Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi Indonesia yang berada pada zona rawan bencana, maka pada saat keadaan genting dan darurat dibutuhkan penanganan yang tanggap dan tepat di setiap kejadian bencana untuk menyelamatkan nyawa dan membantu korban. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi lembaga pemerintah menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Sedangkan di daerah, penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi (BPBD Provinsi) dan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten/Kota (BPBD Kabupaten/Kota). Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini hendak membahas identifikasi pembagian kewenangan dalam penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan penanggulangan bencana oleh BNPB dan BPBD yang mengaitkan dengan hubungan antar wewenang antara pemerintah dan pemerintah daerah. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pembagian kewenangan dalam BNPB dan BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan membagi kewenangan pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan urusan, status dan tingkatan bencana yang terjadi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan tersebut diberikan kepada atasan melalui laporan. Oleh karena itu lembaga yang terkait penanggulangan bencana perlu mengkaji kembali pengaturan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkan ketangguhan bangsa Indonesia pada bencana.

---

The emergence of condition of Indonesia that placed in a disaster-prone zone requires prompt and appropriate handling in every disaster event to save lives and help victims. National Disaster Management Agency (BNPB) was formed to organize disaster management at the central level. Meanwhile in the regions, the implementation of disaster management is carried out by the Local Disaster Management Agency (BPBD). By conducting normative research, this study aims to discuss the identification of the division of authority in disaster management based on legislation and accountability mechanisms in the implementation of disaster management authority by BNPB and BPBD associated with the relationship between authorities and local governments. This thesis observes that the division of authority in BNPB and BPBD is by dividing the authority for disaster implementation according to the affairs, status and management of disasters that occur as well as implementation accountability given to superiors through reports. Therefore, institutions related to disaster management need to review the regulations regarding disaster management at the central and regional levels to realize the resilience of the Indonesian nation in disasters. "

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai peran partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran yang  terdiri dari dua faktor utama yakni faktor manusia dan faktor non manusia serta upaya penanggulangan bencana kebakaran yang diimplementasikan oleh masyarakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat dengan pemberian sosialisasi terkait resiko kebakaran dan potensi di masyarakat yang dapat dioptimalkan untuk melakukan penanggulangan bencana kebakaran serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan simulasi mitigasi bencana. Dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran, masyarakat juga secara partisipatif membuat konsep permukiman ideal yang layak dan aman dari bencana kebakaran yang sesuai dengan kearifan lokal di masyarakat. Peran partisipasi masyarakat memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat semakin rendah resiko terjadinya bencana kebakaran.

---

The task of this final project is to discuss the role of community participation in fire disaster management which consists of two main factors, namely human and non-human factors and fire disaster management efforts implemented by the community through increasing public awareness by providing socialization regarding fire risk and potential in the community can be optimized for fire disaster management and community capacity building through disaster mitigation simulation training.  In the effort of fire disaster management, the community is also participatory make the concept of an ideal settlement feasible and safe from the appropriate fire disaster with local wisdom in the community. The role of community participation shows that the higher the level of community participation, the lower the risk of disasters Fire."

"Psikolog sosial dan pakar kepribadian telah membahas bahwa pemahaman kita terhadap perilaku prososial, terutama setelah bencana alam, akan diperkuat dengan memeriksa tingkat empathy dan agreeableness orang. Penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan literatur sebelumnya tentang empathy dan agreeableness pada perilaku prososial. Sampel dari 327 anggota komunitas menyelesaikan survei online yang mengukur empati, keramahan, dan perilaku membantu bencana alam. Hasil menunjukkan bahwa bantuan bencana alam didorong oleh tingkat empathy dan agreeableness yang tinggi. Diskusi dilakukan pada implikasi dari hasil ini dan pemanfaatannya. Makalah ini menggunakan istilah “bantuan bencana alam” dan “perilaku prososial” secara bergantian. Psikolog sosial dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memahami lebih lanjut mengapa manusia melakukan perilaku prososial dengan memahami berbagai faktor seperti empathy dan agreeableness.

---

Social psychologists and personality experts have discussed that, our comprehension towards prosocial behaviour, especially after natural disasters, will be strengthened by examining people’s degree of empathy and agreeableness. The present study intents on developing previous literatures regarding empathy and agreeableness on prosocial behaviour. A sample of 327 community members completed an online survey measuring empathy, agreeableness, and natural disaster helping behaviour. Results demonstrated that natural disaster helping is driven by high levels of empathy and agreeableness. Discussions were made on the implications of these results and their utilizations. This paper uses “natural disaster helping” and “prosocial behaviour interchangeably”. The results of this study could be used by social psychologists to understand further why humans carry out prosocial behaviours by understanding different factors such as empathy and agreeableness."

"Penelitian ini membahas tentang asesmen kapasitas penanggulangan bencana partisipatif di Kabupaten Flores Timur, provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan instrumen kaji Local Government Self Assessment Tool (LGSAT). Instrumen ini mengukur kapasitas penanggulangan bencana yang secara kolaboratif dimiliki oleh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Flores Timur termasuk pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat. Karena sifatnya yang partisipatif maka penilaian tersebut dikonsultasikan bersama dan ditetapkan bersama oleh para pemangku kepentingan kebencanaan di Flores Timur. Hasil analisa memperlihatkan bahwa terdapat beberapa indikator esensi ketangguhan bencana yang masih perlu ditingkatkan kapasitasnya. Instrumen LGSAT yang digunakan juga perlu disesuaikan dengan konteks dan pemahaman di masyarakat.

---

The research is focused on disaster management participatory capacity assessment in East Flores District, using the Local Government Self Assessment Tool (LGSAT). This tool was used to assess the capacity on disaster management which collaboratively done by various stakeholders in East Flores. Since this was a participatory process, the assessment result was jointly discussed and agreed by all the stakeholders.

The result showed that some indicators from 10 Resiliency Essentials still need to be improved. It is suggested that the LGSAT instrument used in this assessment need to be adjusted with local context and understanding of the community."

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan yang dituangkan dalam Sistem Penanggulangan Bencana pada penanganan bencana erupsi gunung Sinabung di Kabupaten Karo, provinsi Sumatera Utara. Banyaknya terjadi bencana dan khususnya jumlah gunung api aktif di Indonesia yang mencapai 122 gunung aktif, harus di sikapi dengan pembuatan kebijakan.Penelitian ini menggunakan model analisis implementasi George Edward III, yang terdiri dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kebijakan penanggulangan bencana yakni Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 yang di tuangkan dalam Sistem Penanggulangan Bencana harus dilakukan di semua daerah. Sistem penanggulangan bencana ini terdiri dari enam aspek, yaitu (1) aspek legislasi, (2) aspek kelembagaan, (3) aspek perencanaan, (4) aspek pendanaan/penganggaran, (5) aspek pengembangan kapasitas dan (6) aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sistem penanggulangan bencana yang akan dianalisis adalah (1) aspek legislasi, (2) aspek kelembagaan, (3) aspek perencanaan, (4) aspek pendanaan (5) aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primernya menggunakan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penanggulangan bencana melalui sistem penanggulangan bencana daerah masih buruk, aspek legislasi, aspek kelembagaan, aspek perencanaan, aspek pendanaan, dan aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana belum bisa dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor disposisi pemerintah menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi faktor-faktor lainnya.

---

This thesis discusses the implementation of the policies outlined in the Disaster Management System in the handling of the eruption of Mount Sinabung in Karo, North Sumatra province. The number of disasters and in particular the number of active volcanoes in Indonesia which reaches 122 active volcanoes, must be take action with policy making.

This study uses implementation analysis model of George Edward III, which consists of factors communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Disaster management policies that Act No. 24 of 2007 which showcased the Disaster Management System should be made in all areas. The disaster management system consists of six aspects, namely (1) the aspect of legislation, (2) institutional aspects, (3) aspects of planning, (4) the aspect of funding / budgeting, (5) and capacity development aspects (6) aspects of disaster management , Disaster management system that will be analyzed are: (1) aspects of legislation, (2) institutional aspects, (3) aspects of planning, (4) financing aspect (5) aspects of disaster management. This study used a qualitative approach. The primary data collection techniques using interviews.

Based on the research results, the implementation of disaster management policies through local disaster management system is still bad, legislative aspects, institutional aspects, aspects of planning, financing aspects, and aspects of disaster management cannot be implemented. The results showed that the government dispositions factors become the most dominant factor that affecting other factors."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pascabencana Erupsi Sinabung dan menganalisis implementasinya menggunakan model implementasi Grindle. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari orang-orang yang terkena dampak bencana, pejabat pemerintah pusat dan daerah, para ahli dan pemangku kepentingan lainnya. Data penelitian kemudian diproses berdasarkan prosedur untuk analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi kebijakan pasca bencana mengalami keterlambatan disebabkan erupsi yang masih terus terjadi, relokasi  serta pendanaan dan mekanismenya. Problem implementasi tersebut disebabkan  content kebijakan yang belum jelas dan terinci mengenai dimulainya proses pemulihan dan juga isi kebijakan mengenai kebijakan relokasi. Pendekatan implementasi kebijakan pemulihan harus dilihat bukan sebagai peristiwa administratif regular saja, namun melalui pendekatan yang tidak biasa atau perlu pendekatan politis agar ada pengecualian isi kebijakan dari beberapa regulasi yang sudah ada.Analisis menggunakan konsep Grindle, factor yang paling banyak pengaruhnya dari aspek content of policy adalah variabel interest affected, kepentingan  yang berbeda dalam relokasi antara pihak korban bencana, pemerintah dan masyarakat.. Letak pengambilan keputusan mengenai birokrasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta variabel resource commited berupa kecukupan dana dan mekanismenya yang tidak dapat dipenuhi pemerintah daerah  dan pusat.Dalam model Grindle butir yang berkaitan dengan kualitas isi (content) kebijakan belum terakomodasi. Selain itu Model Grindle menganalisis hanya untuk satu siklus program yang direncanakan (cycling arrangement),belum mengakomodir siklus program yang berulang. Sedangkan dari aspek context of policy adalah institution and regime characteristic mempengaruhi implementasi karena terjadi dualism dalam penanganan berkaitan dengan birokrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

---

The aims of this study is to identify the variables that influence the implementation of the Sinabung Eruption post-disaster policy and analyze its implementation using the Grindle model. Research data was collected through in-depth interviews with key sources from disaster victims, national and local government officials, experts and other stakeholders. Research data was collected through in-depth interviews with key sources from disaster-affected individuals, national and local government officials, experts and other stakeholders. Research data is then analyzed on the basis of qualitative research procedures.

The results of this study are that post-disaster policy implementation has been delayed due to ongoing eruptions, relocation and funding and mechanisms. The implementation problem is due to unclear and detailed policy content regarding the start of the recovery process and also the policy content regarding the relocation policy.

The approach to implementing a recovery policy must be seen not as a regular administrative event, but through an unusual approach or a political approach so that there are exceptions to the content of policies from several existing regulations. The analysis uses the concept of Grindle, the factor which has the most influence from the aspect of content of policy is the variable affected interest, the different interests in relocation between the disaster victims, the government and the community. Adequacy of funds and mechanisms that cannot be met by the regional and central government.

In the Grindle model the items relating to the quality of the content have not been accommodated. In addition, the Grindle Model analyzes only for one planned program cycle (cycling arrangement). Not to accommodate the repetitive program cycle. While from the context of policy aspect, institution and regime characteristics influence implementation because there is a dualism in handling related to bureaucracy between the central government and regional governments."

"Bencana mengancam masyarakat dan perekonomian. Untuk menjaga kesejahteraan mereka, negara-negara memerlukan manajemen bencana yang kuat. Studi ini membandingkan Indonesia dan Zimbabwe, negara-negara yang berbeda secara geografis dan budaya. Meskipun terdapat perbedaan struktur tata kelola (Indonesia-desentralisasi, Zimbabwe-sentralisasi), lembaga ini fokus pada kerangka manajemen bencana. Keduanya memiliki peraturan inti bencana yang sama. Dengan menganalisis sistem ini, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan berikut; melakukan analisis komparatif terhadap kerangka peraturan dan kelembagaan dalam manajemen bencana dengan mengidentifikasi komponen-komponen utama dan bidang-bidang yang potensial untuk ditingkatkan. Kedua, untuk menilai efektivitas struktur kelembagaan di Indonesia dan Zimbabwe dalam memfasilitasi upaya kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana. Ketiga, melakukan analisis komparatif terhadap sistem penanggulangan bencana di Indonesia dan Zimbabwe, dengan menyoroti persamaan dan perbedaan. Terakhir, untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh kedua negara dalam meningkatkan kemampuan manajemen bencana mereka dan menjajaki peluang perbaikan, termasuk pemanfaatan teknologi baru, memperkuat keterlibatan masyarakat, dan membina kerja sama internasional. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan data dari jurnal ilmiah, laporan, dan undang-undang nasional. Studi ini menemukan bahwa kerangka penanggulangan bencana di Indonesia sudah sejalan dengan standar internasional, sementara Zimbabwe masih memerlukan perbaikan. Rekomendasinya mencakup pembaruan kebijakan di Zimbabwe dan investasi dalam pengurangan risiko bencana (sistem peringatan dini, peningkatan infrastruktur) untuk kedua negara. Selain itu, penelitian dan inovasi dalam teknologi dan pendekatan manajemen bencana juga sangat penting. Langkah-langkah ini akan meningkatkan ketahanan dan mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat.

---

Disasters threaten societies and economies. To safeguard their well-being, nations need strong disaster management. This study compares Indonesia and Zimbabwe, geographically and culturally distinct countries. Despite contrasting governance structures (Indonesia-decentralized, Zimbabwe-centralized), it focuses on their disaster management frameworks. Both share core disaster regulations. By analyzing these systems, the study aims to achieve the following objectives; conduct a comparative analysis of the regulatory and institutional frameworks for disaster management identifying key components and potential areas for improvement. Secondly, to assess the effectiveness of institutional structures in Indonesia and Zimbabwe in facilitating disaster preparedness, response, and recovery efforts. Thirdly, to conduct a comparative analysis of the disaster management systems in Indonesia and Zimbabwe, highlighting similarities and differences. Finally, to identify challenges faced by both countries in enhancing their disaster management capabilities and explore opportunities for improvement, including utilizing new technologies, strengthening community engagement, and fostering international cooperation. The research used in-depth interviews and data from scientific journals, reports, and national laws. The study finds that Indonesia's disaster management framework aligns well with international standards, while Zimbabwe's needs improvement. Recommendations include policy updates in Zimbabwe and investment in disaster risk reduction (early warning systems, infrastructure upgrades) for both countries. Additionally, research and innovation in disaster management technologies and approaches are crucial. These measures will enhance resilience and lessen the impact of disasters on communities."