Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Field implementation of the Special Allocation Fund (DAK) Assignment, especially the thematic of Sustainable Economic Infrastructure Provision in 2021 from the local government's point of view, is a significant matter because it is related to development priorities achievement, especially during the COVID-19. Concerning the need for information on the spatial distribution of the DAK allocation for Physical Assignment, especially the Thematic of Sustainable Economic Infrastructure Provision (PIEB) for the 2021 fiscal year, it is necessary to carry out a series of spatial analyzes showing the distribution of the DAK Physical allocation and its contribution to regional development using a budget comparison approach. Spatial analysis was carried out for mapping: 1) The contribution and role of the DAK Physical allocation to the local government budget in 2021; 2) Contribution of DAK Physical Assignment allocation of PIEB to the local government budget in 2021; 3) Contribution of DAK Physical Assignment allocation of PIEB (Small and Medium Industries (IKM), Roads, Tourism, and the Environment) to the local government budget in the fiscal year of 2021. In general, regions with a high category of DAK Physical contributions are dominated by provinces in the Eastern Region of Indonesia. On average, the DAK Physical Assignment allocation of Sustainable Economic Infrastructure Provision contributes 0.5% to the Provincial Budget. It is necessary to monitor and evaluate the implementation of DAK Physical for the Sustainable Economic Infrastructure Provision and improve coordination between institutions, both at the central and regional levels."

"ABSTRAKDisertasi ini dilatarbelakangi dengan seringnya terjadi pemasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia yang sangat menganggu keamanan dan kedaulatan NKRI. Ketertinggalan pembangunan perbatasan Indonesia merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan perbatasan khususnya di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan Perpres No. 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), negara mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembangunan perbatasan guna pencapaian masyarakat perbatasan yang sejahtera dan aman. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mengusulkan pembangunan jalan, dermaga, listrik, sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya sesuai RPJMD tahun 2012-2016 kepada Pemerintah Pusat untuk membuka keterisolasian dan ketertinggalan pembangunan pada 12 wilayah kecamatan perbatasan.Pertanyaan penelitian ini bagaimana peran BNPP dan power interplay antar lembaga, mengapa terjadi perbedaan prioritas kebijakan dan kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta mengapa anggaran minim dan bagaimana respon dan nasionalisme masyarakat perbatasan?Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teori Miliband tentang negara memiliki otoritas sebagai teori utama. Teori Distribusi kekuasaan dalam hubungan Pusat-Daerah oleh B.C.Smith, Rondinelli dan Cheema serta teori nasionalisme sebagai teori pendukung dalam kajian ini.Temuan penelitian menunjukkan peran BNPP sebagai lembaga koordinasi. Keanggotaan BNPP di dominasi oleh kementerian dan lembaga negara sehingga terjadi ego sektoral dan power interplay antar lembaga dan pemerintah daerah mengakibatkan BNPP tidak efektif. Perbedaan prioritas kebijakan dan kepentingan program pembangunan infrasruktur perbatasan terjadi, karena kepentingan nasional Pemerintah meliputi aspek politik, keamanan dan strategis geografi. Kepentingan Daerah meliputi membuka isolasi wilayah, pelayanan masyarakat, membangun kawasan ekonomi dan nasionalisme. Anggaran perbatasan minim, dan masyarakat mengalami pergeseran orientasi nasionalisme.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa hubungan (distribusi) kekuasaan dan kewenangan Pemerintah Pusat pada Daerah dalam pembangunan infrastruktur perbatasan di Kabupaten Nunukan masih dominasi Pusat. Sesuai dengan teori negara oleh Miliband dan Skocpol, dan Smith tentang distribusi kekuasaan dalam hubungan Pusat-Daerah, sehingga belum memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Perlu penguatan regulasi dan institusi BNPP serta keberpihakan pemerintah pusat (negara) pada percepatan pembangunan perbatasan

---

ABSTRACTThe background of this study is often happen problems in Indonesian-Malaysian borders which very threatened security and sovereignty of NKRI. Underdevelopment in Indonesian border were one of cause Indonesian border problems in Nunukan Regency of North Borneo Province. According State Territorial Policy Number 43, year of 2008 and Presiden Policy Number 12 year of 2010 about National State Institution of Border Management (BNPP), state have outhority in border developments for society prosperity and security. Nunukan Local Goverment had to proposed road developments, port, electric construction, education and health facilities according RPJMD 2012-2016 policy for central Government to opens territorial isolation and underdevelopment in 12 border districs.This research questios, how was the rule of BNPP and power interplay with other institutions, why happen differences of policy priority and Central-Local Goverment intersts. Why were budgets and nationalism border society.This research used kualitatif methods and the case study, data collecting by library studi and interview. State theory by Miliband as main theory, Central-Local Governments Relations by B.C.Smith, Rondinelli and Cheema and nationalism were supports theories in this research.The result of reserch showed that BNPP rule as coordinatif institution, members of BNPP dominant by departements and state institutions so that ego sectoral happen and power interplays with anathor institutions and local government so that BNPP was not efectif. Policy priority defferences and national interests of Central Goverment consists politic aspec, security and strategic geografic. Local Government including to opens isolation territorial, public service, economics development territorial and nationalism.Theoritical implications showed that outhority distributions relations Central Government for Local Government in border infrastructur developments in Nunukan Regency of North Borneo Provinci dominated by Central Government. So that relevants by State theory about authority of Miliband and Skocpol and Central-Local Government distribution theory by Smith. Thus border infrastructur developments by Central Government were not give impacts for society prosperity and local development of Nunukan Regency of North Borneo Provinci. So that must to sthreengtness for regulations and institution of BNPP and aligmants Central Government (state) for border developments accelerations."

"Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh DAK sub bidang sanitasi dan air minum terhadap pencapaian SPM bidang sanitasi dan air minum. Selain itu penelitian ini juga ingin menguji apakah pengalokasian anggaran DAK berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah dengan menggunakan regresi panel data. Data yang digunakan adalah data sekunder dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2013-2015 yang mendapatkan anggaran DAK. Hasil regresi menunjukkan bahwa alokasi sub bidang air minum memberikan pengaruh positif dan signifikan berbeda dengan sub bidang sanitasi berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan. Perbedaan pengaruh pada sub bidang DAK terhadap indikator keberhasilan di pengaruhi banyak faktor bukan hanya pada sisi keuangan. Sedangkan untuk dampak secara tidak langsung DAK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

This research aims to analyze the impact of Specific Allocation Fund in sanitation and drinking water on its quantified achievement and also to test whether the Specific Allocation Fund does influence the regional economic growth by using panel data regression. The data used is secondary data from all the fund receiver cities and districts in Indonesia year 2013 2015. The regression results show that the allocation of drinking water sub field has signicant and positive influence whileas the sanitation sub field has positive but insignificant influence. The difference of both sub fields impact on the success indicator is influenced by many factors, not only the finance side. Meanwhile, the indirect impact of Specific Allocation Fund has significant positive value on regional economic growth."

"The paper presents the top-down (formula-based) approach in allocation of specific purpose grants for infrastructure (DAK fisik) in education by considering the needs of infrastructure in education. First, we estimate the needs of education infrastructure by calculating the gap between current condition of infrastructures and the minimum required infrastructures in education. Then, we translate the needs into necessary costs for education per region. After that, we simulate the financial scenario for the necessary costs using specific allocation grants in hierarchical, temporal and regional dimension. We also consider the local fiscal capacity and indicators on achievement of local governments in education for the distribution on DAK Fisik for FY2021 and onwards. Finally, we provide potential implication of formula-based approach as a top-down planning and budgeting for DAK Fisik."

"Penelitian ini mengkaji pengaruh pengeluaran publik infrastruktur terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada enam kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 1990 - 2008 berupa data sekunder dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan data PDRB kabupaten. Analisa data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan ekonometrik dan menggunakan model regresi linier berganda. Pengeluaran publik infrastruktur yang dikaji adalah pengeluaran publik infrastruktur transportasi, pengeluaran publik irigasi dan pengeluaran publik pertanian. Karena pada periode yang diteliti terdapat periode penerapan kebijakan otonomi daerah maka penelitian ini juga mengkaji pengaruh kebijakan otonomi daerah tersebut terhadap PDRB. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran publik infrastruktur transportasi yang meliputi belanja pemerintah untuk pengadaan konstruksi jalan dan jembatan dan kebijakan otonomi daerah terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB, sedangkan pengeluaran publik infrastruktur irigasi yang meliputi belanja pemerintah untuk pengadaan konstruksi jaringan air berpengaruh signifikan negatif terhadap PDRB. Hasil analisis juga menunjukkan pengeluaran publik infrastruktur pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Secara simultan hasil pengujian terbukti pengeluaran publik infrastruktur transportasi dan kebijakan otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

---

The aim of this study is to examine the affect of local government infrastructure expenditure on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) by using the data of six local government in Nusa Tenggara Barat Province for periods of 1990-2008 with a particular focus on sectoral expenditures, using Econometric Model by applying multiple regression. This study examine government infrastructure expenditure on transportation, irrigation, and agriculture sector. We also identify the factors that can influence the GRDP. This variable is the decentralization policy. The findings of this study suggest that infrastructure expenditure on transportation do give a significant positive and irrigation do give a significant negative impact on the fluctuation of each local government GRDP. It is also found that decentralization policy has significant influence on the GRDP positive direction. Government infrastructure expenditure on transportation and decentralization policy give a significant positive impact on the fluctuation local government GRDP simultaneously."

"Pada tahun 2045, Indonesia akan memasuki usia emas yaitu 100 tahun. Adapun, pada tahun tersebut Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur seperti yang tertuang dalam Visi Indonesia 2045. Saat ini, berbagai strategi sedang dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045, salah satunya dengan dibuatnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Berdasarkan MP3EI, untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi maka Indonesia dibagi ke dalam enam wilayah koridor ekonomi yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali Nusa Tenggara, dan Koridor Papua Kepulauan Maluku. Untuk mempercepat pengembangan potensi industri pada setiap koridornya, maka perlu dibangunan infrastruktur yang memadai seperti industrial Infrastructure dan infrastruktur utama yang dapat menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun pembangunan infrastruktur tersebut perlu biaya yang sangat besar, sedangkan dana APBN terbatas sehingga diperlukan alternatif pembiayaan yang lain. Berdasarkan analisis life cycle cost yang dilakukan pada proyek ini diperoleh nilai IRR sebesar 11,51%, artinya proyek layak secara finansial karena nilai IRR di atas WACC yaitu 11,01%. Namun untuk lebih meningkatkan daya tarik swasta, maka dibuat pola pembiayaan dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dari keseluruhan skenario sharing biaya antara pemerintah dengan swasta dan analisis yang dilakukan, diperoleh pola pembiayaan yang optimal untuk proyek ini yaitu skenario dengan IRR sebesar 15,62% dan pembagian biaya yang menjadi tanggung jawab pihak swasta adalah 64,14% dari biaya initial cost, 73,61% dari biaya operasional dan pemeliharaan, adapun pihak swasta juga memperoleh 76,62% dari hasil pendapatan. Pada skema kelembagaan KPBU banyak pihak yang berperan, diantaranya adalah PT. Indonesia Maju Bersama yang dibentuk sebagai perusahaan SPV (Special Purpose Vehicle).

---

Indonesia will enter the golden age of 100 years of independence in the next 2045. Besides that, in that year Indonesia will meet a demographic bonus so that it becomes a great opportunity for the Indonesian people to develop rapidly and realize the dream of Indonesia. Indonesia is also expected to become a sovereign, developed, equitable and prosperous country as stated in the vision of Indonesia 2045. Currently, various strategies are carried out to achieve Indonesia's golden generation of 2045, one of which is the Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (abbreviated MP3EI). Based on MP3EI, to accelerate and expand economic development, Indonesia is divided into six economic corridor areas, namely the Sumatra Corridor, the Java Corridor, the Kalimantan Corridor, the Sulawesi Corridor, the Bali-Nusa Tenggara Corridor, and the Papua - Maluku Corridor. To accelerate the development of industrial potential in each corridor, it is necessary to build adequate infrastructure such as industrial infrastructure and main infrastructure that can support the smooth economic activities and increase economic growth in the region. However, infrastructure development requires a very large cost, while funds in the state budget are limited so that other financing alternatives are needed. Based on the life cycle cost analysis conducted on this project, the Internal Rate of Return (IRR) value of 11.51% is obtained, meaning that the project is financially feasible because the Internal Rate of Return value above the Weighted Average Cost of Capital (WACC) is 11.01%. To further enhance the attractiveness of the private sector, a financing and institutional pattern based on Public Private Partnership (PPP) scheme is made. From the overall cost sharing scenario between the government and the private sector and the analysis conducted, the optimal financing pattern for this project is obtained, namely the scenario with an IRR of 15.62% and the cost sharing which is the responsibility of the private party is 64.14% of the initial cost, 73.61% of operating and maintenance costs, and 76.62% of income. In the Public Private Partnership (PPP) scheme many parties play a role, including PT. Indonesia Maju Bersama which is formed as a SPV (Special Purpose Vehicle) company.

"

"Kinerja logistik suatu negara merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi. Peran sektor logistik yang semakin penting tersebut telah menjadi perhatian negara-negara ASEAN. Upaya negara-negara ASEAN dalam meningkatkan peran sektor logistik adalah melalui pengembangan infrastruktur logistik. Permasalahan muncul ketika kebutuhan investasi infrastruktur ASEAN melebihi kemampuan negara-negara ASEAN untuk merealisasikannya, sehingga muncul infrastructure investment gap. Tingkat dukungan finansial tersebut mempengaruhi ketersediaan infrastruktur logistik eksisting di kawasan ASEAN, sehingga kinerja logistik negara-negara ASEAN menjadi relatif belum stabil dengan tingkat kesenjangan antar negara yang signifikan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dampak infrastruktur logistik terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Hasil regresi data panel dengan Fixed Effect Model menunjukkan bahwa infrastruktur logistik mempengaruhi secara positif pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Infrastruktur jalan rel kereta memiliki dampak terbesar, disusul oleh infrastruktur jalan dan infrastruktur bandara udara. Sedangkan, infrastruktur pelabuhan laut dan infrastruktur TIK, yang direpresentasikan oleh jumlah pelanggan akses internet berkecepatan tinggi, tidak secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Infrastruktur pelabuhan laut memiliki isu dalam hal tingkat integrasi negara-negara ASEAN dengan jaringan pengiriman kapal global yang lemah, serta tingkat efisiensi dan kualitas layanan infrastruktur pelabuhan laut yang rendah. Di sisi lain, infrastruktur TIK memiliki isu dalam hal tingkat kesiapan infrastruktur dan pemanfaatan TIK pada bisnis logistik yang rendah. Sementara itu, investasi infrastruktur domestik mempengaruhi secara positif pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN meskipun dampaknya masih relatif kecil karena keterbatasan sumber pendanaan domestik dan rendahnya partisipasi sektor swasta pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur logistik.

---

A country`s logistics performance is a key to economic growth. The increasingly important role of the logistics sector has been the concern of ASEAN countries. ASEAN countries` effort in enhancing the role of the logistics sector is through the development of logistics infrastructure. The problem arises when ASEAN`s infrastructure investment needs exceed the ability of ASEAN countries to fulfil them; hence an infrastructure investment gap emerges. The level of financial support affects the availability of existing logistics infrastructure in the ASEAN region, rendering ASEAN countries logistics performances relatively unstable with significant levels of disparity among them.

This research was conducted with the aim to analyze the impact of logistics infrastructure on ASEAN countries` economic growth. The panel data regression results with Fixed Effect Model show that the logistics infrastructures of ASEAN countries positively influence ASEAN countries` economic growth. Rail infrastructure has the greatest impact, followed by road infrastructure and airport infrastructure. Whereas, port infrastructure and ICT infrastructure, represented by the number of subscribers for high-speed internet access, don`t significantly influence the ASEAN countries` economic growth.

Port infrastructure has issues in terms of weak integration level of ASEAN countries with the global shipping network, as well as the low level of efficiency and quality of port infrastructure services. On the other hand, ICT infrastructure has issues in terms of the low level of infrastructure readiness and ICT usage by logistics businesses. Meanwhile, domestic infrastructure investment positively affects ASEAN countries` economic growth, although the impact is still relatively small due to limited domestic funding sources and low private sector participation in logistics infrastructure development projects."

"Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (berupa investasi pada tanah, peralatan dan mesin, sarana, sumber daya alam), human resources, kemajuan teknologi, akses informasi, inovasi dan kemampuan pengembangan diri serta budaya kerja.Infrastruktur merupakan faktor produksi yang memegang peranan strategis untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah. Efisiensi dan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk menjamin perekonomian berfungsi dengan efektif sekaligus menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi kegiatan ekonomi dan jenis kegiatan/sektor yang dapat dikembangkan. Infrastruktur yang baik akan mengurangi jarak antar daerah, mengintegrasikan pasar nasional dan menghubungkannya ke negara/wilayah lain dengan biaya rendah.Penelitian ini akan menganalisa signifikansi hubungan antara infrastruktur, pengeluaran pemerintah, modal manusia, dan ukuran sektor pemerintah (goverment size) dengan output perekonomian regional Propinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh PDRB per kapita. Penelitian dilakukan dengan melakukan uji regresi model ekonometrika terhadap data panel kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2004 - 2010, dimana pendekatan modelnya merupakan pengembangan dari fungsi produksi Cobb-Douglass.Hasil analisa menunjukkan bahwa semua variabel bebas tersebut di atas berpengaruh signifikan positif terhadap output perekonomian dimana infrastruktur yang berpengaruh paling besar adalah jalan sedangkan secara keseluruhan, variabel pendidikan memiliki pengaruh paling besar terhadap output perekonomian.

---

Income Economic growth of a country is affected by the accumulation of capital (in the form of investment in land, equipment and machinery, infrastructure, natural resources), human resources, technological advances, access to information, innovation and self-development skills and work culture.

Infrastructure is a factor of production that has a strategic role to drive economic growth.Availability of quality infrastructure is one of the determinants of the attractiveness of an area / region. Efficiency and infrastructure development are needed to ensure the economy to function effectively and be an important factor in determining the location of economic activity and the types of activities / sectors that can be developed. Good infrastructure will reduce the distance between the regions, integrating the national market and connecting it to other countries / regions with low cost.

This study will analyze the significance of the relationship between infrastructure, goverment spending, human capital, and the size of the government sector (goverment size) with an output of regional economies in Central Java. It was conducted by econometric regression models for panel data of Regencies / Cities Central Java in 2004 - 2010, which is the model approach of the Cobb-Douglass production function.

The analysis shows that all of the above variables positif significant effect on the output of the economy which is the road is the most influential infrastructure compared to other infrastructures, while overall, the education variables have the most influence on the economy's output."

"Penelitian ini menjelaskan pengaruh pengeluaran investasi pemerintah pada infrastruktur jalan serta infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan data sebanyak duapuluh lima dari Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode waktu tujuh tahun, dari 2003 ? 2010. Dengan menggunakan regresi data panel, penelitian ini menggunakan pendekatan efek acak untuk estimasi dalam melihat pengaruh dari pengeluaran investasi pemerintah pada infrastruktur jalan, tenaga kerja, dan juga infrastruktur jalan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengeluran investasi pemerintah, tenaga kerja dan infrastruktur jalan secara statistik signifikan dan berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai indikator pertumbuhan ekonomi.

---

The present study explain the effect of government spending on infrastructure investment in roads as well as road infrastructure on the economic growth, using data from twenty five Districts / Cities in West Java for seven years period, from 2003 ? 2010. With panel data set, this study used a random effects approach to estimation, to see the effect of government investment spending on road infrastructure, labor, and road infrastructure. The results show that government investment spending, labor and road infrastructure are statistically significant and have a positive effect on Gross Domestic Regional Product (GDRP), as an indicator of economic growth."