Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini hendak mengkaji terkait dengan Putusan KPPU No. 31/KPPU-1/2019. Terdapat dua pertimbangan hakim yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, yakni hakim membenarkan perjanjian tertutup (tying agreement). Kemudian hakim memilih rule of reason daripada per se illegal. Akan tetapi, penelitian ini akan berfokus hanya pada kajian mengenai tying agreement. Perjanjian antara PT. AHM dengan Main dealer dan Dealer yang memiliki persyaratan bahwa pihak yang ingin mempunyai bengkel AHASS harus bersedia menerima dan membeli barang dan jasa lain dari PT. AHM selain itu terdapat klausula perjanjian potongan harga suku cadang yang diperoleh pemilik bengkel AHASS. Rumusan masalah yang peneliti bahas yaitu apakah tindakan PT AHM melakukan perjanjian tertutup dengan Main Dealer dan Dealer di Indonesia masuk kategori pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan 3 berdasarkan UU Persaingan usaha dan apakah pendekatan Rule of Reason yang digunakan dalam putusan KPPU No: 31/KPPU-I/2019 sudah tepat dalam memutus pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan 3 UU Persaingan Usaha. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-analitis, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif.

---

This thesis intends to examine the KPPU's Decision No. 31/KPPU-1/2019. There are two interesting judges' considerations for further study, namely the judge justifying a closed agreement, tying agreement. Then the judge chose the rule of reason rather than per se illegal. However, this research will focus only on the study of tying agreement. Agreement between PT. AHM with Main dealers and Dealers who have a requirement that parties who want to have an AHASS workshop must be willing to accept and buy other goods and services from PT. In addition to that, AHM has a clause on the spare parts discount agreement which is obtained by the AHASS workshop owner. The formulation of the problem that the researcher discusses is whether the action of PT AHM in entering into closed agreements with Main Dealers and Dealers in Indonesia is categorized as a violation of Article 15 paragraphs 2 and 3 based on the Business Competition Law and whether the Rule of Reason approach used in KPPU's decision No: 31/KPPU- I/2019 has been right in deciding violations of Article 15 paragraphs 2 and 3 of the Business Competition Law. The research method used is normative, the nature of the research used is descriptive-analytical, the types of data used are primary and secondary data, data analysis is carried out descriptively-qualitatively, and conclusions are drawn using deductive logic."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik tying agreement yang terdapat pada perjanjian kredit bank dalam memasarkan syarat keberadaan produk asuransi. Praktik tying agreement pada perjanjian kredit bank dapat dikatakan terjadi jika pihak bank meniadakan asas kebebasan memilih perusahaan asuransi, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam SEOJK No. 32/SEOJK. 05/2016, selain juga diatur pada SEOJK No. 33/SEOJK.03/2016. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa meskipun suatu perjanjian kredit bank mempraktikkan tying agreement dalam memasarkan persyaratan keberadaan produk asuransi, penegak hukum, dalam hal ini KPPU ataupun Pengadilan di tingkat Banding dan Kasasi seyogyianya menerapkan pendekatan rule of reason.

---

This thesis discusses the practice of tying agreement contained in bank credit accord in marketing of the requirement of existence of insurance product. The practice of tying agreement on bank credit accord can be said to occur if the bank negates the principle of choice of insurance company, as further stipulated in SEOJK No. 32 SEOJK. 05 2016, as well set on SEOJK No. 33 SEOJK. 03 2016.

The result of this research reveals although the bank credit accord practicing tying agreement in marketing the requirement of the existence of insurance product, law enforcers, which in this case KPPU or Court at appeal level and Cassation should apply the approach of rule of reason. "

"Persaingan yang semakin ketat dalam menjalankan kegiatan usaha, membuat para pelaku usaha berlomba-lomba untuk dapat menjual produk mereka dengan berbagai bentuk cara yang tujuannya agar produk mereka dapat laku di pasar. Bentuk metode penjualan yang berkembang saat ini adalah melalui sistem bundling. Disatu sisi konsep bundling memiliki suatu kemiripan dengan konsep tying agreement, yang mana terhadap konsep tersebut dilarang berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, sebenarnya terdapat perbedaan diantara kedua konsep tersebut jika mengacu kepada ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, yaitu terhadap suatu unsur paksaan didalam masing-masing konsep tersebut. Hal itulah yang menentukan apakah terhadap suatu strategi bisnis yang diterapkan oleh pelaku usaha merupakan suatu konsep bundling atau suatu konsep tying agreement.

---

Increasingly competition in running a business, makes seller try to compete with each other in order to sell their product with a various methods which is the goal is to make their product itself sold out in the market. A selling method developed at this time is a bundling system. In one side, a concept of bundling has a similarities with a tying agreement concept, which is prohibited based on Article 15 paragraph (2) of Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. This research method is a juridical normative. Based on this research, actually there's a difference between this two concept if we are using UU No. 5 Tahun 1999, this difference is the element of coercion in each concept. That is the element that determines whether the business strategy are using a bundling concept or tying agreement concept."

"Peningkatan konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan pangan, layaknya minyak goreng, menciptakan variasi strategi penjualan oleh pelaku usaha yang hendak bersaing satu sama lain untuk menjual produknya. Melihat banyaknya pelaku usaha yang tidak dapat bersaing di pasar bersangkutan, pelaku usaha melakukan penjualan secara tying agreement dan bundling dalam menjual minyak goreng hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentu merupakan perbuatan yang tergolong sebagai persaingan usaha tidak sehat, yang mana telah merugikan berbagai pihak mulai dari Pengecer hingga Konsumen dengan tidak adanya hak yang diberikan untuk memilih produk yang sebenarnya diinginkan. Berdasarkan program Minyak Goreng Rakyat yang dikeluarkan oleh pemerintah, Minyakita hadir dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi untuk menanggulangi kasus tersebut. Hanya saja, tying agreement dan bundling masih kerap terjadi, yang salah satunya dilakukan oleh distributor di Provinsi Lampung. Pada kasusnya, Konsumen diwajibkan untuk membeli produk lada bubuk apabila ingin membeli Minyakita. Sehingga, skripsi ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait dugaan tying agreement dan bundling yang akan dikaitkan dari sisi Hukum Persaingan Usaha berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Yuridis-normatif digunakan sebagai bentuk penelitian ini, dimana penulis lebih memfokuskan pada aturan-aturan hukum yang tidak tertulis dan tertulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan topik. Selain itu, penulis juga akan menganalisis lebih lanjut terkait dampak hukum terhadap perjanjian terikat dan bundling, serta dampak terhadap implementasi peraturan yang telah dikeluarkan oleh KPPU. Kesimpulannya, distributor telah memenuhi unsur Pasal 15 Ayat 2 Hukum Persaingan Indonesia. Namun, belum ditemukan bukti kesepakatan dan KPPU diharapkan mengusut lebih lanjut terkait kasus ini.

---

Increasing public consumption of food supply, such as cooking oil, creates a variety of sales strategies by business actors who want to compete with each other to sell their products. Seeing that many business actors are unable to compete in the relevant market, business actors carry out sales by means of tying agreements and bundling in selling cooking oil in almost all regions of Indonesia. The acts is classified as unfair business competition, which has harmed various parties ranging from Retailers to Consumers in the absence of the right to choose the desired product. Based on the Minyak Goreng Rakyat program issued by the government, Minyakita are established in addition with the Highest Retail Price to overcome this issue. However, tying agreements and bundling still occur frequently, one of which is carried out by distributors in Lampung Province. In this case, consumers are required to buy pepper powder products in order to buy Minyakita. Thus, this thesis aims to provide an analysis regarding allegations of tying agreements and bundling which will be related from the perspective of Business Competition Law based on Law No. 5 of 1999 and other related laws and regulations. Juridical-normative is used as a form of this research, which the author more focused on unwritten and written legal rules by using library research methods that are related with the topics. In addition, the author will also analyze further regarding the legal impact on bundling and tying agreements, as well as the impact on the implementation of regulations that have been issued by KPPU. In conclusion, the distributor has fulfill elements of Article 15 Paragraph 2 of Indonesian Competition Law. However, it is not found yet the evidence of agreement and KPPU is expected to investigate more regarding this case. "

"Dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa perjanjian berikat (tying agreement) pada dasarnya bersifat per se illegal sehingga apabila dilihat adanya suatu tying agreement maka tanpa dibuktikan lebih lanjut serta dipetimbangan dampak maupun akibatnya maka tying agreement tersebut dikatakan telah melanggar hukum persaingan usaha. Dalam penelitian ini akan dilihat apakah hal tersebut sudah sesuai dengan hukum persaingan usaha melalui studi kasus putusan nomor 01/Pdt/KPPU/2015/PN,Jkt.Utr. Selain itu dalam penelitian ini akan diteliti apakah seseorang yang tidak mendengar/mengalami/melihat suatu peristiwa sendiri (saksi non fakta) dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi (witness testimony) dalam pemeriksaan hukum persaingan usaha.

---

In article 15 paragraph 2 of the Law number. 5 year 1999 that the tying agreement basically are per se illegal so that when viewed the presence of a tying agreement then without further evidenced as well as to consider impact or as a result of such agreement tying the then said to have violated the competition law effort.

In this study it will be seen whether it is in compliance with the law through the business case study competition court decision number 01/Pdt/KPPU/2015/PN. Jkt. Utr. Therefore, in this study examined whether a person who is not an event listen/feel/see directly itself (witness the non facts) can serve as evidence of witnesses to testimony in the examination of competition law effort."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik Tying Agreement dan Vertical Agreement on Discount yang dilakukan oleh PT. AHM terkait dengan perjanjian eksklusif antara PT. AHM dengan Main Dealer dan/atau bengkel AHASS. Dugaan bentuk pelanggaran berupa Tying Agreement terdiri atas dua bentuk pengikatan, yaitu kewajiban bagi calon pemilik bengkel AHASS untuk membeli strategic tools yang disediakan oleh PT. AHM pada saat pertama kali membuka bengkel AHASS dan kewajiban bagi pemilik bengkel AHASS untuk hanya menjual suku cadang (termasuk pelumas) asli PT. AHM. Sedangkan dugaan bentuk pelanggaran berupa Vertical Agreement on Discount yaitu kebijakan pemberian insentif berupa potongan harga bagi bengkel AHASS atas pembelian pelumas AHM Oil pada Main Dealer jika bengkel AHASS tersebut hanya menjual pelumas AHM Oil dan/atau tidak menjual pelumas merek lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para ahli, dan terlapor, PT. AHM tidak terbukti melakukan Tying Agreement dan Vertical Agreement on Discount sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Persaingan Usaha.

---

This thesis discusses about the alleged practice of Tying Agreement and Vertical Agreement on Discount conducted by PT. AHM regarding to the exclusive agreement between PT. AHM with the Main Dealer and/or the AHASS workshop. The alleged violation of a tying agreement consists of two forms of binding. First, the obligation for the prospective AHASS workshop owner to purchase strategic tools that provided by PT. AHM and the second form is the obligation for the AHASS workshop owner to only sell genuine spare parts (including lubricants) by PT. AHM. Meanwhile, the alleged violation of a Vertical Agreement on Discount is the provisions of providing incentives in the form of discounted prices for AHASS workshops for the purchase of AHM Oil lubricants at the Main Dealer if the AHASS workshops only sell AHM Oil lubricants and/or does not sell other brands of lubricants. This research uses a normative juridical method using a qualitative data analysis approach. The results showed that based on the statements of the witnesses, experts and reported parties, PT. AHM is not proven guilty of performing Tying Agreement and Vertical Agreement on Discount as regulated in Article 15 verse (2) and (3) of the Monopoly Law 5/1999"

"Dalam skripsi ini dibahas tentang pembatalan putusan KPPU oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia tidak terbukti melanggar pasal 15 ayat (2) dan 19 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam melakukan kerjasama bancassurance bersama perusahaan asuransi rekanan dalam penyediaan produk Kredit Pemilikan Rumah. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan PT. BRI dan perusahaan asuransi rekanannya merupakan pewujudan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko bank sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan PBI Manajemen Risiko Bank, sehingga termasuk kedalam Pasal 50 huruf a yang dikecualikan dari Undang-Undang ini. Terhadap permasalahan diatas dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif.Hasil penelitian menujukan bahwa kerjasama yang dilakukan para pelaku usaha termasuk ke dalam tying agreement, namun dengan menggunakan pendekatan rule of reason kerjasama tersebut tidak terbukti menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan tidak termasuk ke dalam kegiatan/perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 50 huruf a Undang- Undang No. 5 Tahun 1999.

---

This thesis discussed about the cancellation of decision of KPPU by the Central Jakarta District Court which stated that PT. Bank Rakyat Indonesia in not proven to have violated Article 15 paragraph (2) and 19 a on Law Number 5 of 1999 in coorperation with the partner insurance companies (bancassurance) in supplying product home loan agreement. The judges declared that the agreement made by PT. BRI and its partner insurance companies is the realization of the implementation of the precautionary principle and bank?s risk management as stipulated in the Banking Law and PBI Risk Management Bank, so belongs to Article 50 a that excluded from this law. Based on above problems, do reasearch using normative juridicial method.

Results of research addressing that coorperation that made by the business actors classified into tying agreement, but by using rule of reason such coorperation is not proven to cause unfair competition and is not classified inte the activities/agreements aimed at implementating the legislation as Article 50 a of Law Number. 5 1999."

"Keberadaan lembaga pengawas dalam bidang persaingan usaha yang dikenal dengan Komisi Pengawas Persainga Usaha (KPPU), merupakan kemajuan di bidang bisnis khususnya terhadap perlindungan bagi konsumen dan para pelaku usaha dalam aktivitas bisnis persaingan yang sehat. Adapun perihal pembuktian terhadap perkara tentang perjanjian penetapan harga / sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengalami pergeseran dalam pembuktiannya. Berkaitan dengan alat bukti yang digunakan KPPU dalam memeriksa perkara, selain yang diatur dalam undang-undang, dikeluarkanlah Peraturan Komisi sebagai pedoman penerapan/penggunaan Pasal 5 tentang Perjanjian Penentapan Harga ini yang dimaksudkan agar terjadi kesepahaman antara masyarakat dengan lembaga pengawas sebagai penegak. Penulis mengangkat beberapa putusan KPPU tentang perkara penetapan harga yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha sebagai terlapor, agar pembaca dapat memahami beberapa bentuk dan ragam pembuktian yang dilakukan KPPU di tahun 2003, 2007 dan 2009. Teori kemanfaatan penulis gunakan dalam kajian penulisan ini agar dapat dipahami bahwa tujuan hukum diciptakan ditengah masyarakat bukan hanya untuk mencapai keadilan semata, melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.

---

The existence of an agency in business competition law, known as Commission for Supervision of Business Competition (KPPU) such an improvement in business, especially on consumer protection and businessman / business-actor in a healthy competition of business activity. Proofing the subject matter of the price fixing agreement / as set forth in Article 5 of Law Number 5 Year 1999 about Anti Monopoly and Unfair Business Competition, a shift in approach to the concept of proof.

Evidence relating to the use of the Commission in examining the case, the Commission issued regulations to guide the implementation / use of Article 5 of this Price Fixing Agreement which are intended to enable the understanding between the community and regulatory agencies for enforcement.

The author raises several Commission judgements on price fixing case made by some business as reported, so that readers can understand some of the forms and kinds of evidence which the Commission conducted in 2003, 2007 and 2009. The theory used in this study is ulitily theory, in order to be understood by readers that the purpose of the law was created in the community not only to achieve justice, but also give benefit for the community."

"Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan perlu adanya perluasan definisi perjanjian dalam UU Persaingan Usaha agar dapat memperkuat usaha perlindungan konsumen di Indonesia sebagaimana sejalan dengan tujuan dasar UU Persaingan Usaha itu sendiri dan dalam memutuskan suatu perkara persaingan usaha, Majelis Komisi perlu pula mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap konsumen akhir.

---

The focus of this study is to discuss about the Commission for the Supervision of Business Competition Decision related to Triple Play Indihome service viewed from law of consumer protective aspect. This research is analytic descriptive. The researcher suggest there should be an extension of the definition of agreement in the business competition law in order to strengthen consumer protection business in Indonesia as well as the basic objectives of the business competition law itself and in deciding a business competition case, the Commission Panel should also consider the interests and legal protection of the final consumer."

"Praktik penyalahgunaan posisi dominan (abuse of dominant position) meskipun telah diatur sebagai salah satu bentuk kegiatan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang Anti Monopoli, namun fakta di lapangan ditemukan bahwa praktik penyalahgunaan posisi dominan justru kerap kali digunakan oleh para pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan usaha yang mereka jalankan. Permasalah yang kemudian diangkat adalah bagaimana penerapan pelanggaran penyalahgunaan posisi dominan yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor: 15/KPPU-L/2006 tentang Pendistribusian Elpiji di Sumatera Selatan; Nomor: 09/KPPU-L/2009 tentang Akuisisi Alfamart Supermarket oleh Carrefour; dan Nomor: 17/KPPU-I/2010 tentang Farmasi dan bagaimana bentuk analisis ekonomi yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam membuktikan adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, menggunakan data sekunder yang diolah secara kualitatif dan disimpulkan melalui metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada putusan Nomor: 09/KPPU-L/2009 tentang Akuisisi Alfamart Supermarket oleh Carrefour; dan Nomor: 17/KPPU-I/2010 tentang Farmasi, keduanya telah terbukti secara sah melakukan penyalahgunaan posisi dominan, sedangkan pada putusan Nomor: 15/KPPU-L/2006 tentang Pendistribusian Elpiji di Sumatera Selatan, posisi dominan yang dimiliki terbukti tidak disalahgunakan

---

Practice abuse of dominant position although has been set up as one form of unfair business competition in the Indonesia?s Antimonopoly Law, however the facts found that the practice of abuse of dominant position is often used by entrepreneurs in order to develop and managing their business. The issues which is the writer trying to solve is, how the adjustment of violation of abuse of dominant position under Article 25 of Indonesia?s Antimonoply Law related to The Commission for the Supervision of Business Competition's verdict Number: 15/KPPU-L/2006 on the distribution of LPG in South Sumatra; Number: 09/KPPU-L/2009 concerning the acquisition by Carrefour towards Alfamarts Supermarket; and Number: 17/KPPU-I/2010 on Pharmacy; and how the form of economic analysis used by the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) in proving the existence of abuse of dominant position committed by entrepreneurs. This study is a normative, using secondary data processed in a qualitative and inferred through deductive method. Eventually, the results showed that the 09/KPPU-L/2009 concerning the acquisition by Carrefour towards Alfamart Supermarket; and the 17/ KPPU-I/2010 of Pharmacy, both have been proven to legally commit abuse of dominant position, meanwhile the 15/KPPU-L/2006 concerning the distribution of LPG in South Sumatra, had not proven to legally commit abuse of dominant position."