Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris beserta Perubahannya. Dalam praktik perbankan, ada kebutuhan di mana bank meminta Notaris menerbitkan cover note dan menjadikan cover note sebagai syarat pencairan kredit. Penerbitan cover note yang tidak sesuai fakta dapat menimbulkan permasalahan hukum, seperti halnya yang terjadi pada kasus yang diangkat pada penelitian ini yaitu Notaris SH yang mengeluarkan kembali cover note dengan objek yang sama untuk kepentingan kreditur yang berbeda. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu kedudukan hukum dari cover note yang menjadi syarat pencairan kredit yang diajukan oleh debitur kepada bank serta tanggung jawab Notaris yang mengeluarkan dua cover note untuk kreditur berbeda dengan objek yang sama berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2019/PT MKS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif dan menggunakan jenis data sekunder yang didukung oleh data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum cover note bagi Notaris hanya merupakan surat keterangan yang berisi hal yang telah, sedang, dan akan dilakukan Notaris sehubungan dengan akad kredit, sedangkan bagi bank cover note memiliki kedudukan yang cukup penting terkait proses pencairan kredit, yaitu sebagai salah satu syarat dokumen yang harus dilengkapi dalam akad kredit. Berdasarkan kasus yang telah diangkat, maka Notaris dibebankan tanggung jawab perdata karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengeluarkan dua cover note untuk kepentingan dua kreditur yang berbeda dengan objek yang sama, sehingga Notaris wajib membayar ganti kerugian.

---

A notary is a general official with the authority to assist and serve the public when they need authentic written evidence. The authority possessed by the notary has been determined in the Notary Position Law and its Amendments. In banking practice, there is a situation where the bank asks a notary to issue a cover note and makes the cover note a condition for credit disbursement. The issuance of cover notes that do not match the facts can cause legal problems, as happened in the case raised in this study, namely Notary SH, who reissued cover notes with the same object for the benefit of different creditors. The formulation of the problem in this study is the legal position of the cover note, which is a condition for disbursement of credit submitted by the debtor to the bank, and the responsibility of the notary who issues two cover notes for different creditors with the same object based on the Decision of the Makassar High Court Number 181/ PDT/2019/PT MKS. This research uses normative-juridical methods with a prescriptive research typology and uses secondary data types supported by primary data. The results showed that the legal position of the cover note for a notary is only a certificate containing things that have been, are, and will be carried out by a notary in connection with a credit contract, while for a bank cover note has a fairly important position related to the credit disbursement process, namely as one of the document requirements that must be completed in the credit contract. Based on the case that has been raised, the notary is charged with civil liability for having committed an unlawful act by issuing two cover note for the benefit of two different creditors with the same object, so the Notary shall to pay compensation."

"ABSTRAKPerjanjian pengikatan jual beli lahir sebagai akibat terhambatnya atau terdapatnya beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang akhirnya menghambat penyelesaian transaksi dalam jual beli. Persyaratan tersebut ada yang lahir dari peraturan perundang-undangan yang ada dan ada pula yang timbul sebagai kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli. Mengenai hal tersebut dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/PDT/2015/PT.DPS. Kasus bermula pada tanggal 03 September 2004 lalu, HSB dengan istrinya HSS mengadakan Perjanjian/Ikatan Jual Beli dengan IPW dihadapan Notaris LB, maka dibuatlah Akta Nomor 1 tanggal 03 September 2004 tentang Perjanjian/Ikatan Jual Beli antara HSB dan HSS selaku Penjual dengan IPW selaku pembeli atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1376/Danginpuri Klod. Kemudian pada tanggal 05 Januari 2005 HSB dengan IPW telah sepakat bahwa HSB akan membeli kembali tanah yang sudah dijual. Dalam pembelian kembali tersebut HSB mempercayakan kepada pegawainya yaitu AAB, akan tetapi dalam pelaksanaannya AAB telah menyelewengkan kepercayaan HSB dengan menerbitkan Akta No.2 tanggal 5 Januari 2005 tentang Perjanjian/Ikatan Jual Beli antara IPW kepada AAB yang dibuat oleh Notaris LB tanpa diketahui sama sekali oleh HSB. Oleh karenanya akan dibahas mengenai keabsahan kedua perjanjian yang timbul dari peristiwa tersebut, apakah akta No.2 tanggal 5 Januari 2005 tentang Perjanjian/Ikatan Jual Beli antara IPW kepada AAB tersebut memiliki kekuatan hukum atau tidak dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris yang membuat akta tersebut.

---

ABSTRACTThe agreement to buy and sell is born as a result of the obstruction or the existence of several requirements determined by law which ultimately hinder the settlement of transactions in buying and selling. These requirements are born from existing laws and regulations and there are also those that arise as an agreement between the parties who will make buying and selling. Regarding this matter, in this case the author is interested in analyzing the Decision of the Denpasar High Court Number 72 / PDT / 2015 /PT.DPS. The case began on 3 September 2004, HSB with his wife HSS entered into an Agreement / Buying and Selling Association with IPW before a Notary, LB, then Deed was made Number 1 dated 3 September 2004 concerning Agreement / Bond Salebetween HSB and HSS as the seller with IPW as the buyer of a plot of land Ownership Number 1376 / Danginpuri Klod. Then on 5 January 2005 HSB with IPW agreed that HSB would buy back the land that had been sold. In the repurchase, HSB entrusts its employees, namely AAB, but in its implementation AAB has misused HSB's trust by issuing Deed No.2 dated 5 January 2005 concerning Agreement / Bonds for Sale between IPW to AAB made by Notary LB without being known at all by HSB. Therefore, we will discuss the validity of the two agreements arising from the event. whether deed No.2 dated 5 January 2005 concerning the Agreement / Sale and Purchase Association between IPW to the AAB has legal strength or not and how the responsibility of the Notary who made the deed."

"Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, namun dalam prakteknya, akta otentik termasuk Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT tersebut kerap kali dipermasalahkan di muka Pengadilan dengan dalil adanya perbuatan hukum lain yang dibuat dibawah tangan yang telah dilakukan sebelumnya oleh karena itu dimintakan pembatalan Akta Jual Beli tersebut ke muka Pengadilan. Termasuk dalam hal ini ialah dalil adanya utang piutang dibawah tangan dibalik pembuatan Akta Jual Beli dihadapan PPAT, sehingga timbul permasalahan yaitu Bagaimanakah kekuatan pembuktian akta PPAT sebagai suatu akta otentik yang dibatalkan dengan putusan pengadilan karena dilatarbelakangi utang piutang? dan Bagaimanakah isi putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Akta Jual Beli Tanah tersebut tidak sah dan batal ditinjau menurut peraturan pertanahan yang berlaku di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah studi kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengadakan penelusuran asasasas hukum umum yang kemudian digunakan untuk membuat suatu interpretasi terhadap pembatalan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT atas dalil utang piutang yang dibuat dibawah tangan dan akibat hukumnya serta didukung dengan studi kasus. Akta Jual Beli yang dibuat dengan latar belakang utang-piutang antara para pihaknya besar kemungkinan merupakan akta pura-pura sehingga tidak memenuhi Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata mengenai syarat sahnya jual beli dalam hal pemenuhan unsur kausa yang halal pada perjanjian jual beli, sejalan dengan bunyi Penjelasan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sehingga perbuatan hukum jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak mepunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut serta berdaya surut (ex tunc) dan dapat dilakukan perubahan ulang data pendaftaran tanah dengan alat bukti putusan Pengadilan Negeri tersebut.

---

Article 1 point 1 Government Regulation No. 37 of 1998 concerning the Land Deed Official giving authority to the Land Deed Official (PPAT) to make authentic deeds on certain legal action on land rights or a right to property over a unit of flat, while in practice, an authentic deed including the aforementioned sale and purchase deed made by the Land Deed Official is often times problematic in a court with the basic legal argumentation there is another legal action made under the hand that has done formerly because it sought the cancellation of sale and purchase deed on a court. Include there is certain debt under the hand over made sale and purchase deed before the Land Deed Official (PPAT), so that arise another problems like how the strength of vindication land deed official as a authentic deed cancelled with district court verdict causd by debt? And how the contents of district verdict that states sale and purchase land deed not valid and aborted reviewed according to existing the land regulation in Indonesia? The research methodology used in this thesis is literature study and normative juridical law make searching general principle law that used to make an interpretation against the cancellation sale and purchase deed that made before land deed official (PPAT) over certain debts that is made beneath the hand and law consequences as well supported by a case study. Sale and purchase deed made by debts background between the parties likely that is pretended deed so that not fulfill article 1320 point (4) Indonesian civil code concerning the valid terms sale and purchase in case of fulfillment element of halal clause in sale and purchase agreement, in line with explanation article 45 government regulations no 24 of 1997 so that legal action reputed there is never or there is no legal consequences since that occurrence of legal action and capable recede (ex tunc) and can be conducted amandement recap of data land registry with that evidence verdict court district."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang proses pelegalisasian suatu akta perjanjianperdamaian yang dibuat di bawah tangan. Akta perjanjian perdamaian di bawahtangan ini dilegalisasi oleh dua Notaris yang berbeda, pada waktu dan tempatyang berbeda pula. Disamping itu, pada akta perjanjian perdamaian dibawahtangan yang dibahas ini tidak dicantumkan tanggal, sehingga tidak jelas kapanperjanjian ini dibuat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka akta perjanjianperdamaian dibawah tangan ini diperkarakan oleh salah satu pihak yang membuatperjanjian melalui gugatan perdata dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeridengan Putusan Nomor 108/PDT.G/2008/PN.JKT.PST Tanggal 22 April 2009.Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridis normatif dan bersifateksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saatNotaris melakukan legalisasi atas akta dibawah tangan, Notaris harus mengikutisyarat –syarat dan ketentuan yang telah diatur dan ditentukan oleh peraturanperundang-undangan. Peran dan tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaanlegalisasi adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggalsurat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004tentang Jabatan Notaris (“Undang-undang Tentang Jabatan Notaris”). Dalampraktek, Notaris harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-undangTentang Jabatan Notaris dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1874 dan 1874aKitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai syarat-syarat legalisasi.

---

ABSTRACTThis dissertation discuss about the legalization process of a deed of settlementagreement which is privately made. The privately made deed of settlementagreement was legalized by two different notaries, at different times and venues.In addition, the deed of settlement agreement does not states any dates, andtherefore cause uncertainty on when the agreement was signed. Due to the abovefacts, the privately made settlement agreement was disputed by one of the party ofthe agreement who then submitted a civil lawsuit, and further, a ruling of the casewas handed down by the District Court through its Ruling No.108/PDT.G/2008/PN.JKT.PST Dated 22 April 2009. This study is a judicialnormative study, explanatory and prescriptive. The result of this study shows that,when the Notary intend to carry out legalization of a deed which is privatelymade, the respective Notary must comply with the terms and condition set andgoverned by the prevailing laws. The role and responsibility of a Notary in theprocess of legalization is to validate the signature of the parties and to confirmthe date of the privately made agreement by registering it in a special book, asregulated under Article 15 (2) (a) of Law No.30 of 2004 on the Notary (“NotaryLaw”). In practice, a notary must comply with the provisions of Notary Law andLaw Article 1874 and 1874(a) of the Indonesian Civil Code on the requirement tocarry out legalization."

"[Tesis ini membahas tentang perlindungan kepada kreditur terhadap perjanjian kredit antara debitur dan kreditur dengan jaminan hak tanggungan untuk mengamankan kreditur apabila debitur cidera janji. Tetapi pada kenyataannya meskipun telah mendapat dan memegang hak tanggungan belum tentu posisi kreditur sepenuhnya aman, sebab tidak selalu hak tanggungan tersebut dapat dieksekusi sehingga mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan desain preskriptif. Analisis kasus dilakukan terhadapputusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt/2009 yang menyatakan bahwa kreditur tidak dapat mengeksekusi hak tanggungan yang diberikan sebagai jaminan kepadanya. Hasil penelitian menyatakan bahwa kurangnya komitmen kreditur dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditur, maka dari itu disarankan agar kreditur menjalankan semua tahapan dalam proses penilaian calon debitur sehingga kreditur mendapat perlindunganmenyeluruh, dan notaris hanya bertanggung jawab sebatas kebenaran formal.;This thesis deals with protection for creditor over a credit agreement between a creditor and a debtor with security taking the form of mortgage right to protect the creditor if debtor is in default. However in practice in spite of having obtained and having held the mortgage right the position of creditor is not necessarily safe(secure), because the mortgage right is not always executable as to cause loss to creditor. This research (study) is judicially normative in prescriptive design. Case analysis is done on the Verdict of the Supreme Court Number: 396 K/Pdt/2009 stating that creditor cannot execute the mortgage right granted for him/her/its security. The research result shows that because creditor looking commitment in prudence principle may cause a loss to creditor, and therefore it is recommended that creditor should take all phases (action) in the assessment process ofprospective debtor so that creditor get an overall protection and notary public is only responsible to the extent of formal authenticity., This thesis deals with protection for creditor over a credit agreement between acreditor and a debtor with security taking the form of mortgage right to protect thecreditor if debtor is in default. However in practice in spite of having obtained andhaving held the mortgage right the position of creditor is not necessarily safe(secure), because the mortgage right is not always executable as to cause loss tocreditor. This research (study) is judicially normative in prescriptive design. Caseanalysis is done on the Verdict of the Supreme Court Number: 396 K/Pdt/2009stating that creditor cannot execute the mortgage right granted for him/her/itssecurity. The research result shows that because creditor looking commitment inprudence principle may cause a loss to creditor, and therefore it is recommendedthat creditor should take all phases (action) in the assessment process ofprospective debtor so that creditor get an overall protection and notary public isonly responsible to the extent of formal authenticity.]"

"ABSTRAK Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait menentukan bahwa prosedur pemeriksaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan oleh Notaris harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, hingga Majelis Pengawas Pusat. Penyimpangan prosedur penanganan laporan hingga berujung pada keluarnya 2 (dua) putusan yang berbeda untuk 1 (satu) perkara yang sama, yaitu Putusan Nomor 04/B/Mj.PPN/2012 dan Putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013, menimbulkan asumsi adanya pelanggaran asas ne bis in idem oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya suatu analisis data yang didasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan terhadap suatu kasus yang berujung pada munculnya 2 (dua) putusan yang berbeda yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk 1 (satu) perkara yang sama dikaitkan dengan tuduhan pelanggaran asas ne bis in idem terhadapnya. Sedangkan dari segi pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tuduhan pelanggaran terhadap asas ne bis in idem pada putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/Mj. PPN/2012 dan putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013 tidak terbukti, karena kedua putusan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan Majelis Pengawas Pusat Notaris telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRAK Notary Act and related legislation determines that the procedures in handling public reports on allegations of malfeasance by a Notary should be done in stages, starting from the District Supervisory Assembly, Provincial Supervisory Assembly, to the Central Supervisory Assembly. Hazy procedures in handling a reported case has led to the issuance of 2 (two) different decisions by the Central Supervisory Assembly, i.e. decision No. 04/B/Mj.PPN/2012 and decision No. 07/B/Mj.PPN/ V/2013, which has evoked an assumption that the ne bis in idem principle had been violated. In accordance to the problems and objective of the research, this research was categorized as an analytical and descriptive research, which was an analysis of data based on the general law theory applied to a case that has led to the issuance of aforementioned decisions issued by Central Supervisory Assembly. Based on the approach, this research uses a normative juridical approach. Alleged violations of ne bis in idem principle towards Central Supervisory Assembly decision No. 04/B/Mj.PPN/2012 and No. 07/B/Mj.PPN/ V/2013 was not proven, because both decisions were inseparably linked to one another, and Central Supervisory Assembly has been implementing its authority in accordance with the legislation in force."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai adanya ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 4 butir 1 Kode Etik Notaris yang mengatur tentang kantor Notaris dimana dalam dua ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Notaris hanya boleh memiliki 1 (satu) kantor dan tidak boleh membuat atau membuka kantor cabang atau kantor perwakilan. Terkait dengan aturan tersebut tidak ditemukan sanksi yang secara tegas dapat dikenakan pada Notaris yang melanggar ketentuan tersebut, sehingga dapat dikatakan ada celah bagi seorang Notaris untuk melakukan pelanggaran dengan memiliki lebih dari 1 (satu) kantor. Hal ini terbukti dengan adanya contoh yang terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dimana terdapat seorang Notaris yang memiliki 2 (dua) kantor yang keduanya aktif dan pada kedua kantor Notaris tersebut terpasang papan nama Notaris yang bersangkutan. Berdasarkan contoh tersebut, maka ada baiknya jika aturan mengenai sanksi terkait kantor Notaris tersebut lebih di perjelas dan dipertegas sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di masa yang akan datang karena hal ini sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta demi terwujudnya persaingan yang sehat di antara para Notaris.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the existence of the provision in article 19 paragraph (1) of Law No. 30 of 2004 about The Notary Title and article 4 point 1 Notary Code Of Conduct which regulate about notary office which in these two provision stated that a notary may only have one (1) Office and should not be setting or opening a branch office or representative office. Related to these rules which not found any sanctions that unequivocally may be imposed to the notary public who violate these provisions, so it can be said that there is a loophole for a Notary to conduct violations by having more than one (1) Office. It was proven by the presence of an example of that occurred in Bandung county, west java which there is a notary who have 2 (two) office which both of them were active and on those two office were attached signboard of the concerned notary. Based on these examples, then it's better if there’s a rules regulated about the sanctions relating to the notary office can be more clearer and emphasized so it can prevent the occurrence of similar violations in the future because it is related to the interests of the community as well as for the sake of a healthy competition among the Notary."

"[Dalam hal debitor wanprestasi, maka sudah selayaknya kreditor dapat langsungmengeksekusi objek jaminan tersebut melalui lelang. Saat pelaksanaan lelang,siapa saja dapat menjadi peserta lelang, kecuali yang bersangkutan termasukdalam pihak-pihak yang dilarang sebagai peserta lelang, seperti yang tercantumdalam Pasal 49 ayat (1) PMK No. 40/PMK.07/2006 jo Pasal 69 PMK No.93/PMK.06/2010. Penulis menganalisis bagaimana keabsahan lelang yangdimenangkan oleh karyawan kreditor beserta pertimbangan Hakim dalam putusanNomor 1368K/Pdt/2011. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif yaitu menelaah norma-norma hukum tertulis yang berkaitan denganpermasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini tidakditemukan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai boleh atau tidaknyakaryawan kreditor menjadi peserta lelang, yang berakibat munculnya dua putusanyang berbeda mengenai hal tersebut, yaitu putusan dalam tingkat pertama denganputusan dalam tingkat banding dan kasasi. Namun, setelah Penulis menelaah lebihdalam mengenai hal tersebut, tidak ada satu ketentuan yang melarang karyawankreditor menjadi peserta bahkan Pembeli dalam lelang. Karyawan tersebut dapatmenjadi peserta bahkan menjadi pembeli dalam lelang selama yang bersangkutantelah memenuhi seluruh kewajibannya. Dengan demikian, lelang yang telahdilaksanakan pada tanggal 18 September 2007 yang memenangkan Tergugat IVselaku karyawan kreditor adalah sah dan tidak melanggar hukumIn case when the debtor defaults, the creditor can directly execute the object ofmortgage right. Currently the auction, anyone can become and join as aparticipant in the auction, except the concerned parties including the banned as aparticipant of the auction, as stated in Article 49 paragraph (1) PMK No. 40/PMK.07/2006 in conjunction with Article 69 PMK No. 93/PMK.06/2010. Theauthor analyzes how the validity of the auction, which was won by the creditor’semployees and how about the Judge’s consideration when made a decision No.1368K/Pdt/2011. The method used is a normative juridical norms which examinesthe written law relating to the issues raised in this study. In this research, there’sno regulations specifically regarding whether or not the creditor’s employeebecome a participant in the auction, which resulted two different decisions fromtwo different courts, there are Jakarta Timur’s district court with DKI Jakarta’shigh court and the supreme court. However, after the author examines moredeeply about that problem, there is no spesific regulation about the creditor’semployee banned as a participant in auction. As long as that employee canfulfilling all of their obligations they can become a participant or the winner of theauction. Therefore, the auction that was held on September 18, 2007 who won bythe fourth defendant as a creditor’s employee is still valid because he doesn’tviolates the law., In case when the debtor defaults, the creditor can directly execute the object ofmortgage right. Currently the auction, anyone can become and join as aparticipant in the auction, except the concerned parties including the banned as aparticipant of the auction, as stated in Article 49 paragraph (1) PMK No. 40/PMK.07/2006 in conjunction with Article 69 PMK No. 93/PMK.06/2010. Theauthor analyzes how the validity of the auction, which was won by the creditor’semployees and how about the Judge’s consideration when made a decision No.1368K/Pdt/2011. The method used is a normative juridical norms which examinesthe written law relating to the issues raised in this study. In this research, there’sno regulations specifically regarding whether or not the creditor’s employeebecome a participant in the auction, which resulted two different decisions fromtwo different courts, there are Jakarta Timur’s district court with DKI Jakarta’shigh court and the supreme court. However, after the author examines moredeeply about that problem, there is no spesific regulation about the creditor’semployee banned as a participant in auction. As long as that employee canfulfilling all of their obligations they can become a participant or the winner of theauction. Therefore, the auction that was held on September 18, 2007 who won bythe fourth defendant as a creditor’s employee is still valid because he doesn’tviolates the law.]"

"ABSTRAKDalam Praktik Kenotariatan, covernote lebih dikenal dengan istilah surat keterangan, surat ini digunakan untuk menerangkan atau menyatakan bahwa suatu akta sedang dalam proses pengurusan di kantor notaris yang bersangkutan. Tidak ada pengaturan mengenai covernote dalam Undang-undang Jabatan Notaris No.30 tahun 2004 padahal Surat keterangan merupakan salah satu produk dari Notaris sehingga dapat dikatakan produk covernote ini bukan wewenang Notaris namun tidak dilarang untuk dibuat oleh notaris. Dalam dunia perbankan, covernote hanya berfungsi sebagai jembatan antara pihak kreditur selaku bank dengan debitur yang membutuhkan kredit, supaya debitur tidak menunggu terlalu lama sampai semua sertipikat selesai maka dibuatlah covernote oleh notaris yang bersangkutan sebagai pegangan untuk bank dalam mencairkan kredit. Permasalahan dapat timbul apabila pada saat kredit sudah dicairkan kepada debitor dan ternyata agunan tidak diterima oleh kreditor, dalam tesis ini akan dibahas mengenai kekuatan hukum covernote dan tanggung jawab notaris terhadap pihak yang dirugikan akibatnya, metode penelitian adalah penelitian normatif yang bersifat yuridis normatif, tipologi yang dipakai adalah eksplanatoris dan preskriptif, jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan teknik analisis data dan pengambilan kesimpulan induktif (khusus-umum). Covernote dalam hal ini bukanlah akta otentik melainkan hanya surat yang menerangkan apa yang sedang diproses di kantor notaris bersangkutan, sehingga pada dasarnya covernote tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara debitur dengan kreditur.Karena covernote tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya covernote berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana. Oleh karenanya bentukpertanggungjawaban yang dapat dituntut kepada Notaris akibat dari kegagalan covernote yang disebabkan oleh adanya kesalahan atau kelalaian Notaris, adalah pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum atau berdasarkan wanprestasi. Pertanggung jawaban pidana hanya dapat dituntut kepada Notaris apabila adanya tindakan hukum dari Notaris yang secara sengaja dengan penuh kesadaran serta direncanakan oleh Notaris bersama debitor bahwa covernote yang diterbitkan tersebut untuk dijadikan suatu alat melakukan, turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu kebohongan/memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan pihak bank.

---

ABSTRACTIn practice, covernote is better known as a reference letter/certificate, this letter is used as an explanation/statement that a deed still undergoes the legal process. There is no regulation that explicitly regulates covernote in the Notary Act 30 of 2004, despite the fact that a covernote is considered as one of notarial products.Therefore, it can be stated that Notary has no authority to produce covernote, yet such letter is not prohibited to be produced by Notary. In the banking world, covernote only serves as a bridge between creditors as the bank and debtors in need of credits, so it is not necessary for the borrowers (debtors) to wait too long for all certificates to be finished; instead covernote can be produced by the notary as a guarantee for the bank to disburse the credit. Problems can arise if at the time the credit was disbursed to debtors and collateral apparently not accepted by thecreditors, in this thesis will be discussed on legal powers and responsibilities of notaries covernote to the injured party as a result, the method of research is normative research with juridical normative characteristic, typology explanatory and prescriptive is used, the type of data used is secondary data with data analysis techniques and inductive inference making (special-general).Covernote in this case is not an authentic document but only a letter explaining what is still being processed at the notary's office, thus covernote does not have legal force which binds between a debtor and a creditor. Due to the fact that covernote is not regulated in Notary Law (UUJN), the consequence caused by the presence of covernote is the applicability of provisions of the general law, either in the context of civil or criminal law. As a result, a form of liability that can be charged to the Notary a result of the failure or negligence caused by Notary in producing the covernote, is a civil liability based on tort or breach of contract. Criminal liability may only be prosecuted/charged to the Notary if it is proven that the Notary hascommitted an intentionally action and with a full awareness has jointly planned with the debtor to issue the covernote as a tool to conduct, participate, perform or assist in providing false information which could be detrimental to the bank."

"Tulisan ini menganalisis kedudukan covernote yang dibuat oleh notaris. Notaris merupakan pejabat umum berwenang membuat alat bukti berupa akta autentik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat. Dalam melakukan pelayanan masyarakat notaris mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Pada prakteknya, sebagai rekanan bank notaris mempunyai kewenangan lainnya yaitu menerbitkan covernote sebagai pencairan kredit. Penelitian ini mengunakan metode penelitian doktrinal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dilakukan dengan mamakai studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menentukan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Cbi, Notaris TRW menerbitkan covernote karena adanya permintaan dari EAP selaku pemilik modal sebagai pegangan karena obyek perjanjian tersebut sedang dalam proses balik lama ke SM selaku penyedia tempat. Covernote telah dijadikan suatu kebiasaan yang dilakukan kalangan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 5710 K/Pid.sus/2023 covernote yang dibuat oleh Notaris E merupakan kewenangan notaris khususnya dalam bidang perbankan yang berkaitan dengan akad kredit dan KPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2019. Akan tetapi, covernote tidak dapat disamakan dengan akta autentik yang mempunyai pembuktian sempurna. Covernote merupakan surat keterangan yang didalamnya berisikan fakta yang terjadi atau dilakukan dihadapan notaris. Apabila covernote notaris menyebabkan kerugian bagi pihak lain, notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata, pidana dan dapat dikenakan sanksi administratif. Notaris E berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5710 K/Pid.sus/2023 Notaris E telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menyebabkan kerugian keuangaan negara sehingga dijatuhkan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Cbi yang bertanggungjawab atas kerugian EAP adalah SM yang merupakan pemilik tanah telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga harus membayar ganti kerugian berupa kerugian dana investasi dan kerugian dari hilangnya potensi keuntungan secara tunai dan sekaligus.

---

This paper analyzes the position of covernotes made by notaries. A notary is a public official authorized to produce evidence in the form of authentic deeds in carrying out his duties to serve the community. In carrying out public services, notaries have other authorities as intended in Article 15 UUJN. In practice, as a bank partner, notaries have other powers, namely issuing covernotes as credit disbursement. This research uses doctrinal research methods. The type of data used is secondary data which was conducted using literature studies and interviews. The results of this research determine that in the decision of the Cibinong District Court Number 105/Pdt.G/2020/PN Cbi, Notary TRW issued a covernote because of a request from EAP as the capital owner as a guide because the object of the agreement was in the process of being returned for a long time to SM as the provider. place. Covernotes have become a habit among notaries in carrying out their official duties. Meanwhile, in the Supreme Court decision Number 5710 K/Pid.sus/2023 the covernote made by Notary E is the authority of the notary, especially in the banking sector relating to credit and mortgage contracts as regulated in Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2019. However, a covernote cannot be equated with an authentic deed that has perfect proof. A covernote is a statement which contains facts that occurred or were carried out before a notary. If a notary's covernote causes harm to another party, the notary can be held liable civilly, criminally and may be subject to administrative sanctions. Notary E based on the Supreme Court Cassation Decision Number 5710 K/Pid.sus/2023 Notary E has committed an unlawful act in Article 2 paragraph (1) of the Corruption Law which caused state financial losses, resulting in a prison sentence of eight years and a fine of Rp. 400,000,000 (four hundred million rupiah) and the decision of the Cibinong District Court Number 105/Pdt.G/2020/PN Cbi who is responsible for EAP losses is SM, who is the land owner, who has committed an act of default and must pay compensation in the form of loss of investment funds and losses from the loss of potential profits in cash and at once."