Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam beberapa dekade terakhir, pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi paling dinamis dan paling cepat berkembang di dunia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengembangan ekonomi yang juga berkaitan dengan pengembangan pariwisata, yakni Kawasan Ekonomi Khusus. Salah satu KEK yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan merupakan salah satu dari 5 Destinasi Super Prioritas yang dicanangkan pemerintah adalah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Penelitian mengenai KEK pariwisata terhadap perekonomian di Indonesia hanya terbatas pada studi kualitatif dan lebih banyak terfokus pada KEK industri sementara KEK pariwisata juga berpotensi memberikan manfaat. Menggunakan data tingkat kabupaten/kota dari tahun 2000 sampai dengan 2021, penelitian ini menggunakan metode synthetic control untuk mengestimasi dampak dari keberadaan KEK Mandalika terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Lombok Tengah yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya KEK berdampak positif dan signifikan berkontribusi sebesar 1,485 persen terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun perkembangan pembangunan KEK Mandalika sampai dengan akhir tahun 2022 masih 55 persen.

---

In recent decades, tourism has become one of the most dynamic and fastest growing economic sectors in the world. The government issued an economic development policy which is also related to tourism development, namely the Special Economic Zones. One of the SEZs related to tourism development and one of the 5 Super Priority Destinations launched by the government is the Mandalika Special Economic Zone. Research on tourism SEZs on the economy in Indonesia is limited to qualitative studies and focuses more on industrial SEZs while tourism SEZs also have the potential to provide benefits.

Using district/city level data from 2000 to 2021, this study uses the synthetic control method to estimate the impact of the existence of the Mandalika SEZ on regional economic growth in Central Lombok Regency as measured by the Gross Regional Domestic Product (GRDP). The results of this study found that the existence of SEZs had a positive and significant impact contributing 1.485 percent to economic growth even though the development of the Mandalika SEZ until the end of 2022 was still 55 percent."

"Penelitian ini bertujuan membangun alternatif strategi KEK Pariwisata Likupang berdasarkan prinsip pariwisata berkelanjutan, yang mencakup aspek keberlanjutan sosial dan ekonomi, aspek keberlanjutan budaya, aspek keberlanjutan lingkungan, dan aspek pengelolaan berkelanjutan. Metode Input-Output (I-O) dan I-O lingkungan digunakan untuk melihat dampak sektor pariwisata pada perekonomian dan lingkungan, serta metode Analytic Network Process (ANP) guna merumuskan prioritas aspek dan kriteria berdasarkan perpepsi dari pemangku kepentingan. Hasil analisis metode I-O dan I-O Lingkungan menunjukkan apabila kenaikan permintaan akhir pada sektor pariwisata sebesar Rp1 triliun maka perputaran ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan sebesar Rp1,442 triliun sekaligus menghasilkan dampak lingkungan melalui 8 jenis emisi. Analisis ANP menunjukkan prioritas pemangku kepentingan pada aspek keberlanjutan lingkungan (0,303) dan kriteria konservasi lingkungan (0,082) dengan tingkat kesepakatan tinggi dan signifikan pada seluruh tingkat kepercayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kendati kepentingan dan prioritasnya beragam, namun secara kolektif preferensi pemangku kepentingan diarahkan pada keberlanjutan lingkungan.

---

This research aims to develop alternative strategy for the Likupang Tourism Special Economic Zone (SEZ) based on sustainable tourism principles, which includes sustainability aspects of socio-economy, cultural, environmental, and management. Input-Output (I-O) and Environmentally-Extended Input-Output (EEIO) methods are used to examine tourism sector impact on economy and environment, while Analytic Network Process (ANP) formulates priorities for aspects and criteria based on stakeholder perceptions. Results from I-O and EEIO analyses show that if the final demand for the tourism sector increases by IDR 1 trillion, the total economic turnover in North Sulawesi Province will be IDR 1.442 trillion, while also producing environmental impacts through eight types of emissions, while ANP concludes stakeholder priorities for environmental sustainability (0.303) and environmental conservation criteria (0.082) with high and significant agreement at all levels of confidence. This research concludes that despite stakeholder interests and priorities varying, their collective preference is directed toward environmental sustainability."

"Dalam beberapa tahun terakhir, industri pariwisata terus tumbuh dan telah menjadi salah satu sektor ekonomi dunia terbesar. Hal ini juga terjadi di Indonesia, wisatawan domestik dan internasional meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2017, pariwisata adalah penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia. Ditambah lagi, pada 2019 pariwisata direncanakan sebagai industri utama Indonesia. Sejalan dengan niat untuk membangun dan mengembangkan industri pariwisata, pemerintah telah menjadikan beberapa lokasi wisata Zona Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. KEK Pariwisata bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi regional dan nasional melalui potensi pariwisata regional tersebut. Diharapkan melalui strategi tersebut dapat mempercepat pengembangan destinasi wisata di Indonesia, kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara dengan industri pariwisata yang sangat kompetitif di antara negara-negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk merancang prioritas perbaikan faktor layanan dengan mengevaluasi dimensi dan kriteria pada Tourism Destination Competitiveness (TDC) pada 2 lokasi kawasan wisata: Tanjung Lesung dan Mandalika, menggunakan Delphi, Importance-Performance Analysis (IPA), dan DEMATEL dalam 2 perspektif (ahli dan wisatawan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi yang memberikan pengaruh paling besar adalah Agreeable Environment, dan dimensi yang paling dipengaruhi oleh dimensi lain adalah Affordability. Persamaan kriteria yang harus diperbaiki pada kedua kawasan wisata dan prioritasnya adalah ketersediaan pusat layanan informasi wisatawan, kebersihan lingkungan, dan jumlah & jenis layanan kuliner. Melalui analisis prioritas perbaikan melalui penggabungan metode IPA dan DEMATEL, manajemen kawasan wisata dapat melakukan analisis kemungkinan program perbaikan yang sesuai.

---

In recent years, the tourism industry continues to grow and has become one of the largest sectors of the world economy. This also happened in Indonesia, domestic and international tourist increasing significantly from year to year. In 2017, tourism is the second largest contributor of foreign exchange in Indonesia. Moreover, in 2019 it will be planned as the main industry of Indonesia. In line with the intention to build and develop the tourism industry, the government already made some destinations to become Tourism Special Economic Zone (SEZ). Tourism SEZ aims to accelerate regional and national economic development through that regional tourism potential. It is hoped that through those strategies it can accelerate the development of tourist destinations in Indonesia, then make Indonesia as a country with a highly competitive tourism industry among other countries. This study aims to analyze service factors improvement priority by evaluating Tourism Destination Competitiveness (TDC) dimensions and criteria in 2 destinations: Tanjung Lesung and Mandalika, using Delphi, Importance-Performance Analysis (IPA), and DEMATEL within 2 perspectives (experts and tourists). The results of this study indicate that the dimension that have the greatest influence is Agreeable Environment, and the dimension most influenced by other dimensions is Affordability. Some criteria that must be improved in those Tourism SEZ and the priority are the availability of tourist information service centers, environmental cleanliness, and the number & types of culinary services. Through priority improvement analysis by applying IPA and DEMATEL method, tourism area management can analyze the possibility of appropriate improvement programs."

"Penelitian ini menyelidiki konvergensi klub pada level kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan model nonlinear time-varying factor yang diusulkan oleh Phillips & Sul (2007). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan insight terhadap peranan KEK dan faktor-faktor pembentuk konvergensi klub dengan menggunakan ordered logit model. Hasil penelitian dengan menggunakan PDRB riil perkapita menunjukkan adanya lima klub konvergen dan satu grup divergen pada kabupaten/kota di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa kondisi awal (initial condition) dari rata-rata lama sekolah, rasio investasi terhadap PDRB, indeks infrastruktur, dummy kabupaten/kota, dan dummy KEK memiliki peranan penting sebagai faktor pembentuk klub konvergen di Indonesia.

---

This study attempts to identify club convergence at the district level in Indonesia using the nonlinear time-varying factor model proposed by Phillips & Sul (2007). In addition, this study also aims to provide insight into the role of SEZ and the factors that responsible for the formation of club convergence by using an ordered logit model. The results of the study using real GDP per capita show that there are five convergent clubs and one divergent group in districts in Indonesia. Furthermore, this study also finds that the initial conditions of the average years of schooling, the ratio of investment to GDP, infrastructure index, district dummy, and SEZ dummy have an important role as a factor in forming a club convergence in Indonesia.

"

"Penelitian ini mencoba untuk mengetahui permasalahan tentang pengaturan investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika, kepastian hukum berinvestasi berdasarkan pengaturan tersebut dan faktor penghambat dalam berinvestasi serta upaya penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, pengaturan investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan sebagai amanat dari Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk melaksanakan amanat tersebut, dibuatlah kebijakan-kebijakan khusus untuk mendukung terlaksananya pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut meliputi pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Kedua, kepastian hukum berinvestasi sudah dapat dicapai melalui substansi hukum, aparatur hukum dan budaya hukum. Selain itu kondisi stabilitas negara yang kondusif mendukung terlaksananya investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ketiga, faktor penghambat berinvestasi adalah pembebasan lahan, sumber daya manusia yang minim, infrastruktur yang kurang, konflik antara pengembang dengan masyarakat adat. Kesemua hambatan tersebut bisa diselesaikan oleh PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC) karena adanya sistem hukum yang jelas dan peran aparatur baik pelaksana (pengembang) maupun penegak hukum sehingga menciptakan kepastian hukum. 

---

This research tries to know the problems regarding the rule of investment in Mandalikas special economic zone, investment legal certainty based on these rules, barriers in investing and efforts to solve them. To answer these problems, the research method used is juridical normative using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The findings of this research are bellows: first, investment rules in Mandalika special economic zone are ruled by specific legislation. It is mandated by the Article 31 Act No. 25 of 2007 on Investment, to carry out the mandate, special policies are made to support the implementation of sustainable national economic development. The policy includes the distribution of government affairs between the central and regional government and the establishment of legislation related to investment in the Mandalika special economic zone. Second, legal certainty in investing can be achieved through legal substance, legal structure, and legal culture. In addition, conducive conditions of state stability support the implementation of investment in Mandalika special economic zone. Third, barriers in investing are land acquisition, minim of human resources and infrastructure, and conflict between the developer and indigenous people. All of barriers can be solved by PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC) because there are legal certainty system and role of both implementing (developer) and law enforcement officials so that make legal certainty."

"The tourism and travel sector has contributed significantly to Indonesia’s economic growth and robust development. Despite its positive impact, tourism and travel business activities also potentially impact environmental loss. In order to reduce these negative impacts, the new concept of tourism, namely low-carbon tourism, which focuses on environmental sustainability, can be implemented as the enabler. One of the factors that can support the implementation is the existence of environmentally friendly technology that requires a technology transfer process. This paper aims to overview the role and implication of technology transfer for enabling low-carbon tourism in Indonesia and outlining a conceptual framework for addressing the political (P), economic (E), social (S), technological (T), environmental (E), and legal (L) factors that constrain and support in enabling low-carbon tourism through technology transfer in Indonesia. A qualitative library research method and PESTEL analysis were employed to analyze and map the implications of external factors influencing the development of low-carbon tourism through technology transfer in Indonesia. The paper denotes that all the factors (political, economic, social, technological, environmental, and legal) were interrelated. Nevertheless, the economic factor was the only one with a moderate policy to encourage businesses to use green practices, particularly for the carbon tax policy. Consequently, there was still an opportunity for monetary policy to promote low-carbon tourism."

"Pariwisata memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Namun, pada saat yang sama beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pariwisata membawa dampak yang beragam terhadap kualitas lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara investasi sektor pariwisata, konsumsi energi terbarukan, dan sektor yang berkaitan erat dengan pariwisata terhadap emisi CO2 pada periode 2000 – 2017 dengan menggunakan studi kasus di Indonesia. Dengan menggunakan metode distributed lag melalui pendekatan Koyck, penelitian ini menemukan bahwa secara statistik, investasi pada sektor pariwisata berkorelasi positif dan signifikan terhadap emisi CO2. Di samping itu, konsumsi energi baru dan terbarukan, yang merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini berkorelasi negatif signifikan terhadap emisi CO2. Temuan ini mengonfirmasi bahwa kebijakan investasi yang ada di Indonesia masih belum ramah lingkungan (pollution haven). Dengan demikian, komitmen untuk melakukan transisi dari sumber energi konvensional ke sumber energi yang terbarukan dan lebih ramah lingkungan, khususnya pada sektor pariwisata, harus lebih ditingkatkan agar investasi yang masuk ke Indonesia dapat menyeimbangkan dampak penurunan kualitas lingkungan (peningkatan emisi CO2) di Indonesia.

---

The tourism industry contributes positively to economic growth. However, numerous studies show that tourism can have diverse impacts on environmental quality. This study focuses on exploring the correlation between investment in the tourism sector, the consumption of renewable energy, and the contribution of tourism-related sectors to CO2 emissions within the period 2000–2017 using a case study in Indonesia. By employing the distributed lag method with the Koyck approach, this study found that investment in the tourism sector in Indonesia has a statistically positive and significant correlation with CO2 emissions. Conversely, renewable energy consumption, as the control variable, exhibits a significant negative correlation with CO2 emissions. The findings suggest that the existing investment policies in Indonesia are still not environmentally friendly (supports the pollution haven hypothesis). Thus, it is essential to prioritize the commitment to make the transition from conventional energy sources to renewable and more environmentally friendly energy sources, especially in the tourism sector, so that the investment coming into Indonesia aligns with environmental sustainability."

"Pada 2019, realisasi target investasi Sei Mangkei hanya sekitar Rp5.46 triliun dari total kebutuhan Rp128.10 triliun, sementara realisasi target investasi Tanjung Lesung hanya sekitar Rp300 miliar dari total kebutuhan Rp96.60 triliun. Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang menjadi penghambat tercapainya realisasi target investasi dan serapa tenaga kerja di KEK Sei Mangkei dan KEK Tanjung Lesung menggunakan teori Collaborative Governance dengan berfokus pada interaksi antara Dewan Nasional KEK, Dewan Kawasan, dan Badan Usaha/Pengelola. Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan riset-riset terdahulu sebagai sumber data primer. Terdapat tiga temuan dalam skripsi ini yakni terkait infrastruktur yang tidak memadai, minimnya koordinasi antara aktor, dan adanya antagonisme antara aktor menjadi penghambat realisasi target di kedua wilayah KEK ini.

---

In 2019, the realization of Sei Mangkei's investment target was only around IDR 5.46 trillion out of a total requirement of IDR 128.10 trillion, while the realization of Tanjung Lesung's investment target was only around IDR 300 billion out of a total requirement of IDR 96.60 trillion. This thesis aims to identify and analyze the problems that are hindering the realization of investment and employment targets in Sei Mangkei SEZ and Tanjung Lesung SEZ using Collaborative Governance theory by focusing on interactions between the National SEZ Council, Regional Council, and Business Entities/Administrator. The method used in this thesis is a qualitative research method using previous research as the primary data source. There are three findings in this thesis, namely related to inadequate infrastructure, lack of coordination between actors, and the existence of antagonism between actors which hinders the realization of targets in these two SEZ regions."

"Salah satu strategi dalam pengembangan ekonomi, mendorong investasi serta meningkatkan daya saing adalah pengembangan Special Economic Zone (SEZ) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan KEK memfasilitasi kawasan yang lokasinya memiliki akses ke pasar global, meningkatkan produktivitas masyarakat wilayah sekitar serta pemusatan kawasan ekonomi hingga daerah cepat tumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh KEK di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi regional, baik terhadap wilayahnya serta terhadap Kabupaten/Kota di sekitarnya (spillover effect) dengan metode spasial ekonometrika yaitu Dynamic Spatial Durbin Model. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh KEK terhadap pertumbuhan wilayah hanya terdapat pada KEK Pariwisata sedangkan pada KEK Manufaktur belum berdampak signifikan. Pengaruh KEK pada pertumbuhan wilayah hanya pada jangka pendek. Variabel kontrol yang berpengaruh signifikan adalah Pertumbuhan Wilayah sebelumnya, PMDN, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Informasi dan Komunikasi, Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan PDRB. Sedangkan pada wilayah sekitar variabel yang berpengaruh adalah Pertumbuhan PDRB serta Informasi dan Komunikasi.

---

One of the strategies in economic development, encouraging investment and increasing competitiveness is the development of a Special Economic Zone (SEZ). (KEK). SEZs facilitate the region whose location has access to the global market, increases local productivity, and centralizes economic areas in fast-growing areas. The study aims to analyze the impact of SEZs in Indonesia on regional economic growth, both in its region and in its spillover effect with the method of spatial econometrics, dynamic spatial durbin model. The results of the study show that in Tourism SEZs, SEZ variables have a significant effect on regional economic growth, while in Manufacturing SEZs, SEZ variables do not have a significant effect. In general, SEZ is a short-term effect on regional economic growth. The significant control variables are Previous Regional Growth, Domestic Direct Investment (PMDN), Labor Force Participation Rate, Information and Communication Technology, Human Development Index (HDI), and Gross Regional Domestic Product (GRDP) growth. Meanwhile, in the neighboring areas GRDP growth and Information and Communication Technology are significant variables."

"ABSTRAKKebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) telah diimplementasikan sejak tahun 2009. Proses implementasi pembentukan KEK mencakup beberapa tahapan, yaitu Pengusulan dan Penetapan, Pengembangan (konstruksi), dan Operasional. Namun, hanya ada dua KEK yang telah ditetapkan yang sampai ke tahap operasional hingga tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan KEK di Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan berupa dokumen yang akan menjadi data sekunder. Penelitian ini menjabarkan proses implementasi pada tahapan pengusulan dan pengembangan KEK di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK selaku implementor kebijakan mengalami berbagai masalah selama proses implementasi kebijakan pembentukan KEK. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan menyebabkan keterlambatan terbitnya peraturan pelaksana fasilitas di KEK. Peraturan pelaksana fasilitas di KEK tersebut baru diresmikan enam tahun setelah implementasi berjalan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang semua fasilitas fiskal dan non-fiskal. Selanjutnya, dalam tahapan pengusulan, masalah yang terljadi adalah sulitnya pengusul untuk memenuhi seleksi administratif (dokumen) sehingga target pembentukan KEK tidak tercapai.

---

ABSTRACTThe policy of establishing Special Economic Zones (SEZ) has been implemented since 2009. The implementation process of SEZ establishment includes several stages, which are; Proposing and Setting, Development (construction), and Operations. However, there are only two SEZs that have been established that are up to the operational stage until 2015. This study aims to analyze how the implementation process of SEZ formation policy in Indonesia and what are the inhibiting factors in its formation. This study use a qualitative approach with field study and literature study, which conduct an in-depth interview as a primary data and gathering documents as a secondary data. This research describes the implementation process at the stage of proposing and developing SEZ in Indonesia. The results of this study indicate that the Secretariat of the National Council of SEZ as a policy implementer encountered various problems during the implementation process of SEZ formation policy. Lack of coordination among government agencies to support the implementation of the policy causes the delay in issuing the implementing regulations of facilities in SEZ. In this case, the regulation of facilities in SEZ has only been inaugurated six years after the implementation through Government Regulation No. 96 of 2015 on all fiscal and non-fiscal facilities. Furthermore, in the proposal stage, the problem that occurred was the difficulty of the proposer to meet the administrative selection (document) so that the target of SEZ formation was not achieve."