Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Orang tua diberikan hak dan kewajiban untuk mendidik anaknya oleh negara yang diatur dalam undang-undang. Salah satu cara mendidik anak yang kerap menuai pro dan kontra adalah mendidik anak dengan menggunakan hukuman fisik. Walaupun cara mendidik ini menuai perdebatan di beberapa kalangan, pemberian hukuman fisik sebagai salah satu cara untuk mendidik anak masih banyak digunakan di Indonesia dan terkesantelah membudaya. Beberapa negara melarang secara tegas mengenai pemberian hukuman fisik sebagai salah satu cara untuk mendidik anak karena dinilai sama dengan melakukan kekerasan terhadap anak. Beberapa penelitian tentang hukuman fisik pada anak sampaipada kesimpulan bahwa pemberian hukuman fisik dapat membawa dampak negatif terhadap perkembangan anak. Penelitian ini mengkaji mengenai keberlakuan penerapan hak mendidik terkait hukuman fisik terhadap anak pada perkara KDRT dalam Putusan No. 115/Pid.Sus/2021/PN Dpk dan Putusan No. 336/Pid.Sus/2020/PN Plk. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan data primer sebagai pendukung data sekunder yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan fakta bahwa, pertama, hak mendidik sebagai alasan penghapus pidana di luar undang-undang masih berlaku dalam peradilan pidana Indonesia sebagaimana terdapat Putusan MA No. 2024 K/Pid.Sus/2009 dan belum ada peraturan perundang-undangan terkait yang melarang secara tegas mengenai hal ini. Kedua, budaya penggunaan hukuman fisik sebagai salah satu cara untuk mendidik anak sebagai bentuk dari hak mendidik nyatanya masih terjadi pada kehidupan masyarakat sekarang walaupun menuai perdebatan dalam penggunaannya karena dinilai berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Ketiga, Majelis Hakim yang memutus Putusan No.115/Pid.Sus/2021/PN Dpk dan Putusan No. 336/Pid.Sus/2020/PN Plk dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemberian hukuman fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan.

---

Parents are given rights and obligations to educate their children by the state which are regulated in law. One way to educate children that often reaps pros and cons is educating children using corporal punishment. Although this educating method has sparked some debate on its use, the usage of corporal punishment as a way of educating children is still widely used in Indonesia and has become a culture. Several research that has been conducted about the usage of corporal punishment as a way to educate children have come to conclusion that the usage of corporal punishment is considered to have a negative impact on children's development. This qualitative research examines the applicability of the right to educate related to corporal punishment against children in cases of domestic violence in District Court Decision Number: 115/Pid.Sus/2021/PN Dpk and Number: 336/Pid. Sus/2020/PN Plk using the juridical-normative writing methods by examining secondary data supported by primary data. Based on the research, it is found that, first. The right to educate as a reason for eliminating crimes outside the law is still valid in the Indonesian criminal justice system as contained in the Supreme Court’s Decision No. 2024 K/Pid.Sus/2009 and there are no related laws and regulations which explicitly prohibit this matter. Second, the culture of using corporal punishment as a way to educate children as a form of the right to educate in fact still happens today even though it has drawn debate because it is considered to have a negative impact on children's

development. Third, the District Court’s Panel of Judges who decided on Decision Number: 115/Pid.Sus/2021/PN Dpk and Decision Number: 336/Pid.Sus/2020/PN Plk in its consideration stated that corporal punishment is a form of violence."

"Penelitian ini membahas tentang dampak kredit rumah tangga terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi logistik multinomial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki lebih dari satu kredit berkorelasi terhadap peningkatan kemungkinan terjadinya KDRT Psikis & Fisik Anak dibandingkan kemungkinan tidak KDRT Anak, baik sebelum maupun sesudah dimasukkan variabel kontrol. Variabel lain seperti usia pasangan, pendidikan tinggi kepala rumah tangga, pendidikan tinggi pasangan, jumlah anggota rumah tangga, persepsi KDRT, status sekolah anak, dan usia anak secara statistik berkorelasi di outcome KDRT Psikis, Fisik, maupun KDRT Psikis & Fisik Anak.

---

This research discussed about the impact of household credit on child domestic violence in Indonesia. This research used quantitative methods with multinomial logistic regression analysis. The findings of this research showed that households with more than one credit were correlated with an increased likelihood of child psychological & physical domestic violence compared to the probability of not having child domestic violence, both before and after the control variables were included. Other variables such as spouse's age, head of household's higher education, spouse's higher education, number of household members, perception of domestic violence, children's school status, and child's age were statistically correlated with the outcomes of having Child Psychological Domestic Violence, having Child Physical Violence, and having both Child Psychological & Physical Domestic Violence.

"

"Kerawanan pangan memiliki dampak terhadap kesehatan mental yang buruk dan tekanan psikososial bagi pengasuh/orang tua. Orang tua yang mengalami tekanan mental akibat kerawanan pangan dapat menciptakan konflik dan kekerasan antara anggota keluarga sehingga dapat meningkatkan kekerasan terhadap anak. Tingkat kerawanan pangan dapat dijadikan salah satu ukuran yang dapat mencerminkan stresor ekonomi dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa asosiasi kerawanan pangan terhadap probabilitas kekerasan anak dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik yang menjelaskan asosiasi antara variabel dependen (kekerasan anak dalam rumah tangga) dengan variabel independen (kerawanan pangan) setelah mengontrol beberapa variabel. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan kerawanan pangan memiliki asosiasi yang signifikan terhadap kekerasan pada anak. Berdasarkan analisis dengan menggunakan regresi logistik yang dilakukan, terdapat asosiasi yang signifikan antara tingkat kerawanan pangan dan kekerasan anak dalam rumah tangga. Tingkat kerawanan pangan yang lebih tinggi cenderung berhubungan dengan peningkatan kemungkinan terjadinya kekerasan anak. Namun, terdapat pola yang berbeda pada tingkat kerawanan pangan "Berat", yaitu persentase peningkatan probabilitas kekerasan anak lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kerawanan pangan lainnya.

---

Food insecurity has adverse effects on poor mental health and psychosocial stress for caregivers/parents. Parents experiencing mental stress due to food insecurity can create conflicts and violence among family members, thereby increasing violence against children. The level of food insecurity can serve as one of the measures reflecting economic stressors within households. This research aims to analyze the association between food insecurity and the probability of domestic violence against children. The study employs logistic regression anaylsis to elucidate the association between the dependent  variable (domestic violence against children) and the independent variable (food insecurity) while controlling for several variables. The findings of this research indicate that food insecurity has a significant association with violence against children. Based on the logistic regression analysis conducted, there is a significant association between the level of food insecurity and domestic violence against children. Higher levels of food insecurity tend to be associated with an increased likelihood of child violence. However, there is a different pattern at the "Severe" food insecurity level, where the percentage increase in the probability of child violence is lower compared to other levels of food insecurity."

"Berangkat dari fakta umum bahwa disparitas pidana merupakan salah satu masalah dalam sistem peradilan pidana, tingginya jumlah pelaporan kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Bandar Lampung yang memasuki ranah sistem peradilan pidana, tidak dapat terlepas dari masalah disparitas pemidanaan. Dari latar belakang tersebut, tesis ini membahas perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilengkapi dengan wawancara yang bertujuan untuk menjawab permasalahan:(l)Mengapa terjadi disparitas pidana terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung,(2)Dampak disparitas pidana terhadap terpidana dan korban kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung,(3) Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir masalah disparitas pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukaiTpenyebab terjadinya disparitas pidana bersumber pada din hakim, hukumnya sendiri, serta karakteristik kasus yang bersangkutan. Dampak disparitas pidana terhadap terpidana, terpidana merasa menjadi korban ketidakadilan namun tidak mempengaruhi pembinaan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan dampak disparitas pidana terhadap korban adalah korban menjadi korban kejahatan kekerasan dan korban dari sistem peradilan pidana. Upaya meminimalisir dapat dilakukan dengan dibentuknya pedoman pemidanaan dan menyamakan visi dan misi antara subsistem dalam sistem peradilan pidana. Tesis ini menyarankan agar harus ada kontrol negatif dari jaksa kepada hakim, dibentuknya suatu pedoman pemidanaan, peran aktif hakim wasmat dan diadakannnya Refreshing Course yang diikuti oleh subsistem sistem peradilan pidana.

---

To start with general fact that disparity of sentencing is one of disturbing isssue of criminal justice system, The high value of number reported physical domestic violence crime at Bandar Lampung that entered to criminal justice system territory, can not realeas from disturbing isssue of criminal justice system. From that background, this thesis discuss the difference the imposition of penal sanction against the offender of physical domestic violence at Bandar Lampung legal territory. This research is the normative research that is supplement with the interview aim at answering the problem:(l)Why disparity of sentencing happened on the physical domestic violence at Bandar Lampung legal territory,(2) The impact of the disparity of sentencing on the convict and victim of physical domestic violence at Bandar Lampung legal territory,(3) Effort that could be carri out to minimise the disparity of sentencing of physical domestic violence. Result of reseach showed the cause of the occurrence of the disparity of sentencing originat in himself the judge, his law personally, as well as the characteristics of the relevant case. The impact of the disparity of sentencing on the convict, the convict felt the accus became in justice victim how ever did not influence the management of the convict in the correctional institulion. Whereas the impact of the disparity of sentencing on the victim, the victim of victim of violence and victim of criminal justice system. Effort that could be carri out to minimise could form by him sentencing guidelines and compar the point of view and the mission between the criminal justice system subsystem. This thesis suggested must be negative control from prosecutor to the judge, form by him sentencing guidelines, the active role wasmat judge and the holding refreshing course that is follow by the criminal justice system subsystem."

"Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang jumlahnya terus meningkat di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pun mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU PKDRT dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan hak bagi korban KDRT, serta penanganan pelakunya. Beberapa hak yang dapat diperoleh oleh korban KDRT adalah berupa perlindungan sementara dan perintah perlindungan. Akan tetapi, pelaksanaan terhadap kedua bentuk hak tersebut dinilai belum optimal. Dengan demikian, tulisan ini hendak menelaah dan meneliti implementasi dari perlindungan sementara dan perintah perlindungan di beberapa aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, tulisan ini juga akan melakukan tinjauan terhadap aturan dan implementasi dari perlindungan sementara serta perintah perlindungan di negara lain, khususnya Singapura dan Malaysia. Tinjauan tersebut bertujuan untuk melihat kekurangan dalam UU PKDRT sebagai upaya optimalisasi perlindungan terhadap korban. Penelitian ini juga hendak melihat urgensi terhadap dibentuknya peraturan turunan tentang mekanisme pelaksanaan perlindungan sementara dan perintah perlindungan.

---

As a response to the ever-increasing cases of domestic violence in Indonesia, the Indonesian government enacted the “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004” (Law Number 23 of 2004) concerning the elimination of domestic violence (UU PKDRT). UU PDKRT was legislated to protect the rights of domestic violence victims and the handling of perpetrators. Some rights granted to the victims are temporary protection and a protection order, albeit executed with poor implementation. Therefore, this paper is written to study and investigate the implementation of temporary protection and protection order across law enforcement institutions and other relevant organizations or agencies. The paper also reviews the enactment of those two rights in other countries, specifically Singapore and Malaysia. This review is conducted to spot the shortcomings in the UU PKDRT in an effort to optimize the protection of victims. The paper concludes with a suggestion for the urgency of establishing derivative regulations on the implementation mechanism of temporary protection and protection order.

 

"

"Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu yang masih terjadi di tengah masyarakat mengingat 1 dari 10 perempuan di Indonesia pada tahun 2016 masih mendapatkan perlakuan kekerasan oleh suaminya baik secara fisik, seksual, atau emosional. Studi empiris mengenai hubungan antara status kerja wanita terhadap kekerasan dalam rumah tangga memberikan kesimpulan yang tidak sama. Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 digunakan untuk membahas bagaimana pengaruh status kerja wanita berumur 15-64 tahun dan menikah terhadap kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia melalui model probit. Hasil pada studi ini menemukan bahwa status kerja wanita yang bekerja ialah negatif dan signifikan. Seorang perempuan yang bekerja bisa mengurangi kemungkinan mendapatkan kekerasan oleh suaminya. Hal ini membuktikan bahwa bekerjanya wanita bisa menjadi alat bargaining untuk menurunkan kekerasan dengan melihat alternatif untuk bisa keluar dari pernikahan.

---

Domestic violence (KDRT) is an issue that still occurs in the community considering that 1 in 10 women in Indonesia in 2016 still received domestic violent treatment by their husbands, either physically, sexually, or emotionally. Empirical studies on the relationship between women's work status and domestic violence give different conclusions. Data from the 2016 National Women's Life Experience Survey/ Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) is used to discuss how the working status of women aged 15-64 years and currently married on the possibility of domestic violence in Indonesia through the probit model. The results of this study found that the working status of working women was negative and significant. A woman who works can reduce the chances of getting abused by her husband. This proves that the work of women can be a bargaining tool to reduce violence by looking at alternatives to get out of marriage."

"Tesis ini membahas penegak hukum mengakomodir keinginan korban dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan langkah tersebut dapat direspon oleh hukum pidana saat ini serta konsep restorative justice dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian di masa mendatang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegak hukum mengakomodir keinginan dari korban yang tidak mau meneruskan perkaranya dan berkeinginan untuk berdamai dengan pelaku. Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif analitis.Hasil penelitian bahwa di tingkat penyidikan keinginan korban dapat direspon oleh penegak hukum dengan cara penyelesaian melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR). Langkah tersebut sepenuhnya belum dapat direspon oleh hukum pidana positif, karena di dalam hukum pidana tidak dikenal adanya penghentian penyidikan yang dikarenakan adanya perdamaian. Di tingkat penuntutan respon yang bisa dilakukan dengan cara memberikan pidana bersyarat atau pidana denda yang memang sudah ada dalam hukum positif, dari hasil penelitian hal tersebut belum dilakukan dikarenakan tidak ada korban yang hendak menghentikan proses hukum di tingkat penuntutan.

---

This thesis discusses the role of law enforcement officers in accommodating the wishes of the victims in the settlement of domestic violence cases. At the moment it is a widely accepted practice and the restorative justice principle may be utilizes for future settlement. The objectives of this research is to ascertain how far law enforcement officials would go to accommodate the wish of some victims to close down the investigation or to settle with the perpetrator. The research is done using a judicial normative method and then is presented in an analytic descriptive manner.

It reveals that at the investigation stage the victim's wishes may be responded by law enforcement officials through the Alternative Dispute Resolution (ADR) method. This particular step is a not quite in-synch with the positive criminal code since in the prevailing code does not recognize the concept of putting a halt to an investigation due to a peace settlement. At the prosecuting stage, the available venue is to grant probation sentences or fine which are in existence in the positive criminal code. The results of this research are not applicable for such step since there are no victims willing to halt the legal proceeding at the prosecuting stage."

"Penelitian ini mengkaji perspektif dosen dan mahasiswa FISIP Universitas Indonesia terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh publik figur dan masyarakat biasa, serta penggunaan restorative justice dalam menangani kasus KDRT. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei kuesioner terhadap 97 responden yang dipilih secara accidental sampling. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk memahami persepsi dan perbedaan pandangan terhadap KDRT dan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dosen maupun mahasiswa menganggap KDRT sebagai tindakan serius, dengan kasus KDRT oleh publik figur dianggap lebih serius karena dampaknya terhadap citra publik. Kedua kelompok sepakat bahwa pelaku harus menanggung tanggung jawab penuh dan menerima hukuman yang tepat serta berat, dengan dosen lebih mendukung penerapan sanksi yang lebih berat dibandingkan mahasiswa. Kedua kelompok sangat mendukung hukuman maksimal bagi pelaku KDRT untuk memberikan efek jera dan memastikan keadilan bagi korban. Mayoritas dosen lebih mendukung penggunaan hukum konvensional, menunjukkan keyakinan pada efektivitas sistem hukum tradisional, sementara mahasiswa menunjukkan preferensi lebih tinggi terhadap restorative justice yang berfokus pada pemulihan hubungan dan rehabilitasi pelaku. Kedua kelompok mendukung pendekatan yang seimbang antara hukum konvensional dan restorative justice, mencerminkan keinginan untuk pendekatan yang lebih manusiawi dan komprehensif dalam menangani KDRT. Tidak ada perbedaan signifikan dalam perspektif dosen dan mahasiswa terhadap seriusitas, tanggung jawab, hukuman, dan sanksi yang tepat pada suami pelaku KDRT, baik untuk publik figur maupun masyarakat biasa. Selain itu, tidak ada perbedaan signifikan dalam pandangan mereka mengenai penggunaan hukum konvensional dan restorative justice, dengan kedua kelompok melihat kelebihan dan kekurangan dari kedua pendekatan tersebut secara seimbang.

---

This study examines the perspectives of lecturers and students at the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP), Universitas Indonesia, on domestic violence (KDRT) committed by public figures and ordinary individuals, as well as the use of restorative justice in handling KDRT cases. This quantitative study used a survey questionnaire administered to 97 respondents selected through accidental sampling. Data were analyzed using descriptive statistics to understand the perceptions and differing views on KDRT and restorative justice. The results show that both lecturers and students consider KDRT a serious offense, with KDRT cases involving public figures seen as more serious due to their impact on public image. Both groups agree that perpetrators must bear full responsibility and receive appropriate and severe punishment, with lecturers more supportive of harsher sanctions compared to students. Both groups strongly support maximum punishment for KDRT perpetrators to provide a deterrent effect and ensure justice for victims. Most lecturers favor conventional law, reflecting confidence in the effectiveness of the traditional legal system, while students show a slightly higher preference for restorative justice, which focuses on restoring relationships and rehabilitating the perpetrator. Both groups support a balanced approach between conventional law and restorative justice, indicating a desire for a more humane and comprehensive approach to handling KDRT. There is no significant difference in the perspectives of lecturers and students on the seriousness, responsibility, punishment, and appropriate sanctions for husbands committing KDRT, whether they are public figures or ordinary individuals. Additionally, there is no significant difference in their views on the use of conventional law and restorative justice, with both groups seeing the strengths and weaknesses of both approaches equally."

"Tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa namun demikian pada kenyataan perkawinan bukanlah tanpa masalah sehingga seringkali terjadi kekerasan dalam dalam rumah tangga untuk itulah pemerintah membentuk Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga PKDRT dan tujuan dibentuknya undang undang ini adalah untuk menjaga keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia aman tenteram dan damai Namun adakalanya laporan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga di dasari rasa emosional sesaat yang kemudian melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian namun tidak jarang juga terjadi ketika pada akhirnya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut dapat diselesaikan ataupun karena didorong pertimbangan perkembangan anak pasangan suami istri tersebut akhirnya dapat kembali berdamai Dalam keadaan yang demikian maka korban cenderung menjadi tidak lagi berniat untuk melanjutkan perkaranya sampai ke tingkat persidangan yang jutsru akan memicu ketegangan dalam rumah tangga yang sudah kembali rukun tersebut Kesulitan yang timbul bagi aparatur di tingkat penyidikan dalam memilih untuk tidak melanjutkan perkara kekerasan dalam rumah tangga dimana antara pelaku dan korban telah tercapai perdamaian karena tidak semua delik yang diatur Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dirumuskan sebagai delik aduan karena dalam penanganan perkara KDRT hukum acara yang digunakan pada dasarnya mengacu pada KUHAP maka upaya penyidik dalam mencari kemungkinan penyelesaian diluar pengadilan hanya terbatas sebelum pelapor secara resmi memasukan laporannya mengingat setelah laporan diteruskan oleh kepolisian yang berwenang maka penanganan perkara tersebut akan mengikuti alur penanganan perkara pada umumnya sebagaimana yang diatur didalam KUHAP penuntutan tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban juga tidak serta merta menghentikan proses penuntutan perkara tersebut hal ini berarti bahwa walaupun terjadi perdamaian antara pelaku dan korban penuntut umum pada dasarnya harus tetap melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan dan perdamaian merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh penuntut umum dalam menentukan berat ringannya pidana yang dituntut atas perbuiatan terdakwa Untuk itu diperlukan adanya konsep diversi terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tujuan Undang Undang PKDRT yaitu untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

---

The purpose of marriage is to establish a happy and everlasting family or household based on the sole Almighty God however in reality marriage is not without problems as domestic violence often occurs Therefore the Law No 23 of the year 2004 on Elimination of Domestic Violence has been enacted by the government and its objective is to maintain the unity and the harmony of a happy safe calm and peaceful household Nevertheless occasionally the report on domestic violence happened due to temporary emotional turmoil and then this act was reported to the police However it often happened that the domestic violence occurring could be ended or it stopped because of the consideration of their children rsquo s development so that the couple finally could get back together again peacefully In such a condition the victim tends to no longer have the intention to proceed with the case to the court hearings since it will cause the tension to appear in the household which has calmed down Difficulties appear for the apparatus in the investigation phase in the cases where the victim chooses not to proceed with the case of domestic violence since the perpetrator and the victim have settled the matter The difficulties occur because not all misdemeanors governed by the Law Number 23 of the year 2004 on Elimination of Domestic Violence are formulated as offense In handling domestic violence cases the law of procedure applied basically refers to KUHAP Penal Code so the effort of the investigator to seek for the possibility of settlement outside court is limited to only before the person reporting officially submits his her report considering that after the report is followed up by the relevant police officers the handling of the case will comply with the case handling procedure in general as governed in KUHAP The accomplishment of settlement between the perpetrator and the victim cannot automatically put an end to the case prosecution process This means that even though there is settlement between the perpetrator and the victim the general prosecutor basically has to continue proceeding with the case to the court and the accomplishment of the settlement is the factor which is considered by the general prosecutor to determine the seriousness of the criminal act prosecuted based on what the accused has done Consequently it is necessary to have a diversion concept towards domestic violence cases as the objective of the Law on Elimination of Domestic Violence is to maintain the unity of the harmonious and prosperous household "

"ABSTRAKJumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat global maupun Indonesia masih relatif tinggi dengan porsi terbesar berbentuk kekerasan terhadap istri. Meningkatkan tingkat pendidikan istri dinilai sebagai salah satu cara untuk menekan jumlah KDRT, sekalipun sampai saat ini masih terdapat perdebatan mengenai korelasi tingkat pendidikan wanita terhadap jumlah KDRT. Melalui model teoretis, penelitian ini membuktikan semakin tinggi tingkat pendidikan wanita akan dapat menekan jumlah KDRT. Fokus penelitian empiris diarahkan pada 15 propinsi di Indonesia dalam periode 2006-2013. Hasil estimasi model empiris menemukan tingkat pendidikan wanita berkorelasi negatif dan signifikan dalam menjelaskan jumlah KDRT.

---

ABSTRACT

Number of domestic violence at the global level as well as Indonesia is still relatively high with the largest portion is in the form of violence against wives. Improving wife education level is one way to reduce domestic violence, even though to this day there is still a debate about the correlation between the women level of education and domestic violence. Through theoretical models, this study proves that higher women education level will be able to reduce domestic violence. Focus of empirical research directed at 15 provinces in Indonesia in the period 2006-2013. The estimation results of an empirical model found the level of education of women is negatively correlated and significant in explaining the amount of domestic violence."