Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diplomasi maritim merupakan bagian integral dari diplomasi Indonesia. Fondasi diplomasi maritim Indonesia telah dilaksanakan secara serius. Selanjutnya dirancang langkah-langkah untuk mencapai peningkatan kinerja diplomasi maritim untuk berkontribusi pada fondasi lanjutan untuk Poros Maritim Dunia. Pada jangka menengah, perlu dikuatkan kualitas diplomasi maritim dan diabdikan lebih jauh untuk menciptakan rezim kelautan yang lebih kuat. Diplomasi maritim juga perlu diperkuat dengan semangat bisnis, sehingga dapat berkontribusi mengajak investor dan ahli-ahli untuk membangun konektivitas Indonesia, infrastrukturpelabuhan dan bisnis perkapalan secara umum."

"Belum berlakunya ketentuan perbatasan Indonesia - Australia dalam Perth Treaty 1997 mengundang berbagai ancaman tersendiri terhadap keberlangsungan kedua negara, sehingga status kawasan perbatasan tersebut perlu dipetakan dengan tepat. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tetang Kebijakan Kelautan Indonesia, sebagai suatu roadmap kemaritiman Indonesia, telah mengamanatkan bahwa program prioritas kemaritiman negara ialah melaksanakan percepatan perundingan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga melalui mekanisme diplomasi pertahanan maritim yang berakar pada cita-cita Poros Maritim Dunia (PMD). Dengan demikian, Indonesia pada dasarnya mengartikan diplomasi pertahanan maritim sebagai bentuk implementasi kebijakan luar negeri Indonesia yang dilakukan demi mencapai tujuan besar kemaritimannya, sehingga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan kemampuan kemaritimannya sembari menjaga dan mempertahankan integritas wilayah kedaulatannya, salah satunya melalui Joint Declaration on Maritime Cooperation beserta dengan plan of action yang terdiri dari sembilan area prioritas. Tentu kerjasama kemaritiman tersebut bertujuan untuk mewujudkan tercapainya confidence building meassure yang dapat menunjang keamanan, pertahanan, kepastian hukum terhadap hak berdaulat, pengembangan kemampuan kemaritiman hingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bersama."

"Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Isu-isu yang berkembang di dalam negeri dan luar negeri yang berkaitan dengan keamanan di laut sangat berpotensi memengaruhi kepentingan Indonesia. Perlu upaya-upaya konkret dalam pemenuhan alat utama sistem terpadu yang ditunjang implementasi dari kebijakan gelar kekuatan laut yang tepat guna menciptakan jaminankeamanan maritim. Dalam Keamanan Maritim Indonesia perlu mengoptimalkan peran dan tugas Bakamla serta penyediaan anggaran yang memadai."

"Fokus dari skripsi ini adalah untuk membahas prinsip perbatasan maritime dan penerapannya pada Sengketa Laut Cina Selatan, khususnya pada batas maritim negara penuntut. Skripsi ini juga menguraikan lebih lanjut mengenai posisi Indonesia di dalam sengketa tersebut. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai Sengketa Laut Cina Selatan dan mendiskusikan lebih lanjut mengenai negara penutut yang mana yang memiliki klaim paling sah di Laut Cina Selatan.

---

The focus of this thesis is to discuss the maritime boundaries principle and applying the principle in the South China Sea Dispute regarding the maritime boundaries of the Claimant States. The thesis also elaborates more about Indonesia's position in the dispute. The purpose of this thesis is to give a more thorough understanding about the South China Sea Dispute, and discuss further regarding which claimant state has the most legitimate claim in the South China Sea."

"Indonesia memegang peranan penting dalam industry maritime dunia. Salah satunya melalui penyediaan pelaut untuk pasar utama Eropa, Amerika Utara, dan Timur Jauh. Dalam hal kualitas, pelaut Indonesia berada di level yang sama dengan pelaut Filipina, Indi, Vietnam, Srilanka, Bangladesh, dan lainnya. Pasar kru pelaut dunia meningkat selama dua puluh tahun terakhir karena generasi muda di Negara pasar kehilangan keinginan untuk menjadi pelaut. Namun pelaut Indonesia tetap mengalami kendala, yaitu masalah individu, masalah kompetensi pelaut dalam menjalankan tugasnya di atas kapal. Sementara pada aspek kelembagaan, Indonesia berhadapan dengan kebijakan dan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah."

"Perwujudan poros maritim dunia menjadi bukti bahwa Indonesia adlah negara maritim yang besar dan digdaya. Namun dalam perjalannya masih penuh dengan berbagai dinamika dan tarik marik antar kepentingan kelompok tertentu."