Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia, permasalahan mengenai pendaftaran tanah kerap menjadi isu yang tidak terselesaikan. Mulai dari pemalsuan dan penggandaan sertifikat hingga kesalahan pencatatan pada Kantor Pertanahan menjadi masalah utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah di Indonesia. Permasalahan tersebut berdampak pada hilangnya kepastian hukum terkait hak milik terhadap suatu tanah. Teknologi Blockchain merupakan database yang menawarkan keamanan dan kemudahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan kemampuan pencatatannya yang memiliki tingkat ketahanan tinggi dengan fitur time stamp dan distributed ledger yang ditawarkan. Sistem tersebut dapat menjadi solusi untuk mencegah tindakan pemalsuan, kesalahan pencatatan, serta sertifikat tanah ganda di Indonesia. Selain itu, pemanfaatan teknologi Blockchain selaras dan telah memenuhi nilai-nilai yang terdapat di perundang-undangan Indonesia tentang pendaftaran tanah secara elektronik di Indonesia. Hal tersebut membuat Blockchain dapat menjadi suatu solusi alternatif di Indonesia dengan keunggulan yang dapat menyelesaikan permasalahan pada bidang pertanahan di Indonesia.

---

In Indonesia, problems regarding land registration often become unresolved issues. Starting from counterfeiting and the duplicating of certificates to recording errors at the Land Office, these are main problems that cause land disputes in Indonesia. These problems have an impact on the loss of legal certainty regarding ownership rights to a land. Blockchain technology is a database that offers security and convenience in carrying out land registration with its recording capabilities that have a high level of resilience with the time stamp and distributed ledger features it offers. This system can solve counterfeiting, recording errors, and double land certificates in Indonesia. In addition, Blockchain is also aligned and meets the values contained in the Indonesian legislation about electronic land registration. This makes Blockchain an alternative solution in Indonesia because it already has many advantages that can solve problems in the land sector in Indonesia."

"Skripsi ini menganalisis bagaimana teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menerapkan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia, model teknologi blockchain yang dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia, dan implikasi dari penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari sisi organisasi terdiri atas kesiapan organisasi, dukungan pihak dengan kewenangan yang lebih tinggi, kesiapan teknologi, inovasi, tata kelola (governance), dan proses regulasi (internal). Faktor-faktor dari sisi lingkungan terdiri atas dukungan pemerintah eksternal dan dukungan mitra. Faktor-faktor dari sisi teknologi terdiri atas manfaat, keamanan data, smart contract coding, arsitektur, permissions, dan shared infrastructure. Selain itu, dengan karakteristiknya, teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem NSFP dengan menggunakan tipe permissioned private blockchain. Sementara itu, penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia dapat berimplikasi pada optimalisasi sistem elektronik PPN, peningkatan user experience Wajib Pajak terhadap sistem elektronik PPN, membantu analisis terhadap perekonomian nasional karena data yang bersangkutan dengan PPN menjadi jelas dan auditable, dan meningkatkan transparansi transaksi PPN.This undergraduate thesis analyzes how blockchain technology can be applied to the VAT system in Indonesia. The approach used in this study is qualitative to analyzes factors that need to be considered for implementing blockchain technology in the VAT system in Indonesia, blockchain technology models that can be applied in the VAT system in Indonesia, and the implications of the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia. The results of this study indicate that factors that need to be considered in the organization side consist of organizational readiness, support of parties with higher authority, technological readiness, innovation, governance, and regulatory processes (internal). Factors in the environment side consist of external government support and partner support. Factors in the technology side consist of benefits, data security, smart contract coding, architecture, permissions, and shared infrastructure. Besides, with its characteristics, blockchain technology can be applied in NSFP systems by using the permissioned private blockchain type. Meanwhile, the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia can have implications for the optimizing the VAT electronic system, increasing the taxpayer's user experience of the VAT electronic system, helping the analysis of the national economy because the data relating to VAT is transparent and auditable, and increasing the transparency of VAT transactions."

"Perusahaan konstruksi Joint Operation (JO) di Indonesia menghadapi tantangan dalam transfer teknologi, terutama karena kesenjangan antara teknologi yang tersedia dan kemampuan organisasi. Manajemen pengetahuan merupakan solusi potensial, namun implementasinya masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan langkah strategis dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan guna mengatasi transfer teknologi pada perusahaan konstruksi JO. Metode penelitian meliputi tinjauan literatur, survei kuesioner kepada 15 responden dari proyek MRT Jakarta CP201, serta analisis data menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP), fuzzy sets, dan metode skoring Simple Additive Weighting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses manajemen pengetahuan utama dalam transfer teknologi adalah akuisisi pengetahuan, penggunaan pengetahuan, dan berbagi pengetahuan. Subkriteria yang berpengaruh pada akuisisi pengetahuan adalah kejelasan peran dan tanggung jawab (internal) serta kerja sama dan kemitraan (eksternal); untuk penggunaan pengetahuan adalah kejelasan peran dan tanggung jawab (internal) serta kondisi pasar yang tidak menentu (eksternal); dan untuk berbagi pengetahuan adalah kejelasan peran dan tanggung jawab (internal) serta kerja sama dan kemitraan (eksternal). Model SECI oleh Nonaka & Takeuchi (Sosialisasi, Eksternalisasi, Kombinasi, Internalisasi) memberikan panduan strategis untuk meningkatkan efektivitas manajemen pengetahuan.

---

Joint Operation (JO) construction companies in Indonesia face challenges in technology transfer, mainly due to the gap between available technology and organizational capabilities. Knowledge management is a potential solution, yet its implementation remains limited. This research aims to formulate strategic steps for implementing knowledge management to address technology transfer in JO construction companies. Methods include literature review, a questionnaire survey of 15 respondents from the Jakarta MRT CP201 project, and data analysis using Analytical Hierarchy Process (AHP), fuzzy sets, and Simple Additive Weighting/Scoring Method. Results indicate that key knowledge management processes in technology transfer are knowledge acquisition, utilization, and sharing. Influential sub-criteria for knowledge acquisition are clarity of roles and responsibilities (internal) and collaboration and partnership (external); for knowledge utilization, they are clarity of roles and responsibilities (internal) and uncertain market conditions (external); and for knowledge sharing, they are clarity of roles and responsibilities (internal) and collaboration and partnership (external). The SECI model by Nonaka & Takeuchi (Socialization, Externalization, Combination, Internalization) provides a strategic guide for enhancing knowledge management effectiveness."

"Peningkatan populasi High Net-Worth Individuals (HNWI) di Indonesia menurut laporan Capgemini pada 2014-2017 diketahui tidak berbanding lurus dengan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Selain itu, HNWI juga terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan membuat skema kompleks atas kepemilikan asetnya. Atas dasar itu Financial Action Task Force (FATF) bekerja sama dengan Organisation Economic Development Co-operation (OECD) dalam mempelopori terciptanya transparansi registrasi Ultimate Beneficial Ownership (UBO). Teknologi blockchain yang identik dengan transparansi, keamanan tinggi serta berpotensi untuk diterapkan dalam dunia perpajakan dapat menjadi solusi atas permasalahan ini. Dengan menggunakan teori Success Factors for Information Technology Governance (SFITG) (Alreemy, et al, 2016), skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendukung serta manfaat yang diharapkan terjadi dalam penerapan teknologi blockchain pada isu transparansi registrasi UBO di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis, metode pengumpulan data dan teknik analisis data secara kualitatif. Penelitian melalui studi kepustakaan maupun wawancara mendalam menghasilkan bahwa faktor-faktor pendukung terwujudnya penerapan teknologi blockchain pada isu registrasi UBO di Indonesia terdiri dari keselarasan strategis, lingkungan eksternal, lingkungan internal, manajemen performa, dan manajemen sumber daya, yang secara keseluruhan belum dikatakan memadai. Selanjutnya, manfaat yang diharapkan terjadi berupa penyampaian nilai secara tepat waktu dan manajemen risiko yang dapat terwujud dari adanya komitmen serta langkah konkret dari kolaborasi pihak terkait.

---

According to the Capgemini report in 2014-2017, the increase in the population of High Net-Worth Individuals (HNWI) in Indonesia is not directly proportional to income tax revenue in Indonesia. Also, HNWI are indicated to have committed tax avoidance by making complex schemes for ownership of their assets. For the reason Financial Action Task Force (FATF) in collaboration with Organisation Economic Development Co-operation (OECD) in pioneering the creation of transparency in UBO registration. Blockchain technology that has transparency, high security, and has the potential to be applied in the world of taxation can be a solution to this problem. By using the theory of Success Factors for Information Technology Governance (SFITG) (Alreemy, et al, 2016), this undergraduate thesis aims to analyze supporting factors and potential outcomes that are expected to occur in the blockchain technology application on the issue of transparency of UBO registration in Indonesia. This study using the post-positivist approach, qualitative data collection methods and analysis. The results of research obtained from literature studies and in-depth interviews indicate that the supporting factors of blockchain technology application for UBO registration in Indonesia consisting of strategic alignment, external environment, internal environment, performance management, and resource management that still inadequate as a whole. Furthermore, the potential outcomes in the form of value delivery on time & risk management can be realized from the commitment and concrete steps of the collaboration of related stakeholders."

"Administrasi pajak memiliki peran yang vital dalam sistem perpajakan. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya perkembangan yang salah satu caranya adalah dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Salah satu modernisasi administrasi perpajakan yang diinisiasi di Indonesia adalah dengan menggunakan teknologi blockchain. Sebelum digunakan secara masif, perlu dilihat kesiapan penggunaan elektronik dari teknologi ini di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan manfaat, menganalisis faktor, serta menganalisis kesiapan penggunaan elektronik atas teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan ditunjukkan terdapat manfaat dari teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di antaranya transparansi, disintermediasi, immutability, serta ketepatan data. Sedangkan faktor yang memengaruhi penggunaan teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi pajak terdiri dari infrastruktur, kemampuan, serta kebijakan pemerintah. Terkait kesiapan penggunaan elektronik, apabila dilihat dari kebijakan pemerintah, memang belum ada kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penggunaan teknologi blockchain. Apabila meninjau dari infrastruktur, masih banyak infrastruktur yang perlu dipenuhi untuk menggunakan teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Ditinjau dari penetrasi teknologi blockchain, terlihat bahwa penetrasi teknologi ini masih rendah di Indonesia. Oleh karenanya, memang dibutuhkan tahapan-tahapan untuk mempersiapkan penggunaan teknologi blockchain secara masif dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

---

Tax administration has a vital role in tax system. In consequence, improvement is needed one of which is done by modernizing tax administration. One of modernization of tax administration initiated in Indonesia is using blockchain technology. In advance of using blockchain technology massively, it is necessary to look at e-Readiness of this technology in Indonesia. This thesis aims to describe the benefits, analyze factors, and analyze e-Readiness of blockchain technology usage in modernizing tax administration in Indonesia. This study uses a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. From the results of in-depth interviews and literature studies, it is shown that there are benefits from blockchain technology in modernization of tax administration including transparency, disintermediation, immutability, and data accuracy. This study also finds that there are some factors that influence the use of blockchain technology in the modernization of tax administration which consist of infrastructure, skills, and government policies. Regarding e-Readiness, from government police perspective, there is no policy that regulates the use of blockchain technology. Reviewing from infrastructure perspective, there is still a lot of infrastructure that needs to be fulfilled to use blockchain technology in modernizing tax administration in Indonesia. From the penetration of blockchain technology perspective, it is seen that the penetration of this technology is still low in Indonesia. Hence, indeed some stages are needed to prepare massive use of blockchain technology for the modernization of tax administration in Indonesia.

"

"Kepuasan pasien merupakan komponen utama penilaian mutu pelayanan rumah sakit. Kepuasan pasien terhadap layanan keperawatan peripoperatif perlu diidentifikasi agar perawat lebih termotivasi dalam memberikan pelayanan yang prima. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi mutu pelayanan keperawatan peripoperatif dengan kepuasan pasien. Metode: Studi cross-sectional dengan teknik pengambilan sampling simple proporsi, serta menggunakan kuesioner Service Quality (ServQual) dan LPPSq (Leiden Perioperative care Patient Satisfaction questionare) ini melibatkan 140 responden yang menjalani operasi di salah satu rumah sakit di Depok. Hasil: Terdapat hubungan antara mutu pelayanan keperawatan peripoperatif dengan tingkat kepuasan pasien dalam menjalani operasi (p = 0,000; α = 0,05). Kesimpulan: Persepsi mutu pelayanan keperawatan peripoperatif berhubungan erat dengan kepuasan pasien dan faktor jenis operasi adalah faktor yang paling mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Saran: Perawat dan pemangku kepentingan dari bidang Pendidikan dan Pelayanan diharapkan mau meningkatkan kompetensi perawat di bidang layanan peripoperatif agar bisa memberikan pelayanan yang lebih prima.

---

Patient satisfaction is an important indicator of quality of services in healthcare facilities. Patient satisfaction of perioperative nursing care should be assessed in order to motivate nurses in providing better services. Objective: This study aimed to identify correlation between perception on quality of perioperative nursing care and patient satisfaction. Method: this cross-sectional with simple proportion sampling, and using questionare Service Quality (ServQual) and LPPSq (Leiden Perioperative care Patient Satisfaction questionare study involved 121 participants who underwent surgery in certain hospital in Depok. Result: there was a significant correlation between quality of perioperative nursing care and patient satisfaction who underwent surgery. Conclusion: Perception on quality of nursing care is closely associated with patient satisfaction, and type of surgery is the most significant factor affecting patient satisfaction. Conclusion: Nurses and stakeholders in Education and Services should be more concerned about improving nurse competencies in perioperative care in order to provide better services."

"Perkembangan teknologi yang sangat pesat beberapa tahun terakhir menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat menggeser dan menggantikan sistem tradisional yang terdapat pada industri. Salah satu inovasi tersebut adalah Crowdfunding, sebuah platform yang mempertemukan secara langsung pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang ingin menginvestasikan dananya. Pesatnya perkembangan teknologi membuat Regulator harus menyesuaikan regulasi yang tepat untuk mengakomodir perkembangan tersebut, termasuk juga dalam hal Crowdfunding. Dikarenakan Pemerintah belum memiliki regulasi yang khusus mengatur Crowdfunding, sudah seharusnya Pemerintah mengkaji regulasi yang telah ada yang dapat digunakan untuk mengatur Crowdfunding untuk sementara waktu. Tugas Akhir ini akan mengkaji secara komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan apa saja yang bisa digunakan untuk mengatur Crowdfunding di Indonesia, serta memberikan perbandingan terhadap beberapa negara yang telah memiliki regulasi khusus terkait Crowdfunding. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode normatif-yuridis. Di akhir Tugas Akhir ini, diketahui bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk mengatur Crowdfunding sementara waktu sampai dibuatnya regulasi khusus mengenai Crowdfunding.

---

Rapid technological development in the last few years generate many innovations that can shift and replace traditional system on the industry. One of that innovation is crowdfunding. Which is a platform that can connect a party that need funding and another party that wants to invest their money. The rapid technological development causes Regulator has to adjust proper regulation(s), Including crowdfunding regulation. Because the Regulator does not have any regulation that regulate specifically on crowdfunding, the Regulator should analyzes existing regulations that can regulate Crowdfunding temporarily.

This thesis analyzes comprehensively about what regulation(s) that can be used to regulate crowdfunding in Indonesia, and provides a comparison toward crowdfunding regulations in other countries. This research is using normatif-yuridis method. At the end of this thesis, we are knowing that there are several regulations that can be used to regulate crowdfunding temporarily until the regulator makes spesific regulation on crowdfunding."

"Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, diketahui bahwasanya jumlah sampah yang timbul di Indonesia setiap tahunnya hampir mencapai 30 juta ton. Hal ini diperparah dengan sistem pengelolaan sampah yang masih belum berjalan dengan efektif di Indonesia karena sistem dumping tanpa adanya sistem pengelolaan yang mumpuni menyebabkan menumpuknya sampah di Tempat Pembuangan Akhir serta sumber daya Indonesia yang masih belum mencukupi untuk melakukan pengelolaan sampah secara efektif. Maka dari itu, kemudian Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengolah sampah menjadi energi yang diwujudkan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa. Untuk menjawab permasalahan ini, kemudian Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang diwujudkan dengan melakukan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian ini berlangsung. Kemudian, penulis menarik kesimpulan bahwasanya keberadaan PLTSa mampu berperan membantu menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia sekaligus menjadi jawaban untuk permasalahan energi, mengingat energi sampah termasuk sebagai energi terbarukan. Peranan tersebut dapat dilihat dari daya serapan PLTSa di Indonesia, yakni 0,6% oleh PLTSa Bantargebang dengan kapasitas 700 kW, 45% oleh PLTSa Surabaya dengan kapasitas 9 MW, dan 152,7% oleh PLTSa Surakarta dengan kapasitas 8 MW. Namun, apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat, perkembangan PLTSa di Indonesia masih tertinggal dari PLTSa di Amerika Serikat. Ketertinggalan dari PLTSa di Indonesia dengan PLTSa di Amerika Serikat dipengaruhi oleh faktor pendanaan dan faktor historis yang membedakan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Agar PLTSa di Indonesia mampu memberikan dampak yang lebih signifikan, Pemerintah Indonesia perlu melakukan percepatan dalam pembangunan PLTSa di kota-kota lainnya sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan dan kota lainnya yang memiliki potensi timbulan sampah dalam jumlah besar serta pemrioritasan pengelolaan sampah dalam rencana pembangunan.

---

Based on data published by the National Waste Management Information System, it is known that the amount of waste generated in Indonesia every year is almost 30 million tons. This is exacerbated by the waste management system that is still not functioning effectively in Indonesia because the dumping system without a qualified management system causes the accumulation of waste in final disposal sites and Indonesia's resources are still insufficient to carry out effective waste management. Therefore, the Government then established a policy to process waste into energy which was realized by the construction of a Waste Power Plant or PLTSa. To answer this problem, the author then uses a normative juridical research method which is realized by conducting a literature study. This research is descriptive in nature to explain the facts obtained during this research. Then, the authors conclude that the existence of PLTSa can play a role in helping to solve the waste problem in Indonesia as well as being an answer to energy problems, considering that waste energy is included as renewable energy. This role can be seen from the absorption power of PLTSa in Indonesia: 0.6% by PLTSa Bantargebang with a capacity of 700 kW; 45% by PLTSa Surabaya with a capacity of 9 MW; and 152.7% by PLTSa Surakarta with a capacity of 8 MW. However, when compared to the United States, the development of PLTSa in Indonesia is still lagging behind PLTSa in the United States. The lag between PLTSa in Indonesia and PLTSa in the United States is influenced by funding factors and historical factors that distinguish Indonesia from the United States. In order for PLTSa in Indonesia to be able to have a more significant impact, the Government of Indonesia needs to accelerate the development of PLTSa in other cities as mandated by Presidential Regulation Number 35 of 2018 concerning the Acceleration of Construction of Installations for Processing Waste into Electrical Energy Based on Environmentally Friendly Technology and other cities that have the potential to generate large amounts of waste and prioritizes waste management in development plans."

"Manusia senantiasa berhubungan dengan teknologi, baik sebagai pengguna, maupun sebagai bagian dari pembuat produk teknologi. Apakah teknologi itu, dan apakah nilai yang terdapat di dalamnya, serta bagaimanakah manusia seharusnya bersikap terhadap teknologi? Dalam filsafat teknologi ada seorang pemikir yang mewakili pemikiran filsafat reformasional terhadap teknologi, yakni Egbert Schuurman. Di tengah dua arus pandangan, baik optimis maupun persimis, terhadap teknologi, Schuurman menawarkan sebuah Liberating Perspective sebagai jalan tengah. Pandangan ini melihatdampak kejatuhan yang begitu dalam, akan tetapi juga memperhitungkan keindahan ciptaan dan penebusan dalam Kristus bagi perkembangan teknologi. Menurut penulis pemikiran Schuurman akan Liberating Perspective merupakan solusi terhadap problema teknologi dan kehidupan teknologis."