Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena berupa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Key Performance Indicator (KPI). Objek penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai single unit analysis yang telah mengadopsi tindak lanjut rekomendasi tersebut dalam KPI/IKU sejak tahun 2018. Meskipun penyelesaian tindak lanjut rekomendasi telah dilekatkan pada KPI/IKU dan target KPI/IKU selalu tercapai, masih terdapat beberapa rekomendasi yang belum selesai/tuntas dalam 5 (lima) tahun bahkan 10 (sepuluh) tahun. Penelitian ini berupaya mengisi research gap dari penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa faktor penyebab belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK adalah karena tindak lanjut tersebut belum dilekatkan sebagai KPI/IKU dan tidak adanya target yang menunjukkan indikator keberhasilan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C serta latar belakang penyesuaian KPI/IKU dari perspektif Institutional Isomorphism. Analisis data pada penelitian ini menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C, KPI/IKU tindak lanjut rekomendasi BPK belum sepenuhnya memenuhi Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C yaitu (1) Measurable; dan (2) Achievable/Attainable. Tidak dipenuhinya kedua kriteria/prinsip tersebut mengakibatkan masih belum idealnya klaim atas capaian realisasi KPI/IKU yang dilakukan DJP sebab terdapat gap antara periode terbitnya Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK atas pembahasan TLRHP dengan periode berakhirnya masa penilaian kinerja pada DJP. Kondisi ini mengakibatkan capaian realisasi KPI/IKU diklaim secara subjektif dengan menggunakan tindak lanjut rekomendasi yang diusulkan selesai dengan nilai indeks yang sama dengan rekomendasi yang dinyatakan selesai/tuntas oleh BPK. Namun demikian, implementasi KPI/IKU memberikan manfaat bagi organisasi berupa peningkatan komitmen manajemen organisasi dan mendorong strategi organisasi. Kemudian, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi penyesuaian KPI/IKU dari perspektif Institutional Isomorphism. Pertama, faktor yang dipengaruhi fenomena isomorfisme normatif yaitu faktor yang berasal dari sisi eksternal berupa pelibatan pihak eksternal dan faktor dari sisi internal berupa insentif kinerja pegawai dan inovasi organisasi. Kedua, faktor dari perspektif isomorfisme koersif berupa tekanan koersif dari masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

---

This study aims to evaluate the phenomenon of completion of follow-up on the audit finding recommendations of the Supreme Audit Agency (BPK) as a Key Performance Indicator (KPI). The object of this study is the Directorate General of Taxes (DGT) as single unit analysis which has adopted such follow-up recommendations in its KPI since 2018. Although the completion of follow-up recommendations has been embedded to KPI and the KPI targets have always been achieved, there are still some recommendations that have not been completed in 5 (five) years and even in 10 (ten) years.

This study seeks to fill the research gap from previous studies which revealed that the factors causing the suboptimal completion of the follow-up on BPK audit findings are because the follow-up has not been adopted as a KPI and there are no targets showing indicators of success. The evaluation is carried out using SMART Criteria and the SMART-C Principle as well as the KPI adjustments that have been made by institution from the perspective of Institutional Isomorphism. The analysis of research data employs content analysis.

This study shows that based on the SMART Criteria and SMART-C Principles, the KPI on follow up over BPK recommendations has not fully satisfied the SMART Criteria and SMART-C Principles, namely (1) Measurable; and (2) Achievable/Attainable. The non- fulfilment of those two criteria/principles results in not ideal claim over the KPI realization by the DGT because there is a gap between the issuance period of the Follow-Up Monitoring Report from BPK and the end of the performance assessment period at the DGT. This condition causes KPI realization achievements to be subjectively claimed using follow-up recommendations proposed to be completed by the DGT with the same index value as recommendations declared completed by BPK. However, the implementation of KPI provides benefits to organizations in the form of increasing organizational management commitment and encouraging organizational strategy.

There are factors that influence the adjustment of KPI/IKU from the perspective of Institutional Isomorphism. First, factors that are influenced by the phenomenon of normative isomorphism, i.e. factors originating from the external side, namely the involvement of external parties and factors from the internal side, namely the employee performance incentives and organizational innovation. Second, the factor from the perspective of coercive isomorphism is in the form of coercive pressure from the community on the state finance management."

"Manajemen pemeliharaan merupakan salah satu aspek pendukung yang penting bagi keberlangsungan sistem produksi pada industri otomotif. Industri otomotif sebagai asset intensive industry memerlukan pengelolaan kegiatan pemeliharaan yang efektif untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi seperti mencapai target produksi, meminimalkan biaya, mengupayakan keselamatan, menjaga kualitas, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu sistem pengukuran kinerja yang baik dan terstruktur. Maintenance Scorecard adalah suatu pendekatan yang didesain untuk membuat dan mengimplementasikan strategi dalam manajemen aset. Maintenance scorecard disusun berdasarkan hirarki perusahaan yang fundamental yaitu corporate level, strategic level, dan functional level. Terdapat 6 perspektif pada MSC yaitu productivity, cost effectiveness, safety,quality, environment, dan learning. Performance dashboard adalah suatu laporan yang efektif yang dirancang dengan mengembangkan sebuah laporan yang menampilkan KPI penting dalam format visual sehingga penggunaannya bersifat komplementer terhadap scorecard. Penelitian ini dilakukan untuk membuat rancangan maintenance scorecard dan performance dashboard pada PT. X yang merupakan industri otomotif. Hasil perancangan ini adalah usulan hirarki Key Performance Indicator (KPI) di tiap level perusahaan pada masing-masing perspektif MSC. Dihasilkan sebanyak 36 KPI yang relevan, meliputi : 10 KPI pada productivity, 7 KPI pada cost effectiveness, 7 KPI pada safety, 7 KPI pada quality, 2 KPI pada environmental, dan 4 KPI pada learning. Performance dashboard dirancang dengan memuat KPI penting berdasarkan hasil pembobotan dengan metode AHP sebagai visualisasi KPI sehingga dapat dikontrol dan dimonitor oleh semua pihak dalam perusahaan.

---

Maintenance management is an important supporting aspect for automotive industry. As an asset intensive industry, it needs an effective maintenance management to optimalize productivity while minimizing cost, focus on quality, safety, and environment . Therefore, it needs a comphrehensive and structural performance measurement. Maintenance Scorecard is a comphrehensive approach used to develop and implement strategy in the area of asset management.

Maintenance scorecard developed based on fundamental hierarchy in the company that are corporate level, strategic level, and functional level. MSC consist of 6 perspectives :productivity, cost effectiveness, safety, quality, environment, and learning. Performance dashboard is an effective report that designed and developed to visualized KPI in a table, chart, and diagram, so the use of performance dashboard is complement the scorecard.

This research is aimed to design a maintenance scorecard and performance dashboard in PT. X as an automotive industry.The result is propose hierarchy Key Performance Indicator (KPI) in each organization level and MSC perspective. There are 36 relevan KPI: 10 KPI on productivity, 7 KPI on cost effectiveness, 7 KPI on safety, 7 KPI on quality, 2 KPI onenvironmental, and 4 KPI on learning. Performance dashboard is designed to visualized important KPI that weighted with AHP method. This maintenance scorecard and performance dashboard can used by the company to measure, monitor, and control their performance in order to make a continous improvement."

"Tesis ini merupakan hasil analisis dari kegiatan business coaching melalui proses observasi dan wawancara terhadap pemilik UKM ABC yang bergerak di bidang usaha bengkel. Berdasarkan pemetaan terhadap kondisi UKM terdapat beberapa gap antara kondisi aktual yang terjadi dengan kondisi ideal yang diharapkan, salah satunya mengenai indikator kinerja karyawan yang belum terukur secara kuantitatif. Perlunya penilaian kinerja karyawan berbasis Key Performance Indicator KPI individu merupakan usulan yang diajukan kepada Bengkel ABC.

---

This thesis is the result of analysis of business coaching activities through observation and interviews with SMEs ABC owners which engaged in the car service workshop business. Based on the mapping of the condition of SMEs there is some gap between the actual conditions that occur with ideal conditions expected, one of that is the indicators of the performance of employees who have not quantifiable. The need for performance appraisal based on Individual Key Performance Indicator KPI was a proposal submitted to Workshop ABC."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan peran pengawasan kepala daerah, DPRD, dan auditor internal terhadap kinerja pemerintah daerah, dan juga menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dengan peran pengawasan kepala daerah, DPRD, dan auditor internal sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan analisis data panel terhadap laporan keuangan pemerintah daerah periode tahun 2009 hingga tahun 2013 dengan metode kuantitatif dan total observasi sebanyak 1.808.Berdasarkan hasil empiris ditemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan, peran pengawasan kepala daerah, pengawasan DPRD, dan peran pengawasan auditor internal pemerintah daerah berpengaruh positif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ditemukan juga bahwa peran pengawasan kepala daerah dengan masa jabatan lebih dari satu periode memperkuat pengaruh positif tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan kinerja pemerintah daerah, namun peran pengawasan kepala daerah dengan latar belakang birokrat, peran pengawasan DPRD, dan peran auditor internal memperlemah pengaruh positif tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran pengawasan kepala daerah dengan masa jabatan lebih dari satu periode dapat meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang akan memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of the follow-up of audit recommendations from the Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan or BPK) by the local government and monitoring role of district head, legislative, and internal auditor on local governments? performance. More specifically, this study also examines the effect of the moderating effect of the monitoring role of district head, legislative, and internal auditor in the relationship between the local government?s follow-up from the BPK?s audit recommendations and the local governments? performance. This study is conducted under a panel quantitative method using 1.808 observations from the local government?s financial statements covering the period of 2009-2013.

The empirical test results show that the local government?s responses on the audit recommendations as well as the monitoring role of district head, legislative, and internal auditor provided positive effects on the local government?s performance. As for the moderating effect, except for the incumbent head of districts?s monitoring role; the finding show that monitoring role weaken the effort of the local government in following-up the BPK?s audit recommendations towards increasing the local government?s performance. The results of the study emphasized that a strong monitoring effort on the incumbent head district?s leads to a significant increase on the local government?s performance with proper responses on the BPK?s audit recommendations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan kerangka ISSAI 12 Value and Benefit dengan menekankan peran serta stakeholder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur kepada pejabat yang ada dalam Tim TLHP dan dokumentasi dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan yang meliputi tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sehingga berdampak terhadap rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut.  Dengan menerapkan konsep value and benefit yang melibatkan pemangku kepentingan, penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK.

---

This study aims to evaluate the effectiveness of following up BPK recommendations in Polewali Mandar District using the ISSAI 12 Value and Benefit framework by emphasizing stakeholder participation. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection was carried out using semi-structured interviews with officials in the TLHP Team and documentation in the follow-up completion process. The results of the study indicated that there were problems which included follow-up not according to recommendations and recommendations that could not be followed up, which resulted in a low level of follow-up completion. By applying the concept of value and benefit involving stakeholders this research can provide benefits to the Polewali Mandar District Government in completing the follow-up of BPK's LHP recommendations."

"Lembaga Diklat Pelayaran saat ini tengah menghadapi tantangn untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, seiring dengan akan diberlakukannya QSS (Quality Standar System ) sebagai bagian dari persyaratan sebuah Lembaga Diklat untuk di approve oleh IMO(International Management System ).Untuk itu perlu penataan sasaran strategis kedalam program ? program yang diwujudkan kedalam sebuah strategi yang dibutuhkan agar lembaga Diklat Pelayaran tersebut mampu meningkatkan performancenya sebagai lembaga diklat yang menghasilkan lulusan diklat yang berkompetence sesuai dengan syarat minimal yang diberlakukan menurut STCW 1978 amandemen 1995.Dalam mencapai tujuan dan menjadikan nya menuju visi menjadi lembaga diklat yang menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dipasar global maka penerapan Service Scorecard, sebagai alat untuk menilai keberhasilan kminerja dapatlah digunakan. Karena pengukuran kinerja tradisional yang menilai kesuksesan untuk mengukur kinerja dari pesatnya pertumbuhan peserta dan revenue sudah tidak dapat dijadikan sebagai landasan keberhasilan. service scorecard adalah pengukuran kinerja khusus di bidang jasa yang pertama kali diperkenalkan oleh Praven Gupta (2008) dan memiliki elemen pengukuran kinerja yang dikenal dengan istilah GLACIER, (Growth, Leadership, Acceleration, Collaboration, Inovation, eksekution dan retention), sebuah lembaga / perusahaan akan dapat melihat kinerjanya secara komrpehensive dan integral, melalui rangkaian aliran proses.Aplikasi pengukuran kinerja dilakukan dengan menterjemahkan visi, misi dan strategi melalui perencanaan sasaran, indicator, target serta inisatif strategis. Hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai = 3,4 . Dari hasil pengukuran dengan menggunakan kriteria penilaian, skala yang ditetapkan serta bobot kepentingan diperoleh melalui metode pairwise comparison yang dirancang dapat diketahui apakah kategori masing ? masing elemen sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang.

---

Today The Institution of the marine training and education is facing the challenge in order to increase its service quality, in following with in effected of QSS (Quality Standard System ) as part of the requirement of in order to be approved by IMO (International Management System ).Because of that it is important to arrange the strategy target in the program that be realized into a strategy that be needed so that such The Institution of the marine training and education have an ability in increasing its performance as The Institution of the marine training and education that produce the graduate of training and education who have the competence as suitable with the minimal qualification that be effected according to STCW 1978 amendment of 1995.In reaching the purpose and make it a vision of the institution of training and education that produce the graduate who have the ability in competing in global market so that the application of Service Scorecard, as the tool for assessing the successful of performance can be used. Because the measurement of last performance that assess the successful for measure the performance and the high growth of participant and revenue have not been become as the parameter of the successful of service scorecard is the special performance measurement in service field first be introduced by Praven Gupta (2008) and have the performance measurement element that be called by GLACIER, (Growth, Leadership, Acceleration, Collaboration, Innovation, execution and retention), An institution / the company will can look its performance comprehensively and integrally, through the serial of process flow.The application of performance measurement be done by translating the vision, mission and strategy through target planning, indicator, target and also strategic initiative. The result of performance measurement be gotten the grade = 3,4. From the result of measurement by using the assessment criteria, scale that be decided and the quality of importance be gotten through pair wise comparison method that be designed can be known about the category of each element is very good, good, enough, less or bad."

"Lembaga Diklat Pelayaran saat ini tengah menghadapi tantangn untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, seiring dengan akan diberlakukannya QSS (Quality Standar System ) sebagai bagian dari persyaratan sebuah Lembaga Diklat untuk di approve oleh IMO(International Management System ).Untuk itu perlu penataan sasaran strategis kedalam program ? program yang diwujudkan kedalam sebuah strategi yang dibutuhkan agar lembaga Diklat Pelayaran tersebut mampu meningkatkan performancenya sebagai lembaga diklat yang menghasilkan lulusan diklat yang berkompetence sesuai dengan syarat minimal yang diberlakukan menurut STCW 1978 amandemen 1995.Dalam mencapai tujuan dan menjadikan nya menuju visi menjadi lembaga diklat yang menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dipasar global maka penerapan Service Scorecard, sebagai alat untuk menilai keberhasilan kminerja dapatlah digunakan. Karena pengukuran kinerja tradisional yang menilai kesuksesan untuk mengukur kinerja dari pesatnya pertumbuhan peserta dan revenue sudah tidak dapat dijadikan sebagai landasan keberhasilan. service scorecard adalah pengukuran kinerja khusus di bidang jasa yang pertama kali diperkenalkan oleh Praven Gupta (2008) dan memiliki elemen pengukuran kinerja yang dikenal dengan istilah GLACIER, (Growth, Leadership, Acceleration, Collaboration, Inovation, eksekution dan retention), sebuah lembaga / perusahaan akan dapat melihat kinerjanya secara komrpehensive dan integral, melalui rangkaian aliran proses.Aplikasi pengukuran kinerja dilakukan dengan menterjemahkan visi, misi dan strategi melalui perencanaan sasaran, indicator, target serta inisatif strategis. Hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai = 3,4 . Dari hasil pengukuran dengan menggunakan kriteria penilaian, skala yang ditetapkan serta bobot kepentingan diperoleh melalui metode pairwise comparison yang dirancang dapat diketahui apakah kategori masing ? masing elemen sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang.

---

Today The Institution of the marine training and education is facing the challenge in order to increase its service quality, in following with in effected of QSS (Quality Standard System ) as part of the requirement of in order to be approved by IMO (International Management System ).Because of that it is important to arrange the strategy target in the program that be realized into a strategy that be needed so that such The Institution of the marine training and education have an ability in increasing its performance as The Institution of the marine training and education that produce the graduate of training and education who have the competence as suitable with the minimal qualification that be effected according to STCW 1978 amendment of 1995.In reaching the purpose and make it a vision of the institution of training and education that produce the graduate who have the ability in competing in global market so that the application of Service Scorecard, as the tool for assessing the successful of performance can be used. Because the measurement of last performance that assess the successful for measure the performance and the high growth of participant and revenue have not been become as the parameter of the successful of service scorecard is the special performance measurement in service field first be introduced by Praven Gupta (2008) and have the performance measurement element that be called by GLACIER, (Growth, Leadership, Acceleration, Collaboration, Innovation, execution and retention), An institution / the company will can look its performance comprehensively and integrally, through the serial of process flow.The application of performance measurement be done by translating the vision, mission and strategy through target planning, indicator, target and also strategic initiative. The result of performance measurement be gotten the grade = 3,4. From the result of measurement by using the assessment criteria, scale that be decided and the quality of importance be gotten through pair wise comparison method that be designed can be known about the category of each element is very good, good, enough, less or bad."

"Manajemen pemeliharaan memegang peranan penting dalam mendukung keberlangsungan sistem produksi di suatu industri manufaktur alas kaki. PT. X, salah satu industri manufaktur alas kaki mengalami isu kualitas produk akibat manajemen pemeliharaan mesin masih kurang baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu sistem pengukuran kinerja yang baik dan terstruktur. Maintenance Scorecard (MSC) digunakan untuk mengukur kinerja sekaligus menerjemahkan tujuan perusahaan ke dalam berbagai ukuran atau indikator-indikator yang tersusun dalam enam perspektif: productivity perspective, cost effectiveness perspective, safety perspective, quality perspective, learning perspective, dan environmental perspective. Penelitian ini dilakukan untuk membuat rancangan maintenance scorecard untuk perusahaan manufaktur alas kaki yaitu PT. X Hasil perancangan ini adalah usulan KPI di tiap level perusahaan pada masing-masing perspektif MSC. Dihasilkan sebanyak 25 KPI yang relevan, meliputi 7 KPI Productivity, 4 KPI Cost Effectiveness, 4 KPI Safety, 3 KPI Environmental, 4 KPI Quality, dan 3 KPI Learning. Dari hasil pembobotan KPI yang dilakukan dengan menggunakan metode Analytical Network Process dapat diketahui indikator yang paling besar bobot atau kontribusinya terhadap pancapaian tujuan perusahaan, yaitu Maintenance Cost Ratio (35%), Energy and Water Consumption per unit production (11%), Defect Production Rate (8%) dan Number of Claimed Product (8%).

---

Maintenance management plays an important role in supporting the sustainability of the production system in the footwear manufacturing industry. PT X, one of the footwear manufacturing industries, is experiencing product quality issues due to poor machine maintenance management. Therefore, a good and structured performance measurement system is needed. Maintenance Scorecard (MSC) is used to measure performance while translating company goals into various measures or indicators arranged in six perspectives: productivity perspective, cost effectiveness perspective, safety perspective, quality perspective, learning perspective, and environmental perspective. This research was conducted to create a maintenance scorecard design for a footwear manufacturing company, PT. X The result of this design is a KPI proposal at each company level in each MSC perspective. As many as 25 relevant KPIs are produced, including 7 Productivity KPIs, 4 Cost Effectiveness KPIs, 4 Safety KPIs, 3 Environmental KPIs, 4 Quality KPIs, and 3 Learning KPIs. From the results of KPI weighting carried out using the Analytical Network Process method, it can be seen that the indicators with the greatest weight or contribution to the achievement of company goals are Maintenance Cost Ratio (35%), Energy and Water Consumption per unit of production (11%), Defect Production Rate (8%) and Number of Claimed Product (8%)."

"ABSTRAK

Upaya pembangunan rel ganda Jakarta-Surabaya, membuka peluang bagi sistem

transportasi logistik dengan kereta api sebagai moda utamanya menjadi alternatif utamaangkutan barang. Peningkatan kinerja diperlukan untuk dapat bersaing dengan moda jalanraya yang selama ini mendominasi, untuk itu diperlukan pengukuran kinerja aktual sebagaiacuan pengembangan dan peningkatan kinerja selanjutnya. Tujuan dari penelitian ini adalahmengukur kinerja dari kereta api sebagai moda utama angkutan barang (dalam hal inikontainer) menggunakan indikator kinerja waktu yang ditunjang dengan persepsi penggunakereta api barang. Sistem utama yang menjadi fokusan dalam penelitian ini adalah sistemyang langsung berhubungan dengan aktifitas kereta api. Data primer diperoleh berdasarkansurvei lapangan terkait waktu pergerakan kontainer di Stasiun Sungai Lagoa, Jakarta danStasiun Kalimas,Surabaya. Data sekunder yang didapat adalah data terkait perjalanan keretaapi barang. Total waktu perjalanan kontainer dari Stasiun Sungai Lagoa, Jakarta ke StasiunKalimas,Surabaya membutuhkan waktu ±93 jam dengan 73% waktu dihabiskan kontainer diterminal. Persentase ketepatan waktu kereta yang rendah dan mengalami keterlambatankedatangan di Surabaya rata-rata 1,5 jam jam serta waktu tunggu kontainer yang mencapai±90% waktu total kontainer di terminal membuat waktu pengiriman kontainer Jakarta-Surabaya dengan kereta menjadi lama.

---

ABSTRACT

Double track rail that was already built from Jakarta to Surabaya creates the

opportunities of logistics transportation system by freight rail as the main alternativetransportation of goods. Improvement is required by the rail system to compete with the roadtransportation which have been dominant mode. It is necessary to measure the actualperformance to be a reference for performance improvement. The purpose of this study is tomeasure the freight rail performance as the main mode of freight transportation (i.e usingcontainer) by using time performance indicator and supported by user perception. The railsystem is the focus of this study. Primarly survey is conducted to estimate the duration of thecontainer movement, i.e duration time of the all activites of container in Sungai Lagoa Stationand Kalimas Station. The secondary survey is related to operational data of the rail system.Total travel time of container to be delivered from Sungai Lagoa Station, Jakarta to KalimasStation, Surabaya is ± 93 hours with 73% of total travel time spent in the station. Lowpunctuality percentage, arrival delay time of ±1.5 hours and ± 90% waiting time in thestation makes the travel time of freight rail system longer.

"

"Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP, kualitas SDM pengelola keuangan negara, temuan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidakpatuhan serta TLHP terhadap opini BPK dengan menggunakan sampel 56 Kementerian Lembaga selama empat tahun 2010 s.d 2013. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas APIP yang baik dan TLHP yang tinggi meningkatkan kemungkinan K/L memperoleh opini WTP, sedangkan tingginya temuan SPI dan temuan ketidakpatuhan menurunkan kemungkinan K/L memperoleh opini WTP. Kualitas SDM PKN tidak berpengaruh terhadap opini BPK. Implikasi penelitian adalah K/L harus meningkatkan kapabilitas APIP berdasarkan hasil assessment Internal Audit Capability Model IACM dan segera menindaklanjuti rekomendasi auditor BPK atas temuan audit.

---

The purpose of this research is to analyze factors affecting audit opinion conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia BPK RI. Five variables being tested are internal audit quality, human resources quality, internal control findings, compliance findings, and post audit rectification. Using a sample of 56 Ministries Agencies from 2010 to 2013, this research empirically found that internal audit quality and post audit rectification have a significant positive effect on audit opinion, while internal control findings and compliance findings have a significant negative effect on audit opinion. Our results suggest that ministries or agencies should be enhance their internal audit capability based on Internal Audit Capability Model IACM assessment and follow the audit findings recommendation by BPK."