Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepemilikan atas saham dalam sebuah Perseroan Terbatas merupakan hal penting karena memberikan hak bagi para pemegang saham untuk melakukan beberapa hal seperti: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); menerima pembayaran dividen dan hasil likuidasi; serta menjalankan hak lain sesuai undang-undang. Pentingnya kepemilikan atas saham tersebut menyebabkan seringnya timbul sengketa dalam praktik pengalihannya yang menyebabkan hilangnya nama pemegang saham dari Daftar Pemegang Saham yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Hukum Umum (SABH) yang dimiliki Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengaturan pada hukum positif di Indonesia, hilangnya kepemilikan saham dari Daftar Pemegang Saham menimbulkan beberapa akibat hukum. Ditjen AHU memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham tersebut melalui pemblokiran dan pembukaan blokir akses SABH.  Adapun peraturan Menteri Hukum dan HAM yang terbaru dapat menjadi payung hukum dalam memberikan legal standing kepada pemegang saham yang sudah tidak terdaftar untuk dapat mengajukan permohonan pemblokiran demi tercapainya keadilan serta kepastian hukum.

---

The ownership of shares in a Limited Liability Company (LLC) is crucial, as it grants shareholders various rights, such as the right to attend and vote at the General Meeting of Shareholders (GMS), receive dividend payments and liquidation proceeds, and exercise other rights in accordance with the law. However, due to the significance of share ownership, disputes often arise during the transfer process, resulting in the removal of shareholders' names from the Register of Shareholders in the General Legal Administration System (SABH) maintained by the Directorate General of General Legal Administration (Ditjen AHU). This research employs a normative juridical approach supported by field studies to address the issue at hand. The findings indicate that under Indonesian positive law, the loss of share ownership from the Register of Shareholders carries legal consequences. The Directorate General of AHU has the authority to protect shareholders by blocking and unblocking SABH access. The latest regulation issued by the Minister of Law and Human Rights grants legal standing to shareholders who are no longer registered, allowing them to request SABH access blocking to ensure justice and legal certainty."

"Perseroan Terbatas lahir sebagai Badan Hukum sejak anggaran dasarnya yang dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahannya sebagai Badan Hukum. Undang Undang Perseroan Terbatas telah mengatur ketentuan jangka waktu (daluwarsa) untuk setiap jenis permohonan yaitu permohonan pengasahan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan terbatas. Perubahan anggaran dasar dapat dituangkan dalam akta risalah rapat yang dibuat dibawah tangan, dengan adanya jangka waktu kewajiban untuk menuangkan dalam akta notaris. Lewatnya waktu atas penyampaian setiap jenis permohonan dan penuangan akta risalah rapat dibawah tangan kedalam akta notaris dapat dikenakan sanksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Notaris oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas telah ditunjuk selaku kuasa pendiri dalam pengajuam permohonan pengesahan dan kuasa Direksi dalam pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan secara elektronik melalui Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH). Sdanya ketidaksesuaian antara dasar dan jangka waktu permohonan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Aplikasi Sistim Administrasi Badan Hukum, maka diperlukan reposisi ketentuan lewat waktu dan sanksinya.

---

Limited Liability Company formed as when its charter was approved and ratified by the Decree of the Minister of Justice and Human Rights. Limited Liability Company Act has set the terms of a (shelf) for each type of application is an application tuning as a Limited Liability Company Law Board, requesting approval or notification and amendments and request notification of data changes limited liability company Amendments can be contained in the deed of minutes of meetings are made under the hand, with the obligation period to pour in a notarial deed. Over time the delivery of any type of application and deed pouring into the hands of minutes of meetings under the deed may be penalized according to the Limited Liability Company Law. Notary by the Limited Liability Company Law has been appointed as the attorney-founder of the adoption petition and the Board of Directors authorized the filing amendments and changes in the company's data is electronically through the Electronic Administration System of Legal Status (SABH). The discrepancy between the base and the time period between the application for a Limited Liability Company Law with Application Administration System of Law, it is necessary to reposition the passing of time and the penalty provisions."

"Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan adanya penyetoran modal ditempatkan secara penuh pada pendirian perseroan terbatas. Akan tetapi, dalam penerapannya pendirian perseroan terbatas seringkali tidak disertai penyetoran modal ditempatkan secara penuh meskipun penyetoran modal ditempatkan secara penuh menjadi syarat bagi perseroan terbatas untuk dapat mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu dokumen pendukung pendirian perseroan terbatas dalam sehubungan dengan permohonan status badan hukum adalah surat pernyataan setor modal. Dalam praktiknya, meskipun diketahui adanya penyetoran modal ditempatkan tidak secara penuh, namun surat pernyataan setor modal ini tetap dibuat untuk mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum perseroan terbatas. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum yang timbul sebagai akibat dari pendirian perseroan terbatas dengan penyetoran modal ditempatkan tidak secara penuh baik secara umum maupun secara khusus bagi pemegang saham, serta untuk melakukan analisis terhadap efektivitas penerapan ketentuan kewajiban penyetoran modal ditempatkan secara penuh dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan adanya sanksi dan pengawasan yang lebih tegas berkenaan dengan kewajiban penyetoran modal ditempatkan secara penuh pada pendirian perseroan terbatas di masa yang akan datang.

---

The Company Law requires a fully paid capital in a limited liability company establishment. However, the implementation of limited liability company establishment frequently neglected the fully paid of issued capital obligation although the fully paid issued capital obligation is a requirement for the limited liability company in order to obtain the legal entity status from the Ministry of Law and Human Rights. One of the supporting documents of limited liability company establishment in relation to the legal entity status application is the statement letter of capital payment. In practice, although it is known that the issued capital is not fully paid, the statement letter of capital payment proceed to be issued in order to submission of legal entity status application of the limited liablity company. This research disscussed the legal consequence which arises as the result of limited liability company establishment through not fully paid issued capital either in general or particularly for the shareholder, also to implement analysis on effectivity of implementation of the fully paid issued capital obligation provided in the Company Law. The result of this research suggest that more assertive sanction and supervision is required in relation to the fully paid issued capital obligation for limited liability establishment in the future."

"ABSTRAKPerseroan terbatas sebagai suatu subjek hukum mempunyai tanggung jawab yangdibatasi, sebagai subjek hukum perseroan diangap bertanggung jawab atas segalakegiatan termasuk terhadap kerugian yang ditimbulkan. Tindakan ultra vires Direksipada dasarnya merupakan setiap tindakan yang bersifat melampaui kewenangan yangtelah diberikan Direksi yang merupakan wakil perseroan dan melaksanakanpengurusan dalam merealisasikan maksud, tujuan serta kegiatan usaha perseroan.Tindakan tersebut dapat merugikan perseroan, pemegang saham dan pihak ketigayang sangat berperan dalam menunjang kelangsungan usaha perseroan. Pokokpermasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban DireksiPT Tedco Resources yang melampaui kewenangannya kepada pemegang saham danpihak ketiga. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimanapenelitian menitikberatkan pada studi kepustakaan pada data sekunder. Daripenelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pemegang saham maupun pihak ketigayang dirugikan akibat tindakan Direksi PT Tedco Resources yang melampauikewenangannya dapat meminta pertanggungjawaban dengan mengajukanmengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri. Adapunpemegang saham dapat mengajukan derivative suit berdasarkan Pasal 97 ayat (6)Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun gugatanlangsung (direct suit). Sedangkan pihak ketiga yang mengalami kerugian dapatmengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuanpasal 1365 KUHPerdata, dimana selanjutnya untuk dapat memintapertanggungjawaban Direksi secara pribadi diperlukan suatu pemeriksaan terlebihdahulu terhadap perseroan untuk membuktikan bahwa kerugian terjadi akibattindakan kesalahan Direksi sebagaimana pasal 138 ayat 1 huruf (b) Undang-undangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

ABSTRACTLimited liability company as a legal subject has limited responsibilities, considered asa subject of company law are responsible for any activity including against lossesincurred. Ultra vires act of the Directors is basically any action that is beyond theauthority that has been granted the Directors who represent the company and carryout the maintenance in the realization of the purpose, objectives and businessactivities of the company. Such actions may cause financial loss to the company,shareholders and third parties who play an important role in supporting the company'sbusiness continuity. The issue in this research is how legal responsibility of Directorsof Tedco Resources which exceeded its authority to shareholders and third parties.This research method is a normative research, where research focuses on the study ofliterature in the secondary data. From this study, it was concluded that theshareholders or third parties harmed by the actions of PT Tedco Resources Boardwho exceeded his authority can compensate such loss by filing a tort lawsuit filed tothe District Court. The shareholder may fill derivative suit based on Article 97paragraph (6) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies andlawsuits (direct suits). While the third party may fill a tort lawsuit to compensate theirloss as the provisions of Article 1365 Civil Code, which in turn for Director to beliable fully personally, required an inspection prior to the company to prove that theloss occurred due to mistakes of Directors acts as Article 138 paragraph 1subparagraph (b) of Act No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies."

"Tesis ini membahas mengenai kendala yang dihadapi Perseroan Terbatas (PT) dalam melakukan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menteri) secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Persoalan ini terjadi karena pada saat Notaris memasukkan data untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu pemberitahuan kepada Menteri perihal hasil akhir likuidasi, ternyata data PT di basis data SABH telah dihapus. Sehingga dalam pelaksanaannya Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT yang berisi hasil akhir proses likuidasi dan pelunasan serta pembebasan kepada likuidator tidak dapat diberitahukan kepada Menteri melalui SABH.Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tesis ini mengkaji mengenai apa sifat hukum (legal nature) dari kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH dan apakah dengan tidak dapat disampaikannya pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH, memiliki akibat hukum terhadap status badan hukum PT yang dibubarkan.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sifat hukum (legal nature) dari kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH adalah administratif karena proses pemberitahuan kepada Menteri secara elektronik melalui SABH bukan merupakan satu-satunya cara bagi likuidator untuk memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri. Likuidator dapat melakukan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara manual. Apabila likuidator tidak dapat menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH, maka akibat hukumnya adalah status badan hukum PT yang dibubarkan tetap ada. Dengan demikian, sepanjang likuidator PT belum menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri, status badan hukum PT belum hilang, karena Menteri baru akan mencatat berakhirnya status badan hukum PT dan menghapus nama PT dari daftar perseroan, setelah likuidator memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar. Tindakan pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri tersebut dilakukan setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan (release and discharge) atau setelah Pengadilan Negeri menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya, atau setelah hakim pengawas menerima pertanggungjawaban kurator yang ditunjuknya.

---

This thesis discuss about complicacy faced by Limited Liability Company (LLC) in announcing the result of liquidation process to the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia (Ministry) electronically through Legal Entity Administration System (LEAS). This problem happens at the time of the Notary input the data to fulfill Article 152 paragraph (3) Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company, which is the announcement to the Ministry on the end-result of the liquidation, evidently LLC data in the LEAS database has been erased. Thus in practice Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of LLC which hold the end-process result of liquidation and release and discharge of the liquidator can not be informed to the Ministry through LEAS.

By using normative juridical research method, this thesis evaluate on whether the legal nature of liquidator obligation to inform the liquidation endprocess result to the Ministry electronically through LEAS and whether by the unconveyed of liquidation process result to the Ministry electronically because LLC data no longer exist in the LEAS electronic database, have legal consequence towards dissolved LLC legal entity status.

Based on the analysis performed, thus can be concluded that legal nature of liquidator responsibility to notify the liquidation process to Ministry electronically through LEAS is administratif because the notification process to the Ministry electronically through LEAS is not the only way for the liquidator to notify liquidation process result to the Ministry. Liquidator can inform the liquidation process result to the Ministry manually. If the liquidator can not notify the liquidation process result to the Ministry electronically because LLC is not exist in the electronic database LEAS, thus the legal consequence of the dissolved LLC legal entity status still exist. Thus, as long LLC liquidator has not notify the liquidation end-process to the Ministry, the LLC legal entity status has not dissapeared, because the Ministry will then record the expirery of LLC legal entity status and erase LLC name from the company registry, after liquidator inform Ministry and announce the liquidation process result on the newspaper. The act of notification of liquidation process result to the Ministry conducted after the GMS grant release and discharge or after the District Court accept the responsibility of the appointed liquidator, or after the superintendent judge accept the responsibility of the appointed curator."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembubaran suatu Perseroan Terbatas dengan caraPenetapan Pengadilan Negeri, yang mengangkat contoh kasus pembubaran PT.Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing. Pembubaran ini terjadi akibatperbedaan pendapat antara pemegang saham secara terus menerus sehinggamembuat PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing tidak dapatmenyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas sampai batas waktu yang ditentukan. Denganmenggunakan metode penelitian yuridis normatif, tesis ini mengkaji mengenaibagaimanakah mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara parapemegang saham untuk membubarkan PT menurut Undang-undang No. 40 Tahun2007 dan apakah Penetapan Majelis Hakim telah sesuai dengan Undang-undangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. NichiasLeakless Telison Gasket Manufacturing. Berdasarkan analisis yang telahdilakukan, mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara pemegang sahamharus dilakukan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu dan apabila tidakberhasil, maka mekanisme selanjutnya adalah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham atau mengedarkan circular letter kepada para pemegang saham,sebelum akhirnya mengajukan pembubaran Perseroan Terbatas kepada PengadilanNegeri. Adapun mengenai Penetapan Majelis Hakim dalam pembubaran PT.Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing adalah tidak tepat karenabeberapa alasan, yaitu ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memahamiketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, tidak memuat alasan dan dasar penetapan yanglengkap, dan kekurangcermatan dari Majelis Hakim dalam menganalisis dalildalilyang diajukan oleh Pemohon.

---

AbstractThe thesis discusses about the dissolution of Limited Liability Company byDistrict Court Order, which related to the dissolution case of PT. Nichias LeaklessTelison Gasket Manufacturing. The dissolution occurs due to the different opinionamongs shareholders which happened continously and made PT. Nichias LeaklessTelison Gasket Manufacturing unable to adjust its Article of Association withLaw Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. By usingnormative juridical research method, this thesis discuss regarding how themechanism to solve the different opinion amongs shareholders to dissolve theCompany according to the Law Number 40 Year 2007 regarding Limited LiabilityCompany and whether the Court Order of Tangerang District Court has satisfy theLaw Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company and Article ofAssociation of PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing. Based on theanalysis which done, the mechanism to solve the different opinion amongsshareholders to dissolve the Company is by discussion first and if its not achieved,then the next mechanism is by holding a General Meeting of Shareholders or bycirculating the circular letter to all shareholders, before giving the application ofcompany?s dissolution to the District Court. While regarding the Court Order ofTangerang District Coust in the dissolution of PT. Nichias Leakless TelisonGasket Manufacturing is not correct due to the negligence from the Board ofJudge in understanding the Law Number 40 Year 2007 regarding LimitedLiability Company, not mention the complete reason of stipulation, and thenegligence of the Board of Judge to analyze the reasons which given by thePlaintiff."

"Dalam praktek sering ditemukan akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh hanya suami istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan . Ada notaris yang mau menerima, ada juga notaris yang menolak tegas untuk membuatkan suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri khususnya yang tidak membuat perjanjian perkawinan diantara keduanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder terutama bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang perkawinan.

---

In common practice certificate Incorporation Limited Liability Company founded by husband and wife who not only made a marriage agreement . There is a notary who would accept, there is also a notary who firmly refused to make a Deed of Company Limited which was founded by husband and wife in particular that does not make a marriage treaty between them. The method used in this study is a normative legal research methods were done by examining library materials is a secondary data mainly primary legal materials that include legislation, among others, Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Act the marriage."

"ABSTRAKPerseroan terbuka mempunyai sistem manajemen yang berbeda denganperseroan tertutup. Dalam perseroan terbuka harus terdapat transparansi yangdapat dipertanggungjawabkan kepada publik, mengingat banyaknya pemegangsaham publik. Pemegang saham dalam suatu perseroan dapat terdiri daripemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Hal tersebut dapatdibedakan dari jumlah kepemilikan saham dalam suatu perseroan. Dikarenakanpemegang saham minoritas memiliki persentase kepemilikan saham yang lebihkecil dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, maka seringkalidirugikan atau ada ketidakpuasan terhadap keputusan-keputusan yang diambiloleh manajemen perseroan. Terlebih apabila manajemen perseroan didominasioleh pemegang saham mayoritas, sehingga keputusan terkait perseroan yangdiambil cenderung mewakili kepentingan pemegang saham mayoritas. Bahkanpada saat pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham(“RUPS”), maka pemegang saham minoritas akan mengikuti keputusan (daripemegang saham mayoritas/melalui) RUPS. Bertitik tolak dari permasalahantersebut di atas, maka masalah-masalah yang timbul sebagai berikut: pertama,bagaimana hak pemegang saham publik yang mengalami kerugian dalamperseroan terbuka karena nilai saham menurun yang disebabkan oleh tindakanpemegang saham mayoritas, kelalaian anggota direksi ataupun dewan komisaris;kedua, kesulitan apa yang dihadapi oleh pemegang saham minoritas dalammenuntut hak-haknya; ketiga, bagaimana hak anggota direksi untuk melakukanpembelaan terhadap setiap gugatan pemegang saham; keempat, apakah pemegangsaham minoritas sudah cukup mendapat perlindungan hukum. Dari penelitiankepustakaan yang menggunakan metode atau bersifat yuridis normatif denganmetode pengumpulan data kepustakaan, hasil penelitian menemukan jawabanbahwa pemegang saham publik yang dirugikan dapat mengajukan gugatanderivatif, yaitu menggugat direksi atau dewan komisaris atas nama perseroanapabila mewakili minimum 1/10 dari jumlah seluruh saham perseroan, dan direksisebagai pengelola perseroan dapat melakukan pembelaan atas adanya gugatanyang timbul dengan menggunakan prinsip Business Judgement Rule. Namundemikian, pemegang saham minoritas dalam perseroan terbuka belum cukupmendapat perlindungan hukum karena masih terdapat kesulitan dalampembuktian. Disarankan agar prinsip keterbukaan perlu dimiliki dan diterapkandalam perseroan terbuka serta otoritas lembaga, khususnya Otoritas JasaKeuangan dan Bursa Efek Indonesia memainkan peran sentral dalam melindungikepentingan pemegang saham dengan membuat peraturan-peraturan yangmeningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perseroan publik.

---

ABSTRACTA public company has a different system of management as opposed to aclosed company. A public company is required to implement transparencyaccountable to the public, considering the huge number of the public investors.The shareholders in a company may distinct into minority shareholders andmajority shareholders. That differentiation may be based on the portion of theshares ownership in the company. Due to the portion of the minority shareholdershold the shares in less number than the majority shareholders, often they aredamaged or not satisfied by way the decision are made by the management of thecompany. This is based on the fact that the management of the company isdominated by the majority shareholders, thus corporate decision is taken for thebenefit and interest of the majority shareholders. Even at the voting at the GeneralMeeting of Shareholders, the minority shareholders shall follow the decisionmade by the majority shareholders. In the view of that, the issues are as follows:firstly, what are the rights of the public shareholders that incurred loss in a publiccompany due to the value of the shares collapse as a result of the majorityshareholders action, including the negligence of the Board of Directors membersor even the Board of Commissioners members; secondly, what are the obstaclesfaced by the minority shareholders in the pursue for their rights; thirdly, what arethe rights of the Board of Directors to defend itself against any claims of theshareholders; fourthly, are there adequate legal protection to the minorityshareholders. Through literature data collating based on legal normative form byusing library research methods it has summarized several answers, among othersare that public shareholders who experience damages may use derivative action toclaim on behalf of the company if the shareholders as the claimant represent alltogether minimum 10% voting rights of the entire shares issued by the company,and the Board of Directors may use the principle of Business Judgment Rule todefend itself of any claim raised against it. However, the minority shareholders ina public company are not adequately legally protected due to the obstacle in theimplementation considering most of the claims must be proven. It is advisable thatthe transparency principle must be uphold and implemented in a public companyand the related authorities, mainly Otoritas Jasa Keuangan (Financial ServicesAuthority) and the Stock Exhance of Indonesia has a central role in the protectionof the shareholders interest in the capital market by issuing provisions to enhancethe transparency and accountability practice in the management of a publiccompany."

"ABSTRAKApabila Direksi melakukan kegiatan pribadinya dengan mengatas namakan perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka Perseroan tersebut tidak bertanggung jawab atas pinjaman tersebut, jadi Direksi masingmasing secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh atas kerugian perusahaan. Keempat promissory notes yang diterbitkan oleh kedua Anggota Direksi PT. DOK dan PERKAPALAN KODJA BAHARI (Persero) tidaklah mengikat PT. DOK dan PERKAPALAN KODJA BAHARI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan studi kasus terhadap putusan pengadilan niaga NO.32/ PAILIT/ 2000/ PN.NIAGA/JKT.PST).

---

ABSTRACTIf the Board of Directors of personal conduct in the name of the company that resulted in losses for the company, the Company is not responsible for the loan, so the Board of Directors of each jointly and severally accept full responsibility for the company's losses. Fourth promissory notes issued by the two Member Directors. DOK and Kodja SHIPPING MARINE (Persero) PT is not binding. DOK and Kodja MARITIME SHIPPING. The method used in this study is a normative legal research methods and case studies to the commercial court decision 32 / BANKRUPTCY / 2000 / PN.NIAGA / JKT.PST)."