Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Economists have talked about government expenditure and its relation to poverty, health, and education for decades. Indeed, many theories and empirical evidence have been conducted since then. This study evaluates the relationship between Special Autonomy Fund (SAF) and poverty, health, and education indicators in Aceh province, Indonesia, using a panel dataset of 30 regions in the 2002-2018 period. Synthetic Control Method (SCM) is used as the model to accommodate the allocation of SAF to Aceh given by the central government since it is commonly applied to the cases of policy intervention in comparative case studies. This paper discovers that the SAF plays a vital role in lowering the poverty rate, escalating access to safe sanitation, and improving the net enrollment ratio of senior secondary schools. However, there is no prominent association between SAF allocation and access to safe water. This outcome variable shows positive and negative signs; therefore, a conclusion could not be provided."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh dari pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yang dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta faktor kontrol lainnya seperti PDRB, tingkat pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah, fasilitas persentase fasilitas sanitasi, fasilitas akses air minum, dokter, dan perbedaan antara Pulau Jawa dengan selain Pulau Jawa terhadap kualitas kesehatan masyarakat di 508 kabupaten atau kota di Indonesia pada tahun 2018 dengan perluasan time frame pada variabel independen sehingga data yang digunakan untuk variabel independent merupakan rata-rata tahun 2014 – 2018. Penelitian ini menggunakan metode Beta Regression Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah di bidang kesehatan dapat memperbaiki tingkat kualitas kesehatan di daerah. Hal ini berarti anggaran pemerintah pada bidang kesehatan efektif dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat di daerah.

---

This study aims to analyze and examine the effect of Public Expenditure in the Health Sector as seen from the Regional Government Budget (APBD), as well as other control factors such as GRDP, education level as measured by mean years of schooling, the percentage of sanitation facilities, access to drinking water facilities, doctors, and the difference between Java and non-Java on the Public Health Development Index in 508 districts or cities in Indonesia in 2018 using the Beta Regression Model. The results of this study indicate that local government spending in the health sector can improve the level of health quality in the regions. This means that the government budget in the health sector is effective in improving the quality of public health in the regions."

"Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia disertai penurunan ketimpangan tetapi menghadapi masalah dalam ketimpangan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketimpangan, salah satunya dengan anggaran bantuan sosial. Bantuan sosial seharusnya menjadi sarana pemerataan karena adanya transfer dari negara ke kelompok miskin. Teori Dalton digunakan untuk menjelaskan fenomena transfer dari pendapatan tinggi kepada pendapatan rendah sehingga dapat mengurangi ketimpangan. Namun, bantuan sosial pada seringkali menjadi objek dari korupsi. Peningkatan ketimpangan di Indonesia tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi melainkan rent seeking behavior yaitu korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan antara bantuan sosial, korupsi dan ketimpangan dengan menggunakan data Mahkamah Agung tahun 2008-2011. Adanya bantuan sosial mampu menurunkan tingkat ketimpangan sebesar 0.214. Namun, adanya korupsi memperkecil dampak tersebut sebesar 0.00003.

---

Despite of Indonesia’s economic growth is increasing and its poverty rate is decreasing, inequality in Indonesia is getting worse. Goverment has various efforts to reduce inequality. One of them is the social assistance program which is a tool for income redistribution. Dalton’s theory (1920) is used to explain the phenomenon of transfer from government to the have-nots so that inequality can be reduced eventually. The worsening inequality in Indonesia is not only an economic issue but also a rent-seeking behavior issue. This paper discusses the issue of social assistance and corruption behavior of social assistance simultaneously by using data from Indonesian Supreme Court in 2008-2011. This paper found that social assistance can reduce inequality rate as much as 0.214. However, inequality rate will be 0.00003 higher if corruption on social assistance exists."

"Para pengamat ekonomi telah meneliti hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan sejak beberapa dekade yang lalu. Sehingga, banyak teori dan bukti empiris telah ditemukan sejak saat itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kaitan antara Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai salah satu jenis pengeluaran pemerintah, dengan indikator-indikator kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan di Provinsi Aceh, melibatkan panel data dari 30 provinsi dalam periode 2002-2018. Metode sintetik kontrol digunakan karena model dimaksud biasanya digunakan pada kasus-kasus intervensi kebijakan pemerintah dalam studi kasus perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana otsus berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan akses sanitasi yang aman, dan menaikkan tingkat penerimaan siswa sekolah menengah atas. Namun demikian, tidak ada hubungan yang jelas antara alokasi dana otsus dan akses air bersih.

---

Economists have talked about government expenditure and its relation with poverty, health, and education from decades ago. Indeed, many theories and empirical evidence have been conducted since then. This study aims to evaluate relationship between one type of government spending, Special Autonomy Fund (SAF), and poverty, health, and education indicators in Aceh province, Indonesia, using panel dataset of 30 provinces in 2002-2018 period. Synthetic Control Method (SCM) is used as the model, since it is commonly applied to the cases of policy intervention in comparative case studies. This paper discovers that the SAF lowers poverty rate, escalate access to safe sanitation, and improve net enrollment ratio of senior secondary school. Nevertheless, there is no prominent association between SAF allocation and access to safe water."

"Indonesia has been experiencing a rapid economic growth amid global crises in the United. States and the European Union countries. In addition, government expenditures in Indonesiahave also shown an increasing trend in recent years. Using panel data from 33 provinces inIndonesia from 2007 to 2012, this paper describes the current condition of GDP growth andgovernment expenditures, examines the relationship between government expenditure andeconomic growth, and formulates government expenditure policy in order to harmonize GDPgrowth, poverty alleviation, and income inequality. The result indicates that governmentexpenditure for development, such as building roads, hospital, bridges, electricity, and watersupply, has a significant and positive effect on the regional economic growth rate. Not onlycan government expenditures affect economic growth but it also can reduce poverty bystrengthening human capital through better education and health facilities."

"Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang berkedudukan di daerah oleh pemerintah daerah mengalami perdebatan khususnya mengenai legalitas penyidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat di masa lalu oleh komisi ini. Tesis ini akan menjawab permasalahan mengenai implementasi KKR dalam era non transisional serta pengaturan mengenai pembentukan dan implementasi KKR yang berkedudukan di daerah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada studi kepustakaan, wawancara dengan para ahli, dan studi perbandingan pada KKR era non transisional di tujuh negara, yakni Korea Selatan, Brazil, Thailand, Maroko, Kanada, Amerika Serikat, dan Australia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa enam dari tujuh negara tersebut membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat yang terjadi lebih dari lima tahun yang lalu, dan hanya Thailand yang membentuk KKR dalam dua bulan setelah berakhirnya konflik. Dari enam negara tersebut, seluruhnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan reparasi, kompensasi, ataupun ganti rugi bagi korban sebelum dibentuknya KKR. Brazil, Kanada, dan Australia telah lama mencabut kebijakan yang diduga melanggar HAM. Seluruh negara selain Maroko telah memiliki peraturan yang melindungi privasi dan kerahasiaan warga negara pada saat KKR dibentuk. Pengungkapan kebenaran oleh KKR pada ketujuh negara tersebut difokuskan agar tercapai rekonsiliasi nasional. Di Indonesia, KKR Aceh dibentuk oleh Pemerintah Aceh sebagai mandat dari Perjanjian Helsinki dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh melalui Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Namun karena dibentuk dengan qanun yang setingkat dengan Peraturan Daerah, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh mengalami berbagai hambatan dalam proses penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM seperti kesulitan dalam mengakses dokumen pemerintah atau memanggil pejabat pemerintah untuk dimintai keterangannya. Berbeda dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Korea Selatan dan Kanada, yakni meskipun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ada yang berkedudukan di daerah namun pembentukannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Propinsi Papua saat ini juga sedang menyiapkan naskah pendukung penerbitan Peraturan Presiden tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua. Dalam rancangannya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua akan mengungkapkan kebenaran mengenai peristiwa konflik yang melibatkan negara sejak integrasi Irian Jaya. Oleh karena pemerintah daerah telah menginisiasi pembentukan KKR di daerah, maka seharusnya pemerintah pusat dapat mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai panduan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan mengenai KKR di wilayahnya.

---

The establishment of Truth and Reconciliation Commission (TRC) in regions by the regional government has experienced debate, especially regarding the legalitiy of investigating incidents indicate of gross human rights violations in the past. This thesis will analyst two issues regarding the implementation of TRCs in the non transitional era and establishment and implementation of TRCs in regional. The research used qualitative methods with focus on literature studies, interviews with experts, and comparative studies on seven countries (South Korea, Brazil, Thailand, Morocco, Canada, the United States, and Australia). The results of this study concluded that six of the seven countries formed a TRC to expose gross human rights violations that occurred more than five years before, and only Thailan formed a TRC within two months after the end of conflict. Of the six countries, all of them had issued various reparation, compensation or compensation policies for victims prior to the establishment of the TRC. Brazil, Canada and Australia have long since repealed policies that allegedly violated human rights. All countries other than Morocco already had regulations protecting the privacy and confidentiality of citizens when the TRC was formed. Revealing the truth by the TRC in the seven countries was focused on achieving national reconciliation. In Indonesia, the Aceh TRC was formed by the Government of Aceh as a mandate from the Helsinki Agreement and Article 230 of Law Number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh through Qanun Number 17 of 2013 concerning the Aceh Truth and Reconciliation Commission. However, because it was formed under a qanun that was at the same level as a regional regulation, the Aceh Truth and Reconciliation Commission experienced various obstacles in the process of investigating incidents of human rights violations such as difficulties in accessing government documents or summoning government officials for questioning. It is different from the Truth and Reconciliation Commissions in South Korea and Canada, that is, although there are Truth and Reconciliation Commissions based in the regions, their formation is carried out by the central government. The Province of Papua is also currently preparing a text supporting the issuance of a Presidential Regulation on the Truth and Reconciliation Commission in Papua. In its design, the Papua Truth and Reconciliation Commission will reveal the truth about the conflict events involving the state since the integration of Irian Jaya. Because the regional governments have initiated the formation of TRCs in the regions, the central government should be able to accelerate the drafting of the Truth and Reconciliation Commission Bill as a guide for local governments in drafting regulations regarding TRCs in their regions."

"Penelitian ini bertujuan untuk meguji pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah KAbupaten/Kota di Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berupa data tentang dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan belanja daerah pada 23 Kabupaten/Kota di Aceh dari tahun 2013 s.d 2015 dengan total populasi sebanyak 69 LKPD. Dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda sebagai metode analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah pasa Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh. Sedangkan secara parsial, dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan dana alokasi umum juga berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh."

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris terkait hubungan pariwisata terhadap inklusivitas ekonomi. Motivasi dari studi didasarkan pada fakta bahwa pemerintah telah banyak mendorong pengembangan pariwisata-pariwisata baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, studi empiris dalam membuktikan kaitannya dengan inklusivitas ekonomi masih terbatas. Hal ini terjadi akibat adanya keterbatasan data dalam mengukur tingkat inklusivitas ekonomi. Melalui metode regresi data panel dari 514 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016-2019, diperoleh bahwa dukungan pemerintah memiliki hubungan signifikan dan negatif terhadap tingkat ekonomi inklusif di daerah. 

---

This study aims to find empirical evidence regarding the influence of tourism on inclusiveness. The motivation of the study is based on the fact that the government has been encouraging the development of new tourism to increase economic growth. However, empirical studies that prove the relation between tourism and economic inclusiveness are still limited. This is due to limited data in measuring the level of economic inclusiveness. Using panel data regression from 514 districts in Indonesia 2016-2019, the results of the study show that government spending has a significant and negative relationship to the level of inclusive economy in the regions."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis besar pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan secara parsial dan simultan terhadap peningkatan pembangunan manusia Indonesia dan untuk menganalisis besar pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan pembangunan manusia secara parsial dan simultan terhadap tingkat kemiskinan Indonesia. Penelitian ini merupakan peneHtian kuantitatif dengan model ekonometrika, yaitu regresi linier berganda. Populasi peneHtian ini adalah seluruh propinsi di Indonesia dengan jangka waktu dua tahunan mulai 1998 sarnpai dengan 2007.Hasil penelitian menunjukkan terrlapat pengaruh postitif pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (t-l) dan pengaruh negatif pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (t-1) terhadap penlngkatan pembangurum rnanusia (t). Variabilitas peningkatan pembangunan manusia yang dapat diterangkan oleh pengeluaran pernerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan sebesar 37.9%, sementara pengaruh 62.1% disebabkan oleh varlabe1 lain di luar model.Basil penelitian juga menunjukkan terdapat pengaruh positif pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (t-1), pengeluaran pemerintab sektor kesehatan (t-1) dan peningkatan pembangunan manusia (t-1) terhadap tingkat kemiskinan (t). Variabilitas tingkat kemiskinan yang dapat diterangkan oleh pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikankesehatan dan peningkatan pembangunan manusia sebesar 17,3%, sementara pengaruh 82.7% disebabka.n oleh variabellain di luar model.

---

ABSTRACTObjective of this study is to analyze the magnitude of effect for Government Expenditures on Health and Educational sectors both partially and simultaneously over the enhancement of human development in Indonesia as well as to analyze the magnitude of effect for government expenditures on health, educational sectors and the enhancement of human development both partially and simultaneously over poverty level in Indonesia. This study is quantitative research with econometrics model by multiple-Iinier regression. Population of this study is all provinces in Indonesia with bi-annual periods that commenced from 1998 to 2007.The result of this study showed that there is a positive effect on government expenditures over educational sectors (t-1) and negative effect on government expenditures over health sector (t-1) over the enhancement of human development (t). Variability for enhancement of human development that can be explained by government expenditures on health and educational sectors are37.9%, meanwhile 62.1% is caused by other variables outside the models.Result of this study is also showed that there is a positive effect of government expenditures on educational sector (t-1 ), government expenditures on health sector (t-1) and enhancement of human development (t-1) over poverty level (t). Variability on poverty level that can be explained by govenrment expenditures on educational, health sectors and enhancement of human development is 17.3%, meanwhile 82.7% of effect is contributed by other variables outside the models."