Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengeluaran pemerintah menjadi jalan pertama dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui komitmenalokasi anggaran di bidang pendidikan. Pada gilirannya, pasar tenaga yang diisi SDM berkualitas akan mendorong kesejahteraan dan produktivtas secara agregat yang kemudian akan berdampak terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap tingkat kesejahteraan yang diproksikan menggunakan PDB per kapita. Penelitian ini menggunakan data deret waktu 1984-2018 bersumber dari Indikator Perkembangan Dunia (WDI) Bank Dunia. Vector Error Correction Model(VECM) digunakan untuk menganalisa kontribusi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap tingkat kesejateraan. Secara empiris, temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan namun dengan kontribusi yang belum optimal. Isu pemerataan dan disparitas kapasitas fiskal antar wilayah menjadi penyebab utama. Disisi lain, kondisi geografi, sosial, budaya, dan populasi yang beragam menjadi tantangan yang harus diselesaikan pemerintah"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh dari pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yang dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta faktor kontrol lainnya seperti PDRB, tingkat pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah, fasilitas persentase fasilitas sanitasi, fasilitas akses air minum, dokter, dan perbedaan antara Pulau Jawa dengan selain Pulau Jawa terhadap kualitas kesehatan masyarakat di 508 kabupaten atau kota di Indonesia pada tahun 2018 dengan perluasan time frame pada variabel independen sehingga data yang digunakan untuk variabel independent merupakan rata-rata tahun 2014 – 2018. Penelitian ini menggunakan metode Beta Regression Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah di bidang kesehatan dapat memperbaiki tingkat kualitas kesehatan di daerah. Hal ini berarti anggaran pemerintah pada bidang kesehatan efektif dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat di daerah.

---

This study aims to analyze and examine the effect of Public Expenditure in the Health Sector as seen from the Regional Government Budget (APBD), as well as other control factors such as GRDP, education level as measured by mean years of schooling, the percentage of sanitation facilities, access to drinking water facilities, doctors, and the difference between Java and non-Java on the Public Health Development Index in 508 districts or cities in Indonesia in 2018 using the Beta Regression Model. The results of this study indicate that local government spending in the health sector can improve the level of health quality in the regions. This means that the government budget in the health sector is effective in improving the quality of public health in the regions."

"Ada empat tujuan yang ingin dilihat dalam penulisan tesis ini. Pertama, untuk melihat apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap pembangunan manusia. Pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (Longevity) dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowlodge) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Dimensi penting tersebut terangkum dalam indeks pembangunan manusia. Kedua, untuk melihat apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap kemiskinan. Ketiga, melihat apakah ada pengaruh pembangunan manusia terhadap kemiskinan. Empat, mengkaji nilai-nilai Islam dalam mengatasi permasalahan umat yang terkait dengan kemiskinan. Data yang diteliti adalah data panel yang menggabungkan data cross section (data antar propinsi) dan data time series tiga tahunan (tahun 1996, 1999, 2002 dan 2005). Data tersebut diperoleh dari beberapa hasil publikasi BPS, serta data dari APBD masing-masing propinsi. Penelitian ini menggunakan beberapa metode data panel (Pooled Least Square/PLS, metode efek tetap/MET dan metode efek random/MER). Selanjutnya akan dipilih metode yang paling tepat dari ketiganya dengan menggunakan uji Chow, Hausman dan uji LM. Dari ketiga metode yang digunakan tersebut terpilih masing-masing metode untuk menjawab tiga penelitian, yaitu: Pertama, metode PLS merupakan metode terbaik yang digunakan untuk tujuan pertama.Hasil metode PLS menunjukkan bahwa arah koefisien negatif yang tidak sesuai dengan hipotesis. Artinya, pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) tidak berpengaruh terhadap pembangunan manusia. Kedua, random efek merupakan metode terbaik untuk tujuan kedua. Penggunaan metode tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Gambaran ini menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) masih rendah sehingga sangat sulit untuk bisa meningkatkan pembangunan manusia maupun untuk pengurangan kemiskinan. Terakhir, random efek terpilih menjadi metode terbaik untuk tujuan ketiga. Berdasarkan metode tersebut diketahui bahwa pembangunan manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, konsep pembangunan manusia setidaknya sudah mendekati nilai-nilai Islam dalam mengatasi kemiskinan.

---

This thesis has fourth main purposes to be assessed. Firstly, to examine the impact of the Indonesian government expenditures in public sector (i.e. education and health sectors) to the human development. Secondly, to assess the impact of the Indonesian government expenditures in public sector (i.e. education and health sectors) impact to poverty. And thirdly is to examine the impact of human development to poverty. And the last, is to examine poverty reduction in Islamic values. This study is using panel data from BPS (Indonesia Central Bureau of Statistics) publications and APBD from each province. Panel data is a combination data between cross section and time series data. The cross section data used in this study are the APBD from 33 provinces in Indonesia and the time series data is the 3 yearly data from 1996, 1999, 2002 and 2005. Three panel data methods (Pooled Least Square, Fixed Effect and Random Effect) are used in this study. The best method from those three methods will be chosen using Chow, Hausman and LM tests.From those three methods this study finds the best method for each purpose. First, Pooled Least Square method is the best method to purpose number one. It proves that there is negative correlation between the government expenditures and human development. It means that the government expenditures in sector public (education and health sectors) will not give the same impact on the human development. This result is contrary with the thesis hypothesis. Second, Random Effect method is the best method to purpose number two. It also shows the government expenditures in sector public (education and health sectors) will not give the same impact on poverty. The government expenditures in education and health sectors are still low so it cannot give significant impact to boost human development and diminish poverty. And the last, Random Effect method is the best method to purpose number three. It gives positive result in which it proves that human development will give significant impact to reduce poverty. Concept of the human development is compatible with Islamic values."

"Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia disertai penurunan ketimpangan tetapi menghadapi masalah dalam ketimpangan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketimpangan, salah satunya dengan anggaran bantuan sosial. Bantuan sosial seharusnya menjadi sarana pemerataan karena adanya transfer dari negara ke kelompok miskin. Teori Dalton digunakan untuk menjelaskan fenomena transfer dari pendapatan tinggi kepada pendapatan rendah sehingga dapat mengurangi ketimpangan. Namun, bantuan sosial pada seringkali menjadi objek dari korupsi. Peningkatan ketimpangan di Indonesia tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi melainkan rent seeking behavior yaitu korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan antara bantuan sosial, korupsi dan ketimpangan dengan menggunakan data Mahkamah Agung tahun 2008-2011. Adanya bantuan sosial mampu menurunkan tingkat ketimpangan sebesar 0.214. Namun, adanya korupsi memperkecil dampak tersebut sebesar 0.00003.

---

Despite of Indonesia’s economic growth is increasing and its poverty rate is decreasing, inequality in Indonesia is getting worse. Goverment has various efforts to reduce inequality. One of them is the social assistance program which is a tool for income redistribution. Dalton’s theory (1920) is used to explain the phenomenon of transfer from government to the have-nots so that inequality can be reduced eventually. The worsening inequality in Indonesia is not only an economic issue but also a rent-seeking behavior issue. This paper discusses the issue of social assistance and corruption behavior of social assistance simultaneously by using data from Indonesian Supreme Court in 2008-2011. This paper found that social assistance can reduce inequality rate as much as 0.214. However, inequality rate will be 0.00003 higher if corruption on social assistance exists."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis besar pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan secara parsial dan simultan terhadap peningkatan pembangunan manusia Indonesia dan untuk menganalisis besar pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan pembangunan manusia secara parsial dan simultan terhadap tingkat kemiskinan Indonesia. Penelitian ini merupakan peneHtian kuantitatif dengan model ekonometrika, yaitu regresi linier berganda. Populasi peneHtian ini adalah seluruh propinsi di Indonesia dengan jangka waktu dua tahunan mulai 1998 sarnpai dengan 2007.Hasil penelitian menunjukkan terrlapat pengaruh postitif pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (t-l) dan pengaruh negatif pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (t-1) terhadap penlngkatan pembangurum rnanusia (t). Variabilitas peningkatan pembangunan manusia yang dapat diterangkan oleh pengeluaran pernerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan sebesar 37.9%, sementara pengaruh 62.1% disebabkan oleh varlabe1 lain di luar model.Basil penelitian juga menunjukkan terdapat pengaruh positif pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (t-1), pengeluaran pemerintab sektor kesehatan (t-1) dan peningkatan pembangunan manusia (t-1) terhadap tingkat kemiskinan (t). Variabilitas tingkat kemiskinan yang dapat diterangkan oleh pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikankesehatan dan peningkatan pembangunan manusia sebesar 17,3%, sementara pengaruh 82.7% disebabka.n oleh variabellain di luar model.

---

ABSTRACTObjective of this study is to analyze the magnitude of effect for Government Expenditures on Health and Educational sectors both partially and simultaneously over the enhancement of human development in Indonesia as well as to analyze the magnitude of effect for government expenditures on health, educational sectors and the enhancement of human development both partially and simultaneously over poverty level in Indonesia. This study is quantitative research with econometrics model by multiple-Iinier regression. Population of this study is all provinces in Indonesia with bi-annual periods that commenced from 1998 to 2007.The result of this study showed that there is a positive effect on government expenditures over educational sectors (t-1) and negative effect on government expenditures over health sector (t-1) over the enhancement of human development (t). Variability for enhancement of human development that can be explained by government expenditures on health and educational sectors are37.9%, meanwhile 62.1% is caused by other variables outside the models.Result of this study is also showed that there is a positive effect of government expenditures on educational sector (t-1 ), government expenditures on health sector (t-1) and enhancement of human development (t-1) over poverty level (t). Variability on poverty level that can be explained by govenrment expenditures on educational, health sectors and enhancement of human development is 17.3%, meanwhile 82.7% of effect is contributed by other variables outside the models."

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris terkait hubungan pariwisata terhadap inklusivitas ekonomi. Motivasi dari studi didasarkan pada fakta bahwa pemerintah telah banyak mendorong pengembangan pariwisata-pariwisata baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, studi empiris dalam membuktikan kaitannya dengan inklusivitas ekonomi masih terbatas. Hal ini terjadi akibat adanya keterbatasan data dalam mengukur tingkat inklusivitas ekonomi. Melalui metode regresi data panel dari 514 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016-2019, diperoleh bahwa dukungan pemerintah memiliki hubungan signifikan dan negatif terhadap tingkat ekonomi inklusif di daerah. 

---

This study aims to find empirical evidence regarding the influence of tourism on inclusiveness. The motivation of the study is based on the fact that the government has been encouraging the development of new tourism to increase economic growth. However, empirical studies that prove the relation between tourism and economic inclusiveness are still limited. This is due to limited data in measuring the level of economic inclusiveness. Using panel data regression from 514 districts in Indonesia 2016-2019, the results of the study show that government spending has a significant and negative relationship to the level of inclusive economy in the regions."

"Penelitian ini bertujuan untuk meguji pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah KAbupaten/Kota di Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berupa data tentang dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan belanja daerah pada 23 Kabupaten/Kota di Aceh dari tahun 2013 s.d 2015 dengan total populasi sebanyak 69 LKPD. Dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda sebagai metode analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah pasa Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh. Sedangkan secara parsial, dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan dana alokasi umum juga berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh."

"Salah satu faktor kesuksesan organisasi baik yang bertujuan untuk mencari keuntungan (privat) maupun yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat (public) adalah ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Inspektorat Jenderal Depdiknas sebagai organisasi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, sangat menyadari pentingnya peran SDM tersebut.Menyadari tugas berat tersebut, Inspektorat Jenderal Depdiknas pada tahun 2005 telah menyusun standar kompetensi jabatan auditor pendidikan, tetapi jabatan lainnya yaitu jabatan struktural dan staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas belum dipetakan kompetensinya, sehingga aktivitas manajemen SDM seperti perencanaan, rekrutmen dan seleksi, promosi jabatan, penilaian kinerja, dan pengembangan pegawai menggunakan cara-cara tradisional. Cara ini dinilai tidak efektif karena menyebabkan kecemburuan sosial, dan ketidakpuasan pegawai terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh pimpinan Inspektorat Jenderal Depdiknas.Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi, dan memetakan kompetensi jabatan staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas, sekaligus mengetahui kompetensi-kompetensi yang masih perlu dikembangkan agar pemegang jabatan sanggup melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan efektif atau outstanding.Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian Inspektorat Jenderal Depdiknas dalam mengimplementasikan aktivitas manajemen SDM menggunakan pendekatan kompetensi, khususnya untuk pengembangan pegawai. Di kalangan para ahli, pendekatan kompetensi SDM sudah banyak digunakan untuk mengidentifikasi karyawan yang memiliki performa unggul dalam melakukan pekerjaan. Hal ini dilakukan karena tes-tes aptitude yang secara tradisional digunakan oleh para psikolog telah gagal mendapatkan karyawan yang memiliki kinerja baik atau unggul. David Mc Clelland akhirnya menemukan alternatif pengujian aptitude dan intelijen tradisional yang disebut kompetensi. (Boulter dan kawa kawan, 2003:38). Selanjutnya, sifat-sifak atau karakteristik kompetensi oleh Mitrani dan Dalziel (1992:28) digambarkan menjadi motif, perangai, konsep diri, penguasaan masalah, dan keterampilan kognitif atau perilaku.Untuk mengidentifikasi kompetensi pengetahuan, keahlian, dan perilaku staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, focus group discussion, dan penyebaran kuesioner (angket) kepada responden. Jumlah sampel penelitian 48 orang, terdiri dari 4 kepala bagian, 8 kepala sub bagian, dan 36 pemegang jabatan. Teknik pegambilan sampel atasan pemegang jabatan adalah sampel populasi, sedangkan sampel pemegang jabatan menggunakan teknik sampling pertimbangan (purposive sampling). Sampel pemegang jabatan adalah pegawai yang memiliki performa unggul dan rata-rata.Data wawancara dan angket yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis, serta diberi penjelasan secara deskriptif. Secara umum, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : atasan pemegang jabatan mengharapkan staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas memiliki atau menguasi pengetahuan, keahlian, dan perilaku pada tingkatan sangat baik. Kompetensi yang dimiliki dan dikuasai staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas baru mencapai tingkat cukup baik atau berada pada standar minimal yang disyaratkan jabatan. Sementara itu, kompetensi perilaku pemegang jabatan berada satu tingkat di bawah harapan atasan atau pada tingkat nilai rata-rata. Berdasarkan perbedaan (gap) kompetensi antara harapan dengan persepsi atasan pemegang jabatan. Kesimpulannya, kompetensi pengetahuan dan keahlian staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas harus dikembangkan dua tingkat, sedangkan kompetensi perilaku harus dikembangkan satu tingkat lagi.Kompetensi jabatan staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu kompetensi inti (core competencies), dan kompetensi spesifik (specific job competencies). Kompetensikompetensi yang masuk dalam golongan pertama adalah : 1) pengetahuan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan pekerjaan, 2) keahlian komputer (Microsoft word, excel, dan sistem akuntansi instansi), 3) keahlian numerik (matematis), dan 4) keahlian menganalisis dan memecahkan masalah. Sedangkan kompetensi kedua, sangat teknis dan sangat khusus pada masing-masing jabatan. Masing-masing kompetensi berdiri sendiri dan terpisah dalam jabatan staf perencanaan, staf tatalaksana dan kepegawaian, staf umum, dan staf penyusunan laporan pengawasan.Saran untuk pimpinan Inspektorat Jenderal Depdiknas, dan Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas adalah : menetapkan hasil penelitian menjadi profil atau daftar kompetensi jabatan staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas, mengembangkan kompetensikompetensi pemegang jabatan yang belum mencapai standar yang disyaratkan jabatan, menyiapkan kompetensi jabatan struktural (kepala bagian dan kepala sub. bagian), mengimplementasikan hasil penelitian dalam aktivitas manajemen SDM di Inspektorat Jenderal Depdiknas. Saran bagi ilmu pengetahuan di bidang SDM adalah : penelitian tentang kompetensi SDM di organisasi pemerintah agar lebih sering/banyak dilakukan, penelitian kompetensi sumber daya manusia agar melibatkan nara sumber lebih banyak, dan peneliti lain dapat melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui program dan kegiatan pengembangan kompetensi jabatan staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas.

---

One of successful factor in organsization, both of purpose in make profite (private) or public service (public) is a supply competence human resource. Inspectorate Generale of Depdiknas as a government organization have duty to financial control, civil services, supply and household affair, and the education substancial aspect in Depdiknas sphere to make good government and free from corrupotion, collusion and nepotism. Meanwhile, Inspectorate Generale Depdiknas have many efford to upgrade competence and compatible all staff or appropriate with placement job in this time or the future.Awareness to heavy job, in 2005 Inspectorate Generale have formated education auditor competence standard, but the other positions is not done map the competence, like structural position and secretary Inspectorate generale Depdiknas. Until, the management human resource activity like planning, recruitment dan selection, promotion, evaluation, and development staff has still traditional methodes.In many evaluation, that methode has result of many damaging, like the officials not be able their duty, low performance although participate in courses, uneasy and unrest social, and unpleasantness to the policy have taken of Inspectorate Generals management.This research has purpose to identifying and competence mapping positions staff in Inspectorate General of Depdiknas, also to know the other competences which need to developed, so the managerial staff be able to efficient work or outstanding. Result of this research expected useful for Managing Affair and Civil Service Affair in Inspectorate Generale of Depdiknas, to implementing human resources management activity, with competence approach, especially for civil service development.Among in expert, the competence approach has often be used to identifying staff which excellent performance in their job. It do that caused several aptitude tests that traditional methods used by some psychologist has failed to take a good and excellent civil service. Recently David Mc Clelland discover a testing aptitude alternative and traditional intelligent that called competence. (Boutler and colleages, 2003:38). Then, the competence characteristics by Mitrani and Delziel (1992:28) explaining as motive, attitudes, self concept, take the problem, and behavior or cognitive competent.To identifying cognitive competent, expertise, and behavior of planning affair, managing affair and civil service affair, public affair, and controlling affair in Secretary Inpectorate generale Dediknas, used qualitative methode by interviews, focus group discussion, and questioners purpose to divison head, subdivision head, and key position. Total sample is 48 person, consist of 4 division head, 8 sub division head, and 36 key position. Sample get technique for upper chief executive is population sampling, meanwhile for chief executive is purposive sampling. The chief executive sample consist of 6 excellent key position and 3 has average. The interviews data and collected questioners processed and was analysis, and have be explaining descriptively.In generals perspective, results of this research are : The Upper chief executive expecting Inspectorate general staff of Depdiknas has compatible, expertise, and good behavior. Inspectorate general staff has average standard or minimal degree. Meanwhile, the competence of chief executive behavior lower one degree. Based on gap competence between expecting and upper perception secretary of Inspectorate general of Depdiknas, the conclusion is inspectorate general staff of Depdiknas not qualification for job competence to make an efficient job. Cognitive competence and skill should be develop two steps, and behavior competence should be develop one step.Result of identifying in competence need on position Secretary of inspectorate general of Depdiknas with 3 reasons consideration, main job in their responsibility, qualification or competence standard in every area which needed, and new paradigm in education control inspectorate general of Depdiknas, the position competence secretary of Inspectorate general staff of Depdiknas, in two groups: core competencies and specific job competencies. Firstly competencies are: 1. Knowledge of Standard Procedur Operational (SOP), 2.To be familiar with computer (microsoft word, excel, and accountancies system, 3. numeric skill (math), and 4 . Expertise in analysis and solving problem. Secondly, very specifics in every positions. Every competencies position stand in every placement and separation from planning position, managing and civil service affair staff and public affair and controlling account staff.Suggestion for inspectorate general of Depdiknas management and Managing and civil service affair in inspectorate general is determine the result of research as profile or competencies position list in secretary of inspectorate general staff of Depdiknas, developing of competencies for key position but not standar qualification yet, preparing structural competencies position (division head and subdivision head), implementing of research for human resource activity in inspectorate general of Depdiknas. Suggestion to human resource study is more research in human resource competencies, especially in government organization, research of human resource interest so that entangling more resource person, and researchers conduct research of continuation to know according to program and activity of development of Secretariat Inspectorate General staff occupation interest of Depdiknas."

"Perlunya peningkatan net enrollment ratio primary school dan infant mortality rate bagi Negara Republik Indonesia untuk pengakumulasian human capital yang selanjutnya menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable growth) sudah tidak dapat dihindari lagi. Cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan net enrollment ratio primary school dan infant mortality rate adalah dengan meningkatkan pengeluaran belanja bidang kesehatan dan pendidikan.Melihat terdapat pandangan beberapa peneliti yang menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran belanja bidang pendidikan dan kesehatan terhadap net enrollment ratio primary school serta infant mortality rate maka tesis ini akan menganalisis signifikansi pengaruh dari pengeluaran pemerintah propinsi-propinsi di Indonesia dalam bidang pendidikan dan kesehatan terhadap net enrollment ratio primary school serta infant mortality rate propinsi-propinsi tersebut. Model yang akan digunakan untuk melakukan analisis pengaruh pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan propinsi-propinsi di Indonesia terhadap net enrollment ratio primary school serta infant mortality rate propinsi-propinsi tersebut adalah model regresi linier persamaan pendidikan dan kesehatan yang dikembangkan oleh Gupta, Verhoeven dan Tiongson pada tahun 1999. Data yang digunakan adalah panel data, runtut waktu data mulai dari tahun 1997 sampai dengan 2000 untuk 26 propinsi-propinsi yang ada di Indonesia.Hasil studi menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran kesehatan dan pendidikan yang dilakukan oleh propinsi-propinsi di Indonesia terhadap Infant Mortality Rate, dan Net Enrollment Ratio Primary School. Selain itu, pada pengamatan propinsi-propinsi yang dibagi menjadi kelompok propinsi di Indonesia bagian Barat dan Timur menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran kesehatan yang dilakukan oleh propinsi-propinsi di Indonesia bagian Barat (Sumatera dan Jawa) dan propinsi-propinsi di Indonesia bagian Timur (Bali, Kalimantan, NTT, NIB, Sulawesi, Maluku dan Irian) terhadap infant mortality rate masing-masing kelompok propinsi tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran pendidikan, signifikansi pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap Net Enrollment Ratio Primary School hanya terbukti untuk kelompok propinsi-propinsi di Indonesia bagian Barat."