Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Space Management of Manokwary City has an implication of people rights protection over land. The preventive legal manifested in socialization of city space site plan; community' participation in city space management; and democratic consultation in providinf land. The result of the study indicates that community managing rights over land is not democratic yet. This indicates the community'rights are not protected yet in carrying out of space management in Manokwary City, the capital of Irian Jaya Barat Province."

"Sampai saat ini hampir tidak satupun wilayah di Indonesia yang tidak mengenal konflik, baik dari konflik yang sifatnya Un Manifest (belum muncul ke permukaan) maupun konflik yang Manifest (sudah menjadi konflik terbuka). Di daerah Sentani dapat terlihat bahwa implikasi teoritis dan praktis dari saling pengaruh antara hukum negara (nasional) dan hukum adat (lokal) mengakibatkan konflik tanah adat antara sesama komunitas adat Sentani, antara warga dan pendatang, antara warga dan pemerintah, antara pemerintah setempat dengan pemerintah yang lebih besar (tinggi). Konflik yang terjadi di daerah Sentani merupakan konflik laten maupun konflik kekerasan yang kapan dan dimanapun dapat muncul kembali. Penelitian ini difokuskan kepada jenis-jenis konflik, akar penyebab pemicu konflik, sumber-sumber penyebab konflik, bentuk dampak dari konflik serta langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.Di dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sebagai prosedur yang tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dari individu serta organisasi secara holistik (utuh).Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yakni menggambarkan tanah adat dan potensi konflik yang terjadi antara masyarakat adat Sentani, masyarakat adat Sentani dan pendatang maupun masyarakat dan pemerintah serta pemerintah dan pemerintah di daerah Sentani dengan desain penelitiannya adalah studi kasus.Dengan adanya konflik atau sengketa tanah adat memungkinkan pandangan-pandangan yang selama ini dianggap baik, diperdebatkan kembali sehingga muncul pandangan baru. Hal yang tebih penting lagi yaitu untuk menguji gagasan dan nilai kinerja kelompok institusi-institusi yang ada dalam masyarakat adat Sentani sehingga penanganan konflik atau sengketa yang dilaksanakan selama ini secara sadar dan pemecahannya dapat diterima oleh semua pihak, dapat memberikan sumbangan yang berupa pola-pola atau pegangan-pegangan baru dalam penyelesaian konflik atau sengketa di daerah Sentani.Akibat adanya konflik-konflik tanah adat tersebut memunculkan dampak konflik negatif dan konflik positif di daerah Sentani yang menjadi ancaman bagi keberlanjutan kehidupan komunitas lokal itu sendiri antara lain : retaknya hubungan sosial, terhambatnya fungsi sosial masyarakat, dan rapuhnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan pada masyarakat Sentani, adanya inovasi (pembaharuan) dan perkembangan-perkembangan dari kebudayaan lokal (adopsi) serta pranata sosial di dalam komunitas adat Sentani itu sendiri maupun pemerintah Kabupaten Jayapura.Karena itu disimpulkan bahwa akar penyebab konflik tidak berdiri sendiri dan merupakan satu kesatuan yang saling terkait sehingga diperlukan pola penyelesaian yang harus dilakukan sesegera mungkin dan secara cepat, menyuluruh serta terpadu (komprehensif) di dalam komunitas adat Sentani (struktur dan sistem adat) maupun di pihak pemerintah (mengimplikasikan kepentingan-kepentingan adat setempat) dengan memperhatikan faktor-faktor yang saling terkait tersebut.(VI Bab, xxiv, 303 Halaman, 3 Tabel, 1 Peta, 4 Bagan, 3 Foto, Bibliografi : 58 Buku, 4 Peraturan Pemerintah, 2 Tesis, 2 Skripsi, 7 Makalah, 3 Jurnal, 2 Lampiran)"

"Reformasi yang digulirkan pada pertengahan tahun 1998 telah meruntuhkan dinasti Soeharroisme. Beberapa nilai orde baru-pun tumt mengalami pembaharuan Salah satunya sistem pemerintahan yang sentralistik-birokmtik-otoriteristik mendapatkan kritikan keras untuk segera dirubah. Menanggapi tuntutan tersebut, maka pemerintah kabinet reformasi di bawah pimpinan Presiden BJ. Habibie mengeluarkzm kebijakan berupa Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Pusat-Daerah.Salah satu pasal yang signiflkan mencerminkan tuntutan reformasi tersebut adalah pasal 92 ayat I UU 22 thn 1999, yang mengharuskan keterlibatan tiga pilar kekuatan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat sipil (yang sexing dikenal sebagai pilar good governance) untuk bersinergi melaksanakan pembangunan di berbagai bidang.Salah satu pilar yang mendapatkan perhatian besar saat ini adalah masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang selama orde baru dikekang perkembangannya mengalami suatu sindrom demokrasi yang mengakibatkan mereka canggung untuk membiasakan diri mengeluarkan aspirasinya. Namun tidak semua civil sosiety organisazation (CSO) mengalami sindrom tersebut. LSM (NGO) sebagai CSO, lebih mempunyai peluang untuk mengkondisikan CSO lainnya agar mempu dan kuat menempatkan diri sebagai penyeimbang kekuatan sraze dan market dalam penerapan good governance.Tesis ini berusaha mendeskripsikan peran LSM memberdayakan masyarak sepenuhnya terjadi dari komitmen yang mereka jalin bersama Namun lebih terlihat pada fakior aji mumpung atau situasi dan kondisi masyarakan Bahkan ada yang menjalankan perannya berdasarkan kepentingan pemerintah ataupxm tergantung dan kondisi Enansial.Penerapan good governance di Kota Sawahlunto, Propinsi Sumatera Barat, merupakan hasil inisiatif dari pemedntah dan dukungan dari masyarakat untuk saling bahu membahu dalam proses pembangunan di daerah. Sehingga tergabunglah Kota Sawahlunto bersama delapan kota lainnya kedalam proyek BUILD (Breakthrough Urban Initiative for Local Development) hasil kerjasama Pemerinlah Indonesia c/q Deparlemen dalam Negeri den gan UNDP (United Nation Developmem' Program).Penelitian ini dilaksanakan terhadap keseluruhan LSM yang berada di Kota Sawahlunto yakni total sebanyak delapan buah LSM. Jenis penelitian adalah deskriptif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatii Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam, observasi, Penelidan dokumen serta penelitian kepustakaan. Tiga permasalahan dalam tesis ini, yaitu; bagaimana peran LSM di Kota Sawahlunto untuk membangun dan mengembangkan struktur sosial yang dapat memperkuat rakyat menjadi civil society ?, bagaimana pola hubungan yang terjadi antara LSM di tingkat Lokal dengan Pemerintah Kota Sawahlunto ?, LSM manakah yang dapat membentuk civil society dalam rangka penerapan good governance di Kota Sawahlunto ? dianalisis berdasarkan tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penaxikan kesimpulan.Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran LSM yang beragam tidak terlepas dan kondisi intemal organisasi maupun extemal organisasi. Hal tersebut mempengaruhi peran LSM dalam mernalankan kegiaianllya sebagai CSO yang memberdayakan masyamkat. Semangat para anggola LSM dalam pernberdayaan masyarakat sipil tetap harus didukung, terlepas dari semua tanggapan sinis berbagai pihak mengenai peran mereka.Untuk itu perlu kesungguhan berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga donor, untuk tidak memaksakan kepentingan mereka yang sebenarnya bertentangan dengan komitmen awal LSM tersebut. Bila hal ini tetap diteruskan, maka dikhawatirkan yang akan terjadi adalah sebuah anarchy governance, yakni sebuah keadaan yang kacau dimana pilar-pilar dajam good governance saling memaksakan kepentingan mereka agar dimainkan oleh pilar yang lainnya."

"Provinsi Papua dan Papua Barat memperoleh kewenangan otonomi khusus melalui UU No. 21 Tahun 2001. Kewenangan otonomi khusus lebih luas dibandingkan otonomi daerah, bertujuan mengurangi kesenjangan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam rangka otonomi khusus, Pemerintah memberikan penerimaan khusus yang digunakan dalam empat bidang yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan prioritas pada bidang pendidikan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif, menggunakan metode analisa data berupa Cost Effectiveness Analysis serta menggunakan tehnik pemetaan hambatan untuk menjelaskan mengenai penyebab ketidakefektifan. Untuk menjelaskan pengaruh anggaran dana otsus terhadap tingkat pendidikan digunakan regresi dilakukan mengetahui pengaruh dana otsus terhadap tingkat pendidikan berupa angka melek huruf dan lama rata-rata sekolah. Sampai dengan tahun 2013, diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberian dana dalam rangka otonomi khusus tidak efektif dalam meningkatkan pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini disebabkan oleh sejumlah permasalahan berupa permasalahan dibidang keuangan maupun permasalahan dibidang pendidikan.

---

The provinces of Papua and West Papua has a special autonomy by Law No 21 of 2001 Special autonomy authority greather than local autonomy aimed to reduce the gap the provinces of Papua and West Papua By special autonomy Government gave a special reception that used for four areas education health infrastructure and people economic empowerment with priority in education This research is a qualitative and quantitative study use data analysis method of Cost Effectiveness Analysis and also use mapping barriers technique to explained the causes of the ineffectiveness The use of quantitative approaches such as regression is performed to know the influence of special autonomy fund to the level of education in the form of long literacy rate and average school Until 2013 showed that the policy grants in the framework of special autonomy is not effective in improving education in Provinces of Papua and West Papua It is caused by a number of issues such as the problems in the financial sector and the problems in education."