Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 53473 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Chaula Rininta Anindya
"The Indonesian Armed Forces used to be at the forefront of the countryʼs counterterrorism efforts. Following the countryʼs democratic transition in 1998, the Indonesian National Police took up the lead role. However, many analysts argue that the military is trying to regain its past dominance in counterterrorism. Regardless of this concern, the military does not have to be at the forefront of the countryʼs counterterrorism efforts to influence the overall policy and practices. The lingering militaryʼs historical legacies remains intact in Indonesiaʼs counterterrorism governance. This research highlights three dynamics: (1) The interagency rivalries; (2) the framing of issues; and, (3) the inherent militaryʼs ideological legacies. Despite various political changes that Indonesia underwent in the past few decades, these
dynamics are still relevant in discussing the contemporary counterterrorism governance and practices in Indonesia. This research will demonstrate the importance of historical understanding to analyse Indonesiaʼs counterterrorism governance."
Kyoto: Institute of International Relations and Area Studies, 2023
327 RITSUMEI 19 (2023)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Lowry, Robert
St Leonards, NSW: Allen & Unwin, 1996
355.309598 LOW a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Institute of History, Departement of Defence and Security, 1968
355.009 IND i (2)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nugroho Notosusanto
Jakarta: Dept. of Defence and Security, Centre for Armed Forces History, 1974
355.099 1 NUG t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nugroho Notosusanto
Jakarta: Centre For Armed Forces History Departement of Defence and security, 1978
355 NUG s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nugroho Notosusanto
Jakarta: Dept. of Defence & Security, Centre for Armed Forces History, 1975
355.039 91 NUG n
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nugroho Notosusanto
Jakarta: Department of Defence and Security Centre for Armed Force History, 1974
355.009 598 NUG a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ad’jdam Riyange Zulfachmi Sugeng
"

Hak memilih dikatakan sebagai ciri atau sifat utama dari demokrasi. Hak memilih penting untuk memilih wakil yang melakukan pembuatan, perubahan, dan penghapusan suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa hak memilih maka tidak terdapat suatu bentuk pengalihan kekuasaan atau legitimasi dari rakyat secara masif dan menyeluruh kepada negara dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pertimbangan Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan kemudian ditegaskan lagi melalui Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, bahwa hak memilih merupakan hak konstitusional. Tetapi pada prakteknya, terdapat pembatasan oleh hukum atas Hak Konstitusional berupa hak memilih tersebut, yaitu pembatasan hak memilih kepada anggota aktif dari Tentara Nasional Indonesia dalam pemilihan umum. Walau pembatasan hak memilih tersebut dapat terjadi dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku, keberadaan pengaturan untuk membatasi hak memilih ini perlu dilakukan kajian lebih jauh. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan cara menarik asas hukum baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal ataupun horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pengaturan hak memilih bagi anggota Tentara Nasional Indonesia adalah tidak diberikan hak memilih dengan dasar menjaga netralitas dari para anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara. Sementara terdapat beberapa bentuk pengaturan hak memilih bagi anggota angkatan bersenjata, yaitu dengan memberikan hak memilih secara penuh, memberikan hak memilih secara sebagian, dan tidak memberikan hak memilih, serta melakukan pengaturan melalui dua cara, yaitu dicantumkan pada produk hukum konstitusi atau hanya dicantumkan pada produk hukum bukan konstitusi, yaitu undang-undang.

 


The right to vote is the main characteristic of democracy. The right to vote is important to elect representatives who make, amend, and repeal a law. Without the right to vote, there is no form of transfer of power or legitimacy from people to the state and government massively and comprehensively. The Constitutional Court issued Judgement 011-017/PUU-I/2003 and was later reaffirmed through Judgement 102/PUU-VII/2009, said the right to vote was constitutional right. But in practice, there are restrictions on that right, that is limitation of the right to vote on active members of Indonesian National Armed Forces in general elections. Although the limitation of that right can occur by observing the provisions on the law, the existence of arrangements requires further study. Type of legal research is normative juridical by appealing to written and unwritten legal principles, systematic of law, the degree of synchronization of legislation both vertically and horizontally, comparison of law and legal history. The right to vote for members of Indonesian National Armed Forces is not given on the basis of maintaining the neutrality of the members of Indonesian National Armed Forces as state instrument. While there are several forms of regulation of the right to vote for members of the armed forces, namely by giving full right to vote, giving the right to vote partially, and not giving the right to vote, and making arrangements through two ways, namely listed on constitutional law or listed on law that is not constitutional, like statute.

 

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nugroho Notosusanto
Jakarta: Pusat sejarah ABRI. Dephankam RI, 1970
355.3 NUG d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nugroho Notosusanto
Djakarta: Department of defence & Security centre for Armed forces History, 1970
322.509 NUG d
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>