Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen, yaitu fasilitas ibadah, kehalalan, dan moralitas Islam, pada keputusan untuk mengunjungi Bioskop bagi pengunjung muslim pada wilayah Jakarta, Depok, Bekasi. Data penelitian ini didasarkan pada 120 responden yang telah mengisi kuesioner secara daring yang penyebaran nya melalui media seperti Whatsapp, Instagram, dan Facebook. Metode analisis yang digunakan adalah SEM melalui perangkat lunak SMART PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh atribut Islam (fasilitas ibadah, kehalalan halal, moralitas Islam) pada keputusan mengunjungi Bioskop bagi pengunjung muslim pada wilayah Jakarta, Depok, Bekasi, meskipun ada variabel yang hasilnya tidak signifikan. Penelitian ini tentunya memiliki beberapa keterbatasan, sehingga penelitian lebih lanjut sangat dianjurkan untuk melakukan survei atau penelitian di kota-kota lain, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Selanjutnya, penelitian kualitatif dan dengan pendekatan longitudinal juga dapat dilakukan untuk peneliti masa depan untuk melihat perbedaan hasil.

---

This study aims to analyze the influence of independent variables, namely prayer facilities, halalness, and Islamic morality, on the decision to visit cinemas for Muslim visitors in the Jakarta, Depok, Bekasi areas. The research data is based on 120 respondents who have filled out online questionnaires which are distributed through media such as WhatsApp, Instagram and Facebook. The analytical method used is SEM through SMART PLS software. The results showed that there was an influence of Islamic attributes (worship facilities, halal halal, Islamic morality) on the decision to visit cinemas for Muslim visitors in the Jakarta, Depok, Bekasi areas, although there were variables whose results were not significant. This research certainly has some limitations, so further research is highly recommended to conduct surveys or research in other cities, both in Indonesia and outside Indonesia. Furthermore, qualitative research and with a longitudinal approach can also be carried out for future researchers to see the difference in results."

"Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi intensi konsumen untuk menonton Film Lokal di Bioskop. Penelitian ini didasarkan pada framework dari theory of planned behavior (TPB). Konstruk-konstruk pada TPB, seperti attitude, subjective norm, perceived behavior control, diadopsi pada penelitian ini untuk melihat apakah terdapat pengaruh signifikan pada intensi, terlebih dalam konteks intensi untuk menonton film lokal. Selain konstruk-konstruk dalam TPB, penelitian kali ini juga mengadopsi variabel lain seperti electronic word of mouth atau eWOM, Involvement, serta Film Traits sebagai variabel yang dapat memengaruhi intensi untuk menonton film lokal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode PLS SEM dengan data kuantitatif yang diperoleh dari 362 responden melalui kuesioner. Temuan dari studi ini menunjukan intensi menonton film lokal di bioskop dipengaruhi oleh Attitude, Subjective Norm, Perceived Behavior Control, Involvement, dan Film Traits, di mana Involvement menjadi factor yang paling berpengaruh terhadap intensi masyarakat untuk menonton film lokal (Indonesia) di bioskop.

---

This thesis discusses the factors that influence consumer intentions to watch local films in cinemas. This research is based on the framework of the theory of planned behavior (TPB). The constructs on TPB, such as attitude, subjective norm, perceived behavior control, were adopted in this study to see whether there is a significant effect on intention, especially in the context of intention to watch local films. Apart from the constructs in TPB, this research also adopts other variables such as electronic word of mouth or eWOM, involvement, and film traits as variables that can influence the intention to watch local films. This research is a descriptive study using the PLS SEM method with quantitative data obtained from 362 respondents through a questionnaire. The findings from this study show that the intention to watch local films in cinemas is influenced by Attitude, Subjective Norm, Perceived Behavior Control, Involvement, and Film Traits, wherein Involvement is the most influential factor on people's intention to watch local (Indonesian) films in cinemas."

"Tesis ini membahas tentang analisis akuntansi pendapatan fasilitas sosial Fasos dan fasilitas umum Fasum pada pemerintah daerah di Indonesia dengan mengambil sampel pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan melihat praktik akuntansi pendapatan fasos fasum yang dijalankan di Pemda tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan penghentian piutang. Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan fasos dan fasum merupakan item non-moneter. Fasos dan fasum terbagi menjadi 3 jenis yaitu tanah, aset selain tanah, serta tanah dan selain tanah. Pengakuan pendapatan fasos dan fasum dilakukan pada saat serah terima aset. Kebijakan akuntansi pendapatan fasos dan fasum belum menjabarkan basis pengukuran untuk mengestimasi pendapatan seperti basis pengukuran menurut IPSAS serta tidak memiliki kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal piutang terkait dengan perubahan tingkat harga. Penyajian piutang fasos fasum tidak dipisahkan dengan piutang moneter. Dana yang diterima sebagai pengganti kewajiban penyediaan tanah tidak memiliki kebijakan pengungkapan. Kedua pemerintah daerah menghentikan piutang karena pelunasan kas atau penyerahan aset atau penghapusan. Penelitian menyarankan perubahan titik pengakuan pada saat awal proses penyerahan aset. Merinci basis pengukuran seperti pada IPSAS dan membuat kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal. Menyajikan piutang fasos dan fasum terpisah dari piutang moneter. Mengungkapkan informasi terkait dengan pembatasan suatu aset.

---

This thesis analyzes the accrual accounting for revenue of social and public facilities at the local government in Indonesian taking samples on two local governments namely the Provincial Government of DKI Jakarta and the City Government of Bekasi. This research used case study approach analyzing the accounting practices of social and public facilities revenues undertaken in the local government relating to the recognition, measurement, presentation, disclosure and the receivables derecognition. We identify that the social and public facilities revenues are non monetary items. Both local governments failed to recognize the revenues at early stage of submission process. Accounting policies had no detail measurement basis such as IPSAS for estimating the revenue and had no policies to adjust initial measurement of receivables related to price level changes. Presentation of the receivables did not distinguish it from monetary receivables. Funds received as land substitution did not have any disclosure policies. Both governments derecognized the receivables because of settlement cash payment or assets submission or deletion. Research suggests a change of recognition point the revenues at the early stage of submission process. Detail the measurement basis such as IPSAS and make policies to adjust initial measurement. Present the receivable differently from monetary receivables. Disclose any information such as limitation of assets."

"Penelitian ini mencoba untuk memetakan kondisi perfilman Indonesia dalam konteks pasar film dunia dan mengidentifikasi kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. Satu pijakan penting dalam penelitian ini adalah mempelajari pola penjualan film Indonesia melalui partisipasi aktif di festival film internasional. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa peran pemerintah sangatlah penting dalam upaya mengembangkan film indonesia di tingkat dunia, terutama melalui program penguatan daya saing yang berkesinambungan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif guna menggali informasi dari berbagai pihak seperti pelaku industri film dalam negeri, pegiat film internasional, dan pembuat kebijakan terkait perfilman. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam menetapkan strategi kebijakan perfilman, khususnya dalam mengembangkan film indonesia berorientasi dunia.

---

This thesis intent to map out the current conditions and challenges facing Indonesian films within the context of accessing international film markets and to identify suitable supportive government policies. This research departs from studying sales patterns of Indonesian films through participation in international film festivals. The research outcome demonstrates that government policies may play a significant role in internationalizing Indonesian films through various programs to support its sustainable competitiveness.The research is based on qualitative interpretative methods in obtaining information and insights from both domestic and international film industry stakeholders as well as various government policymakers involved in the Indonesian film sector. The outcome of this research is expected to contribute in formulating policy strategies related to support the sustainable internationalization of Indonesian films."

"Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor: 11/G/2018/PTUN/PDG mengenai keabsahan penerbitan suatu Sertipikat hak milik atas tanah berupa tanah fasilitas umum yang dimana sejak tahun 1953 tanah tersebut telah diserahkan guna kepentingan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana keabsahan dari penerbitan Sertipikat tanah yang objeknya berupa tanah fasilitas umum serta bagaimana keabsahan dari penerbitan Sertipikat hak milik atas tanah berupa tanah fasum dengan Nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua. Untuk menjawab pemasalahan tersebut digunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Adapun analisa data dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute apprach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah tidak sahnya suatu sertipikat yang dikeluarkan oleh BPN terhadap tanah Fasilitas Umum terutama tanah Fasilitas Umum yang berada di suatu perumahan karena bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan juga perihal tidak sahnya suatu Sertipikat tanah yang digunakan sebagai Fasilitas Umum, sebagaimana dengan putusan Hakim dalam kasus ini adalah tidak sah, sehingga dibatalkanya Sertipikat hak milik dengan nomor: 9409/Nagari Lingkuang Aua, dalam hal ini pegawai BPN wajib melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang ada dan juga sebaiknya suatu tanah Fasilitas Umum dilakukan pencatatan dalam buku tanah, dilindungi baik secara fisik dengan dibangun fasilitas umum, dipagar, ataupun diberi tanda dan juga dilindungi secara hukum dengan mensertifikatkan tanah Fasilitas Umum tersebut.

---

This thesis discusses the Decision of the State Administrative Court Number: 11 / G / 2018 / PTUN / PDG regarding the validity of the issuance of a certificate of ownership rights over land in the form of public facilities, which since 1953 the land has been handed over for the benefit of the development of Pasaman Barat Regency. The problem of this research is how is the validity of the issuance of land certificate whose object is in the form of public facilities and how is the validity of the issuance of certificate of ownership rights to land in the form of public land with Number 9409 / Nagari Lingkuang Aua. To answer these problems, a normative juridical method with a descriptive analytical research typology was used. The data analysis was carried out using a statute apprach and a case approach. The result of this research is that a certificate issued by BPN is invalid on Public Facility land, especially Public Facility land located in a residential area because it is against Law No.1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas. And also regarding the illegality of a land certificate used as a public facility, as the judge's decision in this case is invalid, so the certificate of ownership rights is canceled with number: 9409 / Nagari Lingkuang Aua, in this case BPN employees are obliged to carry out their duties according to the regulations There is and it is better if a public facility is recorded in the land book, protected either physically by building public facilities, fenced in, or marked and also legally protected by certifying the land of the Public Facility."

"Latar Belakang: Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di fasilitas umum menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 tahun 2020 yang dikaitkan dengan tingkat kepatuhan pengguna fasilitas umum terhadap protokol kesehatan belum diketahui hubungannya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai hubungan penerapan kebijakan protokol 3M dengan tingkat kepatuhan pengguna terhadap protokol kesehatan 3M fasilitas umum pada 12 provinsi di Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan desain potong lintang deskriptif analitik dengan menggunakan data hasil surveilans fasilitas umum PERDOKI periode Mei – November 2021. Sebanyak 126 fasilitas umum dari 12 provinsi dilakukan analisis. Variabel bebas adalah regulasi penggunaan masker, protokol jaga jarak, dan regulasi mencuci tangan. Variabel tergantung adalah tingkat kepatuhan pengguna fasilitas umum terhadap protokol kesehatan 3M. Analisis data bivariat menggunakan uji Chi-Square dan analisis multivariat menggunakan regresi logstik. Hasil: Regulasi penggunaan masker berupa teguran langsung (p= 0.00) dan media promosi (p=0.017) memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna >75% menggunakan masker. Protokol jaga jarak berupa pembatasan kapasitas (p= 0.004) dan penerapan lebih dari 2 metode jaga jarak (p=0.032) memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna >75% menjaga jarak. Regulasi mencuci tangan berupa sarana cuci tangan (p= 0.000), penempatan sarana cuci tangan pada beberapa lokasi (p= 0.008), pengering tangan (p= 0.000), dan pengawas cuci tangan (p=0.027) memiliki hubungan dengan fasilitas umum yang penggunanya patuh mencuci tangan. Kesimpulan: Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di fasilitas umum menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 tahun 2020 memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna yang lebih tinggi terhadap protokol kesehatan 3M di fasilitas umum.

---

Background: The implementation of COVID-19 prevention and control policies in public facilities in accordance with Decree of the Minister of Health No. 382 of 2020, which is tied to the level of compliance of public facility users with health protocols, is currently unknown. This study aims to determine the relationship between the application of the 3M protocol policy and the level of user compliance with the health protocol in 12 provinces of Indonesia. Method: This study used a descriptive analytic cross-sectional design utilizing surveillance results of PERDOKI public facilities. Twelve provinces' total of 126 public facilities were analyzed. Analysis of bivariate data using the Chi-Square test and analysis of multivariable data using logistic regression. Result: Regulation of the use of masks in the form of direct warnings and promotional media has a correlation with the level of compliance of users who use masks at a rate greater than 75%. The social distancing protocol in the form of capacity limitation and the application of more than two methods of keeping distance had a correlation with the level of user compliance in maintaining a distance of greater than 75%. There is a correlation between hand washing facilities, the placement of hand washing facilities in multiple location, hand dryers, and hand washing supervisors with public facilities whose users comply wash their hands. Conclusion: The application of Decree of Minister Health Number 382 of 2020 in public facilities has a relationship with a higher level of user compliance with health protocols in public facilities."

"Agama Islam yang disebarkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad saw merupakan agama yang yang membawa kesejahteraan dan keselamatan seluruh umat sekalian alam. Egalitarianisme dan kesadaran hukum telah dipraktekkan oleh Nabi dalam misi kepemimpinannya untuk mengembangkan komunitas negara yang konstitusional. Kedamaian dan kesejahteraan umat adalah dasar utama yang diajarkan dalam Islam. Namun saat ini banyak kita jumpai berbagai macam propaganda guna memecah belah umat Islam, yang menyebabkan pertikaian antar agama, dan pelabelan terhadap Islam sebagai agama kekerasan melalui berbagai cara. Salah satunya ialah melalui film baik dalam skala nasional maupun international. Stigma Islam sebagai agama teroris yang semakin melekat pada setiap muslim, disebabkan karena pemberitaan media terutama film yang tidak proporsional. 'Phantom' adalah salah satu film yang dinilai menampilkan citra negatif terhadap Islam.Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti melakukan analisis guna mengetahui bagaimana Islam dan terorisme dimaknai dalam film ini. Semiotika Roland Barthes digunakan sebagai pisau analisis melalui pemaknaan denotasi, konotasi, dan mitos.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jihad dalam film Phantom digambarkan sebagai tindakan anarkis, yang menghalalakan segala cara untuk mendapatkan tujuan utamanya yaitu berdirinya Negara Islam. Sedangkan terorisme digambarkan sebagai sebuah gerakan terorganisir yang dilakukan oleh muslim. Jihad dan terorisme adalah dua hal yang sama, dan mempunyai tujuan akhir yang serupa, penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik. Diproduksinya film Phantom ini bertujuan untuk menggiring opini masyarakat India khususnya untuk mengerucutkan pelaku pada kasus pengeboman 9/11, dan untuk membuka mata seluruh penonton dibelahan dunia manapun mengenai kekejaman Islam yang dibalut dengan nama jihad.

---

Islam had been taught and spread widely by The Prophet Muhammad SAW. It is a religion which brings prosperity and peace to all people in this world. Egalitarianism and legal awareness has been used by the Prophet to develop a constitutional community state. Peacefulness and social welfare is the main basis in Islam. However, there are various kinds of propaganda which divided Muslims. It has been leading controversy between religions and labeling on Islam as a violence religion over any methods. One of them is coming from movie industry, nationally and internationally. Stigma of Islam as a terrorist religion attached to every Muslim, caused by the media, especially from disproportionately movies. Phantom is one of the movies which considered showing a negative image of Islam. Using a qualitative approach, the researcher conducted an analysis to determine how was Islam and terrorism interpreted in this film.

Semiotics Roland Barthes used as an analysis method to know the meaning of denotation, connotation, and myth.The results of the research showed that jihad in Phantom described as anarchy action, which justifies anything to get its main purpose, to establish Islamic State. While terrorism described as an organized movement carried out by Muslims. In this movie, Jihad and terrorism is the same things and have the same purpose, using force to achieve political goals. Phantom movie produced to lead Indian public opinion on 9 11 bombing incident, and to open people's perspective about the Islamic cruelty wrapped with the name of jihad."

"Dalam suatu perumahan keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sangat penting. Pemerintah telah mengatur tentang pelaksanaan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum. Peraturan tersebut mengharuskan pemilik hak atas tanah yang lama melepaskan hak atas tanahnya kepada pemerintah daerah setempat. Permasalahan yang akan dianalisis di penelitian ini adalah status hukum fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diserahkan pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat, tapi belum ada surat pelepasan hak atas tanah sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/TUN/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap keabsahan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat. Jenis data yang digunakan meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan serah terima tersebut belum sah, peralihan hak atas tanah dapat terjadi apabila sudah ada surat pelepasan hak atas tanah tersebut atau masa habisnya jangka waktu sertipikat Hak Guna Bangunan. Serah terima yang tidak memenuhi tata cara persyaratan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diatur mengakibatkan peralihan hak atas tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya diatur jangka waktu maksimal kapan serah terima itu harus dilakukan, sehingga jika melewati batas waktu tersebut secara otomatis peralihan hak atas tanah tersebut telah terjadi.

---

In a housing the existence of social facilities and public facilities is very important. The Government has arranged the implementation of the handover of social facilities and public facilities. The regulation requires the old landowners to relinquish their land rights to the local government. The problem to be analyzed in this research is the legal status of social facilities and public facilities that have been submitted by the housing developer to the local government, but there has not been a letter of release of the land in connection with the Supreme Court Decision Number 256 K TUN 2016. This research uses literature research method that is juridical normative, meaning that this research is seen from the whole secondary data of law to answer the problem to the validity of the handover of social facilities and public facilities from the housing developer to the local government. The types of data used include court decisions, statutory regulations, books, journals, and legal dictionaries. The result of the research indicates that the handover is not yet valid, the transfer of rights to the land may occur if there is a letter of release of the land right or the expiry of the period of the Land Use Rights certificate. Handover that does not meet the procedures for the handover of social facilities and public facilities that have been arranged to cause the transfer of rights to the land does not have the power of law. It should be set the maximum time period when the handover must be done, so if it passes the time limit automatically the transfer of rights to the land has occurred. "

"Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur anggaran daerahnya sendiri. Selain memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur keuangan, pemerintah pusat juga memberikan dana perimbangan untuk membiayai jalanya pemerintahan di daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari dana hibah, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus. Daerah juga dapat mengatur pengeluaranya sendiri yang tercermin dari belanja daerah yang dapat digunakan dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Penelitian ini membahas efektifitas Dana Alokasi Kesehatan (DAK) dan belanja kesehatan daerah terhadap output kesehatan khususnya jumlah Puskesmas, jumlah tempat tidur, dan jumlah tenaga kesehatan. Studi ini menggunakan data panel tahun 2013, 2015, 2016, serta 2017 yang dianalisis menggunakan metode pooled least square (PLS) untuk menangkap dinamika perubahan dampak DAK serta belanja kesehatan terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa DAK kesehatan tidak dapat dioptimalkan dengan baik yang terlihat dari koefisien negatif dari variabel independen DAK kesehatan terhadap variabel dependen. Studi ini juga menemukan bahwa belanja daerah lebih dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menambah jumlah output kesehatan dibandingkan dengan DAK kesehatan.

---

Fiscal decentralization provides legal authority for local government to organize their own budget. In addition, to ensure the local authority governs with adequate amount of budet, central government provides some grants for local authority that consists of conditional and unconditional grant. Furthermore, local government also has the legal authority to design the local spending that could be used as financing for important sectors including health sector. This study aims to analyze the impacts of conditional grant and local spending for health sector on health facilitys output specifically on first stage public health facility, bed patient, and health worker. This research using panel data from 2013, 2015, 2016, and 2017. The result from this study shows that conditional grant can not be maximally used to increase the health facilitys output. Otherwise, this study finds that local spending on health sector can be properly utilized to increase output in first stage public health facility."

"ABSTRAKKabupaten Bekasi menurut sensus tahun 1990 dinyatakan mempunyai IMR 93,68 perseribu kelahiran hidup, angka ini lebih tinggi dari IMR Jawa Barat (89,13) perseribu kelahiran hidup dan lebih tinggi dari IMR Nasional (74) perseribu kelahiran hidup.Penelitian merupakan Survei Analitik dengan pendekatan Cross Sectional untuk melihat hubungan antara karakteristik sosiodemografi (umur, pendidikan,pekerjaan, paritas ), pengetahuan dengan pemanfaatan fasilitas pelayanan antenatal. Populasi studi adalah seluruh ibu-ibu hamil dan ibu-ibu balita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Analisis statistik dengan uji Kai Kuadrat dan uji Odds Ratio.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan antenatal adalah faktor pendidikan. yang diajukan perlu dilakukan K I E dengan memasang poster untuk mengingatkan masyarakat cara meningkatkan kesehatan ibu hamil, cara pencegahan penyakit dan bahaya-bahaya bila tidak melakukan perawatan kehamilan, perlu keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dengan melibatkan kader-kader untuk memberikan penyuluhan dipabrik/perusahaan/tempat-tempat ibu-ibu bekerja, dan perlu meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk melibatkan lebih aktif PKK untuk memberikan penyuluhan bagi ibu-ibu yang tidak sekolah tentang pelayanan antenatal untuk meningkatkan pengetahuannya.

---

ABSTRACT

Based upon a cencus by 1990, Bekasi country was stated to have 93,68 per mill of Infant Mortality Rate (IMR) of unstill birth, this figures is higher than rate of 1MR at West Java (89,13) per mill of unstill birth and higher than National IMR (74) per mill there of.

Research constituted an Analytic Survey by having Cross Sectional approach to find out relationship between sociodemography (age, education, occupation, parity) knowledge and the use of antenatal service facility. The study population object were all pregnancy mothers and mother of under five years old children at Bekasi country, West Java. Statistic analysis was employed with chain quadrate and Odds Ratio test.

The result of this research showed that affecting factors against the use of antenatal service is educational factor.

The proposes suggestions is to conduct Health of Mother and Child by spreading out posters to remind public how to improve pregnancy mothers health, diseases preventive and risks when the health is not treated well, public involvement is required by involving cadres to provide extension at factory/company/places where most of mothers work, and it is necessary to improve cross-sectoral cooperation to get involve Program at Village level to educate women on various aspects of family welfare more active to provide extension for uneducated mothers regarding antenatal service in improving their knowledge."