Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKawasan Asia Tenggara memiliki tingkat kejadian perdagangan manusia yang tinggidengan latar belakang dan penyebab yang beragam; baik dari aspek ketenagakerjaan,migrasi, kemiskinan, kejahatan maupun konflik negara. Hal ini menyebabkanpendekatan untuk pemberantasan perdagangan manusia menjadi beragam pula; baikdari tahapan pencegahan, penegakan hukum, maupun dukungan untuk korban. Tesisini membahas pemberantasan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggarasebagai tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia dan hukum pidanainternasional; baik secara internasional maupun regional antar negara-negara anggotaASEAN. Pendekatan yang digunakan adalah kerja sama internasional melaluibantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance (MLA). Instrumen bantuanhukum timbal balik yang digunakan dan dianggap sesuai untuk kawasan AsiaTenggara adalah perjanjian yang dihasilkan oleh Association of South East AsiaNations (ASEAN) yaitu ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters(ASEAN MLAT). Bantuan hukum timbal balik merupakan instrumen kerjasamaformal yang sesuai untuk pemberantasan kejahatan formal maka mampu mengikatkomitmen negara secara penuh. Penelitian dilakukan dengan studi kasus perdaganganmanusia yang terjadi di kawasan ZAMBASULTA (Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi) di Filipina. Sebagai daerah di Filipina dengan kasus perdagangan manusiayang secara dominan lintas batas Negara antara Filipina dengan Malaysia.ZAMBASULTA dapat menggambarkan penerapan ASEAN MLAT di kawasan AsiaTenggara sebagai instrument regional pemberantasan manusia.

---

ABSTRACTSouth East Asia region has a high level of human trafficking case with variousbackgrounds and causes; whether from aspects of labor, migration, poverty, crime orhomeland conflict. Hence the approach for human trafficking suppression varies;whether from the phase of prevention, law enforcement, or victim support. This thesisaddresses human trafficking suppression in South East Asia region as a crime againsthuman rights. Writer describes the law for human rights protection and internationalcrime against human trafficking; internationally and amongst ASEAN membercountries. The approach being taken is international cooperation through mutual legalassistance (MLA). The instrument considered appropriate is ASEAN Mutual LegalAssistance Treaty in Criminal Matters (ASEAN MLAT). Mutual legal assistance is acompatible formal cooperation instrument for suppressing human trafficking becauseof its ability to handle transnational crimes and provides binding commitmentamongst countries. Research is conducted with case study of ZAMBASULTA(Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi) in Philippine. Being a Philippine region withcross border human trafficking cases between Philippine and Malaysia,ZAMBASULTA can represent the implementation of ASEAN MLAT in South EastAsia region as a regional instrument of human trafficking suppression."

"ABSTRAKTulisan ini menjelaskan fenomena pemenuhan hak korban human trafficking untuk tujuan perbudakan yang dialami oleh ABK PT. Kwojeng dengan menggunakan pendekatan kekerasan struktural dan kriminologi kesejahteraan. Sebanyak 163 ABK asal Indonesia telah diperdagangkan sebagai budak oleh PT. Kartigo untuk dipekerjakan pada kapal-kapal PT. Kwojeng. Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan ganti rugi terhadap ABK dengan memenuhi hak korban ABK yang telah mengalami kejahatan perbudakan yang sangat tidak manusiawi. Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah wawancara mendalam dengan korban dan staff LPSK yang menangani kasus ini, serta putusan sidang kasus ini. Temuan dalam tulisan ini adalah bahwa negara mengabaikan hak korban ABK yang disebabkan oleh faktor-faktor struktural, seperti aturan yang tidak memihak kepada korban, tidak ada konseling hukum, dan faktor-faktor lainnya. Saran dalam tulisan ini adalah untuk merubah regulasi hak korban, seperti jaminan untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi bagi korban.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the fulfillment of Kwojeng.Co ships crew using structural violence and welfare criminology as perspective. In 2012, Kartigo. Co sold 163 people to Kwojeng. Co to be used as slaves in ships. State must repay the victimization felt by victims by providing restitution and compensation. The data used in this thesis is consist of interview with one of the victims, and victim support officer. Other data involved is trial document. The conclusion of this thesis is the state is ignoring the fullfillment of kwojeng Co victims right because of the structural factors, such as regulations, not providing assistance, and by making a false restitution scheme. This thesis also contains feedback for the state to repair their restitution scheme and to focus more on making a better welfare system."

"ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang Kasus ? kasus Perdagangan Orang yang terjadi di

Indonesia, terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia. Indonesia dikatakan sebagai

salah satu negara terburuk dalam menangani kasus perdagangan orang. Banyaknya

kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa negara ini

menjadi salah satu negara yang tidak dapat memberantas perdagangan orang.

Keberadaan Undang ? Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana

Perdagangan Orang belum berarti tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di

Indonesia telah efektif diberantas. Tindak pidana perdagangan orang dikategorikan

sebagai salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu,

keberadaan Undang ? Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana

Perdagangan Orang juga sudah seharusnya dan sepantasnya mencakup juga tentang

pemenuhan hak asasi korban perdagangan orang. Selain mengacu pada Undang ?

undang tersebut, konsep pemenuhan hak asasi korban perdagangan orang juga dapat

dilihat dari berbagai sumber. Undang ? undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Hak

Asasi Manusia menyatakan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia mempunyai

hak untuk memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Konsep pemenuhan

hak asasi manusia inilah yang menjadi acuan penulis dalam menganalisis kasus ?

kasus perdagangan orang di Indonesia. Di dalam kasus yang terjadi baik di Medan

maupun di Kalabahi, hal yang diperhatikan adalah apakah Majelis Hakim dalam

memutuskan perkaranya sejalan dengan tujuan diberlakukannya Undang ? Undang

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan terlebih

apakah dengan adanya Undang ? Undang tersebut korban perdagangan orang telah

terpenuhi hak asasi manusianya.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the cases of trafficking that occurred in Indonesia , related to the

enforcement of human rights . Indonesia is said to be one of the worst countries in dealing with trafficking cases. The number of trafficking cases that occurred in Indonesia proves that the country is becoming one of the country that could not

combat human trafficking . The existence of Law Number 21 Year 2007 concerningthe Crime of Trafficking in Persons does not mean the human trafficking crime that

occurred in Indonesia has been effectively eradicated . Human trafficking crime is

categorized as one of the crime that violate human rights . Therefore , the existence of

Law Number 21 Year 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons should

and rightly include also on the fulfillment of human rights of victims of trafficking.

In addition to referring to the Act - the law , the concept of the fulfillment of human

rights of victims of trafficking can also be viewed from a variety of sources. Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights states that victims of human rights violations have the right to compensation , restitution and rehabilitation . The concept of the

fulfillment of human rights is the author reference in analyzing the cases of human

trafficking in Indonesia . In the case both in Medan and in Kalabahi , things to look

for is whether the judges in deciding the case is in line with the objective of

enactment - Law Number 21 Year 2007 concerning the Crime of Trafficking in

Persons and especially whether the presence of the law of human trafficking have

fulfilled the victim?s human rights"

"Human trafficking, woman and children, in Indonesia keep growing and continuously happened. The fast growing figure can be saw since many case handled by Direktorat I Unit Ill Keamanan/Trans Nasional People Smuggling and Trafficking bareskrim Mabes Polri during year 2000-2005.Modus operandi, as a method of crime known from cases handled, always change following the situation and condition of transportation and regulation. In this thesis, writer try to explore any method or modus operandi use by the offender to committed their crime. 5 cases are take to be analyze in this thesis. All cases has similarity and same characteristic base on offender, victim and it crime profile. All leads to kind of transnational organize crime.Research method use in this research is qualitative approach. Which conducted by doing documentation gathering, interview and observation to the research object which is Bareskrim Mabes Polri. What became the object of research is how Polri handle all case which categorize to trafficking activity.At the conclusion, this research see that trafficking conduct with many method and modus operandi. Each case has unique and different character. That make even Police should be more careful when dealing with such case since many aspect are need to be consider in handling it. Many factors might influence the process of cases handling by the police. One of the major factor is regulation it self. Presently there still no regulation defining trafficking as a crime. Even Trafficking law it self is still under legislation process and yet to be use as a prosecution law. That is why this paper like to recommend to government and DPR to approve the trafficking law as soon as possible."

"Skripsi ini membahas tentang program rehabilitasi sosial bagi anak korban perdagangan anak diselenggarakan oleh Rumah Faye Batam, yang pada umumnya bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial anak korban perdagangan anak. Penelitian ini adalah penelitian evaluasi formatif dengan fokus pada pendekatan kualitatif menjelaskan proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Rumah Faye, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghalang, yang dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam program rehabilitasi sosial di Rumah Faye berbagai permasalahan muncul dari internal dan eksternal institusi, seperti absennya tenaga profesional yang dimiliki oleh Faye House, begitu pula masalahnya lainnya yang menghambat proses implementasi program. Selain itu, ada beberapa sumber daya yang dapat dikembangkan dan dimaksimalkan untuk mendukung implementasi program, seperti kolaborasi dengan lembaga lain, keterlibatan relawan, dll.

---

This thesis discusses the social rehabilitation program for child victims of child trafficking organized by Rumah Faye Batam, which generally aims to restore the social function of child victims of child trafficking. This research is a formative evaluation research with a focus on a qualitative approach explaining the social rehabilitation program implementation process carried out by Rumah Faye, as well as identifying and analyzing supporting and barrier factors, which can be the basis for developing the program. The results showed that in the social rehabilitation program at Rumah Faye various problems arose from internal and external institutions, such as the absence of professionals owned by Faye House, as well as other problems that hindered the program implementation process. In addition, there are several resources that can be developed and maximized to support program implementation, such as collaboration with other institutions, involvement of volunteers, etc."

"Adanya dominasi ideologi patriarki telah melahirkan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang meluas dan tengah menjadi isu global adalah perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan merupakan isu yang sangat kompleks, karena aspek di dalamnya mencakup ketenagakerjaan, migrasi, kemiskinan, serta kejahatan. Kawasan Asia Tenggara, yang mayoritas negaranya merupakan negara berkembang, merupakan kawasan dengan perdagangan perempuan paling marak di dunia. PBB, melalui UNODC dan UNIAP, telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara. Namun, upaya pemberantasan perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara tidak cukup hanya diselesaikan oleh PBB, selaku organisasi internasional global, saja. ASEAN, selaku organisasi internasional regional di kawasan Asia Tenggara, juga melakukan upaya-upaya untuk memberantas perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara. Dalam mengkaji peranan ASEAN tersebut, penting untuk mengetahui ketentuan hukum internasional mengenai pelarangan perdagangan perempuan, bentuk-bentuk usaha ASEAN dalam memberantas perdagangan perempuan, serta penerapan ketentuan hukum internasional mengenai pelarangan perdagangan perempuan, yang mengacu pada Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara anggota ASEAN. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijawab melalui penelitian yuridisnormatif sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ASEAN harus mendorong penerapan standar prinsip hak asasi manusia internasional di kawasan Asia Tenggara guna memberantas perdagangan perempuan.

---

The domination of patriarchy has resulted in discrimination, exploitation, and violence against women. One of the form of a wide-spread violence against women that has become a global issue is women trafficking. Women trafficking is a very complex issue, because its aspects involve labor, migration, poverty, and crime. Southeast Asia, which is populated by developing countries, is the region where women trafficking is most-spread. United Nations, with its UNODC and UNIAP projects, has been making efforts to suppress the women trafficking in Southeast Asia. However, the effort to suppress the women trafficking in Southeast Asia are not relayed solely upon United Nations. ASEAN, as the regional international organization, also makes efforts to suppress the women trafficking in Southeast Asia. In studying the role of ASEAN in suppressing the women trafficking in Southeast Asia, it is important to know the rule of international law regarding the suppression of women trafficking, ASEANs efforts in suppressing the women trafficking in Southeast Asia, and the application of the rule of international law regarding the suppression of women trafficking, based on Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, in each ASEAN member states legislation. These problems will be answered through a juridical-normative research, thus it can be concluded that ASEAN must support the implementation of international human rights principles in Southeast Asia that will suppress the women trafficking."

"ABSTRAKPenelitian ini mencoba untuk menjelaskan prespektif pelaku perdagangan anak perempuan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik studi kasus dan teori kriminologi feminis. Secara lebih lanjut, penelitian ini berfokus pada pelaku perdagangan anak yang memiliki tujuan khusus untuk mengeksploitasi anak perempuan sebagai korban. Temuan dalam studi ini antara lain i pelaku menganggap bahwa hubungan yang terjalin antara pelaku dan korban adalah hubungan yang saling menguntungkan, dan ii pelaku terdorong untuk terlibat dalam organized crime sebagai dampak dari pengalaman opresi yang mereka alami dalam ruang publik dan privat. Kebaruan penelitian ini adalah mekanisme untuk merumuskan rekomendasi terhadap pencegahan kejahatan sejenis.

---

ABSTRACTThis research aimed to explain women sex trafficker perspective with qualitative approach through case study technique and feminist criminology theory. Furthermore, this research focused on women trafficker with certain purpose which exploiting the young women as victims. This study found i the traffickers felt a mutual relation between offender and victim, and ii the traffickers motive to involved in organized crime as their coping of previous experience of oppression in private and public sphere. The novelty of this research is the mechanism that able to construct some recommendations to prevent similar cases. "

"Penulisan ini menganalisis bagaimana bentuk tanggung jawab negara dan perlindungan yang dapat diberikan kepada penghayat kepercayaan khususnya bagi anak yang termasuk dalam keluarga penghayat kepercayaan berdasarkan konvensi HAM internasional. Termasuk mengetahui tata kelola pengawasan terhadap setiap aliran kepercayaan yang ada di sekitar masyarakat Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Anak ialah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Selaras dengan aturan hukum Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Pengaturan perlindungan anak tidak hanya terjadi di Indonesia bahkan terjadi secara Internasional. PBB telah mengesahkan perlindungan hak anak pada Konvensi Anak (CRC) pada tahun 1989. Selain itu, Pasal 1 ayat ke-2 pada UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, termasuk diskriminasi kepercayaan. Kebebebasan beragama merupakan bagian dari inti HAM yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi pelaksanannya sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (1) dan ketentuan yang diatur Pasal 29 yang mana telah mengatur terhadap hak atas kebebasan yang beragama dan beribadah. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, bahwasanya Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Bagian yang terlanggar adalah bagian perlindungan yang seharusnya diberikan kepada kelompok anak penghayat kepercayaan agar tidak terkena tindakan diskriminasi dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Tindakan yang paling tepat adalah negara dan pemerintah mengimplementasikan sesuai Pasal 18 ayat (1) ICCPR tentang kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama, namun tetap memerlukan batasan sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) kaedah-kaedah yang mana berlandaskan pada ketentuan hukum, dan yang diperlukan dalam melakukan perlindungan, keamanan, ketertiban, kesehatan, sampai pada moral masyarakat.

---

This paper analyzes the form of state responsibility and protection that can be given to believers, especially for children who belong to families of believers based on international human rights conventions. Including knowing the governance of supervision of every school of belief around Indonesian society. This paper is prepared using doctrinal research methods. A child is "someone who is not yet 18 years old, including a child who is still in the womb." In line with the law on Child Protection Number 35 of 2014. Child protection arrangements do not only occur in Indonesia but also internationally. The UN ratified the protection of children's rights in the Convention on the Child (CRC) in 1989. In addition, Article 1 paragraph 2 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, that "Child protection is all forms of activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow and develop, and participate optimally in accordance with the dignity and dignity of humanity, as well as receive protection from violence and discrimination", including discrimination of belief. Freedom of religion is part of the core of human rights that must be respected, protected and upheld in accordance with Article 28E paragraph (1) and the provisions regulated by Article 29 which regulates the right to freedom of religion and worship. Article 28I paragraph (4) of the 1945 Constitution, that the protection, promotion, enforcement, and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, especially the government. The part that is violated is the part of protection that should be given to the group of children who believe in the faith so that they are not exposed to discriminatory actions from the government and the surrounding community. The most appropriate action is for the state and the government to implement in accordance with Article 18 paragraph (1) of the ICCPR on freedom of thought, belief and religion, but still require restrictions in accordance with Article 18 paragraph (3) of the rules which are based on the provisions of the law, and which are necessary in carrying out protection, security, order, health, and public morals."