Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan saldo kas minimal pada Rekening Kas Umum dimaksudkan agar penyaluran danaAPBN di awal hari dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Seiring dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan kas yang optimal dan kemajuan teknologi perbankan, kebijakan saldo kas minimal perlu dilakukan evaluasi. Kajian bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas pengelolaan saldo kas khususnya saldo kas minimal pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di Bank Indonesia dan membuka ruang pengembangan kebijakan pengelolaan saldo kas pada RKUN yang lebih optimal dengan tujuan mengelola cost of fund Pemerintah. Kajian atas saldo kas optimal dalam penelitian ini menggunakan model simple average, model Baumol,dan model Miller-Orr’sdengan data transaksi harian pada RKUN selama tiga tahun untuk memperoleh bentuk saldo kas yang optimal dengan asumsi yang berbeda terkait biaya transaksi dan kebutuhan kas. Hasil olah data berdasarkan tiga model menunjukan bahwa kas optimal pada RKUN di akhir hari seharusnya bisa lebih kecil dari kebijakan saldo kas minimal RKUN sebesar dua triliun Rupiah. Hal ini dapat membuka kemungkinan perubahan kebijakan saldo kas minimal pada RKUN agar lebih optimal."

"ABSTRACTAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan disusun secara terbuka dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di Daerah. Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur batas defisit APBD. Setiap tahunnya dalam rangka pengendalian fiskal, Menteri Keuangan selaku Chief Finance Officer memiliki kewenangan untuk menetapkan batas defisit APBD. Pada tahun anggaran 2018, sebanyak 10 provinsi mengalami pelampauan batas defisit APBD yang telah ditetapkan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) dampak defisit APBD terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (2)  mekanisme pembiayaan terhadap defisit APBD, dan (3) tindakan Pemerintah Pusat dalam hal pelampauan batas defisit APBD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan analisa data dilakukan secara deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh (1) defisit APBD berdampak terhadap Penyertaan Modal (Investasi) oleh Pemerintah Daerah yang tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehingga berkurangnya Pendapatan Daerah, (2) pembiayaan atas defisit APBD dilakukan menggunakan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun Sebelumnya, (3) Bentuk pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah dengan menunda menyalurkan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah sebagai sanksi atas pelampauan defisit APBD. Adapun rekomendasi yang diajukan adalah dalam setiap penyusuan APBD, Pemerintah Daerah dapat menggunakan skala prioritas dalam beban belanja pun Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat menekan defisit APBD.

---

ABSTRACTThe Regional Budget Revenues and Expenditures (APBD) which consists of the revenues budget, expenditure budget, and financing is prepared openly and is used for the greatest prosperity of the people in each Region. In Law No. 17 of 2003 concerning State Finance, budget deficit limit is regulated. Every year, in order to practice fiscal control, the Minister of Finance as the Chief Finance Officer has the authority to set a budget deficit limit. In the 2018 budget year, a total of 10 provinces experienced an exceedance of the set budget deficit limit. The problems raised in this study are (1) the impact of the APBD deficit on the administration of Regional Government, (2) the financing mechanism for the APBD deficit, and (3) the actions of the Central Government in terms of exceeding the regional budget deficit limit. The method used to conduct the research of this thesis was juridical-normative, and the data analysis is done in a descriptive-analytical manner. From the research, the writer managed to obtain hereby results (1) the APBD deficit has an impact on Equity Capital (Investment) by the Regional Government which cannot be done by the Regional Government and therefore the Regional Income is reduced, (2) financing for the APBD deficit is done with SiLPA (the remaining excess of budget financing) from the Previous Year, (3) The form of control and supervision carried out by the Central Government is to delay the distribution of the balancing funds to the Regional Government as a sanction for exceeding the APBD deficit. The recommendations that the writer propose are in each preparation of APBD, the Regional Government could use a priority scale in the expenditure burden and the Regional Government could optimize Original Regional Revenues in order to increase regional revenues so to suppress APBD deficit"

"Penelitian ini menginvestigasi determinan pemegangan kas pada perusahaan non keuangan di Indonesia periode 2002 2011 Penelitian ini fokus pada hubungan antara pemegangan kas dan trade credit Perusahaan dapat menggunakan credit management untuk mengatur tingkat pemegangan kas perusahaan Ada beberapa hal yang didapatkan dari penelitian ini Pertama peneliti mendapatkan adanya dampak asimetris dari hutang usaha dan piutang usaha pada pemegangan kas perusahaan dimana credit receivable tidak dapat dijadikan substitusi dari kas untuk menutupi credit payable karena adanya risiko piutang tak tertagih Kemudian peneliti mendapatkan bahwa pemegangan kas tidak secara signifikan memiliki hubungan dengan credit payable dan pemegangan kas secara signifikan memiliki hubungan dengan credit receivable Di Indonesia sebagian besar variabel yang digunakan pada penelitian ini relevan untuk menjelaskan kebijakan pemegangan kas Kata Kunci Determinan Hutang Usaha Pemegangan Kas Piutang Usaha Trade Credit.

---

This research investigates the determinants of the cash holdings of non financial Indonesia firms over the period 2002 2011 This paper focus on the relationship between cash holding and trade credit Firms can use credit management to manage cash holding There are few findings first this research document an asymmetric effect of trade payables and trade receivables on cash holding in that firms don rsquo t use the credit receivables as a substitute for cash to cover trade payables caused the risk of non payment of these receivables Furhermore there is no significant relationship between credit payable and cash holding and significant relationship between credit receivable and cash holding In Indonesia setting most of the variables that are relevant for explaining cash holdings Key words Cash Holding Determinan Receivable Payable Trade Credit."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penganggaran pemerintah daerah di masa pandemi Covid-19. Evaluasi ini berfokus dua hal yaitu kesesuaian regulasi dan kebijakan penganggaran daerah dengan ketentuan perundangan yang berlaku, serta mekanisme reviu pada setiap perubahan anggaran. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan regulasi pemerintah pusat dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi struktur penganggaran pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis menggunakan metode konten dan tematik dengan analisis dokumen, kuesioner, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan penganggaran Pemerintah Kabupaten AAA di masa pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan terdapat kebijakan dan dokumen penganggaran yang belum disesuaikan dengan regulasi pemerintah pusat seperti rasionalisasi belanja barang jasa dan belanja modal kurang dari 50% dan alokasi anggaran dana alokasi umum yang belum sesuai ketentuan. Mekanisme reviu dalam setiap perubahan anggaran juga belum dilaksanakan secara memadai diantaranya reviu yang kurang mendalam dan pelaksanaan reviu yang tidak dilakukan pada setiap perubahan

---

This study aims to evaluate local government budgeting during the Covid-19 pandemic. This evaluation focuses on two things, namely the suitability of regional budgeting regulations and policies with applicable laws and regulations, as well as a review mechanism for each budget change. This research was motivated by changes in central government regulations in dealing with the impact of the Covid-19 pandemic that affected the budgeting structure of local governments. This study uses a qualitative method with a case study approach. The analysis uses content and thematic methods with document analysis, questionnaires, and interviews. The results showed that the regulations and budgeting of the AAA District Government during the Covid-19 pandemic did not fully refer to the applicable provisions. The results of the analysis show that there are policies and budgeting documents that have not been adjusted to central government regulations, such as rationalization of expenditure on goods and services and capital expenditures of less than 50% and general allocation fund budget allocations that have not been in accordance with the provisions. The review mechanism in each budget change has also not been implemented adequately, including reviews that are not in-depth and the implementation of reviews that are not carried out for each change."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mandatory spending pemerintah yang terdiri dari kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN-D, penyediaan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), penyediaan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD, dan penyediaan Dana Otonomi Khusus untuk provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data panel melalui perhitungan Random Effect Model (REM) dengan memasukkan unsur time lag atau jeda waktu. Berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui bahwa anggaran pendidikan belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia, selanjutnya pada komponen dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia. Untuk anggaran kesehatan, anggaran melalui belanja pemerintah pusat memiliki pengaruh positif, sementara anggaran daerah belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia. Sementara itu Dana Otonomi Khusus (DOK) belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia.

---

The objectives of the study is to determine the effect of government mandatory spending which consists of the obligation to provide education budget by 20 percent of APBN-D, providing equalization funds in the form of the Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), and Dana Alokasi Khusus (DAK), provision on health budget by 5 percent of APBN and 10 percent of APBD, then the provision of Dana Otonomi Khusus (DOK) for Aceh, Papua and West Papua on Indonesia?s Human Development Index ( HDI ). This study uses panel data analysis through the calculation of Random Effects Model (REM) by incorporating the elements of time lag.Based on regression analysis results, it is known that the education budget has not had an influence on Indonesia's HDI, then the component of balance funds consisting of the Dana Alokasi Umum (DAU) and Dana Alokasi Khusus (DAK) has a positive impact, while Dana Bagi Hasil (DBH) do not yet have impact on Indonesia?s HDI. For the health budget, the budget through central government spending has a positive effect, while local government budgets have not had an influence on Indonesia's HDI. Meanwhile Dana Otonomi Khusus (DOK) has not had an influence on Indonesia's HDI."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetisi politik, dalam hal ini konsentrasi partai politik dan fragmentasi pemerintahan, terhadap peluang keterlambatan penetapan APBD. Penelitian ini menggunakan data panel tahunan dari 509 pemerintah daerah dalam kurun waktu tahun 2009-2017 yang kemudian dianalisa dengan regresi logistik biner dan OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetisi politik, dalam hal ini fragmentasi pemerintahan, secara signifikan meningkatkan peluang keterlambatan penetapan APBD. Sedangkan pengujian tambahan atas pengaruh kompetisi politik terhadap lamanya hari keterlambatan APBD menunjukkan bahwa kompetisi politik memiliki pengaruh yang tidak konsisten terhadap lamanya hari keterlambatan APBD. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi lamanya keterlambatan penetapan APBD dibawah 120 hari adalah konsentrasi partai politik, opini BPK, anggaran belanja dan kemandirian keuangan daerah. Sedangkan keterlambatan penetapan APBD yang lebih dari 120 hari dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang ada. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk membentuk perundang-undangan secara khusus mengenai keterlambatan penetapan APBD, yang mengatur mekanisme check and balances dalam proses penganggaran di daerah, serta menetapkan reward and punishment yang lebih tegas terkait ketepatan waktu penetapan APBD.

---

This study aims to find out how the effect of political competition, in this case the concentration of political parties and government fragmentation, on the probability of regional budget delays. This study uses annual panel data from 509 local governments for the period 2009-2017 which is then analyzed with binary logistic regression. The results show that political competition, in this case the fragmentation of government, significantly increases the opportunity of regional budget delays. An additional examination held on the effect of political competition on the duration of regional budget delays shows that political competition has an inconsistent effect on duration of delays. Factors predicted to influence the duration of regional budget delays that is less than 120 days are the concentration of political parties, BPK opinion, budgetary expenditures and regional independence. Meanwhile, the regional budget delays that is more than 120 days is influenced by factors other than the existing variables. This study recommends the government to establish specific regulation about regional budget delays, which regulates the check and balance mechanism in the regional budgeting process, as well as implements reward and punishment regarding the timeliness of regional budget. "