Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti dampak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai place-based policy terhadap pembangunan ekonomi lokal di Indonesia. Dengan menggunakan metode difference-in-differences (DID), penelitian ini menganalisis dampak KEK pada beberapa indikator ekonomi seperti PDB per kapita, lapangan kerja, upah tenaga kerja, dan ketimpangan pendapatan di tingkat kota. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendirian KEK mengarah pada peningkatan PDB per kapita, lapangan kerja, dan upah tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan di kota dimana KEK diimplementasikan dibandingkan dengan kontrol grup. Penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian dalam pemgimplementasian place-based policy di negara berkembang, khususnya Indonesia.

---

This thesis examines the impact of Special Economic Zones (SEZs) as a place-based policy for local economic development in Indonesia. Using difference-in-differences (DID) approach, the study analyses the impact of SEZs on key economic indicators such as GDP per capita, employment, labour wages, and income inequality at the city level. The findings indicate that establishing SEZs leads to increased GDP per capita, employment, and labour wages while reducing income inequality in the treated cities compared to the control cities. The research contributes to understanding place-based policies in developing countries, thereby filling the gap in empirical evidence."

"Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi Indonesia sampai saat ini. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam literatur ekonomi, masih terdapat perdebatan dimana literatur yang tersedia belum memberikan simpulan yang jelas tentang bagaimana kebijakan berbasis tempat seperti KEK dapat memengaruhi kesejahteraan. Penelitian ini menganalisis dampak dari keberadaan KEK terhadap tingkat kemiskinan. Dengan menggunakan data pada tingkat kabupaten dan kota dari tahun 2005 sampai dengan 2021, penelitian ini menggunakan metode synthetic control untuk mengestimasi dampak dari keberadaan KEK terhadap tingkat kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota yang memiliki KEK dan membandingkannya dengan counterfactual kabupaten/kota tersebut, yaitu synthetic dari kabupaten/kota yang tidak memiliki KEK di wilayahnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki KEK, keberadaan KEK memiliki dampak yang bervariasi terhadap tingkat kemiskinan, dimana terjadi peningkatan kemiskinan pada 4 kabupaten/kota dan penurunan tingkat kemiskinan pada 4 kabupaten/kota lainnya dengan rentang -2,426 sampai 1,231 persen.

---

Poverty remains a problem that Indonesia continues to face today. One effort made by the government to achieve economic growth and equality is the development of Special Economic Zones (SEZs). In economic literature, there is still debate, as the available literature still needs to provide a clear conclusion on how place-based policies such as SEZs can affect well-being. This research examines the impact of the existence of SEZs on poverty levels. By using data from 2005 to 2021 at the district and city level, this research uses the synthetic control method to estimate the impact of SEZs on poverty levels in each district/city with SEZs. It compares it with the counterfactual district/city, a synthetic of districts/cities that do not have SEZs in their region. The results of this study found that of the eight districts/cities that have SEZs, the existence of SEZs has a varying impact on poverty levels, with an increase in poverty in four districts/cities and a decrease in poverty in the other four districts/cities with a range of -2.426 to 1.231 percent."

"Penelitian ini menyelidiki konvergensi klub pada level kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan model nonlinear time-varying factor yang diusulkan oleh Phillips & Sul (2007). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan insight terhadap peranan KEK dan faktor-faktor pembentuk konvergensi klub dengan menggunakan ordered logit model. Hasil penelitian dengan menggunakan PDRB riil perkapita menunjukkan adanya lima klub konvergen dan satu grup divergen pada kabupaten/kota di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa kondisi awal (initial condition) dari rata-rata lama sekolah, rasio investasi terhadap PDRB, indeks infrastruktur, dummy kabupaten/kota, dan dummy KEK memiliki peranan penting sebagai faktor pembentuk klub konvergen di Indonesia.

---

This study attempts to identify club convergence at the district level in Indonesia using the nonlinear time-varying factor model proposed by Phillips & Sul (2007). In addition, this study also aims to provide insight into the role of SEZ and the factors that responsible for the formation of club convergence by using an ordered logit model. The results of the study using real GDP per capita show that there are five convergent clubs and one divergent group in districts in Indonesia. Furthermore, this study also finds that the initial conditions of the average years of schooling, the ratio of investment to GDP, infrastructure index, district dummy, and SEZ dummy have an important role as a factor in forming a club convergence in Indonesia.

"

"ABSTRAKKebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) telah diimplementasikan sejak tahun 2009. Proses implementasi pembentukan KEK mencakup beberapa tahapan, yaitu Pengusulan dan Penetapan, Pengembangan (konstruksi), dan Operasional. Namun, hanya ada dua KEK yang telah ditetapkan yang sampai ke tahap operasional hingga tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan KEK di Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan berupa dokumen yang akan menjadi data sekunder. Penelitian ini menjabarkan proses implementasi pada tahapan pengusulan dan pengembangan KEK di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK selaku implementor kebijakan mengalami berbagai masalah selama proses implementasi kebijakan pembentukan KEK. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan menyebabkan keterlambatan terbitnya peraturan pelaksana fasilitas di KEK. Peraturan pelaksana fasilitas di KEK tersebut baru diresmikan enam tahun setelah implementasi berjalan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang semua fasilitas fiskal dan non-fiskal. Selanjutnya, dalam tahapan pengusulan, masalah yang terljadi adalah sulitnya pengusul untuk memenuhi seleksi administratif (dokumen) sehingga target pembentukan KEK tidak tercapai.

---

ABSTRACTThe policy of establishing Special Economic Zones (SEZ) has been implemented since 2009. The implementation process of SEZ establishment includes several stages, which are; Proposing and Setting, Development (construction), and Operations. However, there are only two SEZs that have been established that are up to the operational stage until 2015. This study aims to analyze how the implementation process of SEZ formation policy in Indonesia and what are the inhibiting factors in its formation. This study use a qualitative approach with field study and literature study, which conduct an in-depth interview as a primary data and gathering documents as a secondary data. This research describes the implementation process at the stage of proposing and developing SEZ in Indonesia. The results of this study indicate that the Secretariat of the National Council of SEZ as a policy implementer encountered various problems during the implementation process of SEZ formation policy. Lack of coordination among government agencies to support the implementation of the policy causes the delay in issuing the implementing regulations of facilities in SEZ. In this case, the regulation of facilities in SEZ has only been inaugurated six years after the implementation through Government Regulation No. 96 of 2015 on all fiscal and non-fiscal facilities. Furthermore, in the proposal stage, the problem that occurred was the difficulty of the proposer to meet the administrative selection (document) so that the target of SEZ formation was not achieve."

"ABSTRAKKebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus KEK telah diimplementasikan sejak tahun 2009. Proses implementasi pembentukan KEK mencakup beberapa tahapan, yaitu Pengusulan dan Penetapan, Pengembangan konstruksi , dan Operasional. Namun, hanya ada dua KEK yang telah ditetapkan yang sampai ke tahap operasional hingga tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan KEK di Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan berupa dokumen yang akan menjadi data sekunder. Penelitian ini menjabarkan proses implementasi pada tahapan pengusulan dan pengembangan KEK di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK selaku implementor kebijakan mengalami berbagai masalah selama proses implementasi kebijakan pembentukan KEK. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan menyebabkan keterlambatan terbitnya peraturan pelaksana fasilitas di KEK. Peraturan pelaksana fasilitas di KEK tersebut baru diresmikan enam tahun setelah implementasi berjalan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang semua fasilitas fiskal dan non-fiskal. Selanjutnya, dalam tahapan pengusulan, masalah yang terljadi adalah sulitnya pengusul untuk memenuhi seleksi administratif dokumen sehingga target pembentukan KEK tidak tercapai.

---

ABSTRACTThe policy of establishing Special Economic Zones SEZ has been implemented since 2009. The implementation process of SEZ establishment includes several stages, which are Proposing and Setting, Development construction , and Operations. However, there are only two SEZs that have been established that are up to the operational stage until 2015. This study aims to analyze how the implementation process of SEZ formation policy in Indonesia and what are the inhibiting factors in its formation. This study use a qualitative approach with field study and literature study, which conduct an in depth interview as a primary data and gathering documents as a secondary data. This research describes the implementation process at the stage of proposing and developing SEZ in Indonesia. The results of this study indicate that the Secretariat of the National Council of SEZ as a policy implementer encountered various problems during the implementation process of SEZ formation policy. Lack of coordination among government agencies to support the implementation of the policy causes the delay in issuing the implementing regulations of facilities in SEZ. In this case, the regulation of facilities in SEZ has only been inaugurated six years after the implementation through Government Regulation No. 96 of 2015 on all fiscal and non fiscal facilities. Furthermore, in the proposal stage, the problem that occurred was the difficulty of the proposer to meet the administrative selection document so that the target of SEZ formation was not achieve Key words Policy Implementation, Special Economic Zone, Fiscal Incentive. "

"Tanjung Lesung telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus zona pariwisata berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012. Sejak ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, terdapat 2 (dua) permasalahan di Tanjung Lesung yaitu regulasi dan infrastruktur wilayah. Penelitian ini memfokuskan pada kesiapan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Teori yang digunakan untuk menganalisis kesiapan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung adalah teori daya saing destinasi yang dikembangkan oleh Ritchie dan Crouch. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum siap berdaya saing karena memiliki permasalahan utama yaitu infrastruktur wilayah khususnya pembebasan lahan. Peneliti menyarankan agar Pemerintah Pusat dan Daerah perlu segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan perlunya insentif daerah dalam bentuk Peraturan Derah untuk menarik minat investor agar Tanjung Lesung siap berdaya saing.

---

Tanjung Lesung has been designated as a Special Economic Zone of tourism zone based on Government Regulation No.26 of 2012. Since established as Special Economic Zone, there are two problems in Tanjung Lesung that is regulation and regional infrastructure. This research focuses on the readiness of the competitiveness of Tanjung Lesung Special Economic Zone. The theory used to analyze the readiness of the competitiveness of Tanjung Lesung Special Economic Zone is a destination competitiveness theory developed by Ritchie and Crouch. This research uses qualitative method.The result showed that Tanjung Lesung Special Economic Zone is not ready to compete because the main problem that is regional infrastructure particularly land acquisition. Researcher suggest that the Federal and Local Governments need to immediately accelerate the development of regional infrastructure and the need for regional incentive in the form of Local Regulation to attract investors so that Tanjung Lesung Special Economic Zone ready to compete."

"Tujuan dari adanya pembangunan adalah membangun masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Adanya perbedaan potensi sumberdaya alam maupun manusia membuat adanya ketidakmerataan pembangunan ekonomi antar wilayah. Salah satu kasusnya adalah pada Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus KEK Tanjung Lesung terhadap perubahan penggunaan lahan dan pertumbuhan ekonomi maupun kualitas penduduk masyarakat Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan unit analisis administratif yang terdiri dari 18 Desa berdasarkan jarak ibukota kecamatan yang sejauh 15 km dari KEK Tanjung Lesung dengan analisis spasial Overlay dan Query, serta analisis statistik Chi Square. Data yang digunakan berupa data sekunder 1 Shapefile penggunaan lahan Kabupaten Pandeglang Periode I, II dan III da, 2 Rata-Rata Pendapatan Keluarga per-desa Kabupaten Pandeglang Periode II dan III, 3 Mata Pencaharian Masyarakat per-desa Kabupaten Pandeglang Tahun Periode II dan III, 4 Shapefile Jaringan Jalan Kabupaten Pandeglang, dan 5 Tingkat pendidikan per-desa Periode II dan III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak adanya pembangunan KEK Tanjung Lesung baru dapat dirasakan pada wilayah yang memiliki jarak terdekat. Adanya perubahan lahan terbangun yang disebabkan karena adanya pembangunan KEK Tanjung Lesung memberikan dampak besar pula bagi aktivitas ekonomi dan kualitas penduduk di wilayah yang berjarak dekat dengan KEK Tanjung Lesung.

---

The purpose of the development is to build the community to achieve prosperity. Differences in the potential of natural and human resources make the inequality of economic development between regions. One case is in Pandeglang District. This study aims to analyze the impact of Tanjung Lesung Special Economic Zone KEK development on land use change and economic growth as well as the quality of Pandeglang Regency community. This study uses an administrative analysis unit consisting of 18 villages based on distance from the capital city of 15 km from KEK Tanjung Lesung with spatial analysis of Overlay and Query, and Chi Square statistical analysis. Data used in the form of secondary data 1 Shapefile land use Pandeglang District Period I, II and III da, 2 Average Revenue Family per village Pandeglang District Periods II and III, 3 Livelihoods Community per village District Pandeglang Period II and III, 4 Shapefile Road Network Pandeglang District, and 5 Level of education per village Period II and III. The results showed that the impact of the development of new Tanjung Lesung KEK can be felt in the region that has the closest distance. The existence of the change of land that was built due to the development of KEK Tanjung Lesung gave a big impact to the economic activity and the quality of the population in the area close to KEK Tanjung Lesung."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan spasial dampak perkembangan geowisata Kawasan Geopark Karangsambung terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah perkembangan geowisata dan kondisi ekonomi lokal. Pengumpulan data dilakukan melalu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan membuat peta perkembangan geowisata, melakukan klasifikasi jenis rumah tangga, klasifikasi perubahan pendapatan rumah tangga, dan pembuatan klasifikasi untuk radius lokasi rumah informan terhadap pusat wisata. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) perkembangan geowisata ditandai dengan bertambahnya jumlah objek wisata dari atraksi wisata dan jumlah fasilitas sekunder wisata waktu ke waktu, 2) pertambahan dari fasilitas sekunder dan pertambahan atraksi pada geowisata di Kecamatan Ayah menjadi indikasi dalam perkembangan geowisata itu sendiri, 3) dampak ekonomi lokal yang ditimbulkan dari adanya perkembangan geowisata di Kecamatan Ayah berupa perubahan jenis rumah tangga dan perubahan pendapatan rumah tangga, dan 4) dampak dari perkembangan ini dilihat pada perubahan jenis rumah tangga yang mengarah pada jenis rumah tangga pariwisata.

---

This study aims at analyzing the process and spatial impact of geotourism development of the Karangsambung Geopark Area on the economic condition of local communities in Ayah District, Kebumen Regency. This research used qualitative methods. The variables used in this study were the development of geotourism and local economic conditions. Data collection was carried out through observation, interviews, and literature studies. Data processing was carried out by making maps of geotourism developments, classifying household types, classifying changes in household income, and making classifications for the radius of the location of informants' houses against tourist centres. Data analysis techniques were carried out by descriptive analysis and spatial analysis. The results showed that 1) the development of geotourism was characterized by an increase in the number of attractions from tourist attractions and the number of secondary tourist facilities over time, 2) the increase in secondary facilities and attractions in geotourism in Ayah District was an indication of the development of geotourism itself, 3) the local economic impact arising from the development of geotourism in Ayah District in the form of changes in household types and changes in house income ladder, and 4) the impact of these developments was seen in changes in household types leading to tourism household types."

"ABSTRAKDalam rangka mencapai program Pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional atas dasar demokrasi ekonomi, dan mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, serta untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional maka perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus merupakan salah satu strategi Indonesia dalam mendorong investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa hal-hal penting yang harus diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dalam rangka menjamin pembangunan dan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus, serta untuk mengidentifikasi bentuk penerapan sanksi terhadap Badan Usaha Pengelola dalam hal keterlambatan pembangunan dan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus.

---

ABSTRACTIn accordance to achieve the Government of Indonesia programme under Pancasila and Constitution of Republic of Indonesia 1945 that realized through the management of national economic development under economic democration, and the acceleration of economic development strategically in certain areas for national economic development, also to maintain the equallity of civilization in a national economic area, therefore the Special Economic Zones must be developed as stipulated under Law Number 39 of 2009 on Special Economic Zones. The development of Special Economic Zones is one of the strategy for Indonesia to support the investment in Indonesia and improve the competitiveness in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the important things that shall be regulated under Law Number 39 of 2009 on Special Economic Zones in accordance with the development and operation of Special Economic Zones, also to identify the sanctions for the Administrator in accordance with the delay of development and operation of Special Economic Zones. "

"Di tahun 2009, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang- undang (UU) Nomor 39 tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Produk ini lahir untuk sebuah tujuan mulia: mempercepat pengembangan ekonomi, dan membangun keseimbangan pembangunan antar wilayah, dalam kerangka satu kesatuan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia. KEK dipilih sebagai terobosan untuk merealisasikan tujuan daripada KEK itu sendiri. Dilihat dari laporan tahunan Dewan Nasional KEK setiap tahunnya dari seluruh KEK yang sudah berjalan, masih diperlukan evaluasi pada KEK yang ada karena masih belum berjalan efektif. Pada kenyataannya evaluasi kemajuan program KEK sulit dilakukan karena setiap tahun terjadi perubahan pada indikator kinerja. Kurangnya pemantauan dan evaluasi yang efektif merupakan kelemahan kritis di sebagian besar program KEK (2016 ASEAN Guidelines for SEZs). Pengelolaan setiap KEK dapat dianggap sebagai mengelola proyek, dan mengelola seluruh KEK dapat dianggap sebagai manajemen program. Untuk meningkatkan efektifitas kinerja setiap KEK dalam manajemen program pada seluruh KEK, pada penelitian ini telah di analisa Key Performance Index (KPI) terhadap daftar manfaat. KEK di Indonesia memiliki manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian terdapat 31 KPI yang relevan dan dapat digunakan guna memantau kegiatan setiap KEK di Indonesia. Serta indikator penanaman modal asing merupakan indikator yag dianggap paling penting dalam pemantauan kegiatan KEK, diikuti indikator ekspor dan seterusnya.

---

In 2009, the Government of Indonesia passed Law (UU) Number 39 concerning the implementation of Special Economic Zones (KEK). This product was born for a noble purpose: accelerating economic development, and building a balanced development between regions, within the framework of one economic unitary unitary state of the Republic of Indonesia. KEK was chosen as a breakthrough to realize goals rather than SEZ itself. Judging from the annual report of the National SEZ Council every year for all SEZs that are already running, an evaluation of existing SEZs is still needed because they are not yet running effectively. In fact, evaluating the progress of the KEK program is difficult because every year there are changes in performance indicators. Lack of effective monitoring and evaluation is a critical weakness in most SEZ programs (2016 ASEAN Guidelines for SEZs). Management of each SEZ can be considered as managing a project, and managing all SEZs can be considered as program management. In order to increase the effectiveness of the performance of each SEZ in program management for all SEZs, this research has analyzed the Key Performance Indicators (KPI) against the list of benefits. SEZs in Indonesia have economic, social and environmental benefits. Then there are 31 KPIs that are relevant and can be used to monitor the activities of each SEZ in Indonesia. As well as the foreign investment indicator is the most important indicator in monitoring SEZ activities, followed by the export indicator and so."