Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Biaya Penanganan Perkara merupakan komponen dari Biaya Reaksi terhadap Korupsi. Konsep pemidanaan pembebanan biaya penanganan perkara merupakan bagian dari kajian terhadap perhitungan Biaya Sosial Korupsi yang dilakukan pada tahun 2013. Pada penelitian ini, Penulis mengkaji kelayakan diterapkannya konsep pemidanaan ini sebagai bentuk pemidanaan di Indonesia, komponen dari biaya penanganan perkara, serta implementasinya apabila dilaksanakan pada kasus korupsi bantuan dana sosial Covid-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara. Bentuk penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-normatif yang didukung oleh hasil wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pemidanaan pembebanan biaya penanganan perkara layak untuk diterapkan karena merupakan implementasi dari teori relatif yang dikenal dalam hukum pidana sebagai suatu upaya pencegahan meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan konsep pemidanaan ini juga dapat menjadi jawaban atas persepsi masyarakatterkait lemahnya efek penjeraan serta ketidakefektifan peraturan terkait tindak pidanakorupsi di Indonesia. Adapun komponen dari biaya penanganan perkara dalam kaitannya dengan biaya sosial korupsi yang ditemukan pada penelitian ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan pada tahap penyelidikan, tahapan penyidikan, hingga tahapan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Konsep pemidanaan pembebanan biaya penanganan perkara juga dapat dilaksanakan sebagai suatu upaya untuk menutup atau mengembalikan lebih banyak kerugian keuangan negara dibanding bentuk pemidanaan lainnya. Terakhir, hasilpenelitian ini juga menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada Terdakwa Juliari tidak setimpal jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menangani kasus tersebut serta dampak yang ditimbulkan oleh kasus tersebut. Dengan demikian, diperlukan pembaharuan terkait peraturan tentang tindak pidana korupsi untuk menerapkan konsep pemidanaan ini. Alternatif lain dari penerapan konsep pemidanaan ini adalah dengan meniru konsep pembebanan biaya perkara yang sudah lama digunakan di peradilan Indonesia.

---

Case Handling Fees are a component of Reaction Costs against Corruption. The concept of imposing criminal case handling fees is part of a study on the calculation of the Social Costs of Corruption conducted in 2013. In this study, the author examines the feasibility of applying this sentencing concept as a form of punishment in Indonesia, the components of case handling costs, and its implementation when implemented in cases the corruption of the Covid-19 social funding assistance carried out by the former Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia, Juliari P. Batubara. The form of research used in this research is juridical-normative which is supported by the results of interviews with informants. The results of this study indicate that the concept of imposing criminal charges for case handling is feasible to apply because it is an implementation of a relative

theory known in criminal law as an effort to prevent the increase in corruption crimes in Indonesia. In addition, the implementation of this sentencing concept can also be an answer to public perceptions regarding the weak deterrent effect and the ineffectiveness of regulations related to corruption in Indonesia. The components of case handling costs

in relation to the social costs of corruption found in this study are all costs incurred at the investigation stage, the investigation stage, to the stage of handing over files to the prosecutor's office. The concept of imposing criminal charges for handling cases can also be implemented as an effort to cover or return more state financial losses than other forms of punishment. Finally, the results of this study also show that the sanctions given to the

Defendant Juliari are not worth it when compared to the costs incurred by the state to handle the case and the impact caused by the case. Thus, it is necessary to update the regulations regarding criminal acts of corruption to implement this concept of punishment. Another alternative to the application of this sentencing concept is to imitate

the concept of imposing court fees which has long been used in Indonesian courts."

"Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi semakin kompleks dan rumit dengan menggunakan modus yang beragam dan bervariatif. Sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK pada tahun 2021, Kinerja penanganan TPPU hanya sebesar 40% dari target kinerja yang ditetapkan. Penelitian ini menganalisis penyebab utama kinerja KPK yang belum optimal, dan memberikan rekomendasi agar kinerja lebih optimal dalam menangani perkara TPPU. Peneliti menggunakan tinjauan literatur dan analisis studi kasus dengan pendekatan kualitatif melalui observasi secara langsung sumber internal, analisis dokumen, dan wawancara dengan pihak terkait serta menggunakan teknik analisis data model interaktif. Penelitian ini menganalisis kinerja organisasi KPK dalam menangani perkara TPPU. Berdasarkan hasil penelitian, Peneliti menemukan belum adanya kebijakan secara khusus mengenai penanganan perkara TPPU dan adanya variasi fraud yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana yang semakin kompleks. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan penanganan TPPU, KPK dapat membuat kebijakan khusus penanganan TPPU dan meningkatkan kapabilitas serta kemampuan seluruh pihak di KPK mendukung penanganan perkara TPPU.

---

Money laundering (ML) is a crime that becomes increasingly complex as it uses different and varied methods. Only 40% of the established performance target has been met, according to the KPK's Performance Accountability Report for 2021, in terms of handling money laundering offenses. This article examines the primary reasons for the KPK's low performance and offers suggestions for managing ML cases more effectively. Through direct observation of internal sources, document analysis, related party interviews, and interactive model data analysis methodologies, researchers conducted a literature review and case study analysis with a qualitative approach. This study evaluates the KPK organization's performance in managing ML cases. Based on the research's findings, the researcher concluded that there was no established process for handling ML cases and that fraud was a common tactic utilized by those who committed increasingly sophisticated crimes. As a result, the KPK can create specific policies for managing ML and enhance the skills and capacities of all KPK members to support the treatment of ML situations in order to optimize the handling of ML."

"Permasalahan korupsi merupakan sebuah permasalahan yang sudah menjadi musuh besar bagi negara ini. Telah 73 tahun berdiri namun belum juga dapat secara tuntas menyelesaikan permasalahan yang telah mengakar sejak lama di Indonesia. Melihat banyaknya pilihan perumusan kebijakan yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi, penelitian ini membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lembaga KPK dalam merumuskan kebijakan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan instrumen wawancara mendalam dengan masyarakat, akademisi dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun sumber data-data yang diperoleh berasal dari data primer dan sekunder dari buku-buku, naskah ringkas dan hasil wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor perumusan kebiajakan di KPK telah sesuai dengan teori yang ada dan faktor pengaruh dari luar merupakan salah satu faktor yang cukup kuat atau cukup besar pengaruhnya terhadap proses perumusan kebijakan di KPK.

---

Corruption is a problem that has become a major enemy to this country. The Corruption Eradication Commission (KPK) has been founded for 73 years but has not been able to completely resolve this problem that have been rooted for a long time in Indonesia. Considering the many policy formulation choices that can be made in eradicating corruption, this study discusses factors tha influence the KPK in formulating policies towards eradicating corruption. This study used a post positivist approach using in-depth interviews with the community, academics, and the Corruption Eradication Commission (KPK). The source of the data obtained from primary and secondary data from books, concise texts, and the results of in-depth interviews. It is found that the factors of the policy formulation in the Corruption Eradication Commission were in accordance with existing theories, and the external influencing factors are one of the most influential factors on the policy formulation process in the KPK."

"Penerapan kebijakan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah diterapkan sejak tahun 2012, yang kemudian dilanjutkan pada KPK periode 2015-2019 yang dipimpin oleh Agus Rahardjo. Penanganan TPPU pada periode tersebut terlihat meningkat dari KPK periode sebelumnya, dengan jumlah penanganan perkara sebanyak 21 perkara TPPU. Namun perkara TPPU yang hanya sebanyak 21 perkara tersebut menjadi kritikan dari para ahli dan masyarakat sipil yang menyebutkan bahwa KPK tidak maksimal menangani TPPU dengan hanya melaksanakan 4 persen dari 542 perkara korupsi yang ditangani pada 2016- 2019, oleh sebab itu penulis mencoba untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanganan TPPU pada KPK serta mengetahui apa sajakah faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, melalui pendekatan Normalization Process Theory atau NPT (May&Finch, 2009), yang menekankan pada analisis mengenai pemahaman penentu kebijakan tentang sebuah kebijakan (coherence), siapa yang melaksanakan kebijakan dan bagaimana keterlibatan mereka (cognitive participation) bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan (collective action) dan juga bagaimana kebijakan dipahami setelahny (reflexive monitoring). Penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan TPPU, dengan pendekatan 7C Protocol (Cloete et al, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan paradigma post-positivism, pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan TPPU pada KPK telah berjalan optimal, hal tersebut terlihat pada dimensi coherence, terlihat penentu kebijakan sudah memahami tentang hal pembeda mengenai penanganan TPPU dari kebijakan Pimpinan KPK sebelumnya, dan juga memahami tentang manfaat dari pelaksanaan TPPU bagi KPK, yaitu untuk memaksimalkan pemulihan aset. Pada dimensi cognitive participation, menunjukkan bahwa petugas pelaksana terutama Penyidik memang dengan kesadarannya memutuskan terlibat dalam kebijakan dan mereka juga menyadari tentang pentingnya penanganan TPPU bagi kegiatan Penyidikan mereka. Selain itu pada dimensi collective action, juga menunjukkan bahwa para pelaksana telah terjalin kepercayaan dalam melaksanakan tugas yang ditunjang pula dengan adanya usaha pembagian pekerjaan yang tepat. Pelaksanaan kebijakan masih ada catatan dalam hal kurang adanya forum yang dilembagakan untuk memantau dan menilai kelanjutan proses dan dampak penanganan TPPU tersebut. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, commitment lembaga terhadap penanganan TPPU, communication penyampaian tentang urgensi pelaksanaan TPPU dan juga kurang jelasnya content kebijakan tentang TPPU, sehingga penelitian ini menyarankan perbaikan dalam hal komunikasi, komitmen lembaga dan kejelasan kriteria untuk penanganan TPPU oleh KPK.

---

The implementation of the policy for handling the Crime of Money Laundering (ML) at the Corruption Eradication Commission (KPK) has been implemented since 2012, which was then continued at the 2015-2019 KPK period led by Agus Rahardjo. The handling of money laundering offenses during this period seemed to have increased from the previous period's Corruption Eradication Commission, with a total of 21 cases of money laundering offenses. However, there are only 21 ML cases that have been criticized by experts and civil society who say that the KPK is not optimal in handling money laundering offenses by only carrying out 4 percent of the 542 corruption cases handled in 2016-2019, therefore the author tries to find out how the implementation Policies for handling money laundering offenses at the KPK and knowing what factors influence policy implementation, through the Normalization Process Theory approach (May & Finch, 2009), which emphasizes the analysis of policy makers' understanding of a policy (coherence), who implements the policy and how they are involved (cognitive participation) how the policy is implemented (collective action) and also how the policy is understood afterwards (reflexive monitoring). This research is also intended to determine the factors that influence the implementation of policies for handling money laundering offenses, using the 7C Protocol approach (Cloete et al, 2018). This study uses a qualitative research approach and a post-positivism paradigm, collecting data through interviews and literature studies, it can be concluded that the implementation of policies for handling money laundering offenses at the KPK has been running optimally, this can be seen in the coherence dimension, it appears that policy makers have understood the differentiating things regarding the handling of money laundering offenses. from the previous KPK leadership policies, and also understand the benefits of implementing money laundering offences for the KPK, namely to maximize asset recovery. In the cognitive participation dimension, it shows that implementing officers, especially investigators, have consciously decided to be involved in policies and they are also aware of the importance of handling money laundering offenses for their investigative activities. In addition to the collective action dimension, it also shows that the implementers have established trust in carrying out their duties which is also supported by the proper division of work. There is still a note in the implementation of the policy in terms of the lack of an institutionalized forum to monitor and assess the continuation of the process and the impact of the handling of money laundering offences. This happens because it is influenced by several factors, namely, the commitment of the institution to the handling of money laundering offenses, communication delivery about the urgency of the implementation of money laundering offenses and also the lack of clarity on policy content regarding money laundering, so this research suggests improvements in terms of communication, institutional commitment and clarity of criteria for handling money laundering offenses by the KPK."

"ABSTRAKPengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah sangatlah diperlukan. Hanya sajaUndang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi yang mengamanahkan sementara ini di ibu kota propinsi serta keberadaanhakim ad hoc dalam sistem peradilan pidana di dalam Pengadilan Tindak PidanaKorupsi yang kemudian menurut penulis menimbulkan beberapa permasalahan.Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris yang bersifatdeskriptif. Penelitian ini didasarkan pada telaah terhadap data sekunder yang akandipadu dengan hasil penelitian empirik yang berupa data primer. Hasil daripenelitian ini didapatkan beberapa permasalahan yang muncul sehubungandengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu : 1) besarnya biaya yang dikeluarkan dansulitnya proses penanganan perkara tindak pidana korupsi; 2) sulitnya merekruthakim ad hoc yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang hukumkhususnya pemberantasan tindak pidana korupsi serta kurang terbukanya sistemrekrutmen hakim karier yang tidak melibatkan peran serta masyarakat dalamproses rekrutmen.

---

AbstractThe Court of Corruption is very needed. Act number 46 of 2009 orderedestablishment of The Court of Corruption, which meanwhile in the capital of theprovince, as well as the presence of a judge ad hoc in the criminal justice systemwhich according to the author raises some problems. The research method used isthe normative-empirical. This research is based on a study of secondary data willbe combined with the empirical research results in the form of primary data. Theresult of this research acquired some of the issues that appears with the enactmentof Act number 46 of 2009 which are : 1) the magnitude of the cost and difficultyof the case handling process of the criminal acts of corruption; 2 ) the difficulty torecruiting judge ad hoc who has knowledge and ability in the law of especiallycorruption eradication, and less fair system recruitment careers judge notinvolving public participation in the process of recruitment"

"Skripsi ini akan membahas mengenai arti, baik secara konsep maupun tujuan dari pidana uang pengganti yang akan dianalisis dengan menggunakan teori pemidanaan yang ada dalam hukum pidana Indonesia. Pengembalian kerugian negara melalui penjatuhan pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 18, dengan berbagai permasalahan yang mengakibatkan terpidana untuk lebih memilih pidana penjara subsider daripada memenuhi tuntutan pidana uang pengganti. Hal ini mengakibatkan lambatnya pertumbuhan Indonesia sebagai negara berkembang, karena keuangan negara yang diharapkan dapat kembali melalui penjatuhan pidana uang pengganti tidak dapat terwujud.Penelitian dengan judul Permasalahan Pidana Uang Pengganti Terkait Teori Pemidanaan, Berdasarkan Undang ? Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang diarahkan pada hukum positif untuk kemudian dikaitkan dengan teori pemidanaan. Penelitian ini menjelaskan mengenai konsep dan tujuan dari pidana uang pengganti beserta pidana penjara subsider yang melekat kepadanya, dan dipaparkan permasalahan yang terkait dengan pencapaian tujuan pemidanaan dari pidana uang pengganti.

---

This study will discuss about the meaning, both in concept and purpose of the Compensatorial-Money Punishment which will be analyzed by using the theory of crime and punishment as they lived under the Indonesian criminal law. The effort of returning the state losses through the compensatorial-money punishment is provided with the Article 18, with those variety of problems that leads the convict in prefer for the subsidiary-imprisonment than meet the obligation of the compensatorial-money punisment. This has resulted a slow growth of Indonesia as a developing country, where the evaporated state finances that once were expected to be return through the imposition of the compensatorial-money punishment can't possibly be realized.This study which titled The Proposition of The Compensatorial-Money Punishment in Relation With The Theory of Crime and Punishment, based upon Statutory No. 31 of 1999 about The Eradication of Corruption is done by using a normative juridical research that aimed at the positive law for later be associated with the theory of crime and punishment. This study describes both about the concept and purpose of the compensatorial-money punishment and the subsidiary-imprisoment that attached to it, and described the problems that associated with the achivement of the objectives of the compensatorial-money punishment."

"[ABSTRAKKekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agungdan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MahkamahAgung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yangdalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruhpengaruhlainnya. Mahkamah Agung dalam memberikan pemberatan dalam hukumanharus sesuai dengan nilai-nilai, norma hukum dan peraturan perundang-undanganyang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang menjadi dasar Mahkamah Agung dalammemperberat hukuman antara lain: UUD 1945 sebagai landasan hukum negaraIndonesia, asas hukum yang adil yang merupakan dasar untuk memutus suatuperkara, dan kekuasaan kehakiman, yakni kebebasan hakim dalam memutus suatuperkara terlepas dari pengaruh negara, pemerintah ataupun kekuasaan politik lainnya.Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dikatakan demikian karena tindak pidanakorupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya,membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapatpula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampakmembudayanya tindak pidana korupsi. Maka dari itu diperlukan upaya hukum yangluar biasa pula untuk memberantas tindak pidana korupsi. Salah satunya adalahdengan memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.Pemberatan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana korupsi tidak semata-matasebagai pembalasan yang tidak beralasan, pemberatan hukuman terhadap pelakutindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini mempunyaibeberapa tujuan antara lain: untuk menegakkan hukum dan keadilan, untukkesejahteraan rakyat dan untuk pembaharuan hukum dan pembangunan hukum.

---

ABSTRACTJudicial power by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is theindependent power carried by a Supreme Court and judicial bodies underneath, andby a Constitutional Court, to organize judiciary to enforce the law and justice. TheSupreme Court is the Supreme Court of the State of all courts, which in carrying outtheir duties free from the influence of government and other influences. The SupremeCourt in giving the weighing of punishment should be in accordance with the values,norms, laws and regulations in force in Indonesia. Matters on which the SupremeCourt in aggravate the punishment include: 1945 is the legal foundation of theIndonesian state, the legal principle of fair which is the basis for deciding a case, andjudicial authorities, namely the independence of judges in deciding a case apart fromthe influence of the state, government or other political powers. Corruption is anextraordinary crime, said that because of corruption may endanger the stability andsecurity of the state and society, endanger the social and economic development ofsociety, politics, and may even undermine democratic values and morality as theyaffect the unsupported corruption. Therefore required extraordinary legal remedyanyway to eradicate corruption. One way is to give a weighting of convictions forcorruption. Weighting the punishment of the accused of corruption is not solely inretaliation unwarranted, weighting the punishment of perpetrators of criminal acts ofcorruption committed by the Supreme Court has several objectives: to enforce the lawand justice, for the welfare of the people and for the renewal of the law and legaldevelopment.;Judicial power by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is theindependent power carried by a Supreme Court and judicial bodies underneath, andby a Constitutional Court, to organize judiciary to enforce the law and justice. TheSupreme Court is the Supreme Court of the State of all courts, which in carrying outtheir duties free from the influence of government and other influences. The SupremeCourt in giving the weighing of punishment should be in accordance with the values,norms, laws and regulations in force in Indonesia. Matters on which the SupremeCourt in aggravate the punishment include: 1945 is the legal foundation of theIndonesian state, the legal principle of fair which is the basis for deciding a case, andjudicial authorities, namely the independence of judges in deciding a case apart fromthe influence of the state, government or other political powers. Corruption is anextraordinary crime, said that because of corruption may endanger the stability andsecurity of the state and society, endanger the social and economic development ofsociety, politics, and may even undermine democratic values and morality as theyaffect the unsupported corruption. Therefore required extraordinary legal remedyanyway to eradicate corruption. One way is to give a weighting of convictions forcorruption. Weighting the punishment of the accused of corruption is not solely inretaliation unwarranted, weighting the punishment of perpetrators of criminal acts ofcorruption committed by the Supreme Court has several objectives: to enforce the lawand justice, for the welfare of the people and for the renewal of the law and legaldevelopment., Judicial power by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is theindependent power carried by a Supreme Court and judicial bodies underneath, andby a Constitutional Court, to organize judiciary to enforce the law and justice. TheSupreme Court is the Supreme Court of the State of all courts, which in carrying outtheir duties free from the influence of government and other influences. The SupremeCourt in giving the weighing of punishment should be in accordance with the values,norms, laws and regulations in force in Indonesia. Matters on which the SupremeCourt in aggravate the punishment include: 1945 is the legal foundation of theIndonesian state, the legal principle of fair which is the basis for deciding a case, andjudicial authorities, namely the independence of judges in deciding a case apart fromthe influence of the state, government or other political powers. Corruption is anextraordinary crime, said that because of corruption may endanger the stability andsecurity of the state and society, endanger the social and economic development ofsociety, politics, and may even undermine democratic values and morality as theyaffect the unsupported corruption. Therefore required extraordinary legal remedyanyway to eradicate corruption. One way is to give a weighting of convictions forcorruption. Weighting the punishment of the accused of corruption is not solely inretaliation unwarranted, weighting the punishment of perpetrators of criminal acts ofcorruption committed by the Supreme Court has several objectives: to enforce the lawand justice, for the welfare of the people and for the renewal of the law and legaldevelopment.]"

"Komisi Pemberantasann Korupsi (KPK) lahir sebagai anak kandung reformasi. Besarnya harapan publik kepadanya sebagai lembaga negara yang independen dalam memberantas korupsi di negeri ini, membuat para pendiri KPK mendesain lembaga ini dengan kewenangan dan UU khusus. Realita tersebut berpengaruh terhadap interaksi sosial yang terjadi di dalam proses pembuatan keputusan di lembaga dan organisasi kepegawaian Wadah Pegawai KPK. Dengan menggunakan Adaptive Structuration Theory yang diperkenalkan oleh Poole dan DeSanctis yang diadaptasi dari teori strukturasi oleh Anthony Giddens; peneliti mendapatkan interaksi sosial yang terjadi dalam proses strukturasi, yaitu bagaimana struktur diproduksi dan direproduksi dalam sebuah organisasi kepegawaian yang menjadi bagian dari sistem kelembagaan KPK. Di AST, ditekankan bahwa critical edge berada pada proses pembuatan keputusan yang memberikan kesempatan kepada seluruh anggota organisasi berpartisipasi dalam mengemukakan gagasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan single case study untuk menganalisis mengenai strukturasi di organisasi kepegawaian pada sebuah Lembaga Negara berbentuk Komisi dalam tatanan politik dan birokrasi pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap para agen yang berperan secara aktif di dalam interaksi sosial. Dengan potret tersebut peneliti menganalisis structural features, other sources of structure serta group’s internal system yang mempengaruhi proses interaksi sosial. Studi ini menemukan bahwa ketika agen WP-KPK berinteraksi dengan struktur dalam sistem politik dan birokrasi, mereka melakukan tindakan appropriation of structure yang menghasilkan emergent source of structure dan menggunakannya sebagai struktur tambahan pada interaksi sosial berikutnya. Proses pembuatan keputusan yang terjadi dalam interaksi sosial menunjukkan terbentuknya new social structures. Hal ini menunjukkan bahwa ketika appropriation moves yang dilakukan oleh para agen adalah untuk mewujudkan faithfulness of appropriation, maka hasil akhirnya decision outcomes yang predictable dan committed.

---

The Corruption Eradication Commission (CEC) was born as the child of the reform. The high public expectations to the commission as an independent state institution in combating corruption in this country, made the founders of the KPK design this institution with special authority and law. This reality affects the social interaction that occurs in the decision-making process at the KPK's Employee Organization and staffing organizations. By using the Adaptive Structuration Theory introduced by Poole and DeSanctis which was adapted from structuration theory by Anthony Giddens; researchers get the social interaction that occurs in the structuration process, namely how the structure is produced and reproduced in a staffing organization that is part of the KPK institutional system. At AST, it is emphasized that the critical edge is in the decision-making process that provides opportunities for all members of the organization to participate in expressing ideas. The study was conducted using a single case study to analyze the structuration in the staffing organization at a State Institution in the form of a Commission in political order and government bureaucracy. Data collection is done by in-depth interviews with agents who play an active role in social interaction. With this portrait the researcher analyzes the structural features, other sources of structure and the group's internal systems that influence the process of social interaction. This study found that when WP-KPK agents interact with structures in political and bureaucratic systems, they take appropriation of structure actions that produce emergent sources of structure and use them as additional structures in subsequent social interactions. The decision making process that occurs in social interaction shows the formation of new social structures. This shows that when appropriation moves by agents are to manifest the faithfulness of appropriation, then the outcome of the decision outcomes is predictable and committed.

Keywords: Adaptive Structuration Theory, structure, agent, appropriation, employee organization"

"ABSTRAKKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu lembaga penegak hukum baru merupakan angin segar dalam sistem hukum di Indonesia untuk memberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 meliputi tindakan sejak fase penyelidikan hingga penuntutan. Namun pada faktanya, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga melakukan proses eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Akan tetapi pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang melaksanakan putusan merupakan Jaksa yang diberhentikan sementara dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fakta ini menyebabkan perdebatan di beberapa pihak terkait siapa yang berwenang dan bagaimana kepastian hukumnya. Asas legalitas serta kewenangan yang melekat pada lembaga membuat tindakan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

---

ABSTRACTCorruption Eradication Commission as a new law enforcement agencies is a fresh air in Indonesia to eradicate corruption. Based on Law No. 20 of 2002, Anti Corruption Commission authorities to eradicate corruption in Indonesia is from the investigation phase to prosecution. In fact, the Anti Corruption Commission also doing the execution of legally binding verdict. That authorithies should be prosecutor`s based on Law No. 16 of 2004. However, the employees of the Anti Corruption Commission who implemented the verdict were Prosecutors who were temporarily dismissed from the Prosecutor`s Office of the Republic of Indonesia for carrying out their duties in the Anti Corruption Commission. This fact led to a debate on several parties regarding who is authorized and how legal certainty is. The principle of legality and authority inherent in the institution makes the action of the Corruption Eradication Commission an act that opposes the laws and regulations"

"Penelitian ini bermula dari latar belakang permasalahan korupsi yangmelibatkan penyelenggara negara di Indonesia yang tidak kunjung habisnya. Halini kemudian dibentuknya lembaga antikorupsi yang mempunyai wewewangmelakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Komisi PemberantasanKorupsi merupakan komisi antikorupsi di Indonesia yang mempunyai tugas,fungsi, dan wewenang yang sangat strategis dalam memberantas korupsi.Penelitian ini membahas mengenai penggunaan penyadapan KomisiPemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi,khususnya penyuapan dan pemerasan. Posisi Komisi Pemberantasan korupsicukup strategis terlihat pada penggunaan penyadapan yang sah secara hukumdalam mengungkap kasus korupsi, khususnya kasus penyuapan dan pemerasan.Penggunaan penyadapan telah menjerat banyak pelaku tindak pidanakorupsi. Penelitian ini juga ditujukan untuk melihat manfaat dan kendala selamapenggunaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sehingga dapatmenggambarkan secara keseluruhan dari penggunaan penyadapan dalammengungkap kasus penyuapan dan pemerasan yang melibatkan penyelenggaranegara.Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa KPK menyadaripenyadapan melalui telepon tidak cukup. Banyak kendala selama penggunaanpenyadapan selama ini disebabkan oleh, yaitu kendala personel KPK yang sedikitdibandingkan kasus yang sedang ditangani, dibutuhkan aturan hukum daninsfrastruktur yang memadai dalam hal menunjang tata cara teknis penyadapan,khususnya penyadapan yang berbasis layanan data internet.

---

AbstractThis research started from a background of corruption involving stateadministrators in Indonesia that never end. It is then, forming anti-corruptionagencies which have lawful interception and recording conversations. Indonesia?sCorruption Eradication Commission (KPK) is an anti-corruption commissionwhich has the duties, functions, and authority are very strategic in eradicatingcorruption.This research discusses the use of lawful interception Indonesia?s CorruptionEradication Commission (KPK) in exposing corruption cases, especially briberyand extortion. Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) position isstrategic at the use of lawful interception in exposing corruption cases, especiallybribery and extortion.The use of lawful interception has trapped many corruptors. The study also aimedto see the benefits and constraints of lawful interception conducted by the KPK,so that it can describes the use of it in exposing bribery and extortion casesinvolving state administrators.The results of this research is KPK aware of intercepts telephone is not enough.Many obstacles during this policy, due to the lack of personnel in KPK, it takesthe rule of law and adequate infrastructure in terms of technical procedures tosupport lawful interception especially internet-based data services."