Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Objek hibah wasiat atas boedel waris yang belum dibagi seharusnya hanya bagian pembuat wasiat. Hal ini guna mencegah batalnya hibah wasiat karena adanya pemilikan bersama dalam boedel waris yang belum dibagi. Namun dalam kenyataannya, pembuat hibah wasiat menghibah wasiatkan seluruh bagian atas boedel waris yang belum dibagi sebagaimana ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 65/Pdt.G/2021/PN.Jmr. Terkait hal tersebut maka fokus dari penelitian ini adalah tentang pembatalan akta wasiat yang cacat menurut hukum karena objek yang diwasiatkan melebihi bagian atas boedel waris yang belum dibagi. Guna menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini disusun 2 (dua) rumusan masalah yaitu mengenai pembatalan akta wasiat yang cacat menurut hukum yang dibuat di hadapan notaris dan keharusan notaris menjalankan perannya dalam pembuatan akta wasiat secara bertanggung jawab sehingga tidak mengakibatkan cacat menurut hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum doktrinal dengan mengkaji objek hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Tipologi penelitian bersifat eksplanatoris dan bahan-bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah pembatalan akta wasiat yang cacat menurut hukum yang dibuat di hadapan notaris karena isi wasiat berupa hibah wasiat yang menghibah wasiatkan seluruh bagian atas boedel waris yang belum dibagi. Notaris dalam menjalankan perannya dalam pembuatan akta wasiat seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian, memberikan penyuluhan hukum atas kehendak penghadap yang bertentangan dengan hukum dan menolak untuk membuatkan akta yang bertentangan dengan hukum.

---

The object of the testamentary grant on undivided inheritance should only be the share of the will maker. This is to prevent the nullification of the testamentary grant due to joint ownerships of the objects in the undivided inhenritance. However, in some cases, the will maker grants the entire shares of the undivided inheritance as found in Jember Court Verdict Number 65/Pdt.G/2021/PN.Jmr. In relation to that, the focus of this research is about the nullification of legally flawed deed of testament because the object exceeds the will maker's shares of the undivided inheritance. This research will discuss the nullification of legally flawed deed of testament made before a Notary and Notary obligation to be responsible in making deed of testament to prevent any flaws. The method used in this research is doctrinal law research method by examining legal objects in the form of statutory regulations and court verdicts. The research typology is explanatory by using primary, secondary and tertiary legal materals that are relevant to this research. The result of this research will show that the nullification of legally flawed deed of testament made before a Notary is because the content of the testament grants the entire portion of the undivided inheritance. In making a deed of testament, Notary must always apply the precautionary principle, provide legal counseling and refuse to draw up deeds which are contrary to the law."

"Dalam proses pembuatan akta wasiat umum di hadapan notaris berlaku ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (UUJN) dan juga ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer). Dalam kedua peraturan tersebut bisa saja terdapat ketentuan yang berbeda, salah satunya ketentuan syarat saksi dalam sebuah proses pembuatan akta. Dalam KUHPer karyawan notaris dilarang untuk menjadi saksi dalam proses pembuatan akta wasiat, sedangkan dalam UUJN tidak ada larangan tersebut. Pelanggaran terhadap kedua ketentuan tersebut mempunyai akibat yang berbeda. Jadi, harus dipahami ketentuan manakah yang berlaku dalam pembuatan akta wasiat di hadapan notaris. Salah satu kasus yang berkaitan adalah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 400K/Pdt/2018 dimana akta wasiat dalam kaus tersebut telah dibatalkan dengan alasan melanggar ketentuan KUHPer. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan saksi dalam proses pembuatan akta wasiat yang dilakukan di hadapan notaris dan bagaimana akibat terhadap pelaksana wasiat atas akta wasiat yang dibatalkan oleh Pengadilan dalam kasus Putusan No. 400K/Pdt/2018. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa saksi akta dalam pembuatan akta wasiat dalam Kasus di atas tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam KUHPer dan hanya memenuhi syarat dalam UUJN. Padahal KUHPer merupakan lex specialis dari ketentuan dalam UUJN sehingga pelanggaran ketentuan tersebut menyebabkan akta wasiat tersebut menjadi batal. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah pengangkatan pelaksana wasiat di dalamnya juga menjadi batal sehingga pelaksana wasiat tersebut tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengurus harta pewaris. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah notaris harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya selain UUJN dikarenakan bisa saja terdapat peraturan lain yang berlaku sebagai lex specialis dari ketentuan dalam UUJN.

---

In the process of making a general testament deed in front of a notary public, the provisions in Law No. 2 of 2014 jo. Law No. 30 of 2004 (UUJN) and also provisions in the Civil Code (KUHPer). There might be different provisions in both regulations, one of which is the provision of witness conditions in a process of making a deed. In the Criminal Code, notary employees are prohibited from being witnesses in the process of making a testament, while in the UUJN there is no such prohibition. Breach on both, of the two provisions have different consequences. So, it must be acknowledged which provision apply in making a testament in front of a notary. One of the related cases is in the case of the Supreme Court Decision No. 400K/Pdt/2018 where the testament of the case has been canceled for the reason that it violates the provisions of the KUHPer. Therefore, the questions raised in this study are how the witness's validity in the process of testament making is carried out in front of a notary and how the consequences of the testament executor of the court-canceled testament (refer to the case of Decision No. 400K / Pdt / 2018)This research is conducted using a normative juridical research method with analytical descriptive research type.The conclusion of this study is that the deed's witness in making the deed in the case above is not valid because it does not meet the conditions set out in the Criminal Code and only meets the requirements in the UUJN. Even though the KUHPer is a lex specialis of the provisions in the UUJN so that the violation of these provisions cause the testament to be canceled. The legal effect of the cancellation is that the appointment of the executor in it also becomes null and void so that the executor of the testament does not have the authority to take care of the property of the heir. Suggestions that can be given from this research are notaries must always pay attention to other laws and regulations besides UUJN because there may be other regulations that apply as lex specialis from the provisions in UUJN."

"Hukum waris merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai ketentuan, proses, syarat, serta prinsip dalam hal beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya atau disebut juga sebagai proses kewarisan. Dalam proses kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dikenal suatu istilah penggantian (bijplaatsvervulling) terhadap kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia mendahului pewaris. Pihak yang melakukan penggantian terhadap kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia disebut sebagai ahli waris pengganti. Adapun yang berhak untuk menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan yang sah dari pewaris serta keluarga dengan hubungan terdekat dengan pewaris. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana ketentuan pembagian hukum waris terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, bagaimana ketentuan hukum tentang penggantian dalam perhitungan bagian kewarisan, dan apakah isi amar putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PN Sby dan putusan No. 36/Pdt.G/2021/PN Mks telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada penelitian ini, penulis akan menjawab permasalahan tersebut dengan pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan data-data yang diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan serta menelaah ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait proses kewarisan dan tindakan penggantian dalam kewarisan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam putusan No. 973/Pdt.G/2021/PN Sby dan dalam putusan No. 36/Pdt.G/2021/PN Mks tidak terjadi suatu peristiwa tindakan penggantian terhadap ahli waris yang meninggal dunia hal ini disebabkan tindakan penggantian tidak dapat terjadi terhadap ahli waris yang masih hidup dan penggantian hanya dapat dilakukan oleh keturunan yang sah daripada pewaris, amar putusan hakim adalah tidak sesuai karena istri bukanlah pihak yang dapat melakukan tindakan penggantian

---

The process of transferring assets from a decedent's estate to their heirs, commonly referred to as the inheritance process, is governed by inheritance law. The term for replacement (bijplaatsvervulling) in the inheritance process, according to the Civil Code (KUH Perdata), is known for the position of the heir who has passed away in the world where the heir is located. The person who assumes the role of the deceased heir is known as the substitute heir. The legal descendants of the heir and the family with the heir's closest ties are eligible to become substitute heirs. What are the legal requirements for replacement in calculating the inheritance portion, what are the legal provisions regarding replacement in determining the inheritance portion, and what are the contents of the verdict that the judge has determined in decisions No. 973/Pdt.G/2021/PN Sby and No. 36/Pdt.G/2021/PN Mks comply with the requirements stipulated in the Civil Code are the topics that will be discussed. By reviewing the regulations outlined in the Civil Code (KUH Perdata) addressing the process of inheritance and replacement of heritage, the author of this study will address these issues using a juridical-normative approach applying data based on the findings of literature studies. The analysis results indicate that there was no event of replacement action for heirs who passed away in decisions No. 973/Pdt.G/2021/PN Sby and No. 36/Pdt.G/2021/PN Mks because replacement actions cannot take place for heirs who are still alive and replacement can only be carried out by legitimate descendants rather than heirs. The judge's decision is also inappropriate because the wife is not a person that can take replacement action"

"Keberadaan akta autentik sebagai suatu alat bukti adalah kebutuhan utama dalam interaksi di masyarakat, namun dalam pembuatan akta autentik mungkin saja terjadi peristiwa dimana isi akta autentik yang saling berentangan. Misalnya sebagaimana dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2194 K/PDT/2017 terhadap akta pendirian perusahaan dagang, adanya dua akta pendirian perusahaan dagang yang isinya bertentangan dan mengakibatkan seolah perusahaan dagang tersebut dimiliki oleh dua orang yang berbeda. Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai bagaimana kekuatan autentik pada dua akta notaris yang saling bertentangan tersebut dan tanggung jawab notaris yang bersangkutan terhadap hal itu. Selain itu, penelitian ini juga membahas akibatnya terhadap keabsahan suatu perusahaan dagang sebagai sutu boedel waris tersendiri. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis normatif, dengan data sekunder baik yang diperoleh dengan studi kepustakaan serta dengan melakukan wawancara kepada narasumber. Hasil simpulan dari penelitian ini ialah bahwa kekuatan autentik dari akta notaris yang saling bertentangan mengharuskan hakim untuk mencari kebenaran materil maupun formil dari kedua akta yang bertentangan tersebut. Kebenaran yang ditemukan nantinya akan mempengaruhi keabsahan alas hak boedel waris, yakni pemilik yang sebenarnya dari suatu perusahaan dagang. Selain itu akta pendirian perusahaan dagang itu sendiri akan menjadi acuan bagaimana menentukan perusahaan dagang sebagai suatu boedel waris tersendiri yang terpisah dari harta warisan pribadinya.

---

The existence of authentic certificates as a means of evidence is the main requirement in the course of interaction between communities, but in making authentic deeds, especially notary deeds, there are contents of authentic deeds that prove conflicting events, for example on a deed of incorporation of an individual company. The proof of authentic deed the establishment of an individual company is important in terms of proving the legitimacy of a boedel inheritance and how the real form of a trading company is inherited. Writer is do a case study on Cassation Decision Number 2194 K / PDT / 2017 in its analysis, to find out how the authentic power of two notary deeds concerning the establishment of conflicting individual companies and the notary's responsibility for them and their consequences for their inheritance. This study uses a normative juridical research method, with secondary data both from library searches and interviews with resource persons. The conclusion of this study is that the authentic power of conflicting notary deeds requires the judge to seek material truth from the notary deed, so that the truth is not fixed on what is written in a deed but the actual fact. This certainly results in the validity of the boedel inheritance, if the basis of the rights of the inheritance is still questionable as well as how to determine the trading company as an inheritance."

"Di dalam masyarakat adat Betawi terdapat kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang ekonomi, sosial, dan keyakinannya. Di antara perbedaan tersebut, perbedaan keyakinanlah yang menyebabkan dalam masyarakat adat Betawi muncul heterogenitas dalam kelompok masyarakatnya, yaitu masyarakat Betawi Muslim dan masyarakat Betawi non-Muslim yang ekslusif berada di Kampung Sawah, Bekasi. Namun, adanya heterogenitas dalam kelompok masyarakat adat Betawi tersebut tidak menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penerapan hukum warisnya. Dengan mendasarkan pada realitas tersebut, ada dua permasalahan yang perlu dikaji dalam penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana pengaruh hukum perdata Barat dan hukum Islam terhadap waris adat Betawi? Kedua, bagaimana tata cara pewarisan dalam hukum waris Betawi? Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode kepustakaan yang bersitat normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan didukung dengan alat pengumpulan data lain, yaitu wawancara dengan beberapa keluarga dalam masyarakat Kampung Sawah Bekasi dan masyarakat Kelurahan Pondok Cina Depok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengaruh hukum perdata dan hukum Islam terhadap penerapan hukum waris adat masyarakat adat Betawi tidak ada. Mereka cenderung menggunakan hukum waris adat Betawi dalam proses pewarisan. Sementara itu, tata cara pewarisan dilakukan sesuai dengan adatnya, misalnya pewarisan dapat dilakukan meskipun pewaris masih hidup. Dengan simpulan ini sebaiknya dalam masyarakat adat Betawi perlu diperkenalkan dengan pola pewarisan menurut hukum lainnya."

"Setiap orang bebas untuk memberikan hibah wasiat dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 966 KUHPerdata yang mengatur bahwa pemberian hibah wasiat atas benda milik orang lain adalah batal. Dalam tesis ini, pewaris dalam wasiatnya turut memberikan hibah wasiat saham milik orang lain kepada ahli waris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akta Hibah Wasiat yang isinya mengatur mengenai pemberian seluruh saham PT. LNI batal dan tidak dapat dilaksanakan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 966 KUHPerdata, melanggar kewenangan bertindak, dan tidak memenuhi syarat objektif suatu akta. Konsekuensi dari batalnya akta adalah akta dianggap tidak pernah ada sama sekali dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap kepemilikan saham pihak yang dirugikan. Tetapi dalam praktiknya, akta yang batal tetap dimintakan permohonan pembatalan Akta ke pengadilan. Hal ini karena ada hak kebendaan milik pemegang saham lainnya yang melekat pada saham yang turut dijadikan objek hibah wasiat, sehingga pemegang saham PT. LNI dapat melakukan permohonan pembatalan Akta Wasiat yang dibuat oleh Tuan DM ke Pengadilan di wilayah harta peninggalan terbuka.

---

Every individual is free to create testamentary gifting with restrictions to Article 966 of the Civil Code which stipulates if the testator bestows an object that belongs to another person, such testamentary gifting will be null and void, whether or not he realizes such mistake. In this study, the testator in his will include the other shareholder`s stock to the receiver. This research is in the form of normative juridical with the typology of analytic descriptive research that analyzed qualitatively. The conclusion of the study stated that consisting other shareholder`s stock in a testament nullifies because subject to article 966 of the civil code, violates the authority to act, and doesn`t fulfill the objective requirements. In consequence to the nullification is the deed will have no legal force. However, in practice, it is still required to request for the cancellation to the court towards void testament, because there are property rights belong to the other shareholder attached to the said testaments. Therefore, the rest of the shareholders of PT. LNI has the right to request for the cancellation of the Testament to the court."

"Penelitian ini membahas mengenai pengesahan perkawinan dan pengesahan anak yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan akibat hukum pengesahan tersebut dalam pembagian harta warisan. Banyak pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya, namun perkawinan mereka untuk alasan tertentu tidak dicatatkan di catatan sipil. Perkawinan yang tidak dicatatkan di catatan sipil tidak diakui oleh negara, sehingga perkawinan tersebut tidak diakui hukum negara dan anak pasangan suami istri dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan berstatus sebagai anak luar kawin. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka dapat dilakukan pengesahan perkawinan yang kemudian diikuti oleh pengesahan anak. Permasalahan utama dari pengesahan perkawinan dan pengesahan anak setelah pewaris meninggal dunia adalah ketidakpastian dan kekosongan hukum yang mengatur permasalahan tersebut, seperti yang dapat terlihat dalam Putusan No. 76/PDT/2020/PT.BDG. yang menjadi objek penelitian ini, di mana hakim menyatakan bahwa pengesahan perkawinan dan pengesahan anak setelah pewaris meninggal dunia tidak berpengaruh dan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pembagian harta warisan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat hukum yang timbul dari pengesahan perkawinan dan pengesahan anak setelah pewaris meninggal dunia dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan peraturan perundangundangan. Tipologi penelitian ini bersifat eksplanatoris, dan pengumpulan data dari penelitian dilakukan melalui studi dokumen. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian adalah pengesahan perkawinan setelah pewaris meninggal dunia akan membuat istri diakui oleh negara sebagai ahli waris golongan pertama. Pengesahan anak setelah pewaris meninggal dunia akan membuat anak seolah-olah lahir dalam perkawinan sehingga berhak menjadi ahli waris golongan pertama.

---

This study discusses the legalization of marriages and legalization of children which are carried out after the testator dies and the legal consequences of the legalization on the distribution of inheritance. Many married couples have married according to their respective religious laws and beliefs, but their marriage for some reason is not registered in the civil registry. Marriages that are not registered in the civil registry are not recognized by the state, so the marriage is not recognized by the law and the children of the married couple from a marriage that are not registered will have the status of children out of wedlock. To solve this problem, the marriage can be legalized which is then followed by the legalization of children. The main problem with the legalization of marriages and legalization of children after the testator dies is the uncertainty and legal vacuum that governs these issues, as can be seen in Decision No. 76/PDT/2020/PT.BDG. which became the object of this research, where the judge stated that the legalization of marriage and the legalization of children after the testator died had no effect and had no legal consequences on the distribution of inheritance. The problems raised in this study are the legal consequences that arise from the legalization of marriages and legalization of children after testator dies in the distribution of inheritance. This research is in the form of juridical-normative with a case and statutory regulations approach. The typology of this research is explanatory, and data collection from research conducted through document studies. The data analysis was carried out qualitatively. The result of the research is that the legalization of marriage and the legalization of children can be carried out and the legalization will result in the spouse and child becoming the heirs of first group."

"ABSTRAKMasyarakat Tionghoa di Bangka Belitung dan Singkawang masih menggunakan adatTionghoa dalam pembagian waris. Hal tersebut menimbulkan kebingungan bagi Notarisdalam membuat Surat Keterangan Waris yang sesuai dengan ketentuan hukum, dimanaNotaris hanya menyebutkan nama-nama yang menjadi ahli waris tanpa mencantumkanbesar bagian masing-masing ahli waris, yang pada akhirnya mengakibatkan SuratKeterangan Waris tersebut menjadi tidak sempurna. Permasalahan yang akan dibahasyaitu mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa diBangka Belitung dan Singkawang, penerapan Hukum Waris Perdata dalam PembuatanSurat Keterangan Waris bagi masyarakat golongan Tionghoa, dan kewajiban Notarisdalam membuat Surat Keterangan Waris yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung oleh hasilwawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada masyarakat Tionghoa di BangkaBelitung, anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari anak perempuan, istridalam kedudukannya sebagai janda berhak mewarisi dan menguasai seluruh hartapeninggalan Pewaris yang tidak dibagi-bagikan sampai ia meninggal dunia, sedangkanpada masyarakat Tionghoa di Singkawang yang berhak mewarisi harta peninggalanpewaris hanya anak laki-laki, anak perempuan dan istri tidak mendapatkan bagian baikdengan jalan hibah maupun wasiat. Dalam pembuatan Surat Keterangan Waris olehNotaris tidak dapat menerapkan Hukum Adatnya melainkan harus menerapkan hukumpositif yang berlaku bagi masyarakat golongan Tionghoa dan Notaris berkewajibanmembuat Surat Keterangan Waris atas permintaan seluruh ahli waris, dokumen-dokumenautentik, dan Akta Pernyataan yang dibuat oleh ahli waris dihadapan Notaris. Notarisdalam membuat Surat Keterangan Waris bagi masyarakat golongan Tionghoa harusmenentukan ahli waris yang berhak dan besar bagian masing-masing ahli waris yangsesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata agar menjadi Surat Keterangan Waris yangsempurna. Bagi masyarakat Tionghoa sebaiknya diberikan sosialisasi mengenai prinsippewarisan yang berlaku bagi masyarakat Tionghoa adalah Hukum Waris Perdata yangberdasarkan KUHPerdata dan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya aebaiknyaterus mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Waristerutama mengenai Hukum Adat yang berkaitan dengan Hukum Adat daerah setempat.

---

ABSTRACTChinese communities in Bangka Belitung and Singkawang still use Chinese customs in the distribution of inheritance. This caused confusion for the Notary in making a Letter of Inheritance in accordance with the provisions of the law, where the Notary only Mentioned the names of the heirs without including the portion of each heir, which in turn resulted in the Certificate of inheritance becoming imperfect. The problems that will be discussed are regarding the implementation of the distribution of inheritance to the Chinese community in Bangka Belitung and Singkawang, the application of the Waris Perdata Law in the Preparation of Inheritance Certificates for the Chinese community, and the Notarys obligation to make a true inheritance certificate and in accordance with legal provisions. This study uses a normative juridical research method supported by the results of interviews. The results showed that in the Chinese community in Bangka Belitung, boys get a greater share of daughters, wives in their position as widows have the right to inherit and control all inheritance inheritance that is not distributed until he dies, while in the community Chinese in Singkawang who have the right to inherit inheritance inheritance only boys, girls and wives do not get a share either by grant or will. In making a certificate of inheritance by a notary, he cannot apply his customary law but must apply positive law that applies to Chinese groups and notaries are obliged to make inheritance certificates at the request of all heirs, authentic documents, and deed made by heirs before Notary Public. The notary in making a certificate of inheritance for the Chinese group must determine the rightful heirs and the portion of each heir who isin accordance with the provisions in the Civil Code to become a perfect certificate ofinheritance. For the Chinese community, socialization should be given regarding theprinciple of inheritance that applies to Chinese society, namely the Law of Inheritancebased on the Civil Code and for Notaries in carrying out their positions should continue to develop knowledge, especially in the field of Inheritance Law, especially regarding Customary Law relating to local customary law."

"Dengan berlangsungnya perkawinan menimbulkan salah satu akibat hukum terhadap harta benda perkawinan. Pengaturan untuk Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa tunduk pada hukum perdata barat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terjadinya pembagian harta suami istri atas harta benda perkawinan tersebut. Pada kasus ini terjadi permasalahan dalam pembagian mengenai harta bersama yang menimbulkan perselisihan dalammenentukan harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut. Bagaimanakah pandangan dari Hakim untuk memutuskan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian? Dalam Penelitian ini dari sudut jenisnya merupakan studi kepustakaan (Library Research) yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sehingga menghasilkan data yang bersifat evaluatifanalisis. Dalam hal terjadi perceraian menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Pada putusan Mahkamah Agung pada tesis ini memutuskan pembagian harta bersama merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan yang dibagi dua bagian sama besar untuk suami dan istri. Agar tidak terjadi perselisihan dalam menentukan harta bersama menurut Penulis sebaiknya membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta bawaan dan harta bersama serta membuat daftar perolehan harta masing-masing sebelum dilangsungkannya perkawinan dan sepanjang perkawinan agar diketahui asalusul dari harta bawaan tersebut sehingga memudahkan dalam menentukan harta bersama dalam perkawinan serta aturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah mengatur mengenai pembagian harta bersama bila terjadi perceraian.

---

With the ongoing marriage caused one of the legal consequences of marital property. As a result of marriage breakdown due to divorce the division of marital property upon such property. In the case of a dispute in determining post-divorce division of community property. How is the regulation and distribution of joint property under legislation in force and the views Judge in deciding the division of joint property after divorce? In this research is a study of its kind in terms of decision (Library Research) normative nature of research which emphasizes the use of secondary data or the form of written legal norms. Methods of data processing done qualitatively so as to produce the data that is evaluativeanalytical. In the event of divorce under the provisions of article 37 of Law No. 1 of 1974 community property governed by the laws of each. These provisions give up on religious law, customary law or other laws to regulate post-divorce division of community property. At the Supreme Court ruling on this thesis refer to the provisions of article 35 and article 36 of Law No. 1 Tahun1974 and community property division based on the jurisprudence of the two equally between husbands and wives. To avoid a dispute in determining the community property by author should make an inventory of each husband and wife before marriage dilangsungkannya known for the origin of the property is inherent to facilitate in determining the community property in marriage as well as further stipulated in the Implementation Regulations of the division of community property for creation of uniform national laws."