support for carrying out APIP responsibility free from conditions that threaten their independence and also funding support to improve the APIP’s capability.]"

"Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP, kualitas SDM pengelola keuangan negara, temuan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidakpatuhan serta TLHP terhadap opini BPK dengan menggunakan sampel 56 Kementerian Lembaga selama empat tahun 2010 s.d 2013. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas APIP yang baik dan TLHP yang tinggi meningkatkan kemungkinan K/L memperoleh opini WTP, sedangkan tingginya temuan SPI dan temuan ketidakpatuhan menurunkan kemungkinan K/L memperoleh opini WTP. Kualitas SDM PKN tidak berpengaruh terhadap opini BPK. Implikasi penelitian adalah K/L harus meningkatkan kapabilitas APIP berdasarkan hasil assessment Internal Audit Capability Model IACM dan segera menindaklanjuti rekomendasi auditor BPK atas temuan audit.

---

The purpose of this research is to analyze factors affecting audit opinion conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia BPK RI. Five variables being tested are internal audit quality, human resources quality, internal control findings, compliance findings, and post audit rectification. Using a sample of 56 Ministries Agencies from 2010 to 2013, this research empirically found that internal audit quality and post audit rectification have a significant positive effect on audit opinion, while internal control findings and compliance findings have a significant negative effect on audit opinion. Our results suggest that ministries or agencies should be enhance their internal audit capability based on Internal Audit Capability Model IACM assessment and follow the audit findings recommendation by BPK."

"Laporan magang ini menjelaskan evaluasi prosedur audit yang dijalankan KAP DUN atas akun pendapatan PT CAM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020. PT CAM merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa e-commerce, web portal, dan media daring. Laporan ini berfokus pada evaluasi kesesuaian prosedur audit yang dijalankan KAP DUN dengan standar dan teori audit yang berlaku. Prosedur yang dilakukan terkait akun pendapatan adalah penyusunan lead schedule, pengujian pengendalian, pengujian rinci, dan pengujian pisah batas. Berdasarkan analisis yang dilakukan, prosedur audit yang dijalankan KAP DUN telah sesuai dengan standar dan teori audit yang berlaku. Selain itu, laporan ini juga membahas hasil refleksi diri penulis selama menjalani program magang di KAP DUN.

---

This internship report explains the evaluation of audit procedures conducted by KAP DUN for PT CAM’s revenue accounts for the year ended on 31 December 2020. PT CAM is a company engaged in e-commerce services, web portal, and online media. This report focuses on evaluating the suitability of audit procedures conducted by KAP DUN with applicable auditing standards and theories. The procedures carried out related to revenue accounts are the preparation of the lead schedule, test of control, test of detail, and cut-off test. Based on the analysis carried out, the audit procedures conducted by KAP DUN are in accordance with applicable auditing standards and theories. In addition, this report also discusses the results of the author’s self-reflection during the internship program at KAP DUN."

"Laporan magang ini mengevaluasi prosedur audit yang dilakukan oleh KAP XYZ atas akun pendapatan PT XYZ terhadap PT C untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021. PT C merupakan perusahaan distributor peralatan medis yang telah berdiri sejak 1983. Evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian prosedur pengujian pengendalian dan pengujian substantif dengan teori dan standar audit yang berlaku. Pengujian pengendalian yang dilakukan berupa pengujian efektivitas operasi, sedangkan pengujian substantif yang dilakukan berupa pengujian rinci. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa prosedur pengujian pengendalian dan substantif yang telah dilakukan oleh KAP XYZ atas akun pendapatan PT C telah sesuai dengan standar audit yang berlaku. Selain itu, laporan magang juga membahas mengenai refleksi diri penulis selama mengikuti program magang di KAP XYZ. Refleksi tersebut berisikan deskripsi dan analisis atas pengalaman magang sebagai pembelajaran menghadapi dunia kerja.

---

The internship report evaluates audit procedures carried out by KAP XYZ on PT C’s revenue for the period ending December 31, 2021. PT C is a distributor company dealing with medical products that has been established since 1983. The focus of the evaluation is to determine the suitability of the test of control and substantive audit procedure carried out by KAP XYZ with applicable audit standards. The test of control which is carried out during the internship program is test of operating effectiveness while the substantive audit procedures which are carried out is test of details. Based on the evaluation, the test of control and substantive audit procedure for revenue of PT C have been performed by KAP XYZ in accordance with the theory and applicable audit standards in Indonesia. In addition, the internship report also discusses the author’s self-reflection during the internship program at KAP XYZ. The reflection contains description and analysis of the author's internship experience in preparation for working life."

"Penelitian ini membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan peningkatan kapabilitas APIP di Sekretariat Kabinet. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivistm dengan metode kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, antara lain standar dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, hubungan antar organisasi, disposisi implementer, karakteristik agen pelaksana, dan terakhir dukungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan peningkatan kapabilitas APIP menurut PerkaBPKP Nomor 8 Tahun 2021 di Sekretariat Kabinet secara optimal, antara lain sumber daya, karakteristik agen pelaksana, serta dukungan ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet perlu untuk melakukan sejumlah perbaikan seperti, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia auditor, membentuk pedoman umum pengawasan intern dan merubah mindset seluruh pegawai terkait perlunya kolaborasi antar unit kerja di Sekretariat Kabinet. Penelitian ini juga menggambarkan pentingnya peranan APIP, khususnya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet.

---

This study discusses the factors that determine the performance of internal audit capability policy conducted by the Cabinet Secretariat. This research was performed using post-positivist approach and included in descriptive research type. This study uses theory proposed by Van Meter and Van Horn (1975) regarding factors that determine the performance of policy, including policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication and enforcement activities, the disposition of implementers, characteristics of implementing agencies, and last, economic, social, and political support. The results of this study indicate that several factors that hinder the implementation of the internal audit capability improvement policy according to the Head of BPKP regulation Number 8 of 2021 at the Cabinet Secretariat optimally, including resources, the characteristics of implementing agents, and social support. Therefore, the Cabinet Secretariat needs to make various improvements, such as increasing the quantity and quality of human resources for auditors, formulate guidelines for internal supervision and changing the mindset of all employees regarding the need for collaboration between units within the Cabinet Secretariat. This study also illustrates the important role of internal auditor, especially in implementing bureaucratic reform at the Cabinet Secretariat."

"Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merupakan salah satu instansi yang memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan fiskal Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, diperlukan suatu mekanisme untuk memastikan bahwa proses kegiatan yang dilakukan di BKF berjalan sebagaimana mestinya. Sejak tahun 2011, BKF telah menerapkan pemantauan pengendalian intern untuk meningkatkan penerapan pengendalian internal di lingkungan BKF. Penerapan sistem pengendalian intern menjadi penopang reformasi keuangan negara yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan pemantauan pengendalian intern pada BKF. Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer serta data sekunder dari BKF. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemantauan pengendalian intern di BKF serta terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan peraturan. Sosialisasi kepada pegawai untuk meningkatkan pemahaman atas pemantauan pengendalian internal menjadi solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

---

Fiscal Policy Agency (FPA) is an institution that has a strategic role in formulating fiscal policy in Indonesia. In performing its duties , it needs a mechanism to ensure that the activities carried out in FPA function properly . Since the year 2011 , FPA has implemented internal controls monitoring to improve implementation of internal control in the FPA . Implementation of the internal control system became the backbone of the country 's financial reforms should be implemented based on the principles of good governance . This study was conducted to determine the application of internal control monitoring at one FPA. The study was conducted through descriptive qualitative method utilizing primary data and secondary data from BKF . The study concluded that there are some obstacles in the implementation of internal control monitoring in BKF and there is a mismatch between the implementation and the regulations . Socialization to employees to increase understanding of the internal control monitoring a solution to overcome these obstacles"