Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejumlah riset telah dilakukan untuk menguji pengaruh anggaran belanja terhadap pendapatan pemerintah pada level pemerintahan daerah. Sampai saat masih sedikit bukti yang mengungkapkan adanya pengaruh alokasi anggaran belanja pemerintah pusat terhadap pendapatan yang diperoleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Riset ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh alokasi anggaran terhadap realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada K/L selama periode 2012-2017, sebelum pemberlakuan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, diperoleh 24 instansi pemerintah sebagai objek penelitian. Dengan menggunakan analisis granger dan panel data dengan pendekatan random effect model, penelitian ini menguji pengaruh belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap kinerja PNBP. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa belanja barang berpengaruh signifikan terhadap capaian realisasi PNBP pada K/L, sementara kedua variabel belanja yang lain tidak berdampak signifikan"

"Peran utama dari negara adalah penyediaan beragam barang publik (public goods) atau pelayanan kepada publik/masyarakat luas. Pertahanan dan keamanan adalah salah satu kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat dan merupakan barang publik utama yang sangat penting dalam rangka eksistensi suatu negara.Supremasi sipil atas militer merupakan prasyarat utama dalam negara demokrasi. Adanya kendali sipil atas militer antara lain melalui kontrol/pengendalian anggaran belanja militer. Agar dapat dicapai pengendalian yang efektif diperlukan suatu sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance.Sistem penganggaran militer di Indonesia, yaitu yang berlaku pada Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Dephan-TNI), merupakan bagian dari sistem penganggaran nasional (APBN), tetapi karena alasan sifat khas militer, yaitu sifat kerahasiaan (secrecy), mobilitas tinggi, kesatuan komando dan rantai komando, dalam tahap pelaksanaan anggarannya mempunyai sistem pengelolaan khusus yang terpisah dari sistem pelaksanaan anggaran nasional. Sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan militer yang terpisah tersebut diduga cenderung tertutup dan kurang transparan. Alasan kerahasiaan (secrecy) selalu menjadi hambatan akuntabilitas dan transparansi anggaran militer.Penelitian ini menganalisis sistem pengelolaan anggaran belanja (expenditure system) Dephan-TNI ditinjau dari aspek good governance (transparansi dan akuntabilitas publik) serta aspek pengendalian intern. Hasil penelitian terhadap implementasi sistem menunjukkan bahwa sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan Dephan-TNI memitiki kelemahan inheren yang berpengaruh pada efektivitas sistem yaitu sistem otorisasi anggaran dan pendanaan yang tertalu kaku, birokratis dan tidak fleksibel; tidak adanya pemisahan tugas yang memadai sehingga melemahkan pengendalian intern; dan sistem pertanggungjawaban keuangan yang kurang transparan dan akuntabel yang berisiko menimbulkan penyimpangan (korupsi dan penyalahgunaan dana). Penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan kegiatan Dephan-TNI dengan departemen/lembaga non militer. Belum adanya aturan hukum yang jelas mengenai rahasia negara menyebabkan alasan kerahasiaan selalu menjadi dalih tidak diikutinya prinsip transparansi dan akuntabilitas.Karena kelemahan tersebut perlu dilakukan perbaikan atas sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan Dephan-TNI. Tidak perlu ada perlakuan khusus atas pengelolaan anggaran belanja militer (Dephan-TNI) secara menyeluruh. Perlakuan khusus harus ditetapkan secara terbatas pada hal-hal yang bersifat kontijensi dan rahasia seperti kegiatan operasi militer yang mendesak/mendadak dengan memperbaiki sistem pengendalian intern dan sistem pertanggungjawabon keuangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan good governance dalam pengelolaan keuangan negara."

"Mengapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering ditetapkansetelah awal tahun anggaran yang baru? Apakah karena faktor politis? Penelitianini ingin mengetengahkan perspektif ekonomi politik divided government sebagaisalah satu faktor penyebab buruknya kinerja penetapan APBD. Hasil PemiluLegislatif 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung tahun 2005, 2006 dan2007 menunjukkan sangat sedikit membentuk pemerintahan yang mayoritas.Akibatnya, persaingan kepentingan antara eksekutif dan legislatif didugamengemuka sehingga pembahasan APBD tahun anggaran 2008 dan 2009terancam berlarut-larut.Dengan menggunakan model persamaan regresi logit diperoleh hasil bahwaformasi pemerintahan berupa single minority party, minority coalition, majoritycoalition, dan single majority party mempengaruhi keterlambatan penetapanAPBD sepanjang tahun 2008-2009. Semakin kuat dukungan partai eksekutif diparlemen semakin cepat penetapan APBD-nya. Namun demikian seberapa lamadelay penetapan APBD yang terjadi tidak dipengaruhi oleh 4 formasipemerintahan tersebut yang ditunjukkan melalui estimasi model data panel.Hasil ini juga menjelaskan bahwa sebelum batas waktu keterlambatan ? 1 Januaritahun fiskal baru ? ketegangan eksekutif-legislatif dipengaruhi oleh 4 formasipemerintahan daerah dan besarnya total belanja APBD. Setelah pemerintahandaerah tersebut gagal memenuhi ketepatan waktu penetapan APBD sebelum bataswaktu, faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya penetapan APBD antara lainadalah besarnya total belanja APBD, dan kepemilikan sumber daya alam.Sedangkan besarnya nilai gaji dan tunjangan anggota DPRD ternyatamempercepat penetapan APBD. Secara umum, hal ini selaras dengan hasilpenelitian sebelumnya yang memperlihatkan bahwa perilaku indisipliner aktorpolitik anggaran seperti memaksimalkan anggaran, konflik kepentingan, dan rentseeking atas common pool resources berupa anggaran daerah diindikasikan cukuprelevan dengan berlarutnya pembahasan APBD.

---

AbstractWhy is APBD (Regional Budget) often made after the beginning of the year for anew budget? Is it because of political factor? The research would like to highlightthe economic and political perspectives of divided government as one of thefactors of the bad performance of the Regional Budget (APBD). The results of theGeneral Election for the Legislatives 2004 and the Direct Local Elections of theyears 2005, 2006, and 2007 show very few form the majority of the government.Consequently, the interest competition between the executives and the legislativesis assumed to appear so that the discussion of APBD of the years 2008 and 2009is threatened to be delayed.By using logit regression equation model, a result obtained shows thatgovernment formations, such as single minority party, minority coalition, majoritycoalition, and single majority party, influence the Regional Budget delay of theyear 2008-2009. The stronger the support of the executive party in the parliament,the faster the making of the APBD is. However, the duration of the APBD delayoccuring is not influenced by the 4 government formations shown through thepanel data model estimation.The result also explains that before the time limit of the delay ? January 1 of thenew fiscal year - the executive-legislative tense is influenced by 4 regionalgovernment formations and the total amount of APBD expenditure. After theregion fails to fulfill the punctuation of the making of APBD before the time limit,the factors influencing the duration of the making of APBD are, among others, thetotal amount of APBD expenditure and the possession of natural resources. Onthe other hand, the amount of the salary and benefits of the members of DPRD(Regional House of Representatives) turn out to accelerate the making of APBD.Generally, this result is suitable with the previous reseach results showing thatindiscipline behaviour of the budget political actors, such as maximazing thebudget, conflict of interest, and rent seeking on common pool resources in a formof regional budget, is indicated to be sufficiently relevant with the APBDdiscussion delay."

"Sejak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Dana Program Bantuan Keuangan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang belum tercover oleh program Jamkesmas Pusat. Namun dalam pelaksanaannya, alokasi dana yang diberikan kepada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat masih belum mencukupi, karena alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap informan untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran untuk program tersebut. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen berupa data jumlah sasaran, alokasi APBD Kabupaten/kota, realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya dan kapasitas fiskal di 26 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2009-2013. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linear ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas adalah jumlah sasaran (masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas). Belum mencukupinya alokasi anggaran untuk program ini dikarenakan dalam proses penetapan anggaran dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dimana kebijakan anggaran didasarkan pada persepsi para pemangku kepentingan di daerah termasuk politis. Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar melaksanakan analisis kajian PHA/DHA untuk mendapatkan data pembiayaan kesehatan yang akurat, melakukan advokasi kepada eksekutif dan legislatif dalam rangka kecukupan alokasi anggaran dan melaksanakan pengembangan pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan JKN Pusat. Kepada Pemerintah Daerah agar lebih komitmen dalam pembiayan kesehatan yang penerapannya dituangkan melalui regulasi daerah (Perda) sehingga dalam penyelenggaraan dapat lebih baik.

---

Since 2008, the Government of West Java Province allocates Fund Financial Assistance Program for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This program targets the poor are not covered by the program JAMKESMAS Center. But in practice, the allocation of funds given to 26 districts / cities in West Java is still not sufficient, because the allocation of funds is not in accordance with the needs on the ground.

This study aims to determine the factors associated with the allocation of Financial Assistance Program Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This study is an analytical study of the cross-sectional design. The data was collected through two stages, namely primary and secondary data. Primary data through in-depth interviews conducted against informants to dig deeper into the mechanics of preparation and adoption of the budget for the program. Secondary data was collected through document review and data of the target amount, the budget allocation district / city and the percent absorption of the previous year's budget in 26 districts / cities in the period 2009-2013. Statistical analysis was performed using multiple linear regression.

The results showed that factors related to the Financial Assistance Program Allocation Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota JAMKESMAS is the number of targets (the poor outside quota Assurance). Not to inadequate budget allocation for this program because of the budget setting process carried out by the executive and the legislature, where budget policy was based on the perception of the stakeholders in the area including the political.

Recommended to the Department of Health to carry out the study analyzes PHA / DHA to obtain accurate health finance data, perform the executive and legislative advocacy in order to implement the allocation and adequacy of financing the development of an integrated health health insurance with JKN Center. To local governments to be more commitment in the implementation of health financing is poured through local regulations (laws) so that the organization can be better."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) di RSUP Dr. Kariadi tahun 2006-2012. Materi penelitian ini terdiri dari proses-proses penganggaran termasuk perencanaan, implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Disamping itu penelitian ini juga menggambarkan faktor-faktor regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan kinerja keuangan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran. Dalam penelitian kualitatif ini, data diperoleh dengan setting alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan paradikma diskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Penganggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum yang ideal belum tercapai, dan para pegawai dan pimpinan kurang begitu memahami makna Penganggaran Berbasis Kinerja BLU. Faktor-faktor regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan kinerja keuangan berpengaruh secara koordinatif, sehingga terdapat beberapa kesalahan dalam tahapan proses penganggaran termasuk perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Penerapan Kurangnya komunikasi dan sistem aplikasi komputer yang sudah terintegrasi menjadi penyebab kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan anggaran berbasis kinerja BLU.

---

This study aims to understand the implementation of Performance-Based Budgeting Public Service Agency (BLU) in Dr. Kariadi years 2006-2012. The research material consists of budgetary processes including planning, implementation, measurement and evaluation of performance and reporting. Besides, this study also describes the regulatory factors, human resources, commitment and financial performance, as well as the constraints faced in the budgeting process.

In this qualitative study, the data obtained with the natural setting. Data was collected through observation, interviews and documentary studies. Results were analyzed by the method of data collection using qualitative descriptive paradigm.

The findings of this study indicate that the overall Performance-Based Budgeting Public Service Board that ideal has not been achieved, and the employees and leaders understand the significance less BLU Performance Based Budgeting. Regulatory factors, human resources, commitment and financial performance in coordination effect, so there are some errors in the stages of the budgeting process, including planning, implementation, measurement and evaluation, and reporting. Lack of communication and application of computer application systems which are integrated into the causes of the problems and constraints faced in the implementation of performance based budgeting BLU."

"Belanja pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Namun, sampai dengan tahun 2010 penyerapan anggaran belanja pemerintah cenderung tereskalasi pada akhir tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keterlambatan dan mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan penyerapan anggaran belanja. Penelitian ini fokus pada realisasi anggaran belanja satker di wilayah pembayaran KPPN Pekanbaru. Penelitian ini menyimpulkan 75,25% satker mengalami keterlambatan penyerapan anggaran belanja. Penyebab utama keterlambatan terletak pada permasalahan internal satker.

---

Government spending plays an important role in the economy of a country. However, until 2010 government budget absorption tends to escalate at the end of the year. This study aims to analyze the level of delays and knowing the problems that cause delays budget absorption. This study focuses on the realization of budget spending units in the area of KPPN Pekanbaru payment. This study concluded that 75,25% of the spending units experienced delays budget absorption. Main cause of the delay lies in the internal problems of spending units."

"Muhamad Kautsar Sangaji. 1206253294. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi. Kewenangan Gubernur Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perihal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan kewenangan gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 tahun. Penulisan skripsi ini dibuat untuk menjawab beberapa permasalahan di antaranya mengenai: (1) kewenangan Gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; (2) produk hukum penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan (3) kekuatan hukum peraturan gubernur dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kewenangan Gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perihal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berarti bahwa Penulis melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, dan kamus sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, Penulis menyimpulkan bahwa Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika terjadi penolakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

Muhamad Kautsar Sangaji. 120653294. Faculty of Law of Universitas Indonesia. Authority of Governors about Determination of Regional Revenues and Expenditures Budget regarding The Refusal of Regional Revenues and Expenditures Budget by Regional People?s Legislative Council.This thesis discribes the regulation of regional revenues and expenditures budget and governor authority in determining of regional revenues and expenditures budget. Regional revenues and expenditures budget is the basis of regional budget management for one year. This thesis writing is made in order to answer: (1) governor?s authority in determining regional revenues and expenditures budget; (2) legal product of determination of regional revenues and expenditures budget if it is refuse by regional people?s legislative council; (3) governor?s regulation power in the implementaion of regional revenues and expenditures budget. The overall purpose of this thesis is to understand the authotity or the power of governor about determination of regional revenues and expenditures budget regarding the refusal of regional revenues and expenditures budget by regional people?s legislative council. This thesis writing uses a research method of juridical normative analysis which means that The Writer conducts the analysis regarding the issues above by using the articles in applicable laws and regulations and various literatures e.g. books, journals, thesis, and dictionaries as the references in this thesis writing. Finally, writer concludes that a governor has the authority to determine regional revenues and expenditures budget regarding the refusal of regional revenues and expenditures budget by regional people?s legislative council."

"Fokus dari penelitian adalah membahas dan menganalisa pelaksanaan kebijakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dari sisi penerapan Baseline dan kaitannya dalam penyusunan Pagu Indikatif di Kementerian Keuangan, dengan cakupan analisa mencakup kewenangan-kewenangan dalam fungsi perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penelitian terkait pelaksanaan KPJM ini dititikberatkan pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, mengingat pada tahun ini pendekatan baseline mulai diterapkan dalam kebijakan KPJM di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data-data diperoleh melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian ini antara lain menyarankan perlunya reformulasi untuk perumusan angka KPJM serta koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian PPN/Bappenas agar angka baseline yang dihasilkan dari KPJM dapat mendekati riil kebutuhan Kementerian/Lembaga.

---

The focus of the research is to discuss and analyze the implementation of the Medium Term Expenditure Framework policy with baseline approach and the relation with Indicative Ceiling preparation in the Ministry of Finance, with the scope of the analysis includes the powers in the planning and budgeting functions as mandated by Law No. 17 of 2003 concerning State Finance and Law No. 25 of 2004 on National Development Planning System. Research related to the implementation of the MTEF is focused on the last three years that the year 2011 to 2013, considering that in the baseline approach was implemented in the MTEF policy in Indonesia. This research is a descriptive qualitative research design. The data obtained through in-depth interviews. Results of this study suggest the need for reformulation include figures for the formulation of MTEF and better coordination between the Ministry of Finance to the Ministry of Planning / Bappenas that baseline figure resulting from the MTEF can approach the real needs of Ministries/Institutions."