Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Modal ventura merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan dalam bentuk investasi jangka panjang terhadap perusahaan rintisan yang memiliki potensi berkembang tinggi. Di Indonesia, praktik usaha modal ventura telah dikenal sejak tahun 1973 dan diakui sebagai salah satu pembentuk kegiataan yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan sejak diterbitkannya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Adapun pada tahun 2015 lalu, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pembaharuan peraturan dengan menerbitkan 4 (empat) peraturan terkait penyelenggaraan usaha modal ventura, salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.05/2015. Dalam peraturan tersebut, diperkenalkan suatu konsep baru yaitu Dana Ventura. Dana ventura merupakan kontrak investasi bersama yang dibuat antara perusahaan modal ventura dan bank kustodian untuk mengelola dana yang diberikan parainvestor untuk melakukan kegiatan usaha modal ventura. Singkatnya, dana ventura merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat dibentuk suatu perusahaan modal ventura dengan cara mengumpulkan modal dari pihak ketiga yaitu investor dana ventura.Mengingat dana ventura merupakan konsep yang baru diserap dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hingga saat ini masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara komprehensif, di antaranya mengenai kedudukan dan kewenangan dana ventura sebagai subjek hukum serta kedudukan hukum investor dalam dana ventura. Pada pokoknya, konsep dana ventura di Indonesia sekilas memiliki kemiripan dengan konsep venture capital fund yang digunakan di berbagai negara di dunia, termasuk di Amerika Serikat dan Singapura. Baik dana ventura maupun venture capital fund memiliki fungsi yang sama yaitu menjadi wadah untuk menampung dan mengelola dana dari investor guna penyelenggaraan usaha modal ventura. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya, termasuk mengenai struktur, pihak yang terlibat, model kerja, serta kedudukannya sebagai subjek hukum.

---

Venture capital is a form of financing provided in the form of long-term investment to startups that have high growth potential. In Indonesia, the practice of venture capital has been known since 1973 and is recognized as one of the forms of activities that can be carried out by financial institutions since the issuance of Presidential Decree No. 61 of 1988 concerning Financing Institutions. As for 2015, the Indonesia Financial Services Authority updated the regulations by issuing 4 (four) regulations related to the conduct of venture capital businesses, one of which was the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.05/2015. This regulation introduced a new concept, namely the Dana Ventura. Dana Ventura is a joint investment contract made between venture capital companies and custodian banks to manage funds provided by investors to carry out venture capital business activities. In short, Dana Ventura is a source of funding that a venture capital company can form by raising capital from third parties, namely venture fund investors. Considering that Dana Ventura is a concept that has just been absorbed into laws and regulations in Indonesia, until now, there are still a number of things that

have not been comprehensively regulated, including the position and authority of Dana Ventura as a legal subject and the legal position of investors in the funds. In essence, the concept of venture funds in Indonesia at a glance has similarities with the concept of venture capital funds used in various countries around the world, including in the United

States and Singapore. Dana Ventura and venture capital funds have the same function: to become a forum for collecting and managing funds from investors to implement venture capital businesses. However, the two have several significant differences, including regarding the structure, the parties involved, the working model, and their position as legal subjects."

"Konsep modal ventura di Indonesia dibangun berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, seperti Bank dan perusahaan pembiayaan. Perbedaan tersebut adalah bahwa instrumen pembiayaan modal Ventura dalam bentuk equity atau penyertaan modal. Walaupun beberapa Perusahaan Modal Ventura ("PMV") telah cukup lama hadir di Indonesia, usaha pembiayaan yang dilakukannya tidak sepenuhnya dijalankan seperti yang terdefinisikan, dimana terdapat beberapa produk pembiayaan, yang transaksinya seperti kredit pada bank atau pada perusahaan pembiayaan.Sehingga timbul pertanyaan : (1) bagaimanakah usaha pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Venture Capital, (2) apa yang menjadi dasar atau penyebab PT. Permodalan Nasional Madani Venture Capital melakukan usaha pembiayaan selain yang telah ditentukan dalam peraturan usaha pembiayaan modal ventura, serta (3) upaya apakah yang dilakukan oleh Pemerintah agar PMV tidak menyimpangi ketentuan usaha pembiayaanya. Untuk menjawab pertanyaan ini, telah dilakukan penelitian, melalui studi kepustakaan dan wawancara, dengan nara sumber dari PT. Permodalan Nasional Madani Venture Capital, Asosiasi Modal Ventura Indonesia (AMVI) dan Departemen Keuangan RI.Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa selain melakukan penyertaan modal, ternyata PT. Permodalan Nasional Madani Venture Capital, juga melakukan pembiayaan dalam bentuk lainnya. Hal tersebut antara lain disebabkan karena sebagian besar sumber dana yang diperoleh berasal dari pinjaman, yang kurang pas apabila digunakan untuk membiayai dalam bentuk penyertaan modal dan sulitnya mencari PPU yang memahami konsep pembiayaan modal ventura. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, agar PMV tidak menyimpangi ketentuan usaha pembiayaanya, antara lain disusunnya rancangan perubahan peraturan mengenai modal ventura. Saran-saran yang dapat dikemukakan adalah perlunya memasyarakatkan, pelurusan dan peningkatan kualitas pengetahuan konsep pembiayaan modal ventura, revitalisasi peran AMVI dan pemberian sanksi yang tegas kepada PMV yang melakukan penyimpangan usaha pembiayaanya, sebagai upaya terakhir untuk menciptakan efek jera.

---

Venture Capital concept in Indonesia is developed differently from other financial institutions such as Bank and Financial Company, difference is that financing instrument of venture capital is in the form of equity participation. Even though several Venture Capital Company ("VCC") have quite long been exist in Indonesia its finance business is not fully carried out as defined, in which there are several financing product, whose transactions are as credit at Bank or in Financing Company.

So that, there has been rising question: (1) How is financing business conducted by PT. Permodalan Nasional Madani. Venture Capital, (2) What become a basis or reason of PT. Permodalan Nasional Madani Venture Capital for conducting financing business other than as provided for in regulations of Venture Capital Financing business, and (3) What effort is conducted by the goverment to make VCC not violating provisions of financing business. To answers these questions, a research was carried out, through library study and interview with the resource person from PT. Permodalan Nasional Madani Venture Capital, Indonesian Association of Ventures Capital (AMVI), and Ministry of Finance of the Republik Indonesia.

From such research outcomes, it can be concluded as follows : in addition to make equity participation, it is evident PT. Permodalan Nasional Madani Venture Capital, also conduct financing in other forms. It is due to most of resource of fund obtained are originating from loans, which is less appropriate if it used for financing in the form of equito participation and difficulty in seeking for PPU that understands concept of venture capital financing. Meanwhile the efforts carried out by the goverment in preventing VCC violating provisions of financing business, among others are drawing up a draft amendment to regulation concerning venture capital. The sugestion which can be proposed are the requirements to socialize, correct and improve knowledge quality of venture capital financing concept, revitalize the role of AMVI, and impose strict sanctions to VCC that violates its financing business, as a last effort to create a warty effect."

"Skripsi ini membahas mengenai akibat dari pengaturan modal ventura terhadap kekhususan Perusahaan Modal Ventura (PMV) di Indonesia. Adanya perbedaan mendasar mengenai konsep PMV yang dikenal secara umum dan konsep PMV di Indonesia menyebabkan PMV di Indonesia memiliki kekhususan tersendiri. Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan baru terkait PMV guna melakukan revitalisasi untuk dapat mengembalikan PMV kepada inti bisnisnya yaitu equity financing. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan yakni bagaimana konsep modal ventura secara umum dan penerapannya di Indonesia dan bagaimana implikasi pengaturan modal ventura terhadap kekhususan PMV di Indonesia. Permasalahan tersebut akan dijawab dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada akhir pengkajian, ditemukan bahwa penerapan PMV di Indonesia yang berbeda dengan PMV pada umumnya mengakibatkan PMV di Indonesia tidak tepat sasaran karena cenderung seperti lembaga pembiayaan.

---

This thesis discusses the implication of venture capital regulation on venture capital firm specificity in Indonesia. There is a fundamental difference between venture capital firm concept in Indonesia and the concept outside Indonesia, therefore the venture capital firm concept in Indonesia has its own specificity. Based on that concept, Indonesian Financial Services Authority (OJK) issued a regulation on venture capital firm to modify the concept back to its original concept which is by the equity financing method. But, there are some problems found in order to modify the concept, such as how Indonesia applies the general concept of venture capital in its regulation and how the implication of it shall work on venture capital firm specificity in Indonesia. The solutions of those problems will be solved by using normative juridical method. At the end of this thesis, the conclusion is Indonesia has its own concept on venture capital firm specificity which makes the venture capital firm in Indonesia seems to be like financing institution."

"PT OCBC NISP Ventura, di bawah naungan PT OCBC NISP Tbk, merupakan sebuah perusahaan modal ventura (“PMV”) yang bergerak di bidang investasi. Dalam program magang ini, Penulis ditempatkan pada divisi investasi dengan jabatan sebagai investment intern, yang berperan untuk melakukan riset industri dan turut membantu kegiatan due diligence yang dilakukan. Hasil observasi Penulis setelah menyelesaikan program ini menyampaikan bahwa PT OCBC NISP Ventura sudah berperan sebagai PMV dalam memberikan dampak bagi startup dalam bentuk pendanaan dan arahan serta telah melibatkan metode-metode pendekatan dalam menentukan keputusan investasi. 

---

PT OCBC NISP Ventura, under the auspices of PT OCBC NISP Tbk, is a venture capital (“VC”) engaged in investment. In this internship program, the author is placed in the investment division with the position of investment intern, whose role is to conduct industrial research and assist in the due diligence activities carried out. Observation results The author after completing this program stated that PT OCBC NISP Ventura has played a role as a VC in impacting startups in the form of financing and direction and has involved approaches in determining investment decisions."

"Tesis ini membahas mengenai kriteria evaluasi investasi yang diterapkan oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) dalam mengambil keputusan investasi atas Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau investee. Pada tesis ini, peneliti menggunakan benchmarking pada kriteria evaluasi investasi (investment evaluation criteria) yang digunakan oleh PMV dalam menganalisa dan menetapkan PPU mereka. Secara keseluruhan, terhimpun 12 kriteria. Dari literatur diperoleh untuk berinvestasi di AS disyaratkan 10 dari 12 kriteria. Hal ini menunjukkan bahwa PMV di Amerika Serikat memiliki persyaratan kriteria evaluasi investasi yang lebih banyak dan ketat dibandingkan negara lain. Di bawahnya terdapat Singapura yang memiliki 8 kriteria, Eropa 6 kriteria, Kanada 5 kriteria dan wilayah Asia Pasifik 4 kriteria. Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa Indonesia memiliki 8 kriteria dari 12 kriteria. Penelitian ini didukung oleh analisis terhadap data dokumen, observasi dan wawancara.

---

This thesis discusses about the investment evaluation criteria employed by Venture Capital Firms (VCF) in deciding to invest on potential investee companies. For this thesis, the researcher utilized investment evaluation criteria used by VCFs in analyzing and determining their investee portfolio as a benchmark. In total, 12 investment evaluation criteria are observed. From literature, it was discovered that VCFs in the US considered 10 out of the 12 criteria to be significant. This shows that VCFs in the US stricter and more rigorous when it comes to investment criteria compared to their counterparts in the study. Singapore comes second with 8 criteria, followed by Europe with 6 criteria, Canada with 5 criteria, and the Asia Pacific region with only 4 criteria that they consider to be significant. Based on the findings of this study, VCFs in Indonesia considers 8 criteria to be significant. This research is supported with analysis of the data, comprehensive observation, and in-depth interview."

"Keberadaan perusahaan startup kini memiliki peranan pada perekonomian Indonesia, khususnya startup unicorn yang telah memiliki valuasi diatas satu milyar USD. Untuk mencapai title "startup Unicorn"perusahaan startup di Indonesia harus memiliki pertumbuhan yang pesat dan pendanaan yang cukup. Namun, perusahaan startup di Indonesia masih dihadapi dengan permasalahan kekurangan sumber daya sehingga perusahaan startup sulit untuk memiliki pertumbuhan dan mendapatkan pendanaan. Aktivitas internal dan external support yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura sebagai investor terbesar pada perusahaan startup di Indonesia dianggap dapat membantu perusahaan startup untuk mencapai pertumbuhan dan pendanaan yang diinginkan. Selain itu, kegiatan akuisisi yang selalu dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan besar, kini dilakukan oleh perusahaan startup untuk mengatasi permasalahan kekurangan sumber daya yang dihadapi sehingga perusahaan startup dapat mencapai pertumbuhan dan pendanaan yang diinginkan. Penelitian ini telah mengumpulkan 64 responden perusahaan startup di Indonesia yang telah mendapatkan pendanaan dari perusahaan modal ventura. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu PLS-SEM, dimana penelitian ini tidak hanya menekankan hubungan langsung antara internal support, external support, dan akuisisi terhadap pertumbuhan perusahaan startup, namun penelitian ini juga menekankan hubungan tidak langsung antara internal support, external support, dan akuisisi terhadap pendanaan perusahaan startup yang dimediasi oleh pertumbuhan perusahaan.

---

Startup has a role in the Indonesian economy, especially unicorn startups that have valuations above one billion USD. To achieve the title "startup Unicorn", it's required for startups to have rapid growth and sufficient funding. However, startups in Indonesia are faced with resource slack, thus it is difficult for startups to achieve rapid growth and sufficient funding. Internal and external support activities provided by venture capital are considered to help startups to achieve the desired growth and funding. In addition, the acquisition activity, that is always associated with mature companies, is now performed by startups to overcome resource slack. This research has collected 64 respondents startup companies in Indonesia that have received funding from venture capital. The research method used in this research is PLS-SEM, where this research not only emphasizes in the direct effect between internal support, external support, and acquisition of startup growth and funding, but this study as well emphasizes in the indirect effect between internal support, external support, and acquisition in startup funding mediated by firm growth."

"Tesis ini membahas mengenai analisis pembiayaan secara bertahap staged financing yang diberikan oleh perusahaan modal ventura VCF kepada perusahaan startup di Indonesia, apakah benar pemberian pendanaan dilakukan secara bertahap atau tidak, termasuk persyaratan dari VCF ke perusahaan startup untuk dapat memperoleh pendanaan tahap berikutnya. Seiring kesadaran akan pentingnya teknologi meningkat, banyak perusahaan startup di Indonesia yang didirikan. Kebutuhan pendanaan perusahaan ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipenuhi. Berdasarkan literatur, pendanaan secara bertahap umum dilakukan oleh VCF. Pendanaan pada startup dihadapkan pada adanya informasi asimetris yang tinggi baik terkait dengan masalah seleksi yang berpotensi merugikan maupun masalah moral hazard. VCF yang melakukan investasi pada startup yang potensial perlu mengurangi risiko ini dengan menginvestasikan dana secara bertahap. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam. Unit analisis penelitian ini adalah startup Indonesia yang didanai oleh VCF atau private equity. Objek penelitian berjumlah 6 startup di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa perusahaan startup di Indonesia yang dibiayai oleh VCF atau investor lainnya diberikan pendanaan secara bertahap, atau dikenal dengan istilah staged financing. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa untuk mendapatkan pembiayaan tahap selanjutnya, VCF menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan startup yang mereka danai. Persyaratan ini bahkan melibatkan proses audit.

---

This thesis concerns analysis of the staged financing given by Venture Capital firms VCFs to the Indonesian start ups they financed, whether or not the staging exists, including the requirement from VCFs to the start ups in order to get the next stage of financing. As awareness of the importance of technology increased, many Indonesian start ups was established, most of them are technology based companies. These companies needs of funding are not something very easy to met. Funding on start ups encounter high information asymmetric both adverse selection problem as well as moral hazard problem. VCFs investing in potential start ups need to mitigate this risk by gradually invest its fund. Based on the literature, staged financing is widely used by VCFs.

This qualitative research run by conducting in depth interviews. The unit of analysis are Indonesian start ups funded by VCFs or private equity fund. Object of analysis are 6 Indonesian startups. We found that Indonesian start ups financed by VCFs or private equity funds are given the fund in stages, or also known as staged financing. We also found that to get the next stage of financing, VCFs set some requirements for start ups they financed to fulfil. These requirements even involve audit process followed strictly."

"Modal ventura merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan selain pembiayaan berupa perolehan kredit dari bank. Salah satu kegiatan usaha modal ventura adalah penyertaan saham yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Sebelum menjalankan kegiatan usaha nya, perusahaan modal ventura harus mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada praktiknya terdapat badan usaha asing yang melakukan penyertaan saham di Indonesia yang diduga dilakukan dalam rangka pembiayaan dengan sistem modal ventura. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum Indonesia terkait penanaman modal asing pada bidang usaha modal ventura dan apakah badan usaha asing dapat melakukan penyertaan saham dalam rangka pembiayaan dengan sistem modal ventura di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat Yuridis-Normatif.

---

Nowadays, venture capital company has appear as one of the alternative source of financing other than bank loans. Equity participation is one of the business activities which carried out by venture capital company in certain period of times. Before performing its business in Indonesia, such venture capital company must obtain a business license from Financial Service Authority OJK . However, in practice there are foreign business entities which conduct an equity participation in Indonesia, which may be considered as using a venture capital system. The purposes of this research are to examine the regulation of Indonesian law regarding equity participation by foreign business entities in the sector of venture capital business, and whether such foreign business entities may conduct an equity participation for the purpose of financing by using venture capital system. The method used in this research is literature research that is juridical normative."