Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterampilan berpikir kritis perlu dikembangkan oleh perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Studi akan menyampaikan hubungan fungsi manajemen kepala ruangan, kompetensi informatika perawat, implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik dengan keterampilan berpikir kritis perawat. Studi cross-sectional dilakukan terhadap 136 perawat dengan menggunakan kuesioner yang sudah dimodifikasi. Keterampilan berpikir kritis perawat memiliki rerata 96,34 (82,34%). Fungsi manajemen kepala ruangan memiliki rerata 106,89 (81,17%), kompetensi informatika perawat memiliki rerata 125,40 (70,41%), dan implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik memiliki rerata 63,25 (81,09%). Hasil penelitian didapatkan adanya hubungan fungsi manajemen kepala ruangan, kompetensi informatika perawat, implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik dengan keterampilan berpikir kritis perawat (p< 0,001; α: 0,05). Faktor lain yang berhubungan ialah masa kerja dan status kepegawaian. Faktor yang paling berhubungan dengan keterampilan berpikir kritis ialah implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik. Kepala ruangan disarankan meningkatkan fungsi pengarahan sehingga kompetensi informatika perawat dan implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik dapat berkesinambungan meningkatkan keterampilan berpikir kritis perawat. Bidang keperawatan disarankan untuk memberikan motivasi, melakukan monitoring dan evaluasi kepada kepala ruangan dalam upaya peningkatan kompetensi informatika dan keterampilan berpikir kritis perawat dengan mengoptimalkan dokumentasi keperawatan berbasis elektronik.

---

Critical thinking skills need to be developed by nurses in carrying out nursing care. This study showed the relationship between the management function of head nurse, informatics competence of nurses, the implementation of electronic-based nursing documentation and the critical thinking skills of nurses. A cross-sectional study was conducted on 136 nurses using a modified questionnaire. Critical thinking skills have average of 96.34 (82.34%). The head nurse function has an average of 106.89 (81.17%), nurse informatics competence has an average of 125.40 (70.41%), and the implementation of electronic-based nursing documentation has an average of 63.25 (81.09%). The results showed relationship between the management function of head nurse, nurse informatics competence, implementation of electronic-based nursing documentation with critical thinking skills of nurses (p < 0.001; α: 0, 05). Other related faktors are working time and employment status. The most related faktor is the implementation of electronic-based nursing documentation. The head nurse advised to improve the directing function so that the informatics competence of nurses and the implementation of electronic-based nursing documentation can continue improving the critical thinking skills of nurses."

"[Penelitian ini membahas mengenai potensi ekstensifikasi bea meterai atasdokumen elektronik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatankualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknikpengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Data tersebutdianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitianmenunjukan bahwa terdapat potensi ekstensifikasi objek bea meterai yang dapatdikembangkan dengan melakukan amandemenUndang-Undang Nomor 13 Tahun1985 tentang Bea Meterai. Bea meterai dapat dikenakan atas dokumen elektronik,tetapi perlu melihat batasannya, yaitu kemampuan objek tersebut dapat diawasipemerintah.;This research discusses the potential of stamp duty extensification over electronicdocuments. The research was conducted by a qualitative approach and crosssectionalresearch with data collection techniques as literature study andinterview. The data is analyzed by qualitative data analysis techniques. Researchoutput shows that there is potention which can be developed by doing amendmentat Law Number 13 Year 1985 on Stamp Duty. Stamp duty can be collected forelectronic document, but is limited for the object itself which can be controlled bythe government.;This research discusses the potential of stamp duty extensification over electronicdocuments. The research was conducted by a qualitative approach and crosssectionalresearch with data collection techniques as literature study andinterview. The data is analyzed by qualitative data analysis techniques. Researchoutput shows that there is potention which can be developed by doing amendmentat Law Number 13 Year 1985 on Stamp Duty. Stamp duty can be collected forelectronic document, but is limited for the object itself which can be controlled bythe government., This research discusses the potential of stamp duty extensification over electronicdocuments. The research was conducted by a qualitative approach and crosssectionalresearch with data collection techniques as literature study andinterview. The data is analyzed by qualitative data analysis techniques. Researchoutput shows that there is potention which can be developed by doing amendmentat Law Number 13 Year 1985 on Stamp Duty. Stamp duty can be collected forelectronic document, but is limited for the object itself which can be controlled bythe government.]"

"ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi electronic document management system dalam penataan dokumen PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menggunakan Rail Document System. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus deskriptif. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa implementasi electronic document management system dalam penataan dokumen PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menggunakan Rail Document System berfungsi memotong waktu dalam proses birokrasi; hemat sumber daya; serta akses yang lebih efisien dan efektif. Komponen-komponen tersebut telah diimplementasikan dalam kegiatan pengolahan dokumen elektronik, walaupun dalam praktiknya masih ada hal yang perlu diperbaiki guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem.

---

ABSTRACT

---

The purpose of this research is to explain how the implementation of electronic document management system in structuring documents of PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta uses the Rail Document System. This research uses a qualitative approach with descriptive case study research method. The research data was obtained through observation, interviews and document studies. The results of this study indicate that the implementation of electronic document management system in structuring documents of PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta using the Rail Document System serves to cut time in the bureaucratic process; saving resources; and more efficient and effective access. These components have been implemented in electronic document processing activities, although in practice there are still things that need to be improved to improve the effectiveness and efficiency of the system.

"

"Peran dan fungsi manajemen kepala ruangan berkontribusi dalam pelaksanaan komunikasi efektif terutama pada pelaksanaan serah terima. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi hubungan peran, fungsi manajemen kepala ruangan dan pelaksanaan serah terima dengan desain cross sectional. Penelitian ini menggunakan probability sampling (tehnik simple random sampling) dengan 266 sampel sesuai kriteria inklusi. Instrumen yang digunakan merupakan modifikasi dari berbagai sumber terkait. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dan regresi linier berganda. Hasil uji valliditas dan reliabilitas instrumen B adalah 0,362-0,912 (Cronbach alpha 0,955) dan instrument C adalah 0,455-0,722 (Cronbach alpha 0,957) sehingga dikatakan valid dan reliabel. Kesimpulan adalah rata-rata staf pelaksana keperawatan berumur 32,01 tahun, masa kerja 12,27 tahun, mayoritas perempuan, berpendidikan vokasi, pernah mengikuti pelatihan komunikasi efektif, status kepegawaian sukarela/honor/kontrak, jenjang karir perawat klinik (PK) III, dan posisi jabatan sebagai pelaksana, kepala ruangan paling tinggi menjalankan peran informational dan fungsi pengarahan, ada hubungan antara peran kepala ruangan, fungsi manajemen, tingkat pendidikan, pelatihan komunikasi efektif, dan status kepegawaian dengan pelaksanaan serah terima (p = 0,0001–0,045, α = 0,05), faktor yang paling dominan mempengaruhi pelaksanaan serah terima adalah pelatihan komunikasi efektif (Nilai Beta = 3,059) fungsi manajemen kepala ruangan (Nilai Beta = 0,520). Rekomendasi adalah rumah sakit membuat program peningkatan pendidikan staf pelaksana vokasi menjadi pendidikan profesi, membuat program pelatihan peran dan fungsi manajemen kepala ruangan, menjadikan peran dan fungsi manajemen menjadi key performance indicator (KPI) kepala ruangan, kepala ruangan meningkatkan peran interpersonal dan supervisi, dan instrumen penelitian mengenai pelaksanaan serah terima dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan serah terima di ruangan.

---

The role and management function of the head nurse contributes to effective communication, especially during the handover. The purpose of this study was to identify the relationships among role, management functions of the head nurse and handover implementation with a cross sectional design. This study used probability sampling (simple random sampling technique) with 266 samples according to the inclusion criteria. The instrument used a modification of various related sources. Data analysis used univariate, bivariate and multiple linear regression.The results of validity and reliability test of instrument B are 0.362-0.912 (Cronbach alpha 0.955) and instrument C are 0.455-0.722 (Cronbach alpha 0.957) so that valid and reliable.

Conclusions were the average nursing staff aged 32.01 years, working period 12.27 years, majority of women, vocational education, had attended effective communication training, voluntary/honor/contract employment status, clinical nurse career ladder  III, and position as staff, the highest head nurse carriest out an informational role and directional function, there are relationship among roles of head nurse, management functions, education level, effective communication training, and employment status and handover (p = 0,0001–0,045, α = 0.05), the most dominant factor affecting the handover implementation were effective communication training (Beta Value = 3.059) and management function of head nurse (Beta Value = 0.520).

Recommendation is for hospitals to make education improvement programs for vocational staff to become professional education, make training programs for the role and function of the head of the room, make management roles and functions key room indicator (KPI), room heads improve interpersonal and supervision roles, and instruments research on the implementation of handover can be used as a guide in carrying out handovers in the room."

"Sistem pembayaran elektronik merupakan inovasi dari sistem pembayaran. Melakukan pembayaran elektronik dapat memungkinkan timbulnya risiko dalam proses transaksi. Untuk menghindari suatu risiko, maka diperlukan suatu pedoman untuk menghindari risiko tersebut. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi dengan sengaja mengambil risiko tertentu, karena mereka melihat potensi manfaat di balik bertahan, atau mengoptimalkan risiko. Dalam rangka menciptakan sistem pembayaran elektronik yang efektif dan efisien, Bank Indonesia juga mencantumkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI Tahun 2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran tentang Manajemen Risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum dan regulasi mengenai manajemen risiko pada sistem pembayaran elektronik di Indonesia dan mengetahui penerapan manajemen risiko yang muncul pada sistem pembayaran elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, perusahaan Fintech sebagai penyedia layanan pembayaran berusaha untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan melaksanakannya. Kedua, Perusahaan Fintech X sebagai salah satu penyedia jasa pembayaran telah melakukan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia, baik penanganan risiko yang terjadi secara internal maupun eksternal perusahaan. Saran dari penelitian ini adalah Badan Supervisi Bank Indonesia selaku pengawas Bank di Indonesia agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Bank di Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko dalam penerapan finansial teknologi.

---

The electronic payment system is an innovation from the payment system. Carrying out electronic payments can allow the emergence of a risk in the transaction process. To avoid a risk, it requires a guideline to avoid that risk. Risk management aims to manage risk so that organizations deliberately take certain risks, because they see the potential benefits behind surviving, or optimizing risks. In order to create an effective and efficient electronic payment system, Bank Indonesia also includes Bank Indonesia Regulation Number 22/23/PBI of 2020 concerning Payment Systems and Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI of 2021 concerning Payment Service Providers regarding risk management. This thesis research aims to find out the legal and regulatory provisions regarding risk management in electronic payment systems in Indonesia and determine the application of risk management that arise in electronic payment systems in Indonesia. This research uses a normative juridical research method is library law research which is accomplished through the examination of library materials or secondary data. A data analysis method that is carried out by the author is a qualitative method. The result of this research is, first, Fintech companies as payment service providers strive to comply with the regulations set by Bank Indonesia and implement them. Second, Fintech Company X, as one of the payment service providers, has carried out risk management procedures that have been stipulated by Bank Indonesia in Bank Indonesia Regulations, both the handling of risks that occur internally or externally to the company. Suggestion of the research is The Supervisory Board of Bank Indonesia as supervisor of Bank Indonesia can improve supervision on the performance of Bank Indonesia in implementing risk management in the implementation of financial technology."

"Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan e-Government. Namun pada pelaksanaan dalam memberikan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat beberapa permasalahan, diantaranya yaitu ketidaksesuaian dengan SOP yang tertera pada Pergub No. 92 Tahun 2019, yaitu diantaranya surat yang masuk kepada Gubernur dan Wakil Gubernur tidak seluruhnya terdisposisi, berikutnya, kecepatan tanggapan surat juga masih belum sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik pada pelayanan terhadap Gubernur dan Wakil gubernur dan masyarakat di Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.Dengan menggunakan pendekatan postpositivisme, Teori Implementasi Kebijakan (Brinkerhoff dan Crosby) dan Teori FaktorFaktor yang Mempengaruhi E-Government (Al Shehri dan Drew), dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi Naskah Dinas Elektronik masih belum optimal diimplementasikan dalam pelayanan kepada Kepala Daerah, karena masih kurang optimalnya peran dari operator dan sekretaris yang disebabkan kurangnya pelatihan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum optimal yang berimplikasi pada lambatnya proses pendisposisian surat.

---

The implementation of the Aplikasi Naskah Dinas Elektronik is one of the DKI Jakarta Provincial Government’s efforts in implementing e-Government. However, in the implementation of providing services to the Governor and Deputy Governor there are several problems, including incompatibility with the SOPs listed in the Governor's Regulation No. 92 of 2019, including the incoming letters to the Governor and the Vice Governor were not entirely disposed, furthermore, the speed of response to letters was still not appropriate. This study aims to analyze the implementation of the Electronic Service Manuscript Application in services to the Governor and Deputy governor and the public at the Regional Head Bureau of the DKI Jakarta Regional Secretariat, as well as analyze the factors that influence the application of the Electronic Service Manuscript Application at the DKI Jakarta Regional Secretariat Head Bureau. By using a postpositivism approach, Policy Implementation Theory (Brinkerhoff and Crosby) and Theory of Factors Influencing E-Government (Al Shehri and Drew), with data collection techniques in the form of interviews and literature study. The results of this study are that the Electronic Service Manuscript Application is still not optimally implemented in services to Regional Heads, because the roles of operators and secretaries are still less than optimal due to lack of training, monitoring and evaluation are not optimal, which has implications for the slow process of distributing letters."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sistemkonvensional menjadi sistem berbasiskan teknologi. Perkembangan tersebut berimbas kepada banyak profesi, salah satunya adalah Notaris. Kebutuhan masyarakat akan salinan akta dalam bentuk elektronik seperti untuk penggunaannya pada lelang e-tender atau untuk memudahkan pemberian informasi kepada pihak ketiga tidak dapat dihindari. Sampai hari ini belum ada regulasi mengenai salinan akta dalam bentuk elektronik, namun dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan telah diaturpengalihan dokumen ke dalam bentuk mikrofilm atau media lain serta mengenai legalisasi dan autentikasinya. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat menjadi acuan alih media dan sebuah solusi untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan kenotariatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada data kepustakaan khususnya pada peraturan-peraturan terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menjawab pokok permasalahan

---

ABSTRACTThe development of information and communication technology has changed the conventional system into a system based on technology. The said development is impacted on many professions, one of which is a Notary. The public need of a copy of deed in electronic form to be used in e-tender auction or to facilitate the provision of information to third parties can not be avoided. There is no regulation regarding copy of deed in electronic form to this day, but in the Law No. 8 of 1997 concerning Company Documents and the Law No. 43 of 2009 concerning Archives have arranged the transfer of documents into the form of microfilm or other media as well as the legalization and its authentication. Those regulations can be a reference for changing the media and a solution to improved efficiency and effectiveness in theactivities of notaries. This research was conducted with normative juridical approach that focuses on literature data, especially on the related regulations. The data obtained then were analyzed and used to answer the main issues"

"

Fokus penelitian ini adalah manajemen dokumen orang hilang sebagai respons bencana. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi makna manajemen dokumen dalam menanggapi bencana dalam kasus orang hilang di Timor Leste. Hasil analisis menghasilkan tiga perhatian seperti 1) dokumen tentang orang hilang, 2) manajemen dokumen tentang pencarian orang hilang yang sedang berlangsung, 3) makna dokumen orang hilang dan manajemen dokumen yang dicakup dari penanggulangan bencana sebagai kegiatan pada tahap respons. Analisis dilakukan dengan menghubungkan konsep manajemen dokumen, orang hilang, manajemen bencana. Untuk mendapatkan makna dari masalah ini, penulis melakukan studi kasus kualitatif pada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) yang sering terlibat dalam manajemen bencana terkait dengan konflik bersenjata. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kantor ICRC di Jakarta dan Dili melalui wawancara dengan menggunakan informan yang terdiri dari staf sebagai pengelola dokumen yang terlibat dan keluarga orang hilang yang telah dibantu oleh organisasi. Temuan mengidentifikasi pentingnya dokumen sebagai media yang mengembalikan kehidupan orang hilang setelah konflik Timor-Leste berakhir. ICRC bertindak sebagai pusat dokumentasi yang menyediakan sumber informasi yang terkait dengan orang hilang untuk memfasilitasi kegiatan pencarian. Sejalan dengan manajemen dokumen, fungsi kontrol muncul karena upaya dalam melindungi dan menghidupkan kembali masalah, orang, kegiatan, dan peristiwa. Pengelolaan dokumen melalui sejumlah proses mulai dari penciptaan, penggunaan, deskripsi, indeks, klasifikasi, penyimpanan, akses dan temu kembali, hingga pengawasan. Pengelolaan dilakukan terhadap dokumen karena terkandung isi yang sensitif, konfidensial, pembuktian, orisinalitas, dan hiraerki. Temuan ini juga menunjukkan bahwa perhatian utama organisasi adalah untuk mengelola dokumen untuk mencapai tujuannya seperti yang ditunjukkan oleh ICRC sebagai organisasi kemanusiaan dalam menanggapi pencarian orang hilang sebagai akibat dari konflik. Singkatnya, penelitian ini mengusulkan wawasan baru ke dalam studi dokumen melalui paparan proses manajemen dokumen orang hilang yang akan mendukung bentuk tahap respons terhadap bencana yang terjadi di Timor-Leste.

---

The focus of this study is missing persons document management as disaster response. The purpose of this paper is to identify the meaning of document management in response to disasters in the case of missing people of Timor-Leste. The outcomes of analysis yielded three concerns such as 1) documents about missing persons, 2) document management about searching missing persons in progress, 3) the meaning of documents of missing persons and document management that covered from disaster management as an activity on the response stage. The analysis was carried out by linking the concept of document management, missing persons, disaster management. To get the meaning of the issue, the author conducted a qualitative case study on the International Committee of the Red Cross (ICRC) which is often involved in disaster management related to armed conflict. Data collection techniques were carried out by direct observation of the ICRC offices in Jakarta and Dili through interviews using informants consisting of staff as managers of the documents involved and the families of missing people who had been assisted by the organization. The findings identified the importance of the document as a media that gave back the lives of missing persons after the Timor-Leste conflict ended. The ICRC acts as a documentation center that provides information resources related to missing people to facilitate search activities. In line with document management, the control function arises because of an interest in protecting and reviving problem, people, activities, and events. The assessments on the proposed processes of missing persons’ document management are ranging from creation, description and use, storage and maintenance, index and classification, storage, access and retrieval, to supervision. Management is carried out on documents due to its originality, confidentiality, evidence, hierarchy, and sensitivity contents. The findings also suggest that the primary concern of the organization is to manage documents to achieve its objectives as indicated by the ICRC as a humanitarian organization in response to the search for missing persons as a result of the conflict. To sum up, this study proposes a new insight into the study of documents through exposure to the missing persons’ document management process that will support a form of response stage to the disaster that occurred in Timor-Leste.

"

"ABSTRAKNama Mahasiswa:AchirmanProgram Studi:Magister Kepemimpinan dan Manajemen KeperawatanJudul Tesis:Hubungan Fungsi Manajemen Kepala Ruang Dengan Kelengkapan Dokumentasi Pasien Resiko Jatuh Di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Abstrak Pencegahan pasien risiko jatuh harus dilakukan dengan baik di rawat inap dan menjadi tanggung jawab perawat secara individu dan manajemen keperawatan terutama kepala ruangan dan harus terdokumentasikan. Penelitian ini membahas tentang hubungan fungsi manajemen kepala ruang dengan kelengkapan dokumentasi pasien risiko jatuh. Penelitian ini adalah penelitian analitik korelatif dengan metoda penelitian cross sectional yaitu menganalisis data hasil deskripsi fungsi manajemen kepala ruang dan pelaksanaan dokumentasi dan mencari hubungan antara variabel tersebut satu satuan waktu dan sampel dalam penelitian ini adalah perawat pelaksana sebanyak 109 orang dan 109 file pasien dengan risiko jatuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan uji korelasi pearson untuk data numerik dan uji t-independent untuk data kualitatif serta uji regresi linear untuk multivariatnya. . Hasilnya adalah fungsi manajemen secara keseluruhan terdapat hubungan dengan kelengkapan dokumentasi tetapi kekuatannya sedang. p=0,002, r=0,288 . Fungsi manajemen yang ada hubungan dengan kelengkapan dokumentasi adalah pengorganisasian p=0,001, r=0,325 , pengaturan staf p=0,000, r=0,360 , pengarahan p=0,023, r=0,218 dan pengendalian p=0,015, r=0,233 . Faktor karakteristik yang ada hubungan dengan kelengkapan dokumentasi adalah jenis kelamin p=0,029 dan usia p=0,035, r=0,202 dan masa kerja p=0,78, r=0,169 . Pada pemodelan multivariat hanya sekali pemodelan karena setelah dimasukkan kedalam model multivariat hanya fungsi pengaturan staf yang p < 0,05. Sehingga fungsi manajemen yang paling dominan mempengaruhi kelengkapan dokumentasi adalah pengaturan staf p=0,045; B=0,131 Penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan kelengkapan dokumentasi dengan menerapakan dokumentasi secara komputerisasi dan meningkatkan fungsi manajemen kepala ruang pada fungsi pengendalian dengan memasukkan unsur kelengkapan dokumentasi sebagai penilaian kinerja staf. Kata kunci : Fungsi manajemen, dokumentasi, pasien risiko jatuh

---

ABSTRACT

AbstractPrevention of falls risk patients should do well in inpatient and are the responsibility of individual nurses and nursing management, especially the head of the room and must be documented. This study discusses the relationship head space management functions with complete documentation of the patient 39 s risk of falling. This research is an analytic study correlative to the method of cross sectional research is to analyze the data of the description of management functions of head space and the implementation of documentation and look for relationships between these variables one unit of time and sample in this study were nurses and as many as 109 people and 109 files of patients at risk of falls , The results showed that the Pearson correlation test for numerical data and independent t test for the qualitative data as well as linear regression to multivariat, The result is an overall management function there is a relationship with the completeness of the documentation but its power was. P 0.002, r 0.288 . Management functions in connection with the completeness of the documentation is organizing p 0.001, r 0.325 , staffing p 0.000, r 0.360 , direction p 0.023, r 0.218 and control p 0.015, r .233 . Characteristic factors in connection with the completeness of the documentation is gender p 0.029 and age p 0.035, r 0.202 and age p 0.78, r 0.169 . In multivariate modeling modeling only once because once incorporated into the multivariate model only functions that staffing arrangements..."