Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang kebijakan pemerintah daerah pada penanganan covid-19 berdasarkan studi kasus di Sulawesi Utara tahun 2020-2021. Saat Covid-19 disahkan menjadi bencana nasional non alam pada awal tahun 2020 membuat pemerintah di seluruh negara yang terdampak untuk segara merespon dengan mengambil langkah-langkah strategis. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjuang untuk membuat berbagai strategis dan kebijakan untuk bisa melawan covid-19. Salah satu daerah di Indonesia yang terdampak covid-19 yaitu Sulawesi Utara, dengan meningkatnya covid-19 mempengaruhi beberapa sector penting yaitu perekonomian,Pendidikan, kesehatan di Sulawesi Utara. Pemerintah Sulawesi Utara telah menerapkan berbagai kebijakan dan salah satu langkah yang dilakukan yaitu Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan jumlah kasus Covid-19 di Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah daerah Kota Manado dalam penanganan covid-19 dan optimalisasi pencegahan penyebaran covid-19 pada Provinsi Sulawesi Utara serta Kota Manado. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam menangani Covid-19 di Sulawesi Utara serta Kota Manado dan optimalisasi di Sulawesi Utara dan Kota Manado dalam segi peraturan, keputusan, surat edaran yang telah dikeluarkan Gubernur,Walikota, dan Bupati bisa dikatakan sudah cukup optimal dalam pelaksanaanya karena bisa dilihat dari hasil jumlah yang terpapar covid-19 dari tahun 2020 hingga 2021 terjadi penurunan yang baik. Tetapi dari segi dana atau anggaran yang didapatkan pemerintah provinsi,kota maupun kabupaten masih kurang transparan dalam perinciannya karena di dalam anggaran yang dikeluarkan hanya menyebutkan nominalnnya saja tanpa memberi tahu rincian apa saja yang digunakan pada saat itu.

---

This thesis discusses local government policies in handling Covid-19 based on case studies in North Sulawesi in 2020-2021. When Covid-19 was legalized as a non-natural national disaster in early 2020, governments in all affected countries responded immediately by taking strategic steps. The central government and local governments are struggling to make various strategies and policies to be able to fight Covid-19. One of the areas in Indonesia that has been affected by Covid-19, namely North Sulawesi, with increasing Covid-19 affecting several important sectors, namely the economy, education, health in North Sulawesi. The North Sulawesi government has implemented various policies and one of the steps taken is the Large-Scale Social Restrictions Policy (PSBB) to reduce the number of Covid-19 cases in North Sulawesi. This study aims to analyze the policies that have been carried out by the local government of Manado City in handling Covid-19 and optimizing the prevention of the spread of Covid-19 in North Sulawesi Province and Manado City. This research is a normative juridical research with data collection techniques using document studies and literature studies. The results of this study indicate that the policies implemented have not been fully effective in dealing with Covid-19 in North Sulawesi and the City of Manado and optimization in North Sulawesi and the City of Manado in terms of regulations, decisions, circulars that have been issued by the Governor, Mayor, and Regent can be said to have been it is quite optimal in its implementation because it can be seen from the results that the number exposed to Covid-19 from 2020 to 2021 has seen a good decline. However, in terms of the funds or budget obtained by the provincial, city and regency governments, there is still a lack of transparency in the details because the issued budget only mentions the nominal amount without giving details on what was used at that time."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penganggaran pemerintah daerah di masa pandemi Covid-19. Evaluasi ini berfokus dua hal yaitu kesesuaian regulasi dan kebijakan penganggaran daerah dengan ketentuan perundangan yang berlaku, serta mekanisme reviu pada setiap perubahan anggaran. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan regulasi pemerintah pusat dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi struktur penganggaran pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis menggunakan metode konten dan tematik dengan analisis dokumen, kuesioner, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan penganggaran Pemerintah Kabupaten AAA di masa pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan terdapat kebijakan dan dokumen penganggaran yang belum disesuaikan dengan regulasi pemerintah pusat seperti rasionalisasi belanja barang jasa dan belanja modal kurang dari 50% dan alokasi anggaran dana alokasi umum yang belum sesuai ketentuan. Mekanisme reviu dalam setiap perubahan anggaran juga belum dilaksanakan secara memadai diantaranya reviu yang kurang mendalam dan pelaksanaan reviu yang tidak dilakukan pada setiap perubahan

---

This study aims to evaluate local government budgeting during the Covid-19 pandemic. This evaluation focuses on two things, namely the suitability of regional budgeting regulations and policies with applicable laws and regulations, as well as a review mechanism for each budget change. This research was motivated by changes in central government regulations in dealing with the impact of the Covid-19 pandemic that affected the budgeting structure of local governments. This study uses a qualitative method with a case study approach. The analysis uses content and thematic methods with document analysis, questionnaires, and interviews. The results showed that the regulations and budgeting of the AAA District Government during the Covid-19 pandemic did not fully refer to the applicable provisions. The results of the analysis show that there are policies and budgeting documents that have not been adjusted to central government regulations, such as rationalization of expenditure on goods and services and capital expenditures of less than 50% and general allocation fund budget allocations that have not been in accordance with the provisions. The review mechanism in each budget change has also not been implemented adequately, including reviews that are not in-depth and the implementation of reviews that are not carried out for each change."

"SARS-CoV-2 adalah virus corona baru yang menyebabkan merebaknya pandemi penyakit Covid-19. WHO menyatakan penyakit tersebut sebagai sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Negara Inggris menyikapi pandemi ini dengan kebijakan yang relatif lunak di awal pandemi yaitu dengan kebijakan herd immunity. Namun seiring dengan perkembangan pandemi terjadi perubahan kebijakan ke lockdown dalam penanganan Covid-19 pada tanggal 23 Maret 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses perubahan kebijakan pemerintah Inggris dari herd immunity ke kebijakan lockdown serta mengidentifikasi faktor pendorong perubahan kebijakan pemerintah Inggris dalam menangani Covid-19. Metoda penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang didapatkan dari literatur atau referensi terkait penanganan Covid-19 di Inggris selama tahun 2020-2021. Hasil penelitian menunjukkan proses perubahan kebijakan terjadi begitu dinamis dan cepat yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam negeri yaitu policy entrepreneur dan political entrepreneur serta faktor dari luar negeri yaitu kasus di negara lain serta masukan dari WHO. Implikasi dari penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam berupa policy entrepreneur dan political entrepreneur dan faktor dari luar negeri. Keduanya memiliki peranan untuk mempengaruhi pengambil kebijakan (policy maker) dalam menangani permasalahan Covid-19 yang dihadapi negara Inggris.

---

SARS-CoV-2 is a new variant of the coronavirus which causes the spreading of the Covid-19 pandemic. WHO stated that this disease was a pandemic on March 11st, 2020. British responded to this pandemic by a relatively unstrict policy which initially was started by herd immunity policy. However, in the process of the pandemic, there were changes of policy into lockdown in dealing with Covid-19 on March 23rd, 2020. This research aims to describe the process of policy changes taken by the British Government concerning herd immunity into lockdown as well as to identify any supporting factors of the changes on British government policies in dealing with Covid-19. A descriptive research method was used to describe the data taken from literature and references related to Covid-19 handling management taken by the British during 2020-2021. Results of the research showed dynamic and speedy changes in the policies which were influenced by endogenous factors namely policy entrepreneur and political entrepreneur as well as any factors from exogenous factors. Both factors serve an important role to influence policymakers in handling the Covid-19 pandemic faced by the British Government.

"

"Kebijakan komunikasi risiko yang tertuang dalam Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan menjadi topik yang perlu diperhatikan sebab Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana alam dan sedang mengalami bencana non-alam yaitu Pandemi COVID-19. Ada perbedaan komunikasi risiko pada penanganan COVID-19 di daerah rawan bencana. Hal ini di sebabkan ada dua ancaman sekaligus di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan komunikasi risiko dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 di daerah rawan bencana. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dan kualitaif. Desain penelitian adalah Cross Sectional dengan jumlah sampel 451 responden di Wilayah Kabupaten Pandeglang dan menggunakan teknik random sampling. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Metode pengumpulan data yang kedua dengan cara wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan ke 4 informan yang berasal dari BPBD Wilayah Kabupaten Pandeglang dan Dinas Kesehatan Wilayah Kabupaten Pandeglang. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan masyarakat mengenai COVID-19 dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, karena p sebesar 0,002 (p value < 0,05). Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan, namun perlu adanya pertimbangan perubahan dalam isi Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan dan memperhatikan ketersediaan anggaran khususnya anggaran program bencana alam.

---

The risk communication policy contained in the Risk Communication Guidelines for Health Crisis Management is a topic that needs attention because Indonesia is a country that often experiences natural disasters and is currently experiencing non-natural disasters, namely the COVID-19 pandemic. There are differences in risk communication in handling COVID-19 in disaster-prone areas. This is because there are two threats at once in the region. This study aims to analyze the implementation of risk communication policies in handling and controlling COVID-19 in disaster-prone areas. This research is in the form of quantitative and qualitative research. The research design is cross-sectional with a sample of 451 respondents in the Pandeglang Regency area and uses a random sampling technique. Methods of collecting data with a questionnaire. The second method of data collection is utilizing in-depth interviews. In-depth interviews were conducted with 4 informants from the Regional BPBD of Pandeglang Regency and the Regional Health Office of Pandeglang Regency. The statistical analysis results show a significant relationship between the level of public knowledge about COVID-19 and community preparedness in dealing with natural disasters because the p is 0.002 (p-value <0.05). The study results show success in implementing the policy. However, it is necessary to consider changes in the contents of the Risk Communication Guidelines for Health Crisis Management and pay attention to the availability of budgets, especially the budget for natural disaster programs."

"Selama masa karantina kesehatan pandemi COVID-19 tempat usaha penyedia makanan dan minuman diwajibkan oleh pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Untuk menjamin diterapkannya protokol kesehatan, Pemerintah mengemban peran untuk melakukan sosialisasi, pengawasan dan penindakan. Condet menjadi kawasan yang menarik untuk diteliti karena adanya ketimpangan data sebaran tempat usaha. Dalam melalukan penelitian penulis menggunakan dua teori yaitu Integrated Implementation Model dengan Normalisation Process Theory yang kemudian dielaborasi sesuai konteks kebijakan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Post-Positivist. Proses implementasi kebijakan di sini dapat dikatakan cukup sesuai dengan kondisi ideal yang ada pada teori. Tiga dimensi berada pada status cukup tercapai sementara satu lainnya berada pada status tercapai. Selain itu turut ditemui beberapa perbedaan keterhubungan faktor yang ada di dalam teori dengan apa yang ada di lapangan. Adapun perbedaan ini merujuk pada adanya pengaruh dari variabel yang tidak disebutkan dalam teori hingga coping behaviour yang juga ditemukan pada diri Penanggung Jawab Usaha. Dari temuan ini ditemukan beberapa upaya yang dapat ditempuh untuk memperbaiki proses implementasi kebijakan mulai dari penguatan dan penyatuan media sosialisasi secara daring sampai dengan penerapan proses manajemen terhadap para Penanggung Jawab Usaha.

---

During COVID-19 quarantine period, food and beverage industry are required by law to apply health protocols. To ensure the implementation, the Government has a role to socialize, supervise and sanction. Condet is one of interesting area to study because of the discrepancy in spatial data of the place of business. This research conducted by elaborating and adjusting two theories, namely Integrated Implementation Model and Normalization Process Theory. For approach, this research using Post-Positive methodology. The policy implementation process here can be said to be quite in accordance with the ideal conditions that exist in the theory. In this case, three dimensions are in the moderately achieved status while the other one is in the achieved status. However, through the Post-Positive approach, author finds several differences between theory and reality. This difference range from the existence of unmentioned varibel to the existence of coping behavior in target group individuals. From these findings, it was found that there is few efforts that government can do to improve policy implementation process, starting from strengthening and integrating socialization media to implementing management processes for target group individuals."

"Penelitian ini menganalisis efektifitas refocusing kegiatan dan efisiensi realokasi anggaran di Pemerintah Kota Depok dalam upaya penanganan COVID-19 sesuai dengan amanat Instruksi Presiden 4/2020 dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri No. 119/2813/SJ No.177/KMK.07/2020. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan mengevaluasi dokumen anggaran beserta pelaksanaannya dan wawancara. Oleh karena itu, unit analisis dari penelitian ini yaitu mekanisme refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, APBD setelah refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, dan Kegiatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Depok sudah efektif dan efisien dalam pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Hal ini dilihat dari telah sesuainya mekanisme dan rasionalisasi anggaran yang dihasilkan Pemerintah Depok dengan Keputusan Bersama tersebut. Kemudian untuk kegiatan penanganan COVID-19 secara umum berhasil dilaksanakan dan memiliki penyerapan anggaran yang tinggi. Untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19 di Kota Depok, disarankan agar Pemerintah Kota Depok memperkuat strategi yang ada dengan melibatkan berbagai pihak baik internal maupun eksternal.

---

This study analyzes the effectiveness of refocusing activities and the efficiency of budget reallocation in the Depok City Government is an effort to deal with COVID-19 in accordance with the mandate of Presidential Instruction 4/2020 and is further regulated in the Joint Decree of the Ministry of Finance and Ministry of Home Affairs No. 119/2813/SJ No.177/KMK.07/2020. This research is a case study research by evaluating budget documents and their implementation and interviews. The unit of analysis for this research is the mechanism of activity refocusing and budget reallocation, APBD after activity refocusing and budget reallocation, and the Depok City Government COVID-19 handling activities. The results showed that the City Government of Depok was effective and efficient in the implementation of refocusing activities and budget reallocation. This can be seen from the suitability of the mechanism and budget rationalization produced by the Depok Government with the Joint Decree. Then for the handling of COVID-19 activities in general were successfully implemented and had high budget absorption. To reduce the growth rate of COVID-19 in Depok City, it is suggested that the Depok City Government strengthen its existing strategy by involving various parties, both internal and external."

"Pandemi COVID-19 di Indonesia mendorong pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 sebagai bagian dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Satgas tersebut dapat menerbitkan kebijakan terkait penanganan pandemi, tetapi masih ada unsur pemerintahan yang tidak patuh. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kewenangan Satgas Penanganan COVID-19 serta bagaimana akibat hukum apabila pemerintah daerah tidak menaati kebijakan yang diterbitkan Satgas Penanganan COVID-19, dalam hal ini Penulis mengambil salah satu kebijakan yakni peniadaan mudik di tahun 2021. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satgas Penanganan COVID-19 memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan terkait percepatan penanganan COVID-19 yang mengikat kementerian/lembaga, pemerintah daerah terkait, akademisi, pelaku usaha, serta pihak lain yang dipandang perlu, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 Perpres 82/2020 serta Pasal 14 Keputusan Ketua KPCPEN 1/2020. Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Satgas Penanganan COVID-19 tercantum pada Pasal 12 Perpres 82/2020, yakni memberikan pertimbangan, rekomendasi, serta arahan kepada gubernur dan bupati/walikota untuk membentuk Satgas Penanganan COVID-19. Adapun keputusan yang dibentuk Satgas Penanganan COVID-19 tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat mengikat elemen pemerintahan. Maka dari itu, kementerian hadir untuk menindaklanjuti kebijakan Satgas tersebut dengan peraturan menterinya sehingga dapat mengikat secara hukum, termasuk pemerintah daerah. Sanksi yang dapat dikenakan jika tidak menaati peraturan perundang-undangan tersebut adalah pemberhentian bagi kepala daerah dan/atau wakilnya, serta pembatalan peraturan tingkat daerah yang bertentangan, sebagaimana tercantum pada Pasal 78 dan Pasal 251 UU 23/2014.

---

COVID-19 pandemic in Indonesia prompted the government to form COVID-19 Task Force as part of the COVID-19 Handling Committee and National Economic Recovery (KPCPEN). The Task Force can issue policies related to handling the pandemic, but there are still governmental elements that doesn’t have to comply. Therefore, this study aims to discuss how the authority of the Task Force for Handling COVID 19 is and how their policy applies, in this case the author takes example which is prohibition of going home in 2021. The methodology used is normative juridical with qualitative data. The result of this study indicates that COVID-19 Task Force has authority to make decisions regarding acceleration of handling COVID-19 that binds relevant ministries/agencies, local governments, academics, and other necessary parties, as stated in Article 10 Presidential Regulation 82/2020 and Article 14 of KPCPEN Chairperson Decree 1/2020. Other authority is to provide considerations, recommendations, and directions to governors and regents/mayors to form a COVID-19 Task Force as listed in Article 12 of Presidential Regulation 82/2020. Unfortunately, the decisions made by COVID- 19 Task Force isn’t considered in the hierarchy of laws so it cannot bind government elements. Therefore, the ministry is present to follow up the Task Force's policies with ministerial regulations so it can be legally binding, including to bind local governments. Sanctions that could be imposed if they don’t comply with the said ministerial regulations are dismissal of regional head, also the cancellation of conflicting regional level regulations, as stated in Article 78 and 251 Law 23/2014."

"Pandemi COVID-19 mendorong pemerintah Indonesia untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19. Satgas tersebut dapat menerbitkan kebijakan terkait penanganan pandemi, tetapi masih ada unsur pemerintahan yang tidak patuh. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kewenangan Satgas Penanganan COVID-19 serta bagaimana akibat hukum apabila pemerintah daerah tidak menaati kebijakan yang diterbitkan Satgas Penanganan COVID-19, dalam hal ini Penulis mengambil salah satu kebijakan yakni peniadaan mudik di tahun 2021. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satgas Penanganan COVID-19 memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan terkait percepatan penanganan COVID-19 yang mengikat kementerian, pemerintah daerah, serta instansi pemerintah lainnya sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Perpres 82/2020. Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Satgas Penanganan COVID-19 tercantum pada Pasal 12 Perpres 82/2020. Adapun keputusan yang dibentuk Satgas Penanganan COVID-19 tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat mengikat elemen pemerintahan. Maka dari itu, kementerian hadir untuk menindaklanjuti kebijakan Satgas tersebut dengan peraturan menterinya sehingga dapat mengikat secara hukum, termasuk pemerintah daerah. Sanksi yang dapat dikenakan jika tidak menaati peraturan perundang-undangan tersebut adalah pemberhentian bagi kepala daerah dan/atau wakilnya, serta pembatalan peraturan tingkat daerah yang bertentangan, sebagaimana tercantum pada Pasal 78 dan Pasal 251 UU 23/2014.

---

COVID-19 pandemic prompted the government to form COVID-19 Task Force which can issue policies related to handling the pandemic, but there are still governmental elements that doesn’t have to comply. Therefore, this study discusses how the authority of the Task Force for Handling COVID-19 is and how their policy applies, in this case the author takes example of prohibition of going home in 2021. The methodology used is normative juridical with qualitative data. The result of this study indicates that COVID-19 Task Force has authority to make decisions regarding acceleration of handling COVID-19 that binds relevant ministries, local governments, and other necessary parties, as stated in Article 10 Presidential Regulation 82/2020. Other authority is listed in Article 12 of Presidential Regulation 82/2020. Unfortunately, the decisions made by COVID-19 Task Force isn’t considered in the hierarchy of laws so it cannot bind government elements. Therefore, the ministry is present to follow up Task Force's policies with ministerial regulations so it can be legally binding, including to bind local governments. Sanctions that could be imposed if they don’t comply are dismissal of regional head, also the cancellation of conflicting regional level regulations, as stated in Article 78 and 251 Law 23/2014. "

"Pandemi COVID-19 melahirkan kebiasaan baru seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain, sampai kehidupan sehari-hari yang lebih bersih dan sehat. Peningkatan kasus COVID-19 setiap harinya membuktikan masih rendahnya perilaku sehat dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan protokol kesehatan dan faktor-faktor lainnya dalam hubungan dengan kasus COVID-19 pada ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020. Desain penelitian adalah cross sectional. Penelitian dilakukan terhadap 305 ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bulan November – Desember 2020. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 19 (6,2%) ASN terkonfimasi positif COVID-19 dan 286 (93,8%) ASN terkonfirmasi negatif COVID-19. Tidak ada hubungan yang signifikan antara menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, mendisinfeksi,penyakit penyerta, pengetahuan, sarana dan prasarana, regulasi dan peran pimpinan dengan COVID-19 dimana nilai p-value > 0,05. Faktor yang paling berpengaruh terhadapkasus COVID-19 pada ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah mencuci tangan pakai sabun. Disarankan pada Pemerintah Sulawesi Utara melakukan pelatihan kebersihan tangan, menyediakan materi KIE tentang pencegahan COVID-19;menginstruksikan setiap instansi wajib menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir dan sabun secara terus menerus terutama dititik-titik rawan;melakukan pengawasan dalam pelaksanaan disinfeksi dan sosialisasi serta edukasi tentang potensi risiko kesehatan penggunaan disinfektan.

---

The COVID-19 pandemic gave birth to new habits such as wearing masks, washing hands with soap, maintaining distance from other people, to a cleaner and healthier daily life. The increase in cases of COVID-19 every day proves the low level of healthy behavior in adapting to new habits. The purpose of this study was to analyze the application of health protocols and other factors in relation to the COVID-19 case in the North Sulawesi Provincial Government ASN 2020. The study design was cross sectional. The study was

conducted on 305 ASNs from the Provincial Government of North Sulawesi from November to December 2020. The results showed that 19 (6.2%) ASNs were confirmed positive for COVID-19 and 286 (93.8%) ASNs were confirmed negative for COVID-19.

There is no significant relationship between maintaining distance, washing hands with soap, wearing masks, disinfecting, comorbidities, knowledge, facilities and infrastructure, regulations and leadership roles with COVID-19 where the p-value is> 0.05. The factor

that most influences the COVID-19 case in the ASN of the North Sulawesi Provincial Government is washing hands with soap. It is recommended that the North Sulawesi Government conduct hand hygiene training, provide IEC materials on the prevention of COVID-19; instruct every agency to provide hand washing facilities equipped with running water and soap continuously, especially at vulnerable points; supervise the implementation of disinfection and socialization as well as education on potential health

risks of using disinfectants."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan collaborative governance yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 (GTPPC-19) tingkat kelurahan dalam penanganan pandemi Covid 19 di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini secara khusus mengamati Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 (GTPPC-19) Kelurahan Lubang Buaya dalam menangani permasalahan pandemi Covid 19 di wilayahnya. Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak kelurahan dan gugus tugas yang dibentuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 mengalami sejumlah tantangan terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Kondisi ini mendorong pula upaya Pemerintah Kelurahan Lubang Buaya untuk menggandeng sejumlah pihak seperti Puskesmas Lubang Buaya, Kepolisian Sektor Cipayung, Koramil, Lubang Buaya, Satpol PP Kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Penelitian ini menemukan sejumlah kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan kolaborasi penanganan pandemi Covid-19 di level kelurahan.

---

This research aims to describe collaborative governance which is conducted by sub-district level of the Task Force for the Acceleration of Covid 19 Handling (GTPPC-19) in handling the Covid 19 pandemic in Lubang Buaya sub-district, Cipayung District, East Jakarta Administrative City. This research specifically observes the Task Force for the Acceleration of Handling Covid 19 (GTPPC-19) Lubang Buaya sub-district to handling the Covid 19 pandemic problem in its region. The theory used is the theory of collaborative governance. The research approach used was post-positivist with in-depth interviews and document study data collection techniques. This study found that the sub district or village level in addressing COVID-19 pandemic face several challenges in particularly in increasing ciizen awareness. This condition motivates the government to collaborate with other actors such as police, health faciliies, military, education sector, public figure, religious leaders, and public. This research found a number of advantages and weaknesses in the implementation of collaboration in handling the COVID-19 pandemic at the village level."