Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Turisme alam di masa new normal, akibat pandemi Covid-19, akan menjadi sebuah tren. Sebagian besar lokasi wisata alam ini berada di taman nasional. Permasalahannya, penetapan taman nasional bukan seolah-olah hanya untuk destinasi wisata. Selain pariwisata, taman nasional juga berfungsi perlindungan keanekaragaman hayati, tempat tinggal masyarakat lokal, bahkan mempunyai nilai politis. Berkaca dari hal tersebut, tulisan ini mencoba membedah arti dan makna taman nasional bagi bangsa Indonesia dilihat dari beberapa sudut pandang. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan ekologi politik dengan mengulas beberapa pustaka tentang sejarah penetapan dan perkembangan taman nasional. Pandangan ekologi politik memungkinkan untuk mengkaji taman nasional dilihat dari aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan hasil analisis, beberapa makna taman nasional: sebagai destinasi wisata, identitas nasional, kawasan konservasi, dan tempat tinggal suku adat. Perbedaan pandangan taman nasional tersebut justru dapat menjadi peluang taman nasional sebagai wujud nyata penerapan pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui instrumen pariwisata berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai tersebut juga memungkinkan taman nasional sebagai agen pembangunan berkelanjutan di lapangan. Di akhir, tulisan ini memaparkan rekomendasi beberapa program untuk mewujudkan konsep pariwisata berkelanjutan pada taman nasional dengan memperhatikan protokol tatanan baru atau new normal akibat pandemi Covid-19."

"Meski di Indonesia tidak akan terjadi perang terbuka beberapa tahun mendatang, tapi perang itu bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Di era global, perang bisa berbentuk lain yang sasaran dan kerusakannya bisa lebih hebat dari perang terbuka. Perang bisa melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kebudayaan, dan perang-perang bentuk lain. Karena itu, baik kalangan militer dan masyarakat sipil harus mampu mendeteksi, mengantisipasi, dan mengenali secara pasti ancaman terhadap negara, baik ancaman potensial maupuna ancaman aktual secara pasti. Seluruh komponen Bangsa Indonesia harus mampu melihat perkembangan strategis, baik global, regional maupun kondisi dalam negeri sendiri. Jangan sampai ketika ancaman itu sudah berada di depan mata, aparat keamanan dan masyarakat malah tidak siap menghadapinya. Strategi pertahanan negara harus dikembangkan dalam wujud Strategi Pertahanan Berlapis yang menyinergikan lapis pertahanan militer dengan lapis pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh dan saling menyokong."

"Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) Indonesia di masa depan sangat bersifat nir-militer (non-konvensional). Paradigma pertahanan Indonesia jika hanya mengandalkan TNI sebagai kekuatan utama sudah seharusnya berubah. Berkurang secara drastisnya ancaman militer (konvensional) dari negara lain terhadap Indonesia, maupun ancaman sejenis di seluruh dunia, membuat kita harus berpikir ulang bagaimana rumusan yang paling tepat untuk strategi pertahanan Indonesia di era ancaman nir-militer seperti ini. Untuk itu, pembentukan komponen cadangan, yang sebelumnya sudah dilengkapi dengan kemampuan dan pengetahuan mumpuni tentang bela negara, perlu dipertimbangkan. Pertimbangannya adalah, pembentukan komponen cadangan ini dapat berguna sebagai elemen kekuatan pertahanan pendukung komponen utama, utamanya untuk menghadapi ancaman nir-militer. Penggunaan komponen cadangan tidak hanya dipersiapkan untuk perang, tetapi mempunyai fungsi utama membantu TNI menghadapi AGHT yang bersifat non-fisik (intangible). Tulisan ini akan membahas bagaimana komponen cadangan, sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara, menghadapi ancaman nir-militer di masa depan. Selain itu, tulisan ini juga melihat bahwa bela negara dapat menjadi bagian integral dalam upaya komponen cadangan mewujudkan hal tersebut."

"Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pemerintah menemui tantangan dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam pelayanan publik. Tantangan terutama karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan pelayanan publik terhambat. Demikian pula dengan kebijakan pembatasan aktivitas di kantor bagi seluruh pegawai termasuk Aparatur Sipil Negara dengan pemberlakuan bekerja dari rumah. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini yaitu bagaimana pengembangan model pelayanan elektronik dari sistem e-Government di era new normal? Ditemukan bahwa era new normal menuntut agar penggunaan media elektronik menjadi sarana utama pemerintah dan masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan. Peran pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan di era pandemi membutuhkan inovasi di bidang layanan berbasis teknologi informasi kepada masyarakat serta perlu juga ditunjang dengan ketersediaan data yang valid dan otentik. Tersedianya data yang valid dan otentik, menjadi salah satu indikator utama dari kepuasan masyarakat terhadap pemerintah di era new normal. Selain itu, pelaksanaane-Government harus mampu membentuk interaksi komunikasi antara elemen pemerintah pusat, daerah serta masyarakat melalui sistem elektronik berbasis informasi digital. Realitanya, pertukaran informasi melalui digital jauh lebih cepat dan efektif dilakukandaripada melakukan interaksi informasi melalui pelayanan tercetak. Selanjutnya setelah era new normal pelayanan melalui online masih dapat terus dilaksanakan sebagai wujudmodernisasi pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat."

"Pandemi Covid-19 melanda dunia, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Indonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah (lockdown) menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami pelambatan. Pemerintah dan lembaga kajian strategis memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di tahun 2020. Untuk itu, Pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Kebijakan ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan dimana Pemerintah sudah menetapkan program, target, dan major projects di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah perlu melakukan penelaahan kembali terhadap rencana jangka menengah mengingat pada tahun 2020 semua program dilakukan pengalihan fokus untuk penanganan Covid-19. Pemerintah mempunyai 3 alternatif dalam perencanaan jangka menengah, apakah tetap dengan rencana semula, melakukan revisi moderat, atau mengganti dengan rencana yang baru dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui dengan datangnya pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang mengiringinya."

"Salah satu masalah rumit yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan suatu kekuatan militer adalah bagaiman membangun kekuatan militer atau pertahanan dengan biaya yang relatif murah di masa damai, namun dapat dikembangkan dengan cepat menjadi kekuatan militer yang kuat dalam menghadapi ancaan perang atau agresi militer asing. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban kepada masalah tersebut dengan memberikan perhatian kepada pembangunan potensi kekuatan militer atau pertahanan (military potential) sebagai basis pengembangan kekuatan militer atau pertahanan dihadapkan dengan masalah ekonomi yang mendasar yaitu bagaiman mengalokasikan sumber daya nasional yang terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang saling bersaing dari berbagai sektor pembangunan secara nasional"

"Pandemi global Virus Corona yang tak kunjung usai membuat masyarakat resah dan khawatir akan kesehatannya secara fisik dan mental. Sebagai salah satu warisan budaya dan rempah-rempah asli Indonesia, Jamu diyakini dapat mempertahankan daya imunitas seseorang dalam hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Berbagai macam regulasi dan situsi yang terjadi memunculkan sifat dan kebiasaan konsumen untuk memilih produk lokal dengan ketersediaan yang lengkap. Kebiasaan konsumsi minuman rempah ini disebabkan oleh pengendalian dan pola pikir yang baik ketika memproses hal yang terbilang tidak biasa dilakukan hingga menjadi Lifestyle baru dalam desakan waktu (Time- Pressure) yang ada. Hal ini pun tak lepas dengan adanya bujukan dan dorongan dari reference group (orang terdekat).

---

The global pandemic of the Corona Virus makes the public restless and worried about their physical and mental health. As one of Indonesia's original cultural heritages and herbs, Jamu is believed to be able to maintain one's immunity in living side by side with COVID- 19. The various kinds of regulations and situations that occur show some new habits of consumers to choose local products with sufficient stock availability. The habit of consuming this herbs drink is caused by controlling a good mindset when processing things that are somewhat unusual to do so that they become a new Lifestyle in the existing ‘Time- Pressure’. This was also helped by persuasion from the reference group (close friend)."

"ABSTRAKBesarnya desakan reformasi terhadap militer pasca jatuhnya Orde Baru, menyebabkan TNI mereposisi dan meredefinisi fungsi dan perannya sebagai alat pertahanan negara. Namun demikian, persoalan pembangunan kekuatan TNI yang profesional di Indonesia sampai sewindu masa reformasi sekarang ini masih menyisakan dua permasalahan mendasar. Pertama, menyangkut perumusan dan penyusunan Iandasan serta kerangka hukum yang mengatur peran dan posisi TNI dan hubungannya dengan lembaga Iain dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kedua, menyangkut persoalan rendahnya anggaran pertahanan negara sehingga diperlukan peramalan (defence forecasting) dan pengelolaan yang tepat mengenai pengaturan alokasi sumber daya nasional yang ada ke sektor pertahanan.Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan, pertama, merumuskan kebiakan sipil yang ideal mengenai pengaturan mekanisme kerjasama antar lembaga negara yang terkait dengan persoalan pertahanan, baik menciptakan efisiensi birokrasi dalam penurunan anggaran TNI maupun efektifitas dan efisiensi kerjasama antar lembaga negara dalam mengelola sumber daya pertahanan. Kedua, merumuskan perencanaan pembangunan Postur TNI yang ideal dalam menjaIankan fungsi pertahanan negara dimasa mendatang secara efektif dan efisien sesuai defence forecasting selain berdasarkan anggaran yang terbatas.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara baku dan terbuka dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kasad, Kasal, Kasau, serta Mantan Pangkostrad, Irjen TNI, dan Dansesko dengan pertimbangan bahwa perwira tinggi tersebut dapat mewakili (representatif) pihak militer.Berangkat dari persepsi ancaman berdasarkan perubahan Iingkungan internasional yang memandang globalisasi dengan karakter teknologi yang dibawanya sebagai ancaman utama terhadap kedauIatan negara kedepan, dan juga melakukan identifikasi terhadap kendaIa dan kelemahan nyata dalam pembangunan postur TNI dibandingkan dengan kekuatan militer Asia Pasifik, serta merumuskan kebijakan eksternal dan internal dalam penyelenggaraan pertahanan negara, maka penelitian ini menyimpuIkan bahwa;Dalam mewujudkan Postur TNI yang tangguh, kuat, berwibawa dan profesional sebagai upaya penyelenggaraan pertahanan nasional seperti diamanatkan dalam UUD 1945, membutuhkan berbagai kebijakan sipil yang Iengkap dan mendetail, baik pengaturan kerjasama antara TNI dan Polri, pelibatan rakyat, mobilisasi dan demobilisasi, mekanisme hubungan dengan Iembaga Iain, penggunaan dan pengelolaan semua sumber daya pertahanan, serta pengembangan teknologi pertahanan.Strategi pertahanan dilakukan dengan pendekatan outside-inside we are dove menuju outside we are fox, inside we are dove berdasarkan kapasitas alutsista yang berbasis teknologi melalui formulasi Postur TNI yang ideal yang dirumuskan berdasarkan hitungan rata-rata dan trend analisis kekuatan jumlah, komposisi serta spesifikasi prajurit dan alutsista yang dibandingkan dengan militer Singapura, Asia Tenggara, maupun Asia Pasifik.Berdasarkan teknik forecasting dengan menggunakan metode Mickey Finn, Blindman?s Buff dan Tranquilizer, kebutuhan anggaran pertahanan guna memenuhi pembangunan Postur TNI ideal yang telah dirumuskan dapat dilakukan melalui tiga tahap langkah yang dapat dimulai dengan meningkatkan anggaran gaji prajurit TNI, anggaran operasional, dan anggaran pengadaan Alutsista dengan catatan pemerintah sipil harus secara pro-aktif mendukung usaha pembangunan militer yang profesionaI dan berwibawa guna meningkatkan kekuatan dan ketahanan bangsa dalam pergaulan di dunia intemasional, terutama demi peningkatan bargaining position di bidang ekonomi."