Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas tentang Gerakan Pramuka di bawah Soekarno.Pramuka lahir 14 Agustus 1961. Lahirnya pramuka tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial politik pada masa Demokrasi Terpimpin. Kecewa dengan ketidakstabilan politik pada masa Demokrasi Liberal, Soekarno membutuhkan media yang lebih efektif untuk menyebarkan paham nasionalisme, khususnya di kalangan pemuda. Soekarno melihat kesempatan itu di dalam organisasi kepanduan. Namun, Soekarno merasa bahwa organisasi kepanduan terlalu kekanak-kanakan. Maka Ia membentuk pramuka dengan menggabungkan beberapa organisasi kepanduan ke dalam satu payung organisasi. Pramuka dibentuk dengan menitikberatkan ajarannya kepada Pancasila. Pramuka juga diberdayakan agar berguna bukan hanya untuk anggota melainkan juga kepada masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari, heuristik (mencari dan mengumpulkan sumber), kritik sumber (kritik intern dan ekstern), interpretasi (penafsiran sumber) dan historiografi (penulisan sejarah). Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Pemikiran Soekarno mengenai semangat nasionalisme sangat terasa dalam Gerakan Pramuka pada masa Demokrasi Terpimpin.

---

This article discusses Pramuka under Soekarno. Pramuka was born on August 14, 1961. The birth of the Pramuka cannot be separated from the socio-political conditions during the Guided Democracy period. Disappointed with the political instability during the Liberal Democracy, Soekarno needed a more effective medium to spread nationalism, especially among the youth. Soekarno saw the opportunity in the Pramuka organization. However, Soekarno felt that the scouting organization was too childish. So he formed scouts by combining several scouting organizations into one umbrella organization. Pramuka was formed by emphasizing its teachings on Pancasila. Scouts are also empowered to be useful not only to members but also to the wider community. This research uses historical research methods consisting of, heuristics (finding and collecting sources), source criticism (internal and external criticism), interpretation (interpretation of sources) and historiography (historical writing). From the research that has been done, it can be concluded that Soekarno's thoughts on the spirit of nationalism were felt in the Pramuka during the Guided Democracy period."

"This article tracks the initial ideas and basic principles of the concept of participative democracy, as well as the analysis of its application possibilities in Indonesia. The writer see the concept of participative democracy as the alternative of liberal democracy practice, which so far has not yet functioned well in channeling the Indonesian people's interest. Participative democracy has been applied in some countries. It is not a new thing to some of indonesian people, so the possibility of applying it is quite open in the context of regulations and governance. The writer see that there are four factors needed to support the application of the concept of participative democracy, i.e.: egalitarian culture, the foundation of official law. Deliberation process in decisions making, and the transparency of the communication information system. At last, this article emphasizes that the way of seeing the prospect and the efforts of applying participative democracy in Indonesia had better be focused on the process than the result."

"ABSTRAK. Pengaruh politik dalam kepanduan nasional merupa_kan sebab yang mengakibatkan kepanduan nasional mengalami perbedaan pendapat dan sikap dalam menghadapi Perkumpulan Pandu Hindia Belanda atau NIPV. Dalam studi ini, pendekatan yang penulis perguna_kan adalah pendekatan historic yang pertama--tama dan terutama sekali. Untuk memberikan penjelasan yang lebih luas, sebagai alat bantu analisa penulis mempergunakan disiplin sosiologi dan ilmu politik. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian per_pustakaan dengan sumber yang berasal dari dokumen, surat kabar dan majalah, buku serta dibantu dengan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh politik di da_lam kepanduan nasional tidak lepas dari keadaan perge_rakan nasional tidak lepas dari keadaan pergerakan na sional karena hampir sebagian besar perkumpulan kepan_duan didirikan oleh organisasi orang dewasa, sehingga haluan politis tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Sebaliknya NIPV marasa keberatan jika perkumpulan ke_panduan dilibatkan dalam politik organisasi orang dewa_sa. Hal inilah menjadi sumber pertentangan, dengan NIPV maupun di dalam perkumpulan kepanduan nasional itu sen_diri. Akibatnya kepanduan nasional terpecah. Perpecahan di dalam kepanduan nasional merupakan petunjuk bahwa perkumpulan kepanduan bukan sekedar orga_nisasi tempat anak-anak berkumpul, bermain dan bernyanyi saja tetapi mempunyai arti politis. seperti halnya orga_nisasi orang dewasa pada masa pergerakan nasional, per_kumpulan kepanduan harus pula menunjukkan pendiriannya yaitu bergabung atau tidak dengan NIPV."

"ABSTRAKSkripsi yang berjudul Kepanduan Bangsa Indonesia (1930-1942) ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sastra. Hal yang mendorong saya menulis tentang kepanduan adalah: pertama, masih kurangnya buku-buku dan penulisan-penulisan yang mengungkapkan, peranan gerakan kepanduan, yang, memegang, peranan cukup panting dalam membentuk persatuan bangsa, yang akhirnya tercetus dengan kemerdekaan bangsa Indonesia dari masa penjajahan. Kedua, penulis pernah menjadi pandu pada Gerakan Pramuka sehingga pengetahuan tersebut diharapkan dapat menjadi modal dasar dalam penulisan skripsi ini. Dalam skripsi yang terdiri dari tiga bab ini, penulis berusaha menerangkan dan menganalisa Kepanduan Bangsa Indonesia yang berdiri pada tanggal 30 September 1930 di Jakarta.

---

"

"Artikel ini ingin melihat pramuka dari perspektif kaum muda, terutama dengan pendekatan interpretative. Hal ini sebagai alternative akan pendekatan selama ini yang di satu sisi cenderung bersifat makro, menekankan pengaruh Negara serta normative, di sisi yang lain, terlalu menekankan pada actor sosia dan mengabaikan strktur yang lebih luas. Tulisan ini menunjukkan bahwa pramuka masih menjadi kegiatan yang menarik bagi kaum muda Indonesia, melalui pramuka mereka menemukan sebuah ruang sosial dengan kadar kebebasan tinggi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan sambil tetap memperoleh kepercayaan dari orang tua dan masyarakat."

"Skripsi dengan topik Metafora dalam Pidato Kenegaraan Soekarno Era Revolusi Kemerdekaan ini berada di bawah bimbingan Ibu Dr. Lucy Ruth Montolalu. Dalam skripsi ini yang dibahas adalah konsep metafora dalam pidato Soekarno, klasifkasi metafora dalam pidatonya, dan alat-alat apa saja yang digunakan oleh Soekarno dalam metaforanya untuk mengungkapkan maksudnya. Dalam skripsi ini yang dianalisis adalah metafora yang ditemukan dalam pidato kenegaraan Soekarno era revolusi kemerdekaan, yaitu pidato pada tahun 1945-1950. Dalam menganalisis metafora yang ditemukan dalam pidato kenegaraan Soekarno era revolusi kemerdekaan, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh George Lakoff dan Mark Johnson dalam bukunya Metaphors We Live By. Menurut Lakoff dan Johnson, terdapat tiga macam metafora, yaitu metafora struktural, orientasional, dan ontologis. Setelah dianalisis, ketiga metafora tersebut dapat ditemukan dalam pidato kenegaraan Soekarno era revolusi kemerdekaan. Disimpulkan bahwa secara semantis, terlihat bahwa ada kategori medan makna yang dilambangkan dalam metafora tersebut. Medan makna tersebut terlihat ketika Soekarno memanfaatkan pengetahuan fisik dan budaya dalam metaforanya yang digunakan untuk mengungkapkan maksudnya. Medan makna itu merupakan alat-alat yang digunakan oleh Soekarno dalam metaforanya. Pengungkapan metafora juga memberikan gambaran pandangan hidup Soekarno baik secara individu maupun sebagai seorang kepala negara."

"Dinamika pemikiran politik islam memiliki peran strategis dalam kehidupan kenegaraan, dengan segala perdebatan yang mengiringinya di tingkat pelaksanaan. Salah satu yang berkembang di Indonesia antara lain adalah aliran pemikiran politik Islam Liberal. Aliran ini mencoba menawarkan kebebasan gagasan rasionalitas ajaran islam yang sangat berlawanan dengan model pemahaman secara literal. Kehadirannya justru menjadi kontroversi politik tersendiri terkait dengan sistem politik demokrasi di Indonesia yang sedang berusaha menuju transisi ke arah konsolidasi, dalam peta jalan secara kelembagaan sebagaimana diinginkan oleh sebagian elit dan mayoritas publik. Substansi perdebatan yang penting dicermati dalam warna pemikiran politik islam liberal bersentuhan erat dengan berbagai hal, antara lain adalah mengenai isu sekulerisasi di satu sisi dan isu pluralisme di sisi lainnya."