Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Isu-isu yang berkembang di dalam negeri dan luar negeri yang berkaitan dengan keamanan di laut sangat berpotensi memengaruhi kepentingan Indonesia. Perlu upaya-upaya konkret dalam pemenuhan alat utama sistem terpadu yang ditunjang implementasi dari kebijakan gelar kekuatan laut yang tepat guna menciptakan jaminankeamanan maritim. Dalam Keamanan Maritim Indonesia perlu mengoptimalkan peran dan tugas Bakamla serta penyediaan anggaran yang memadai."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menunjukkan Permasalahan keamanan maritimterbesar di Asia Tenggara antara negara-negara internal dan eksternal kawasanmenyebabkan terjadinya interaksi keamanan maritim sebagai satu komplekskeamanan maritim yang terpusat pada institusi (centered regional institutionalmaritime security complex). Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akanmenjelaskan beberapa pokok bahasan yang terkait dengan kompleks keamanankawasan yang dimaksud. Pendekatan yang digunakan untuk membahas interaksikeamanan kawasan adalah teori kompleks keamanan regional (regional securitycomplex theory, RSCT) yang dikembangkan oleh Buzan dan Wæver (2003).RSCT membahas mengenai interaksi institusi keamanan maritim negara-negara diAsia Tenggara dan pengaruhnya berdasarkan komponen struktur esensial(essential structure) RSCT, yakni: batas-batas kawasan (boundary), strukturanarkis (anarchic structure), polaritas (polarity), dan konstruksi sosial (socialconstruction).

---

ABSTRACTThis thesis aims to identify the greatest maritime security issue inSoutheast Asia among the states in the region, as well as those, which are locatedoutside the region. This causes the maritime security interaction as a centeredregional institutional maritime security complex. For that purpose, this studyexplains the subjects related to regional security complex. The approach used toexplore the regional security interaction is the regional security complex theory(RSCT) by Buzan and Wæver (2003). RSCT explains about the institutioninteraction of the maritime security in the Southeastasian countries and also itsimpact based on the RSCT essential structure components, which are: boundary,anarchic structure, polarity, and social construction"

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan potensi maritim di wilayah Indonesia barat dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis SWOT. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Hasil penelitian berupa identifikasi faktor-faktor yang terdiri atas kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Faktor kekuatan antara lain potensi perikanan, potensi wisata bahari, wilayah pengelolaan perikanan, dan kapal patroli. Faktor kelemahan antara lain terbatasnya alutsista pengamanan, terbatasnya perlengkapan tangkap nelayan, peta maritim yang belum diakui oleh semua negara di dunia, dan program-program yang belum sinergi. Faktor peluang antara lain pembangunan daerah pesisir, pembangunan SKPT, perevisian GT kapal, dan banyaknya pantai yang berpotensi untuk dikembangkan. Terakhir, faktor ancaman antara lain keberadaan kapal nelayan asing, resort-resort kepemilikan asing, pembuangan limbah di perairan Indonesia, dan kelestarian ikan yang terancam punah."

"Tesis ini meneliti tentang hambatan yang dihadapi Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam kerja sama patroli maritim trilateral (trilateral maritime patrol) di Laut Sulu dan Sulawesi dengan menggunakan kelima variabel rezim keamanan yakni norma dan prinsip, aturan main, kepentingan nasional, kekuatan politik, dan pengetahuan yang didasari oleh ancaman yang ada di kawasan Laut Sulu dan Sulawesi. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa ketiga negara kesulitan melakukan kerja sama dikarenakan beberapa hambatan berikut: prinsip kedaulatan dalam ASEAN Way yang dianut ketiga negara justru menghambat pelaksanaan patroli, aturan main dalam TCA tidak mengikat secara hukum dan tidak mengatur perluasan hak pengejaran seketika, adanya kepentingan nasional yang tumpang-tindih membuat negara-negara lalai akan tujuan utama kerja sama, dan terdapat ketimpangan yang cukup besar dalam kekuatan politik ketiga negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara dengan insentif kerja sama terbesar perlu untuk terus mendorong kedua negara lainnya untuk segera merealisasikan kerja sama. Selain itu ketiga negara perlu menunjuk keketuaan atau koordinator secara bergiliran untuk menjamin pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama dan merumuskan aturan main yang lebih mengikat secara hukum.Ketiga negara juga perlu untuk bekerja sama dalam capacity building untuk membantu negara yang lebih lemah menyetarakan (jenis dan teknologi) kapal-kapal yang akan digunakan untuk patroli agar memudahkan dalam komando dan pengendaliannya.

---

This thesis examines the obstacles faced by Indonesia, Malaysia and the Philippines in the cooperation of trilateral maritime patrols in the Sulu Sea and Sulawesi. In analyzing these obstacles, this thesis uses the five variables of the security regime: norms and principles, rules of conduct, national interests, political power, and knowledge based on the threats that exist in the Sulu and Sulawesi. The purpose of this exercise to identify the constraints that exist in the joint trilateral joint patrol cooperation between Indonesia, Malaysia and the Philippines. This thesis finds that the three countries embrace the norms and principles of the ASEAN Way which embraces the principle of sovereignty, and as such erodes the effectiveness of cooperation. In addition, the TCA principles result in the absence of legally-binding, and the regulation of the extention of the right of hot pursuit. The over-emphasis on non-intervention in the pursuit of national interests leads tothe neglect of the main purpose of cooperation, and there is considerable imbalance in the political power of the three countries. Therefore, referring to the concept of the security regime, this cooperation will not work effectively if the variables in the regime are not met. Indonesia as a country with the largest cooperation incentives needs to continue to encourage the other two countries to immediately realize the critical significan of the cooperation. In addition, the three countries also need to appoint a coordinator to ensure the accountability of the implementation of cooperation.There is also a need to formulate more legally binding rules. Finally, the states in the region need cooperate in the capacity building that helps weaker states to equalize the type and technology of vessels to be used for patrols to facilitate command and control.

"

"Delimitasi bata maritim dalam penetapan batas maritim antar-negara pada pasal-pasal yang tertuang dalam UNCLOS (United Nations Convention on the law of the Sea) mengandung aspek matematik dan geografik. Aspek matemtik terutama berkaitan dengan penetapan batas laut teritorial yang tertuang dalam Pasal 15 Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS di atas, sedangkan aspek matematik dan geografik tertuang dalam Pasal 74 dan 83 UNCLOS yang berkaitan dengan penetapan batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa penetapan batas zona ekonomi ekskluisf atau landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau bedampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional untuk mencapai suatu pemecahan yang adil (equitable solution). Salah satu prinsip sebagai suatu pendekatan tentang delimitasi batas, maritim antar-negara yang beraspek geografik dan matematik adalah prinsip ekuidominan. Penafsiran prinsip equitable principle (prinsip sama jarak). Namun secara tradisional penetapan menurut prisnip sama jarak dengan penentuan garis tengah (median line) atas hak kawasan laut pada suatu Negara Pantai tidak selalu menghasilkan apa yang disebut adil (equitable). Prinsip Ekuidominan ialah konsep yang memuat pendekatan geografik dalam rangka delimitasi batas maritim yang meliputi konfigurasi pantai dan sifat geografik dalam metoda penentuan garis batasnya sebagai upaya menuju penyelesaian yang adil (equitable solution). Secara umum, pengertian ekuidominan adalah garis yang membagi laut ke dalam area yang secara relatif yang mempunyai dominasi sama bagi masing-masing negara yang berbatasa. Salah satu kasus perbatasan yang menggunakan konsep ekuidominan adalah Teluk Maine (Gulf of Maine)."

"Fokus dari skripsi ini adalah untuk membahas prinsip perbatasan maritime dan penerapannya pada Sengketa Laut Cina Selatan, khususnya pada batas maritim negara penuntut. Skripsi ini juga menguraikan lebih lanjut mengenai posisi Indonesia di dalam sengketa tersebut. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai Sengketa Laut Cina Selatan dan mendiskusikan lebih lanjut mengenai negara penutut yang mana yang memiliki klaim paling sah di Laut Cina Selatan.

---

The focus of this thesis is to discuss the maritime boundaries principle and applying the principle in the South China Sea Dispute regarding the maritime boundaries of the Claimant States. The thesis also elaborates more about Indonesia's position in the dispute. The purpose of this thesis is to give a more thorough understanding about the South China Sea Dispute, and discuss further regarding which claimant state has the most legitimate claim in the South China Sea."