Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membantu pengambil kebijakan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. dalam menentukan strategi yang tepat untuk melakukan Revitalisasi BLK UPTD di Era Otonomi Daerah dengan menggunakan pendekatan Analytical Hierachy Process (AHP). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pensinergian UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu segera dilaksanakan agar BLK UPTD memiliki legitimasi dan regulasi yang jelas dalam upaya menseragamkan pola manajemennya dengan BLK UPTP sehingga Revitalisasi BLK UPTD dapat berjalan dengan cepat dan akurat.

---

This Thesis helps policy maker in the Department of Manpower and Transmigration to decide the correct strategy to do revitalization of BLK UPTD in the Regional Autonomy Era by using the Analytical Hierarchy Process (AHP). This Research is a quantitative research with descriptive design. The result of this research suggest that the synergy between Law 32 year 2004 conceming the Regional Government and Law 13 year 2003 conceming Manpower need to be done immediately so that the BLK UPTD has a clear legitimating and regulation in order to synchronize the management pattem with the BLK UPTD so that the revitalization of BLK UPTD can be done immediately and accurately."

"Tesis ini membahas peran dan fungsi komite sekolah serta strategi revitalisasi yang dilakukan oleh komite sekolah dan peningkatan mutu pendidikan di tiga sekolah menengah pertama di kota Jakarta Selatan .Penelitian ini menggunakan metode kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah dalam menjalankan perannya sebagai pemberi pertimbangan/advisory, pendukung/supporting, pengontrol/controlling, mediator masih belum sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah . Untuk mengukuhkan kembali organisasinya maka komite sekolah harus mengadakan revitalisasi melalui 3 pendekatan yaitu pencapaian fokus pasar, penciptaan bisnis baru dan pemanfaatan teknologi. Proses revitalisasi harus mengacu pada prinsip manajemen perubahan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus melakukan sosialisasi dan pembinaan agar komite sekolah mengetahui peran dan fungsinya selain itu komite sekolah mengetahui peran dan fungsinya.

---

This thesis discuss school committee?s role, function and revitalization strategy carried out by school committee and upgrading of education quality in three junior high schools in South Jakarta .This research uses qualitative method . The result of this research shows that school committee as community-based public service in its role as advisory, supporting and monitoring institution still has not been in line with The National Education Minister Decree Number 044/U/2002 on Education Council and School Committee. To strengthen its organization, school committee must revitalize itself through three approaches, which are market focus, invent new business and technology application. The revitalization must refer to management of change principle. The government as policy maker must forward relevant information and guide school committee."

"Penelitian ini mencoba memformulasikan kebijakan revitalisasi dan keberlanjutan pasar tradisional di Jakarta. Model dinamis digunakan sebagai metode untuk menganalisis revitalisasi dan keberlanjutan pasar tradisional di Jakarta dengan tujuan mengetahui kebijakan apa saja yang bisa diambil dan diterapkan dalam revitalisasi pasar serta untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi (leverage factors) revitalisasi dan keberlanjutan pasar tradisional. Temuan dalam penelitian ini adalah revitalisasi pasar tradisional tidak dapat dari aspek pembangunan fisik saja tetapi perlu mempertimbangkan aspek sosiologis mengingat fungsi pasar tradisional tidak semata untuk aktivitas ekonomi tetapi juga aktivitas sosial. Meski faktor alokasi anggaran revitalisasi pasar yang menjadi faktor yang paling sensitif dari sekian banyak faktor yang diuji, tidak otomatis menempatkannya sebagai kebijakan yang direkomendasikan.

---

This research is trying to formulate kind of revitalization of policy and sustainability of traditional markets in Jakarta. System Dynamics model is used as a method to analize revitalization and sustainability of traditional markets which is the main goal is to know the types of policy that is able to be taken and to be implemented including to measure kind of factors that having a leverage function. The findings are: revitalization is not just about physical rehabilitation but considering sociology aspects. Budgeting allocation is the most sensitive factor but it is not automatically used."

"Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kuaiilas sumber daya manusia. Pendidikan dapat mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat pula. Oleh karena itulah pendidikan merupakan nvestasi dalam sumber daya manusia yang sangat penting.Di negara kita selama ini pendidikan tidak pernah dianggap sebagai suatu masalah yang kuat, seperti masalah ekonomi dan politik yang mampu mempengaruhi banyak hal. Akibatnya alokasi dana pemerinlah untuk anggaran pendidikan relatif tidak besar. Untuk tahun 2001 misalnva, alokasi dana APBN untuk sektor pendidikan hanyalah Rp 2,8 triliun. Dari keseluruhan jumlah anggaran tersebut separuh lebih (Rp 5,4 triliun) digunakan untuk belanja rutin dan sisanya untuk belanja pembangunan. Dana yang kecil ini, terutama untuk belanja rutin, diperuntukkan hanya unluk membayar gaji guru yang jumlahnya sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Maka dapat dibayangkan berapa besar dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah.Di era otonomi dan desentralisasi saat ini, melalui PP No. 105 tahun 2000, telah menggariskan perlunya Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengetahui besarnya biaya dari kegiatan-kegiatan pelayanan yang akan dilakukannya (termasuk biaya di bidang pendidikan). Pengetahuan ini merupakan langkah awal untuk Pemda agar dapat menyusun anggaran kinerja, sebagaimana yang oleh PP tersebut dikatakan mesti disusun oeh Pemda. Oleh karena itu, tesis ini mencoba melakukan perhitungan terhadap biaya penyelenegaraan pendidikan melalui perhitungan terhadap total dan unit cost kegiatan pendidikan. Selain itu penelitian ini mencoba untuk menghitung besarnya subsidi pendidikan yang layak diberikan ke suatu sekolah berdasarkan hasil perhitungan total dan unit cost tersebut.Karena keterbatasan waktu dan biaya, maka penelitian ini dibuat sebagai suatu studi kasus yang memfokuskan kajiannya pada sekolah menengah kejuruan (SMK), dengan mengambil sampel SMKN 10 dan SMK Cahaya Sakti di Jakarta. Sedangkan keseluruhan informasi yang dijadikan sandaran penelitian ini adalah selama tahun kalender 2001 (mulai bulan Januari sampai Desember 2001).Untuk melakukan perhitungan total dan unit cost banyak sekali metode yang dapat digunakan. Penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu metode double distribution untuk SMKN 10 Jakarta dan metode tradisional untuk SMK Cahaya Sakti Jakarta.Dari hasil penelitian ini dengan metode tersebut di atas, maka didapatkan-bahwa total cost penyelenggaraan pendidikan di SMK membutuhkan dana besar. Unit cost di SMK yang dijadikan sampel dalam penelitian ini iuga sangat besar jumlahnya. Sementara di sisi lain penermaan yang didapatkan SMK tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan sekolah untuk membiayai kegiatan pendidikannya. Sehingga SMK selalu mempunyai masalah defisit pada keuangannya. Hal ini sangatlah mengganggu kelancaran proses pengajaran di SMK.Untuk itulah maka subsidi pemerintah untuk SMK sangat dibutuhkan. Tetapi seperti telah diketahui bersama, alokasi dana pemerintah untuk sektor pendidikan tidaklah besar. Oleh karena itu subsidi yang seharusnya diberikan pemerintahpun sangatlah terbatas. Padahal SMK membutuhkan dana yang tidak sedikit terutama untuk melakukan kegiatan praktek bagi siswa/i-nya. Bagi SMK negeri maupun swasta yang dijadikan sampel penelitian ini, subsidi mutlak diperlukan. Tetapi sampai saat ini, baru SMK negeri saja yang mendapatkan prioritas bantuan dari pemerintah. Sedangkan SMK swasta lebih banyak mencari jalan keluar sendiri untuk memecahkan masalah ini. Disini terjadi ketimpangan yang men}buat SMK swasta merasa dianaktirikan oleh pemerintah. Padahal bagaimanapun juga keterlibatan swasta dalam menyediakan pendidikan di negara kita sangat dibutuhkan dan sangat memberikan kontribusi yang besar. Jadi sebaiknya pemerintah harus lebih arif dalam memberikan perhatiannya (terutama masalah pembagian dana bantuan) kepada SMK negeri maupun kepada SMK swasta."

"Rencana strategis (Renstra) Depdiknas 2005-2009 dinyatakan bahwa rasio pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah umum di targetkan sebesar 50:50 pada tahun 2010 dan 70:30 pada tahun 2015. Kebijakan ini diharapkan dapat memecahkan salah satu permasalahan pengangguran. Peningkatan pendidikan kejuruan bertujuan menyiapkan tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri...."