Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini akan meneliti dampak yang ditimbulkan oleh konflik militer Rusia-Ukraina dalam sektor kebudayaan dan seni pertunjukan. Dampak dari konflik militer ini tidak hanya sebatas sanksi yang diberikan oleh negara-negara Barat pada sektor perekonomian, namun seniman-seniman Rusia juga mengalami berbagai pemboikotan yang merugikan secara signifikan. Melalui peristiwa yang telah terjadi, mengisyaratkan bahwa adanya sebuah kekerasan budaya yang dialami oleh Rusia sebagai bentuk dinamika kebudayaan dampak dari konflik militer dengan Ukraina. Kondisi ini mengarahkan pada sebuah fenomena yakni cancel culture bagi seniman-seniman asal Rusia.

---

This thesis will examine the impact caused by the Russian-Ukrainian military conflict in the cultural and performing arts sectors. The impact of this military conflict was not only limited to the sanctions imposed by Western countries on the economic sector, however Russian artists also have experienced detrimental.  Through the events that have occurred, it indicates that there is a cultural violence, which has significantly affected the Russian people. This phenomenon is called cancel culture towards Russia artists."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kepentingan Rusia dalam intervensi militer yang dilakukan pada konflik Ukraina tahun 2013? 2015. Data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan melalui analisis dokumen. Hasil analisis yang dilakukan sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan sebelumnya, yakni adanya kepentingan Rusia di Ukraina yang terkait dengan strategi compellence dan kegagalan sanksi ekonomi yang diberikan Uni Eropa karena sanksi yang dianggap tidak kredibel serta tidak memiliki dampak yang signifikan bagi Rusia. Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori yang dikemukakan Robert Art mengenai penggunaan kekuatan militer dan teori yang dikemukakan Hovy, Huseby, dan Sprintz mengenai sanksi ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kepentingan tersebut terkait dengan strategi compellence yang dilakukan Rusia untuk mengubah tindakan Ukraina yang dianggap sebagai ancaman, yakni orientasi pemerintahan yang semakin pro-Barat. Selain itu, kepentingan tersebut juga terkait dengan kepentingan keamanan Rusia yang lebih menjadi prioritas dibandingkan kepentingan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan sanksi ekonomi yang diberikan Uni Eropa tidak mampu menghentikan intervensi yang dilakukan Rusia. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa hipotesis penulis teruji secara empiris.

---

This study was carried out to obtain the description of Russian interests in military intervention conducted in the Ukraine conflict in 2013 to 2015. The qualitative data were collected by conducting document analysis. The result of the analysis showed that it was in accordance with the hypothesis. This study used two theories. First, this study used the theory of the use of force by Robert Art. Second, this study used the theory of economic sanction by Hovy, Huseby, and Sprintz.

Based on the result of this study, Russian interests in Ukraine conflict could be related to compellence strategy conducted by Russia to change Ukraine's behavior that could be seen as a threat, that is its more pro-Western government orientation. Beside that, those interests could be related to Russian security interests that became their major priority compared to its economy interests. It made the European Union economic sanctions towards Russia could not stop the intervention. The result of this study showed that the hypothesis was tested empirically."

"ABSTRAKTubuh perempuan di dalam masyarakat patriarki dikonstruksikan berdasarkan keberadaan laki-laki. Objektifikasi ini kemudian melahirkan oposisi biner yang mengkonstruksikan tubuh perempuan sebagai yang lemah, inferior, dan submisif. Oposisi biner ini juga telah lama dipercaya melalui narasi budaya, agama, dan politik, serta menyebabkan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan. Namun, guna menghancurkan konstruksi ini, beberapa perempuan menggunakan tubuhnya sebagai kendaraan politik, salah satunya adalah kelompok feminis ldquo;Femen rdquo;. Guna mengeksplorasi dan memahami tubuh sebagai kendaraan politik, skripsi ini akan melibatkan teori-teori tubuh dan aksi politik dalam kaitannya dengan kekuasaan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dari Skripsi ini didapatkan gambaran bahwa tubuh dapat dijadikan media penyampaian pesan dan tuntutan. Melalui bertelanjang dada, Femen berupaya untuk menumpas patriarki dan membebaskan perempuan dari narasi budaya, agama, dan politik yang misoginis. Mereka mampu menyuarakan suara perempuan yang sebelumnya tidak terdengar di Ukraina

---

ABSTRACTFemale body has been constructed in patriarchal society in opposition to that of the male body. This objectification of female body in patriarchal culture has created a binary opposition to both male and female. Female body is constructed as weak, inferior, and submissive towards male body. This binary finds its root deep in history, perpetuated by strict narration of sexual ideologies in culture, religion, social, and politic. It also creates the oppression and exploitation of female body that still exist today. Therefore, in order to destroy this oppressive binary and subsequent vision of female body, some women have used the female body as vehicle of political action, one of them is feminist group lsquo Femen rsquo . In pursuit of exploring and understanding the body as political vehicle, this thesis would involve theoretical decomposition the body reconstruction and political action which are understood as power. This thesis used a qualitative approach and case study methods which aims to explore and understand body protest. Moreover, the body protest can be made as media of messages and demands. Through naked body, lsquo Femen rsquo is trying to quell the patriarch and freed women from narrative culture, religion, and politically misogynist. They were able to voice of women which had not heard in Ukraine."

"Dalam menjadikan Rusia menjadi kekuatan Global, Rusia melakukan aneksasi terhadap Krimea pada 2014. Aneksasi Krimeaatau reunifikasi Rusia-Krimea ini menuai banyak kecaman, khususnya dari Group of Seven. Hal ini dianggap ilegal dan melanggar hukum yang berlaku. Berbagai macam media telah memberitakan mengenai kasus aneksasi Krimea ini, dapat dikatakan media menjadi peranan penting dalam menyampaikan pesan terhadap masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan menerapkan teori geopolitik imperatif untuk mengidentifikasikan bagaimana strategi geopolitik mempengaruhi pandangan serta respon media nasional dan media internasional negara-negara Group of Seven. Hasil yang didapatkan, strategi geopolitik yang dilakukan Rusia cukup mempengaruhi pandangan media internasional Group of Seven dan kurang mempengaruhi pandangan media nasional Group of Seven.

---

In making Russia a global power, Russia annexed Crimea in 2014. The annexation of Crimea or reunification Rusia-Crimea has drawn a lot of criticism, especially from the Group of Seven. This act is considered illegal and violates applicable laws. Various media have reported about the Crimea annexation case, it can be said that the media has played an important role in conveying messages to the wider community. This research uses a case study method by applying imperatif geopolitical theory to identify how geopolitical strategies affect the views and responses of Group of Seven national media and international media. The results obtained, the geopolitical strategy carried out by Russia quite influenced the Group of Seven international media views and less influenced the views of the Group of Seven national media."

"Wacana kekuasaan dan moralitas senantiasa mengemuka dalam kajian filsafat politik. Di satu sisi kekuasaan memiliki nilai ideal sebagai sarana perwujudan aspirasi rakyat. Namun di sisi lain, kekuasaan identik dengan praktek politik penguasa yang melakukan berbagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Kekuasaan terlibat dalam perdebatan nilai dan praktek. Nilai ideal terkait dengan tuntutan moralitas yang seharusnya (ought) dimiliki oleh penguasa. Sementara pada prakteknya, kekuasaan menghadirkan fenomena yang sulit dan kompleks, riil dan bergerak dalam kebutuhan pribadi sang penguasa sendiri. Pemikiran Niccolo Machiavelli identik dengan kondisi tersebut. Situasi sosial dan politik yang belum stabil menuntut penguasa untuk melakukan berbagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Pilihannya adalah kekuasaan tanpa stabilitas hanya menyisakan suasana tak menentu bagi negara. Akibatnya program program penguasa sulit berjalan, sementara kekuasaan harus mengakomodasikan berbagai perbedaan kepentingan dalam masyarakat. Menurut Machiavelli, kekuasaan dan moralitas merupakan dua hal yang terpisah. Asumsi moral dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri. Moralitas merupakan bagian dari strategi kekuasaan, yang tidak selamanya terkait dengan persoalan baik dan buruk namun bersifat realistik dan obyektif serta tidak universal, ia bisa saja berubah-ubah setiap waktu tergantung pada kondisi masyarakat. Penguasa yang berlaku baik kepada rakyat dalam membangun tatanan sosial dan politik yang baru terbentuk, dianggap sebagai bagian dari strategi kekuasaan. Tujuannya adalah agar legitimasi kekuasaan bisa tercapai.Menurut tesis ini, bahwa hubungan moralitas dan kekuasaan menurut Machiavelli sebagai sebuah strategi. Sementara pennikiran lain, seperti Russell dan Kant memposisikan moralitas sebagai landasan berpikir penguasa dalam menjalankan kekuasaan. Hal ini juga berarti bahwa hubungan moralitas dan kekuasaan tidak sekadar hubungan strategi, namun kewajiban yang sudah semestinya dilakukan oleh penguasa. Ajaran moral tidak harus mengarah pada asumsi teologis tertentu, namun bersifat universal, yakni kemanusiaan.Wacana kekuasaan dan moralitas senantiasa mengemuka dalam kajian filsafat politik. Di satu sisi kekuasaan memiliki nilai ideal sebagai sarana perwujudan aspirasi rakyat. Namun di sisi lain, kekuasaan identik dengan praktek politik penguasa yang melakukan berbagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Kekuaasaan terlibat dalam perdebatan nilai dan praktek. Nilai ideal terkait dengan tuntutan moralitas yang seharusnya (ought) dimiliki oleh penguasa. Sementara pada prakteknya, kekuasaan menghadirkan fenomena yang sulit dan kompleks, riil dan bergerak dalam kebutuhan pribadi sang penguasa sendiri. Pemikiran Niccolo Machiavelli identik dengan kondisi tersebut. Situasi sosial dan politik yang belurn stabil menuntut penguasa untuk melakukan berbagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Pilihannya adalah kekuasaan tanpa stabilitas hanya menyisakan suasana tak menentu bagi negara. Akibatnya program program penguasa sulit berjalan, sementara kekuasaan harus mengakomodasikan berbagai perbedaan kepentingan dalam masyarakat.Menurut Machiavelli, kekuasaan dan moralitas merupakan dua hal yang terpisah. Asumsi moral dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri. Moralitas merupakan bagian dari strategi kekuasaan, yang tidak selamanya terkait dengan persoalan baik dan buruk namun bersifat realistik dan obyektif serta tidak universal, ia bisa saja berubah-ubah setiap waktu tergantung pada kondisi masyarakat. Penguasa yang berlaku baik kepada rakyat dalam membangun tatanan sosial dan politik yang baru terbentuk, dianggap sebagai bagian dari strategi kekuasaan. Tujuannya adalah agar legitimasi kekuasaan bisa tercapai.Menurut tesis ini, bahwa hubungan moralitas dan kekuasaan menurut Machiavelli sebagai sebuah strategi. Sementara pennikiran lain, seperti Russell dan Kant memposisikan moralitas sebagai landasan berpikir penguasa dalam menjalankan kekuasaan. Hal ini juga berarti bahwa hubungan moralitas dan kekuasaan tidak sekadar hubungan strategi, namun kewajiban yang sudah semestinya dilakukan oleh penguasa. Ajaran moral tidak harus mengarah pada asumsi teologis tertentu, namun bersifat universal, yakni kemanusiaan."

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memaparkan alasan timbulnya keinginan masyarakat francophone di Quebec untuk melepaskan diri dari Kanada. Pembahasan meliputi keadaan sosial masyarakat Quebec pada masa kini, asal-usul kehadiran masyarakat francophone di Quebec serta alasan adanya keinginan masyarakat francophone di Quebec untuk melepaskan diri dari Kanada."

"Penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana bentuk dan pengaruh kebijakan negara pasca-perubahan politik yang terjadi di Rusia dan Ukraina pada karakteristik oligarki yang ada di kedua negara. Adapun keberadaan oligarki yang ada di Rusia dan Ukraina sejak 1990-an, sering dianggap negatif oleh masyarakat, karena dianggap menimbulkan kesenjangan sosial, berusaha menguasai negara demi kepentingan pribadi (state capture), melanggengkan praktik korupsi, dan masih banyak lagi. Relasi oligarki dengan negara pun memiliki dinamikanya tersendiri, seperti lewat perubahan politik yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Perubahan tersebut menjadi peluang bagi pemerintahan baru untuk menata ulang relasi negara dan oligarki, sehingga mampu memengaruhi karakteristik oligarki yang ada. Untuk mengkaji lebih dalam topik penelitian ini, penulis menggunakan teori oligarki yang dikemukakan oleh Jeffrey Winters (2011). Sementara itu, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan lewat studi pustaka. Berdasarkan hasil temuan, dapat dilihat bahwa kebijakan negara pasca-perubahan politik menemui hasil yang berbeda di Rusia dan Ukraina. Di Rusia, kebijakan negara berupa penindakan oligark yang membangkang berhasil mengubah karakteristik oligarki. Sedangkan Ukraina dengan upayanya menerapkan reformasi hukum maupun konsentrasi kekuasaan di tangan kepresidenan, cenderung gagal memengaruhi perilaku oligarki yang ada.

---

This research attempts to analyze the forms and effects of governmental (or state) policy after the political changes in Russia and Ukraine on the characteristics of the oligarchs that exist in both countries. Oligarchies has existed in Russia and Ukraine since the 1990s, but people often perceive them negatively, because they are seen as creating social inequality, attempting to capture the state, perpetuating corrupt practices, and many more. With the political changes in Russia and Ukraine, the dynamics of the oligarchy-state relationship have also changed. New governments' policies and actions have influenced or changed the characteristics of the existing oligarchy. This research uses the theory and typology of oligarchy proposed by Jeffrey Winters (2011) as the primary analytical framework to explain these dynamics of change. In addition, this research used the qualitative method, with data collection carried out through a literature study. Based on these findings, this paper concluded that the state policy towards the oligarchy in Russia and Ukraine, adopted after political changes, had different results. In Russia, the state policy of eliminating unruly oligarchs succeeded in changing the characteristics of the oligarchy. Meanwhile, in Ukraine, many policies (such as implementing various reforms or consolidating power in the hands of the presidency) failed to change the characteristics of the oligarchy."