Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan iklim telah mendorong upaya global dalam mitigasi, adaptasi, dan transisi di berbagai sektor termasuk sektor keuangan yang memiliki posisi vital karena perannya dalam pembiayaan strategis. Oleh karena itu, inisiatif keuangan berkelanjutan di tingkat global yang mendorong integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam praktik bisnis berkembang pesat. Di Indonesia, adopsi prinsip keuangan berkelanjutan juga meningkat dalam lima tahun terakhir yang ditandai dengan penerbitan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) pada tahun 2021 dan UU nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang memuat pasal-pasal khusus tentang keuangan berkelanjutan. Hadirnya regulasi tersebut adalah bentuk penguatan tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Menariknya, fenomena tersebut melibatkan juga peran aktor masyarakat sipil dengan jejaring transnasional yaitu World Wildlife Fund (WWF) yang melakukan advokasi. Dalam hal ini, WWF berhadapan dengan aktor dari pemerintahan dan perbankan pada isu yang bersifat sangat teknis dan elitis. Penelitian ini berupaya menyelidiki peran World Wildlife Fund (WWF) sebagai aktor non-negara yang memiliki jejaring transnasional dalam penguatan tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Metode kualitatif dan process tracing digunakan, dengan mengacu pada konsep Transnational Advocacy Network (TAN) dan faktor penunjang efektivitas advokasi NGO. Hasil penelitian menunjukkan WWF berperan sebagai aktivator dan fasilitator yang berpengaruh dalam mendorong penguatan tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Jejaring global WWF dan kapabilitas teknisnya berkontribusi pada peningkatan kapasitas pemangku kepentingan kunci dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana WWF menghadapi tantangan dan kontradiksi dalam advokasi pada isu keuangan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah WWF memiliki peran yang kontributif dalam mendorong transformasi sektor keuangan menuju praktik keuangan yang berkelanjutan di Indonesia

---

Climate change has spurred global efforts in mitigation, adaptation, and transition across various sectors. It consequently drives sustainable finance initiatives which encourages business practices to integrate environmental, social, and governance (ESG) aspects. In Indonesia, the adoption of sustainable finance principles has also seen significant growth over the past five years, marked by the issuance of the Indonesian Green Taxonomy in 2021 and the passing of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (PPSK), which includes specific provisions on sustainable finance. These regulations signify the enhancement of sustainable financial governance in Indonesia. Notably, this phenomenon involves the active engagement of civil society actors, the World Wildlife Fund (WWF). In this context, WWF’s advocacy finds itself facing actors from government and banking on highly technical and elitist issue. This study aims to investigate the role of the World Wildlife Fund (WWF) as a non-state actor with a transnational network in the enhancement of sustainable financial governance in Indonesia. Qualitative methodology and process tracing are employed, referencing the Transnational Advocacy Network (TAN) concept and factors supporting NGO advocacy effectiveness. The research findings reveal that WWF acts as an activator and facilitator with a significant impact on enhancing sustainable financial governance in Indonesia. The global network of WWF and its technical capabilities contribute to increasing the capacity of key stakeholders to adopt sustainable finance principles. In conclusion, WWF plays a contributory role in driving the transformation of the financial sector towards sustainable financial practices in Indonesia."

"Adaptasi perubahan iklim tidak akan memperoleh hasil yang efektif jika tidak diperhitungan mengenai seberapa besar perkiraan dampak yang ditimbul kan, dan tidak tahu perbedaan tingkat kerentanan dampak di masing-masing wilayah. Untuk itu, diperlukan suatu penilaian yang memberikan informasi kerentanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim yang akan terjadi di masa mendatang. Penilaian kerentanan perubahan iklim adalah pengukuran yang perlu dilakukan disetiap daerah. Setiap daerah memiliki karekteristik fisik dan lingkungan yang berbeda, kondisi topografi, hidrologi, geologi dan klimatologi yang berbeda membuat setiap daerah terpapar dampak perubahan iklim yang berbeda pula. Kota Bekasi yag terletak bersebelahan dengan ibukota negara ini tentunya diharapkan sebagai pendukung dan penyeimbang ibukota. Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi wilayah perkotaan pada umumnya di negara berkembang ditambah tekanan ancaman perubahan iklim Kota Bekasi diperlukan pernilaian kerentanan, satu tahapan utama proses pengarusutamaan kebijakan strategi adaptasi kedalam perencanaan pembangunan adalah penilaian kerentanan atau vulnerability assessment (VA) yang merupakan masukan utama untuk menjadi panduan bagi para pengambil keputusan agar tidak terjadi proses mal adaptation. Penelitian ini dilakukan dengan metode Kualitatif menggunaka data yang ada kemudian dilakukan analisis kerentanan merupakan fungsi dari tingkat keterpaparan (E), sensitivitas (S), dan kemampuan adaptasi (AC) dari suatu sistem, yang berarti tingkat kerentanan sangat dipengaruhi besarnya oleh komponen E, S, dan AC dari suatu sistem. Semakin tinggi tingkat keterpaparan atau tingkat sensitivitas maka akan semakin besar kerentanan, sedangkan; semakin tinggi kemampuan adaptasi maka akan semakin kecil kerentanan. Dari hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk peta dengan analisa yang dilakukan per kelurahan ancaman bencana iklim di Kota Bekasi adalah Banjir, Kekeringan, Longsor dan Angin Putting Beliung, sedangkan ancaman bencana tak langsung adalah Diare, ISPA dan DBD berdasarakan data kejadian penyakit tersebut muncul karena kejadian bencana. Hasil penelitian yang dilakukan di tingkat kelurahan, beberapa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi bencana antara lain mengambil inisiatif penanggulangan secara swadaya. Hal ini dikarenakan bencana yang terjadi di Kota Bekasi masih tergolong rendah dan sedang, sehingga masyarakat korban masih mampu mengatasinya. Kondisi ini dapat menunjukkan tingkat kapasitas masyarakat dalam upaya adaptasi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Meningkatkan dan penguatan kapasitas masyarakat di Kota Bekasi agar perduli dan tanggap terhadap ancaman bahaya yang ada di sekitar lingkungannya

---

Adaptation to climate change will not obtain effective results if not taken as to how big the estimated impact, and do not know the difference in the level of the impact of the vulnerability in each regions. Therefore, required an assessment that provides vulnerability regions to the impact of climate change will be happen in the future. The value of vulnerability climate change is the measurements need to be done in each area. In every area having the different of environment and physical characteristics, the different condition such as topography, hydrology, geology and climatology makes every area exposed to the impact of climate change differently. City of Bekasi in located near to the capital of this county would be expected to support and balance with the capital city. Vulnerability assessment needed by developing countries in urban areas to faces the threat of climate change, Vulnerabilty assessment is one of the main stages in the policy of adaptation strategies into development planning and also serve as a guide for decision makers in order to avoid mal adaption. This research is using qualitative method, then the data do analysis assessement as function of the level of exposure (E), sensitivity (S), and the adaptive capacity (AC) of a system, which means that the vulnerabilty is highly influenced by the compoments E, E and AC from a system. Therefore, the higher the level of exposure will be the greater vulnerability, while the higher capabilty adaptation will be smaller vulnerability. The result of the research from the maps with analysis which do each village the threat of disaster will be happen in Bekasi City is Flood, Dought, Avalance and Tornado, while indirect the treat of disaster is Diare, ISPA and DBD based on the data this disease always happen because the disaster. The result of the research conducted village level, some of the actions taken by the community in times of disaster prevention, like take the initiative independently. This is due to the disaster in the city of Bekasi is still relatively low and moderate, so that affected people could still handle. This condition can indicate the level capacity of communities in an effort to disasters and climate change. Improving and strengthening the capacity of communities in the city of Bekasi to care and response to hazards that exist around the environment."

"ABSTRACTThe IPCC in 2015 has recognized the critical role of local governments in scaling up the adaptation of communities to climate change. The role will be executed properly if the leaders have an awareness of climate change as a strategic agenda in his administration. In the context of Indonesia, the vision and mission of a regional head can be a clue as to how he supports efforts in tackling climate change. The five-year regional development plan is anelaboration of the development agendas offered by a regional head in his vision and mission.Therefore, this paper aims to analyze the future of climate change policy in some provincial governments based on the vision and mission of the elected governors. To achieve the goal, the author employs a qualitative approach to analyze the contents of the vision and mission and their preference to climate change. The results of the study indicate that the elected governors are still not very aware of climate change and did not specify it in their vision and mission. Therefore, in the preparation of five-year regional development plan, it is necessary for some stakeholders to address and specifically mention the issues of climate change."

"Tuntutan isu perubahan iklim global membuat Indonesia perlu meningkatkan proporsi energi terbarukan pada bauran energi nasional sebesar 23%. Dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dibuat PT PLN, pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan sudah ditargetkan kapasitas terpasangnya hingga tahun 2028. PV sebagai salah satu sumber energi listrik terbarukan tenaga surya masih memiliki hambatan untuk mengembangkan kapasitas terpasangnya. Studi ini bertujuan untuk merancang model kebijakan feed-in tariff yang mendukung investasi proyek energi terbarukan, sehingga dampak ketersediaan anggaran oleh pemerintah dan dampak lingkungan dapat diantisipasi oleh pemerintah. Dengan menggunakan metodologi sistem dinamis dan data historis kapasitas PV terpasang, studi ini dapat menjelaskan efek kebijakan feed-in tariff terhadap perkembangan pembangunan kapasitas PV terpasang dan kontribusi PV terhadap pengurangan emisi gas CO2 dan juga faktor penentu terjadinya efek tersebut. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan feed-in tariff berdampak pada meningkatnya pertumbuhan investasi proyek PV dan tercapainya target RUPTL kapasitas PV terpasang di tahun 2028. Dua kebijakan, PLTS atap dan subsidi modal diuji pada model untuk mendemonstrasikan sensitivitas kapasitas PV terpasang dan kontribusi penurunan emisi gas CO2 akibat tendensi berinvestasi pada PV.

---

The demands of the global climate change issue make Indonesia need to increase the proportion of renewable energy in the national energy mix by 23%. With the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) made by PT PLN, the construction of renewable energy power plants has been targeted to have installed capacity until 2028. PV as a source of renewable electricity from solar power still has obstacles to developing its installed capacity. This study aims to design a feed-in tariff policy model that supports investment in renewable energy projects, so that the impact of budget availability by the government and environmental impacts can be anticipated by the government. By using a dynamic system methodology and historical data on installed PV capacity, this study can explain the effect of the feed-in tariff policy on the development of installed PV capacity development and the contribution of PV to reducing CO2 gas emissions and also the determinants of this effect. This study reveals that the feed-in tariff policy will have an impact on increasing the growth of PV project investment and the achievement of the RUPTL target for installed PV capacity by 2028. Two policies, rooftop solar PV and capital subsidies are tested on a model to demonstrate the sensitivity of installed PV capacity and the contribution of reducing CO2r gas emissions due to the tendency to invest in PV."

"Efek rumah kaca adalah salah satu penyebab perubahan iklim dunia. Penggunaan kendaraan bermotor dengan bahan bakar fosil menjadi salah satu penyumbang polusi dan pemanasan global. Alasan lain mengapa ketergantungan akan bahan bakar minyak harus dikurangi adalah kecilnya cadangan minyak bumi Indonesia dibandingkan dengan negara OPEC lainnya. Cadangan tersebut pun kini cenderung terus menipis tiap tahunnya.Para peneliti berusaha mengantisipasi hal ini dengan mengembangkan kendaraan tenaga listrik yang mampu beroperasi tanpa menimbulkan polusi. Penerapan kendaraan listrik telah dimulai dengan adanya kereta listrik, trem, bis listrik, dan lain-lain. Kendaraan dengan rel mendapatkan pasokan listrik dari jala-jala listrik sepanjang rel, namun jenis kendaraan yang bergerak bebas tanpa rel memerlukan cara lain untuk mendapatkan pasokan listrik. Hasil riset secara sosial menyatakan bahwa pegembangan bis listrik adalah strategis untuk Indonesia.Kendaraan listrik dengan penyimpan daya battery memiliki keunggulan dalam area jelajahnya jika didukung dengan teknik pengisian ulang yang baik. Pada kendaraan listrik, battery diisi ulang dengan proses charging atau ditukar dengan battery lainnya yang telah diisi ulang swapping . Jika kendaraan memiliki mobilitas tinggi, misalnya angkutan umum bis maka lama waktu pengisian sesingkat mungkin sangatlah penting. Semakin cepat process charging maka semakin menguntungkan.

---

The increase of greenhouse gasses effect is one of the causes of climate change. The use of vehicles with fossil fuels is one of the contributors to pollution and global warming. Another reason why dependence on it should be reduced is the lack of Indonesia 39 s petroleum reserves compared to other OPEC countries. The reserves are now likely to continue to deplete every year.Researchers are trying to anticipate this by developing electric vehicles capable of operating without pollution. Implementation of electric vehicles has begun with the electric train, tram, electric bus, and others. Vehicles with rails get electricity supplies from the grid along the tracks, but the type of freely moving vehicle without a rail requires another way to get electricity supplies. Electric vehicles with power storage battery have an advantage in the roaming area if supported by proper recharging techniques. In electric vehicles, the battery is recharged by the direct charging process or swapped with other one swapping . If the vehicle has high mobility, such as public transport bus then the shortest charging time may be very important. This study and trial aims to determine the pattern of power consumption on the electric bus and the reliability of the system. Thus the data obtained for further study related to the way of recharging the battery and improvement bus work system."