Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi sarana dan prasarana. Pada saat ini banyak pengembang yang mencoba mendesain sebuah kompleks perumahan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat perkotaan. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat tidak terkendalinya Sumber energi. Siklus ini berisi rangkaian demi rangkaian panjang peristiwa (event dinamic) yang dimulai dari prakejadian, kejadian dan siklusnya serta konsekuensi yang mengiringinya. Kejadian tersebut akan tercipta apabila kondisi dan beberapa syarat pencetusnya terpenuhi, utamanya pada saat prakejadian. Ada poin-poin yang menjadi persyaratan dasar yang apabila gagal dilakukan pengendalian akan memicu peristiwanya, kemudian akan memasuki tahapan tidak terkendali dan sukar dipadamkan. Syarat kondisi tersebut di antaranya adalah terdapat bahan yang dapat terbakar, misalnya minyak, gas bumi, kertas, kayu bahkan rumput kering dan sebagainya. Landasan yang mendasari adalah tentang peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008, tanggal 30 Desember 2008 tentang Persyaratan Teknis dan Pengaturan Pelaksanaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, pasal 1 dan pasal 3. Pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apa yang menyebabkan tidak tersedianya prasarana sistem proteksi kebakaran atau hidran pada kompleks perumahan dan lingkungannya? 2) Bagaimana upaya penyediaan sistem proteksi kebakaran atau hidran pada kompleks perumahan dan lingkungannya? Untuk membahas lebih jauh dilakukan observasi dan wawancara langsung dengan penghuni permukiman apakah sarana dan prasarana pada permukiman tersebut telah memenuhi Peraturan Menteri tentang proteksi kebakaran."

"Skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III (1980). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist sehingga penelitian akan disusun dengan data, bukti, dan pertimbangan ilmiah yang mempunyai dasar teori dan bersifat logis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok berdasarkan empat faktor yang mempengaruhi implementasi program menurut George Edwards III belum diterapkan dengan baik oleh para pelaksana. Terdapat permasalahan pada indikator kejelasan komunikasi dan tidak adanya SOP pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Saran yang dapat diberikan mengenai proses implementasi program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok adalah dengan memperbaiki beberapa kekurangan terkait dengan proses transmisi dalam mengkomunikasikan isi pesan kebijakan dan penerapan SOP pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni agar menciptakan keseragaman cara kerja antar pelaksana program.

---

This thesis discusses about the factors that affecting the implementation of the rehabilitation program for Uninhabitable Houses in Mekarsari Sub-District, Cimanggis District by the Depok City Housing and Settlements Department by using the concept of implementing public policies from George C. Edwards III (1980). The approach used in this research is post positivist so that the research will be arranged with data, evidence, and scientific considerations that have a theoretical basis and are logical. The data used in this study were obtained by qualitative collection techniques through in-depth interviews and library research. The results showed that the implementation of rehabilitation of uninhabitable houses in Mekarsari Subdistrict Cimanggis District by the Department of Housing and Settlements of the City of Depok based on four factors that influenced the implementation of the program according to George Edwards III had not been implemented well by the implementers. There are problems with communication clarity indicators and the absence of Standard Operating Procedures (SOP) on the implementation of an uninhabitable housing rehabilitation program. Suggestions that can be given regarding the implementation process of the Uninhabitable Housing Rehabilitation Program in the Mekarsari Sub-District Cimanggis District by the Depok City Housing and Settlements Department is to correct some of the deficiencies associated with the transmission process in communicating the contents of the policy message and the application of Standard Operating Procedures (SOP) in the implementation of the uninhabitable housing rehabilitation program in order to create a uniformity way of working between program implementers.

"

"Housing careers merupakan pergerakan seseorang untuk mendapatkan rumah, menggambarkan seseorang atau pasangan muda mulai meninggalkan rumah orang tua dan pindah menyewa rumah di tempat. Informasi housing careers dapat digunakan sebagai dasar dalam penyediaan perumahan yang memandang kebutuhan rumah sebagai sesuatu yang bersifat dinamis bergantung pada siklus hidup, kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Informasi housing careers di Indonesia masih sangat terbatas, oleh karena itu untuk mendapatkan data objektif perlu disusun instrumen ukur. Dalam tulisan ini akan membahas tahapan awal penyusunan alat ukur housing careers sampai penyusunan item-item pertanyaan berdasarkan tahapan sistematis, sehingga item pertanyaan dapat mengukur secara optimal informasi-informasi yang perlu dijaring berdaarkan teori yang ada, dengan menggunakan kajian pustaka."

"Penelitian ini menggambarkan tentang proses program penyediaan rumah berbasis masyarakat dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Program ini dilakukan oleh sebuah lembaga non pemerintah yang bernama Habitat For Humanity Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pemilihan sampel purposif. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, serta studi litratur dan dokumen. Penelitian ini mendapati ada 6 tahapan dalam proses penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilakukan Habitat For Humanity Indonesia yaitu: Survey dan Assessment, Pembentukan Komite Lokal, Seleksi Keluarga Mitra, Persiapan Sosial, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi. Di setiap tahapan program tersebut Habitat For Humanity Indonesia melakukan pendekatan berbasis masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah memang perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat, dalam bentuk partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas MBR. Penelitian ini juga menemukan bahwa program yang dilakukan Habitat For Humanity Indonesia membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, psikis dan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan Habitat For Humanity Indonesia membutuhkan perencanaan exit strategy atau tahapan terminasi sebagai bagian dari strategi keberlanjutan program. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melembagakan komite lokal secara resmi dan meningkatkan kapasitas mereka untuk menjadi sebuah lembaga berbasis komunitas yang terorganisir (Community Based Organization/CBO). Jenis CBO tersebut bisa berupa Koperasi atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang juga sebagai bagian untuk pemberdayaan ekonomi. Melalui LKM atau Koperasi tersebut dapat dikombinasikan program penyediaan rumah dan pemberdayaan ekonomi. Misalnya, dengan menyediakan produk pinjaman untuk pembangunan atau perbaikan rumah bagi anggotanya. Dengan demikian masyarakat dapat mandiri untuk menyelesaikan masalah perumahan dengan sumber daya yang mereka miliki sendiri.

---

This thesis describes the process and benefits of the community-based housing program and its benefits on the welfare of the community in Mauk Sub-district, Tangerang District, conducted by a non-governmental organization, Habitat For Humanity Indonesia. This qualitative research was conducted by using purposive sampling techniques. The methods of data collection were carried out through interviews, observation, and literature and documentation studies. This study found that the program is carried out in 6 stages, namely: Survey and Assessment, Local Committee Formation, Home Partner Selection, Social Preparation, Program Implementation, and Monitoring and Evaluation. Habitat For Humanity Indonesia has been implementing the community-based approach in each stage as an effort to empower the community. This study also found that the community-based housing program brings benefits for the community’s welfare in the areas of health, education, economy, psychic, and social. Yet, the study revealed that Habitat For Humanity Indonesia needs a exit strategy plan or termination phase as a part of the program's sustainability strategy. One of the things that Habitat For Humanity should do is, the local committee needs to be officially and legally institutionalized and build their capacity to become a Community Based Organization (CBO). The CBO could be a cooperative or microfinance institution as part of their economic empaowerment. Through the cooperative or the microfinance institution the program of housing and economic empowerment could be combined. For instrance, it can provide loan for building new housing or housing renovation for its members. Therefore, the community can be independent to to solve housing problems with their own resources."

"Masalah pengembang yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) menunjukan angka yang cukup signifikan. Walaupun telah terdapat regulasi dari pemerintah, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah, tetapi hasilnya masih belum optimal. Pemerintah dan masyarakat mendapat kerugian atas hal ini. Maka disini harus ada perhatian yang serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas dalam lingkungan perumahan sangatlah penting. Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas di perumahan. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan pembangun perumahan atau pengembang perumahan dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang dibutuhkan warganya.Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi dan menemukan faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Hambatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang terjadi berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian diketahui dengan membandingkan proses pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan tahapan pengadaannya melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak di Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Dinas Tata Kota Tangerang Selatan dan pihak pengembang yang terkait dalam proses pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan yang dialami baik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan maupun pengembang dan terjadi pada penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.

---

Problems developers have not handed infrastructure, facilities, and utilities (PSU) housing to local government (LG) showed significant figures. Although there have been government regulations, the Minister of Home Affairs No. 9 of 2009 on guidelines for the submission of infrastructure, facilities, utilities and housing and settlements in the area, but the results are still not optimal. Government and the public got over this loss. So here there must be a serious concern of the central and local governments. The existence of infrastructure, facilities, and utilities in a residential neighborhood is essential. Basically the government has issued regulations on the procurement of infrastructure, facilities, and utilities in housing. The regulation requires companies residential builders or property developers and local governments to provide the infrastructure, facilities, and utilities needed housing residents.

This study aims to explore, identify and locate the factors inhibiting the implementation of the delivery of infrastructure, facilities, housing and utilities in South Tangerang city. Barriers to delivery of infrastructure, facilities, and utilities that were related to aspects of policy, delivery, monitoring and controlling known by comparing the provision of infrastructure, facilities, and utilities in accordance with the procurement stage through in-depth interviews with stakeholders in the South Tangerang City Government represented by South Tangerang City Planning and the developers involved in the provision of infrastructure, facilities, housing and utilities in South Tangerang city. Results from the study show that there are various barriers experienced by both the South Tangerang City Government and the developer and occurs in the delivery of infrastructure, facilities, housing and utilities."

"Saat ini di Jakarta banyak ditemui perumahan yang berkesan eksklusif karena terlihat seperti sengaja membedakan dan memisahkan diri dari Iingkungan sekitatnya. Kesan eksklusrf yang kita rasakan biasanya muncul akibat hal-hal seperti desain arsitektur yang menonjolkan kesan kemewahan dan kernegahan, penggunaan tembok tinggi sebagai batas kawasan Iengkap dengan portal besi, pos jaga dan satpam di pintu masuk kawasan sehingga menimbulkan kesan tertutup. Hal ini biasanya terjadi pada perumahan-perumahan yang dihuni oleh kelornpok-kelornpok yang tergolong elite dalam masyarakat.Dengan pengkajian teori mengenai adanya sikap dan perilaku eksklusif pada manusia sebagai sebuah kelompok elite lewat sudut pandang sosiologi, adanya kebutuhan rasa aman manusia lewat sudut pandang psikologi, dan bagaimana kedua hal ini dapat diterjemahkan dengan unsur-unsur desain perumahan Iewat sudut pandang arsitektur, serta dari pengamatan Iapangan, dapatlah diketahui bahwa ketiga hal tersebut saling berhubungan dan memiliki peran dalam tedadinya fenomena eksklusivisme pada perumahan."

"Jumlah penduduk Indonesia meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2000 akan mencapai sekitar 210 juta jiwa, dan diperkirakan 40% nya tinggal di daerah perkotaan. Dampaknya adalah peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan. Salah satunya adalah perumahan, yang merupakan gejala umum yang terjadi khususnya di perkotaan. Untuk menanggulangi masalah perumahan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan memperlunak peraturan pembangunan perumahan dan memberikan pelayanan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah dan sedang. Salah satunya dengan membentuk sistim pembayaran melalui Kredit Pemilikan Rumah. Tingginya jumlah rumah tangga yang membutuhkan rumah di Jabotabek menimbulkan keinginan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi setiap pemilik rumah dalam menentukan lokasi perumahannya. Atas dasar itu maka telah dilakukan penelitian di Jabotabek untuk 1) mengetahui jumlah kebutuhan rumah di Jabotabek dan perkotaan Indonesia, berdasarkan faktor demograf, tingkat penggantian dan tingkat kekurangan dari rumah, 2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik dalam memilih lokasi perumahan. Dan 3) melihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan efektif terhadap rumah.Pertumbuhan penduduk Jabotabek khususnya dan daerah perkotaan di Indonesia pada umumnya dipengaruhi oleh: pertambahan penduduk alamiah, migrasi neto penduduk dan rekiasifikasi desa menjadi kota. Unsur ini mempengaruhi kebutuhan rumah berdasarkan faktor demografi. Disamping itu, juga diperhitungkan kebutuhan rumah untuk mengganti rumah yang tidak memenuhi persyaratan yaitu sebesar 2% dan jumlah rumah dan kekurangan rumah yang tidak terpenuhi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 1% dari jumlah rumah. Untuk mengetahui pola penyebaran lokasi perumahan dilihat melalui alasan pemilihan lokasi perumahan melalui survey lapangan di perbatasan Jakarta dengan Bogor, Tangerang dan Bekasi. Ada tiga faktor utama yang diteliti yaitu kemudahan hubungan ketempat bekerja dan sekolah anak, harga tanah di lokasi tersebut dan fasilitas yang tersedia disekitar perumahan juga termasuk kenyamanan lingkungannya. Ketiga alasan ini diuji dengan menggunakan metode chi kuadrat Variabel yang dianggap mempengaruhi permintaan efektif terhadap rumah atau pengeluaran untuk rumah adalah besarnya pendapatan konsumen, harga rumah yang dibelinya dan jumlah anggota rumah tangga. Variabel tersebut dirangkum dalam satu model regresi untuk melihat signifikansi variabel bebas dengan variabel terikatnya yaitu pengeluaran untuk perumahan dengan menggunakan metode Pangkat Dua Terkecil Biasa (Ordinary Least Square, OLS).Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rumah yang dibutuhkan baik di Jabotabek maupun perkotaan Indonesia meningkat terus dari tahun ke tahun, dan faktor pertambahan penduduk merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya setiap tahunnya. Bila kita bandingkan jumlah kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang disediakan oleh sektor formal ternyata setiap tahun kebutuhannya melebihi dari yang dapat disediakan oleh sektor formal. Dari hasil pengujian chi kuadrat terhadap alasan pemilihan lokasi temyata ketiga alasan pemilihan lokasi (yaitu kemudahan hubungan, harga tanah/rumah dan fasilitas lingkungan) sangat mempengaruhi setiap konsumen dalam memilih lokasi perumahan dan dari hasil penelitian lapangan ternyata dari ketiga faktor alasan tersebut yang paling dominan pengaruhnya adalah harga rumah yang terjangkau, sehingga mereka memilih lokasi tersebut diikuti oleh kemudahan hubungan dan kelengkapan fasilitas dimana termasuk didalamnya kenyamanan lingkungan. Hasil perhitungan persamaan permintaan perumahan dengan menggunakan data konsumen KPR-BTN di Botabek, dan Jakarta tidak digunakan. Hal ini dikarenakan untuk beberapa tahun terakhir ini tidak ada yang mengambil fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tersebut, Besarnya perubahan pendapatan mempengaruhi besarnya pengeluaran untuk rumah, dengan mengasumsikan faktor lainnya tetap konsumen akan meningkatkan pengeluaran untuk rumah jika pendapatannya meningkat, tetapi besarnya peningkatan pengeluaran untuk rumah tidak lebih besar dan kenaikan pendapatan, sehingga dapat kita katakan bahwa rumah merupakan barang pokok bagi konsumen KPR-BTN dan bukan barang investasi. Harga rumah mempengaruhi pengeluaran untuk rumah, dengan mengasumsikan faktor lainnya tetap bila harga rumah meningkat maka pengeluaran untuk perumahan meningkat pula, dimana peningkatan pengeluaran untuk rumah lebih kecil dari peningkatan tingkat harga dari rumah. Sedangkan faktor jumlah anggota rumah tangga ternyata tidak mempengaruhi pengeluaran untuk perumahan.Dari hasil pengamatan dimana disatu sisi kebutuhan akan rumah meningkat terus setiap tahunnya dan pola permintaan rumah sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan tingkat harga rumah, sedangkan data menunjukkan bahwa besarnya pendapatan seluruh rakyat Indonesia yang terbesar yaitu + 80% berada pada kelompok golongan berpendapatan menengah dan rendah, kemudian adanya perubahan tata cara kehidupan rumah tangga muda karena adanya proses modernisasi, maka jenis rumah yang paling tepat dibangun adalah rumah tipe kecil dengan fasilitas yang cukup lengkap dan lingkungan alam yang nyaman dan asri."

"Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini menunjukkan bahwa pembangunan harus selaras antara upaya memenuhi kesejahteraan lahiriah dan kesejahteraan batiniah. Dalam perspektif pembangunan nasional yang demikian diperlukan adanya pembangunan jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek yang dilaksanakan secara bertahap dimana tujuan dari setiap tahap pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang cukup besar baik dalam luas wilayah, sumber daya alam maupun jumlah penduduk. Penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar dunia setelah Cina, India dan Amerika. Menghadapi penduduk yang besar ini persoalannya menjadi tidak sederhana, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan pemerataan penyebarannya. Berbagai upaya dilakukan baik melalui jalur pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, transmigrasi, pembangunan perumahan maupun lainnya. Pembangunan perumahan merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kualitas dan kesejahteraan manusia dan masyarakat, dengan harapan agar seluruh rakyat Indonesia mampu menempati rumah yang layak dan sehat sehingga didalamnya dapat terbina anggota keluarga yang sehat dan berkualitas. Keadaan dan kondisi perumahan suatu masyarakat dapat menjadi salah satu ukuran taraf hidup, peradaban dan kepribadiannya. Kondisi perumahan dapat mempengaruhi pertumbuhan jiwa dan pribadi seseorang, kesehatan, prestasi kerja, serta kesejahteraan seluruh keluarga. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Blaang bahwa rumah mempunyai arti sangat penting dalam pembinaan watak dan kepribadian suatu bangsa ( Blaang, 1996: 7). Dengan demikian maka pembangunan perumahan merupakan pembangunan yang tidak terpisah dari pembangunan nasional. Menyadari hal ini maka sektor perumahan dan permukiman mendapat perhatian penuh dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pembangunan perumahan tidak hanya untuk mereka yang mampu melainkan agar semakin merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan senantiasa memperhatikan rencana tata ruang dan keterkaitannya serta keterpaduannya dengan lingkungan sekitar. Menurut Profesor N. lskandar (Ninik W, 1987: 116) bahwa penduduk Indonesia tahun 2000 diperkirakan akan mencapai 250 juta jiwa, tidak kurang dari 60 juta jiwa tinggal di perkotaan. Sebagian besar penduduk diperkirakan masih tinggal di Pulau Jawa. Pulau Jawa pada tahun 2000 keadaannya dapat dilukiskan sebagai suatu pulau yang semi kota (semi-urban)."

"Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menghadapi beberapa permasalahan, salah satu penyebabnya adalah adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara permintaan (demand) perumahan yang bersifat dinamis dan kebijakan penyediaan (supply) perumahan yang bersifat statis. Dinamika kebutuhan perumahan dapat dilihat melalui konsep housing careers."

"Tata ruang adalah kegiatan manusia dalam mengatur ruang hidupnya sesuai dengan kebudayaan yang dimilikinya (Rapoport, 1982: 179). Beberapa pakar mengatakan bahwa tata ruang yang tidak sesuai akan menimbulkan ketegangan dan frustrasi (Daldjoeni, 1992: 155), juga tidak operasionalnya konsep-konsep budaya pelaku akan menimbulkan stres (Hall, 1966). Sehingga bila tata ruang tidak sesuai dengan kebudayaan penghuni rumah, maka penghuni rumah akan merubah tata ruang rumahnya. Pada kompleks perumahan yang dibangun secara massal, dalam hal ini kompleks perumahan BTN, kondisi tersebut terjadi karena perencana tidak bertemu muka dengan calon penghuni rumah. Guna memahami apa yang dibutuhkan penghuni rumah, perencana harus mempelajari kebudayaan penghuni rumah, yang merupakan kajian pada bidang Antropologi. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, penting untuk dilakukan penelitian mengenai kebudayaan penghuni rumah terhadap tata ruang rumahnya. Perubahan sistem tata ruang berarti perubahan dalam model-model pengetahuan mengenai hakekat keluarga, yaitu struktur keluarga, kekerabatan, kehidupan ekonomi, pengasuhan anak (Suparlan, 1986: 17). Kebudayaan adalah serangkaian ide-ide atau gagasan, kepercayaan dan pengetahuan yang dimiliki manusia (Spradley, 1972: 6). Hall (1966: 2), mengatakan bahwa setiap bangsa, suku bangsa tidak hanya memiliki cara berbicara yang berbeda tetapi bahkan bagaimana mereka mendiami dunia dan bagaimana mereka mengolah dunia atau membuat lingkungan binaannya- dengan cara- yang berbeda pula. Kelengkapan pustaka mengenai akar kebudayaan Jawa, dan waktu yang terbatas, maka pada penilitian ini akan mengkaji suku bangsa Jawa. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perubahan tata ruang terutama didorong oleh tidak sesuainya konsep penataan komunikasi, yaitu tidak terpenuhinya unsur "Privacy". Pada satu sisi,penghuni rumah melakukan perubahan tata ruang berdasarkan pola berpikir modern, di mana penataan ruang lebih didasarkan pada efisiensi ruang. Namun di sisi lain mereka masih berpedoman pada kebudayaan Jawa yang bersifat tradisional, terlihat pada unsur-unsur budaya inti yang tidak mengalami perubahan yang terungkap pada konsep penataan ruang, waktu dan komunikasi."