Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memfokuskan perhatian pada pengelolaan Alokasi Dana Desa Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sardonoharjo Ngaglik Sleman tahun 2017 telah menerapkan prinsip prinsip Good Governance. 2) Mengetahui tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan kendalanya di Desa Sardonoharjo Ngaglik Sleman tahun 2017. 3) Mengetahui Kinerja Keuangan Desa di Desa Sardonoharjo Ngaglik Sleman tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan wawancara mendalam kepada narasumber untuk menggali informasi sehingga diperoleh penelitian yang obyektif mengenai alokasi dana desa, hal ini dilakukan mengingat wawancara mendalam merupakan strategi penelitian yang tepat untuk mengetahui secara mendetail baik dari pihak pemerintah desa dan perangkat desa. Kesimpulan penelitian ini bahwa 1) Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sardonoharjo telah menerapkan prinsip-prinsip good governance. 2). Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa menerapkan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa secara teknis maupun administrasi sudah cukup baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi terkendala dengan keterlambatan laporan dari pedukuhan dan pihak desa agak kesulitan dalam menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). 3) Pengukuran Kinerja Keuangan Desa di Desa Sardonoharjo didasarkan pada tingkat efektivitasnya yaitu sebesar 97% yang berarti efektif."

"Anggaran merupakan salah satu acuan dalam menentukan kegiatan di sebuah perusahaan untuk mencapai target tertentu dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini berfokus kepada anggaran tahunan pada sebuah perusahaan dengan tujuan memberikan usulan sistem anggaran terhadap perusahaan agar dapat lebih kompetitif dengan biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat studi kasus pada sebuah perusahaan, yaitu PT XYZ yang belum memiliki perencanaan anggaran. Pendekatan penyusunan anggaran yang digunakan adalah campuran antara Bottom-Up dan Top-Down dengan menggunakan teknik analisis SWOT dan jaringan strategis McFarlan untuk mendukung analisis tujuan dan prioritas. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem manual perencanaan anggaran yang dapat diterapkan di PT XYZ.

---

Budget is one of the references in determining activities in a company to achieve certain targets within a certain period of time. This study focus on annual budget of company aiming a budget system proposal to the company for costs efficiency and be a top notch among its competitors. This research is a qualitative research in case studies at the company by doing desk research. The approach used in this research is a mixture of Bottom-Up and Top-Down in budget-making and using SWOT analysis and McFarlan's strategic grid to support the analysis of objectives and priorities. This research yielding a manual system that can be filled in by each department and through a verification test."

"Tesis ini membahas tentang Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta yang dikaji menurut prinsip-prinsip good governance, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivist yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, studi kepustakaan, dan observasi kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya: Pertama, prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar belum dijalankan dengan optimal karena tingkat partisipasi masyarakat masih rendah terhadap pengelolaan Dana Desa karena masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah penentuan prioritas pembangunan serta swakelola tidak terwujud secara utuh. Selain itu, tidak adanya transparansi mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi Dana Desa, rendahnya tingkat profesionalitas sehingga melahirkan pola politik dinasti, prinsip rule of law tidak sepenuhnya diterapkan karena masih adanya pembangunan fasilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan. Pertanggungjawaban secara administrasi dapat dikatakan baik, namun kurang akuntabel karena tidak transparan. Tingkat responsivitas pun rendah karena tidak mampu menerima aspirasi masyarakat dan tidak adanya tindak lanjut. Serta prinsip keadilan belum ditegakkan karena masih adanya diskriminasi politik. Kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar, seperti kualitas Sumber Daya Manusia cukup mumpuni namun kurang profesional karena lemahnya pengawasan internal yang berakibat pula pada pengelolaan keuangan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, serta masih kurangnya komunikasi dan rendahnya kerja sama antara Pemerintah Desa Gandamekar dengan masyarakat dan lembaga terkait. Faktor penentu keberhasilan dalam menciptakan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar ialah kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pengelola Dana Desa.

---

This thesis analyzes management of the Village Fund in Gandamekar Village, Plered District, Purwakarta Regency according to the principles of good governance, and factors that influence it. This study uses qualitative method with post-positivist approach that produces descriptive data obtained through in-depth interviews with informants, literature studies, and qualitative observations using triangulation techniques to check the validity of the data. This current research reveal that findings of: First, the principles of good governance in Village Fund management in Gandamekar Village have not been implemented optimally because a low level of community participation because the community is not involved in the deliberations of determining development priorities and non functioning self-management. Furthermore, no transparency from planning, implementation to evaluation of the Village Fund, low professionalism bureaucracy due to dynastic politics pattern, non functioning principles of rule of law because there are still facilities construction that are not in accordance with specifications and planning. Administrative accountability is good enough, but it is less accountable because there is no transparency. A low level of responsiveness in receiveing aspirations from the community and the absence of follow-up. And the principle of equity has not been upheld because there is a political discrimination. Second, the factors that influence good governance in Village Fund Management in Gandamekar Village such as the quality of Human Resources are qualified enough but unprofessional because of weak internal supervision that also affects the Village Fund financial management from planning, implementation, administration, reporting, and accountability are not appropriate with the principles of village financial management, and the lack of communication and the lack of cooperation between the Gandamekar Village Government and the community and related institutions. The critical success factor in creating good governance in Village Fund management in Gandamekar Village is the quality of Human Resources as the manager of the Village Fund."

"Pamong desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan desa. Pemerintah desa bertanggung jawab melaksanakan dan memfasilitasi serta mendorong semua pihak untuk mewujudkan rencana pembangunan di desanya...."

"Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mendukung otonomi desa dan desentralisasi, sehingga merupakan instrument untuk membangun dan mengembalikan kepercayaan dalam pengelolaan negara yang selama kurun waktu lama desa selalu dimarginalkan dan sebagai obyek pemerintah tingkat atasnya."

"Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada sektor perbankan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyrakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu perlu dipahami mengenai prinsip-prinsip dan praktik good corporate governance pada sektor perbankan. Dan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap praktik corporate governance pada lembaga perbankan.

---

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the banking sector is needed to build confidence in the community and internationally as an essential condition for the banking sector to develop well and healthy. Therefore it is necessary to understand the principles and practices of good corporate governance in the banking sector. And the necessary supervision and control of the corporate governance practices at banking institutions."

"Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di sektor perbankan di Indonesia ditinjau dari aspek pelaporannya dan menganalisis korelasi tingkat pelaksanaan GCG Bank terhadap kualitas kredit perbankan. Obyek dalam penelitian ini adalah 122 bank yang beroperasi di Indonesia. Jumlah sampel untuk menilai tingkat pelaksanaan GCG Bank adalah 95, sedangkan jumlah sampel untuk pengujian korealsi adalah 68 bank. Analisis dilakukan dengan melakukan skoring terhadap laporan pelaksanaan GCG Bank berdasarkan kriteria yang ditetapkan BI. Untuk mengetahui korelasi antara tingkat pelaksanaan GCG Bank dan rasio Non Performing Loan (NPL) digunakan Korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 62% dari sampel Bank telah melaksanakan GCG dengan baik, 28% cukup dan 10% masih kurang. Uji korelasi menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara skor pelaksanaan GCG dengan rasio NPL atau kualitas kredit bank. Bank Indonesia sebaiknya perlu meningkatkan evaluasi terhadap pelaporan GCG bank untuk memastikan bahwa pengungkapan pelaksanaan GCG telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

This research studied the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in banking sector in Indonesia viewed from its reporting aspect and analyzed the correlation between GCG implementation level and banking credit quality. The object of this research is 122 banks operating in Indonesia. Total sample for evaluating GCG implementation level is 95, while total sample for correlation test is 68. The analysis was performed by scoring bank’s GCG implementation reports against the criteria established by BI. To see the correlation between GCG implementation level and Non Performing Loan (NPL) ratio, Pearson Correlation was used.

The result showed that 62% of sampled banks have implemented GCG good, 28% fair and 10% poor. The correlation test showed that there is no correlation between the scores of GCG implementation and NPL ratio. Bank Indonesia needs to improve its evaluation on banks’ GCG reports to ensure the disclosure of GCG implementation is in accordance with prevailing regulations."

"Dengan di berlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Penerintahan Daerah, masyarakat diberi sarana dan kesempatan ubtuk ikut berpartisipasi aktif untuk memajukan desanya...."

"Penelitian ini membahas good urban governance dalam penataan kawasan kumuh di Provinsi DKI Jakarta dengan berfokus pada implementasi Community Action Plan dan faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan penataan kawasan kumuh. Tujuan peneliltian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penataan kawasan kumuh di Provinsi DKI Jakarta melalui program Community Action Plan dari persepktif good urban governance dan menemukan faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penataan kawasan kumuh. Penelitian ini mengoperasionalisasikan teori good urban governance dari Van den Dool, dkk dan teori daerah kumuh dari Nassar dan Elsayed. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan post positivisme melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum terlihat bentuk tata kelola kota yang baik dalam implementasi Community Action Plan. Ini disebabkan belum beroperasinya secara adil dan belum tepat prosedur dalam pemenuhan nilai good urban governance. Sehingga implementasi metode CAP dalam penataan kawasan kumuh bukan merupakan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan belum dapat dikatakan produk kebijakan yang efektif dan efisien. Selain itu hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penataan kawasan kumuh ialah faktor lingkungan.

---

This study discusses good urban governance in the slum management in Jakarta Province by focusing on the implementation of the Community Action Plan and the factors that influence the implementation of the slum management. This study aims to analyze the implementation of the slum management in this province through the Community Action Plan program from the perspective of good urban governance and to discover the factors that influence the implementation of the slum management. This study operationalises good urban governance theory by Van den Dool, et al and slum theory by Nassar and Elsayed. This research is conducted by using post-positivism through in-depth interviews and literature studies. The results of the study show that there is no vivid form of good urban governance in implementing the Community Action Plan, because the implementation has not yet worked fairly and in proper procedures on fulfilling the values of good urban governance. The implementation of the Community Action Plan program in the slum management, thus, is not a responsive program toward people's need and not able to be said as an effective and efficient policy "product". Moreover, This study finds that the factors that influence the implementation of the slum management is environmental factors."