Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melihat permasalahan yang semakin kompleks dan permasalahan kejahatan curanmor dengan berbagai modus operandi yang terus mengalami perkembangan, tentunya membuat Polri terus berupaya mengungkap tindak pidana curanmor guna tertib dan tegaknya hukum.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus operandi pelaku curanmor, pengambilan keputusan oleh Kapolsek dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sedangkan manfaat penelitian ini, berupa manfaat praktis dan manfaat akademik.Manfaat praktis, ditujukan bagi Polri khususnya Polsek Kelapa Dua dalam proses pengambilan keputusan terhadap penanganan tindak pidana curanmor.Sedangkan secara akademis sebagai kajian dan pengembangan ilmu kepolisian di lingkungan Polri.Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan kesimpulan hasil pembahasan bahwa modus operandi tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Kelapa Dua diantaranya waktu pada umumnya pada malam hari, di tempat pertokoan/perbelanjaan, warnet, kantor yang tidak dilengkapi dengan kunci ganda.Dalam pengambilan keputusan, Kapolsek melakukan alternatif penanggulangan terdiri dari dua alternatif. Namun dari kedua alternatif tersebut yang dianggap efektif adalah alternatif pertama terdiri dari : (1) melakukan tindakan preventif, melakukan himbauan-himbauan kepada pemilik warnet/pertokoan, (2) menghimbau masyarakat untuk segera melakukan tindakan hukum bila terjadi curanmor, (3) melakukan kerjasama dengan pihak dealer, (4) pembuktian forensik, (5) kerjasama dengan pihak kepolisian wilayah.Terjadinya curanmor dipengaruhi oleh factor internal yaitu dilihat dari aspek penegak hukum, kemampuan personel dan dukungan sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal meliputi undang-undang, faktor masyarakat, budaya, gangguan kamtibmas, dan faktor ekonomi.

---

Seeing the increasingly complex problems and crime problems curanmor with various modus operandi had been developed, of course, make the police continue to unravel the crime of curanmor to order and upholding hukum.Tujuan this study to determine the modus operandi of the perpetrators curanmor, decision-making by the police chief and the factor- factor mempengaruhi.Sedangkan benefits of this research, in the form of practical benefits and practical benefits akademik. Manfaat, intended for police, especially police Kelapa Dua in the decision-making process on the handling of criminal acts curanmor.Sedangkan academically as police study and development of science in environmental Polri. Tesis The method uses a qualitative approach to the conclusion of the discussion deskriptif.

Berdasarkan that the modus operandi of criminal offenses in the jurisdiction police curanmor Coconut Two of time is generally in the evening, at the mall / shopping, cafe, offices are not equipped with key decision ganda.Dalam decision, the police chief did consist of two alternative countermeasures alternatif. Namun of these two alternatives are considered effective is the first alternative consists of: (1) preventive action, doing call-to persuade the owner of the cafe / shopping, (2) calling on the public to immediately curanmor legal action in the event, (3) to cooperate with the dealer, (4) forensic evidence, (5) cooperation with the police wilayah.Terjadinya curanmor influenced by internal factors that can be seen from the aspect of law enforcement, personnel capabilities and infrastructure support . The external factors include legislation, factors of society, culture, security and order disruption, and economic factors."

"Upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan salah satu dari jenis upaya hukum luar biasa. Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah terpidana dan ahli warisnya. Namun belakangan ini yang terjadi adalah Penuntut Umum yang merupakan pihak-pihak di luar yang disebutkan dalam KUHAP diberikan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam tulisan ini perkara yang akan diangkat adalah Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir. Yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah pihak-pihak manakah yang mempunyai hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali, bagaimanakah putusan Mahkamah Agung selama ini menanggapi permintaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penuntut Umu, dan apa yang menjadi legitimasi yuridis dari Mahkamah Agung dalam menerima permohonan Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan penelitian yang bersifat normatif, sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder yang berupa peraturan perundang-undanganm yurisprudensi, dan buku. Analisa datanya bersifat deskriptif analitis. Pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali bersifat limitatif menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP, sehingga dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung yang menerima Peninjauan Kembali terhadap Pollycarpus dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir merupakan awal dari ketidakpastian hukum apalagi beberapa bulan sebelum diterimanya permohonan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung menolak pengajuan Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum dalam putusan No.84/PK/PID/2006. Mahkamah Agung harus menentukan ketentuan mana dan penafsiran seperti apa yang harus digunakan dalam memberikan hak pada pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali."