Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pertimbangan hukum Hakim tentang pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT yang telah dinyatakan pailit dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT yang telah dinyatakan pailit dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby., serta untuk menganalisis tanggung jawab Notaris yang telah membuat Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler yang telah dibatalkan dalam Putusan tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian doktrinal, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT T.M.J. tidak sah karena dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Kurator, pertimbangan hukum Hakim yang hanya mendasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU untuk membatalkan pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT T.M.J. kurang tepat, ketentuan yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai dasar hukum pembatalan pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT T.M.J. tanpa persetujuan Kurator adalah ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPT. Dapat dikatakan demikian karena norma yang terdapat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPT tersebut juga berlaku terhadap perubahan data Perseroan karena data Perseroan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran dasar Perseroan. Tanggung jawab Notaris yang telah membuat Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler yang telah dibatalkan dalam Putusan Nomor7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. meliputi tanggung jawab secara administratif dan tanggung jawab secara perdata. Tanggung jawab Notaris secara administratif timbul karena telah dilanggarnya Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan terhadap pellanggaran tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi administratif. Tanggung jawab Notaris secara perdata timbul karena akta yang dibuat oleh Notaris menimbulkan kerugian pada pihak lain dan berdasarkan Pasal 84 UUJN Jo. Pasal 1365 KUHPerdata, Notaris tersebut dapat dituntut untuk mengganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum.

---

This study discusses the analysis of the judge's legal considerations regarding the implementation of the Circular Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of limited company that have been declared bankrupt in Verdict Number 7/Pdt.SusG.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. The purpose of this study were to analyze the legitimacy of the Circular Extraordinary GMS of limitedd company which has been declared bankrupt in Verdict Number 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby., as well as to analyze the responsibility of the Notary who has made the Deed of Meeting Resolutions Circular Extraordinary GMS which have been canceled in the Verdict. This study method was doctrinal study, the data used in this study was secondary data, the legal materials used were primary and secondary legal materials. The results of this study were that the implementation of circular extraordinary GMS of T.M.J. ltd.was illegitimate, due to it was done without the consent of the Curator, the judge's legal considerations were only based on the provisions of Article 1 paragraph (1) Jo. Article 69 paragraph (1) of the Bankruptcy Law to cancel the implementation of the Extraordinary Circular GMS of T.M.J. ltd. was inaccurate, a more appropriate provision to serve as a legal basis for canceling the implementation of the Circular Extraordinary GMS of T.M.J. ltd. without the approval of the Curator was the provisions of Article 20 paragraph (1) Limited Company Law, because the norms contained in the provisions of Article 20 paragraph (1) Limited Company Law also apply to changes in Company data because Company data is an integral part of the Company's articles of association. The liability of the Notary who has made the Deed of Decision of the Circular Extraordinary GMS which has been canceled in Verdict Number 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. includes administrative liability and civil liability. Administrative liability of a Notary arises because Article 16 paragraph (1) letter a of Notary Law has been violated and for such violation a Notary maight be subject to administrative sanctions. Notary civil liability arises because the deed made by the Notary causes loss to other parties and based on Article 84 of Notary Law Jo. Article 1365 of the Civil Code, the Notary could be sued to compensate for damages on the basis of a tort."

"ABSTRAKPengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), yaitu melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang keputusannya dibuat dalam bentuk akta notaris seperti Akta Risalah RUPS maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Namun kurangnya pemahaman mengenai keabsahan penyelenggaraan RUPS banyak menyebabkan akta notaris yang telah dibuat sebagai hasil keputusan RUPS dibatalkan oleh Pengadilan, sehingga Notaris yang membuat akta tersebut turut diminta pertanggungjawabannya. Seperti PT. NP yang membuat Akta Risalah RUPS LB mengenai pemberhentian dan pengangkatan Direksi yang baru tanpa mematuhi ketentuan pemanggilan RUPS dalam UUPT, sehingga akta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan. Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai akibat pembatalan Akta Risalah RUPS LB Perseroan Terbatas yang berisi tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi yang baru, serta tanggung jawab Notaris yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 549 K/Pdt/2018. Metode Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normative, yakni dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan menghasilkan data deskriptif analitis. Akibat dari akta risalah rapat yang telah dibatalkan ialah segala perbuatan hukum yang dilakukan setelah akta itu dibuat adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum. Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan situasi kembali seperti saat akta tersebut belum dibuat, sehingga pengangkatan Aan sebagai Direksi baru adalah tidak sah dan EN tetap menjabat sebagai Direksi, serta Notaris yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawaban secara administrasi dan perdata. Notaris dalam menjalankan jabatannya seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan penyelenggaraan RUPS sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas.

---

ABSTRACTThe appointment and termination of the Board of Directors of the limited liability company is governed by the law of limited liability company number 40 year 2007, namely through the extraordinary General Meeting of shareholders, whose decision is made in the form of notarial deed such as the treatise Act General Meeting of Shareholder and the Deed of statement of meeting. However, the lack of understanding of the validity of the General Meeting of Shareholders has led to a notarized deed which has bEN made as a result of the General Meeting of Shareholders decision to be canceled by the court, so that the notary Such as PT. NP which makes the treatise Act of General Meeting of Shareholders on the termination and appointment of the new board of directors without adhering to the provisions of the General Meeting of Shareholders in the law of limited liability company, until the deed is cancelled by the court. This thesis raises the problem of the result of the cancellation of the treatise Act of the extraordinary General Meeting of shareholders Limited company containing the termination and appointment of new board of directors in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 549 K/PDT/2018, and the legal responsibility associated with the decision of Supreme Court of Republic of Indonesia number 549 K/PDT/2018 The research method in the writing of this thesis uses normative juridical form of research, which is by researching the library material or secondary data and generating analytical descriptive data. The result of the treatise deed that has bEN cancelled is any legal action performed after the deed is made invalid, not binding and null and void. The deed is deemed to have never existed and the situation is returned as if the deed has not bEN made, and the notaries may be asked for administrative and civil liability. The notary in his office should apply the principle of prudence by observing the provisions of The General Meeting of shareholders under the law of limited liability company."

"PT. SHGW Bio-Tea Indonesia merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 3 Januari 2013 (selanjutnya disebut RUPSLB) dengan agenda rapat 'mempertimbangkan usulan pergantian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan'. RUPSLB tersebut diadakan di hotel Novotel Bogor dengan jumlah pemegang saham yang hadir/diwakili sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen). RUPSLB tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara RUPSLB PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 yang dibuat oleh Richard Suwonodo, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor. Adapun atas pergantian Direksi Perseroan tersebut Direksi lama yaitu Ir. Tri Kuntarto mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Cibinong terhadap Dewan Komisaris dan Notaris bersangkutan atas dasar pelaksanaan RUPSLB PT. SHGW Bio-Tea Indonesia yang cacat hukum, yaitu: RUPSLB tidak dilaksanakan di tempat kedudukan perseroan dan status Direksi baru yang diangkat oleh PT. SHGW Bio-Tea Indonesia masih menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal demikian telah melanggar Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 93 UUPT jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan terdapatnya cacat hukum dalam RUPSLB tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 tanggal 3 Januari 2013, akta tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum sehingga Notaris yang dalam hal ini telah lalai memperhatikan keabsahan jalannya RUPS ikut bertanggung jawab secara perdata berupa pengantian biaya atau ganti rugi kepada Penguggat.

---

PT. SHGW Bio-Tea Indonesia is a Foreign Investment Company domiciled in Bogor Regency and has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 3 January 2013 (hereinafter is referred to as EGMS) which meeting agenda is 'to consider the proposal on the replacement of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners'. The concerned EGMS was convened in Novotel Hotel, Bogor, with 75% (seventy five percent) shareholders being present/represented. The EGMS was stated into Minutes of EGMS of PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 which was made by Richard Suwonodo, S.H., Notary in Bogor Regency. Whereas on the replacement of the Company's Board of Directors, the previous Board of Directors namely Ir. Tri Kuntaro, submitted a Tort Lawsuit to Cibinong District Court towards the concerned Board of Commissioners and Notary, on the basis of EGMS which was convened by PT. SHGW Bio-Tea Indonesia as legally defective in its implementation, namely: the EGMS was convened not in the company's domicile and the newly appointed Board of Directors was still having the status as Civil Servant. Such matters have violated Article 76 paragraph (1) of Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (hereinafter is referred to as LLC Act) and Article 93 of LLC Act in conjunction with Article 4 of Government Regulation Number 53 of 2010 on Civil Servant Discipline. The legally defective matters in that EGMS which are stated in the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 dated 3 January 2013, the deed is hereby considered as invalid and nullified by law therefore the Notary, who in this matter has negligent in considering the validation of the EGMS shall be civilly responsible in indemnifying or compensating the Plaintiff."

"Kehadiran Jabatan Notaris, dimaksudkan untuk membantu melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Salah satu kewajiban Notaris adalah mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Salinan akta, hanya dapat diberikan kepada orang yang berkepentingan langsung, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak atas akta. Mengenai kualifikasi pihak yang berkepentingan langsung, terdapat perbedaan pendapat karena tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Kehadiran beberapa Pendapat mengenai pihak yang berkepentingan langsung sangat membantu dalam melakukan kualifikasi pihak tersebut, namun tetap harus dikaitkan dengan Undang-undang terkait, seperti dalam kasus ini ialah Undang-undang Persroan Terbatas. Oleh karena itu, dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan yang terkait serta mengerti Undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak berbenturan dengan sumpah jabatan Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta yang ia buat, dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk itu perlu peran Majelis Pengawas untuk menilai sejauh mana Notaris menjalankan Kewajibannya. Pelaksanaan jabatan Notaris dalam pembuatan akta Notaris dituntut untuk bersikap cermat dan hati-hati serta tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam hal Notaris tidak menjalankan kewajibannya untuk menyerahkan salinan akta kepada pihak yang berkepentingan langsung pada akta, maka seharusnya Majelis Pengawas menjatuhkan sanksi.

---

Notary's presence intended to serve communities in need of authentic evidence regarding the circumstances, events or legal actions. One of Notary?s obligation is issuing Grosse of Notary Deed, copy of the Deed, or quotation based Minuta Deed. A copy of the deed, can only be given to the person directly interested, heirs, or persons who acquire rights to the deed. Regarding the qualifications of the person directly to the deed, there is a difference opinions because there is no further explanation in the Notary Act. The presence of some opinions about the qualification of the parties directly interested is very helpful, but should be associated with related laws, as in this case is the Limited Liability Company Act. Therefore, notary is obliged to act in an honest, thorough, independent, impartial and maintain the interests involved and understand the Act. Thus, in carrying out his position should not be contradicted with the oath of office regarding the confidentiality of the deed made, and provide a sense of justice for society. For that, the role of the Supervisory Board to assess the extent of Notary?s obligation is needed."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implikasi hukum pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pengadilan karena anggota Direksi yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS tersebut sedang berperkara melawan Perseroan di Pengadilan dan dianggap tidak berwenang mewakili Perseroan dalam menyelenggarakan RUPS. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah implikasi hukum dari pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan oleh Pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan, buku-buku, artikel, dan makalah. Hasil dari penelitian ini adalah pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Pengadilan tidak sekaligus membatalkan perbuatan hukum atau keputusan RUPS yang termuat dalam risalah rapat yang dibuat dibawah tangan. Walaupun Akta Pernyataan Keputusan RUPS dibatalkan oleh Pengadilan, keputusan RUPS tersebut bisa tetap berlaku apabila risalah rapat dibawah tangan tidak dibatalkan juga oleh Pengadilan. Hal ini dikarenakan perbuatan hukum atau keputusan RUPS tersebut termuat dalam risalah rapat yang dibuat dibawah tangan, bukan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about legal implication of cancellation of Restated Resolutions of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company by Court due to its member of Directors who convened the General Meeting of Shareholders is a litigant against the company while the general meeting was being held. This thesis will analyze the legal implication of cancellation of Restated Resolutions of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company by Court. In analyzing this, the method of this research is a juridical normative method with statute approach and case approach. The result of this research is the cancellation of Restated Resolutions of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company by Court does not nullified the meeting resolutions at the same time. Eventhough the Restated Resolutions cancelled by Court, the meeting resolutions itself can still be applicable if it is not cancelled by the Court. "

"Tesis ini membahas mengenai suatu akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UUPT . Oleh karena pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham RUPS yang tercantum dalam akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris tersebut merugikan pemegang saham perseroan yang tidak hadir dalam RUPS. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta berita acara RUPS yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, dan implikasi hukumnya terhadap akta berita acara RUPS tersebut.Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian bersifat deskriptif analitis yang bermaksud memperkuat teori yang sudah ada. Kemudian simpulan dari tesis ini adalah bahwa akta berita acara RUPS yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan implikasi hukum tidak hanya terjadi pada akta saja melainkan juga kepada perseroan, para pemegang saham dan Notaris. Sehingga organ perseroan dan Notaris perlu memahami dengan baik segala ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

---

This thesis discusses minutes of a general meeting of shareholders by Notary which made against Constitutional Documents and Law of The Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company Company Law 40 2007 . Therefore that minutes of a general meeting of shareholders causes financial loss to another shareholder who absence the general meeting of shareholders GMS. Issues of this thesis are the legality minutes of a general meeting of shareholders by Notary which made against Article of Association and Company Law 40 2007 and legal implication towards that minutes of a general meeting of shareholders.

This thesis uses normative legal research which is the focuses on the research literature and analyzed using an analytical descriptive study to strengthen the existing theory. The conclusion this thesis is the minutes of a general meeting of shareholders by Notary which made against Article of Association and Company Law 40 2007 is invalid by law and the legal implication is not only to the minutes itself but also the company, shareholders, and Notary. So, all parts of the company and Notary need yo understand well about all the clauses in the Article of Association and Company Law 40 2007. "

"Penelitian ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang pemberhentian direktur yang dihadiri oleh pihak yang tidak berwenang untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut. Notulen RUPSLB tersebut kemudian dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) oleh Notaris TA. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah keabsahan akta PKR tersebut dan tanggung jawab Notaris TA atas akta yang dibuatnya. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data studi dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta PKR yang dibuat oleh Notaris TA tetap dianggap sah meskipun RUPSLB dan notulen RUPSLB yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut tidak sah, karena akta tersebut secara lahiriah adalah akta autentik sehingga berlaku asas acta publicia probant sese ipsa dan juga karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta itu tidak sah atau batal. Tanggung jawab Notaris TA berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2018 tidak ada karena dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Notaris TA dinyatakan tidak melanggar UUJNP. Berdasarkan analisis Penulis, Notaris TA telah melanggar sumpah jabatan dan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP yaitu tidak saksama, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait. Sehingga, Majelis Pengawas seharusnya dapat memberikan sanksi bagi Notaris TA berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJNP.

---

This research discusses about Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) concerning the dismissal of director that attended by parties who are not authorized to attend and vote in the EGMS. The minutes of the EGMS are then made a deed of statement of meeting decision (PKR) by Notary TA. The problem examined in this research is the validity of the PKR and Notary TAs responsibility for the deed made. This research is a normative juridical research. The research uses secondary data with document study as a data collection tools. The typology of the research used is descriptive analytical research, while the data analysis method used in processing data is a qualitative approach method. The results showed that the PKR made by the Notary TA still considered valid even though the EGMS and minutes of the EGMS which were the basis for the deed were invalid, because the deed was outwardly an authentic deed therefore the principle applies of acta publicia probant sese ipsa and also because there has been no final and binding court decision that states that the deed is invalid or null and void. The responsibility of the Notary TA based on the decision of the Notary Regional Supervisory Council of Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province Number 12/Pts/Mj.PWN. Prov.DKIJakarta/XI/2018 does not exist because in the decision stated that the TA Notary was declared not to violate the UUJNP. Based on the analysis of the Author, the Notary TA has violated the Notary oath and violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a UUJNP which is inaccurate, impartial, and does not protect the interests of the parties concerned. Thus, the Supervisory Council should be able to impose sanctions on TA Notaries based on the provisions of Article 16 paragraph (11) of UUJNP."

"ABSTRAKNotaris wajib memenuhi semua ketentuan di dalam Peraturan Jabatan Notaris, karena akta yang dibuatnya menjadi alas hukum bagi para pihak terhadap akta yang dibuat oleh Notaris, apabila terdapat kekeliruan atas akta Notaris terhadap kesalahan ketik/tulis, yang dimaksud disini kesalahan yang bukan karena kesengajaan, melainkan karena kelalaian oleh notaris, kesalahan ketik /tulis itu dapat diperbaiki dengan menggunakan perubahan atau Renvoi ketika akta itu belum ditandatangani, namun ketika akta itu sudah ditandatangani maka dilakukan pembetulanya itu menggunakan Berita Acara Pembetulan Akta. Dalam akta PKRUPSLB PT.DBN terdapat beberapa masalah yaitu ketika pembetulan akta itu tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan bagaimana akibat hukum terhadap akta-akta yang telah di buat oleh Notaris ketika pembetulan aktanya tidak sesuai dengan peraturan. Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan bentuk penelitian Yuridis Normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk literature lainnya. Kesimpulannya yaitu berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris Perubahan yaitu pembetulan minuta akta dengan berita acara pembetulan wajib dihadiri oleh para pihak dan ketentuan pembetulan itu wajib berdasarkan Peraturan tidak menambahkan kata apalagi dengan menggunakan mesin ketik, karena akan merubah kekuatan pembuktian autentik menjadi akta di bawah tangan.

---

ABSTRACTNotary is obliged to comply with all provisions in the Regulations of the Office of the Notary, because the deeds it makes are the legal basis for the parties to the deed made by the Notary, if there is a mistake in the Notary deed on typographical errors, notary, typographical / typographical errors can be corrected by using a change or Renvoi when the deed has not been signed, but when the deed has been signed it is done rectification it using the Minutes of Rectification Deed. In the deed of PKRUPSLB PT.DBN there are several problems that is when the correction of deed is not in accordance with the provisions in the Law of Notary and how the legal effect on the deeds that have been made by the Notary when the correction is not in accordance with the rules. In writing this thesis, the author uses a form of Juridical Normative research that refers to the norms of written law, both poured in the form of regulations and in the form of other literature. The conclusion is that based on Article 51 Paragraph (2) of the Law of the Notary of Change, namely the correction of the deed of deed with the minutes of correction event shall be attended by the parties and the provision of correction shall be based on the Regulation not adding the word especially by using a typewriter, because it will change the authentication authentication power become deed under the hands."

"Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPS Tahunan , berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU Perseroan Terbatas Pasal 78 ayat 2 wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 enam bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, namun kewajiban ini tidak diikuti dengan sanksi, Tesis ini, mengambil contoh RUPS Tahunan yang melebihi jangka waktunya diselenggarakan oleh PT Bank Bank, sebagai perseroan terbatas yang menjalankan usaha perbankan, Bank tidak hanya diatur dengan UU Perseroan Terbatas, tetapi tunduk juga kepada pertaturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, yang secara implisit mengatur kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan. Dan atas keterlambatan penyelenggaraan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan bagaimana akibat hukum bagi perseroan terbatas dan bagaimana tanggung jawab dari Direksi atau Dewan Komisaris atau Pemegang Saham perseroan atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Simpulan dari penelitian ini, bahwa dengan keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan dapat membawa akibat hukum kepada perseroan terbatas yaitu RUPS Tahunan tersebut tidak sah sehingga tidak sah pula keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan tersebut, dan atas keterlambatan ini Direksi dan Dewan Komisaris Bank dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi karena tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan. Selain itu pemegang saham Bank, apabila dapat dibuktikan menyebabkan keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan, maka dapat juga bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan dari keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan.

---

The Annual General Meeting of the Shareholders AGMS , pursuant to Law No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company Company Law on Article 78 paragraph 2 shall be conducted no later than 6 six months after the closing of the company fiscal year, but this mandatory rule does not provide its sanction. This thesis, take an example of a delayed AGMS conducted by PT Bank the Bank , as limited liability company the Company which runs banking business, the Bank not only regulated by the Company Law, but also subject to the regulations which issued by Bank Indonesia and or the Financial Services Authority OJK , which implicitly regulates the obligation to conduct the AGMS on time. And of the delay of the conducting AGMS, may raise question how the legal consequence to the Company and how is the responsibility of the Board of Directors BOD or Board of Commissioners BOC or the Shareholders of the Company of the delay of conducting the AGMS. This research uses a judicial normative form which is descriptive analytical.

The conclusion of this research, that the delay of conducting of the AGMS may cause legal consequence to the Company that is the AGMS was not valid, therefore any decision take on that AGMS is not valid also, and upon the delay, the BOD, BOC may personally liable because they does not perform their function as mandated by the law. Besides, the shareholders of the Bank, if it can be proven to cause the delays of the AGMS, they may also liable for the consequence that raised by the delay of conducting the AGMS."

"Pesatnya perkembangan kegiatan usaha mengakibatkan banyaknya transaksi bisnis berupa kontrak kerjasama maupun Rapat Umum Pemegang Saham yang membutuhkan peran dari Notaris, dalam hubungan profesional pemakaian jasa Notaris tersebut masih banyak terdapat pelanggaran, terutama penghadap yang tidak memberikan keterangan dengan benar ataupun dokumen yang tidak lengkap. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan permasalahan yaitu tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas terhadap keterangan palsu yang diberikan dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang berdasarkan keterangan palsu serta kedudukan akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis dimana menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi literatur. Hasil penelitian ini ialah selain hukuman pidana yang diberikan kepada Direktur selayaknya juga dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan secara perdata yaitu memberikan ganti rugi dan terhadap pembuatan akta autentik yang didasarkan pada keterangan palsu membuat Notaris bertanggung jawab secara perdata dan secara administratif yang dikarenakan dalam membuat akta Notaris melakukan pelanggaran formal, kedudukan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam proses peradilan dengan adanya keterangan palsu yang diberikan menjadikan akta autentik dibawah tangan dan tidak sah yang dikarenakan tidak dipenuhinya syarat yang diatur pada peraturan perundangan-undangan yang mengenai syarat Rapat Umum Pemegang Saham. Saran sebagai Notaris haruslah memeriksa segala hal yang dibutuhkan untuk membuat akta seperti segala sesuatu kelengkapan dokumen-dokumen dari para penghadap. 

---

The rapid growth of business activities has resulted in a large number of business transactions in the form of cooperation contracts and General Meeting of Shareholders are requiring the role of a Notary. There are still many violations in the professional relationship with the use of Notary services, especially those who fail to provide correct information or incomplete documents. Therefore, the author is interested in writing a thesis with the problem of is Director's responsibility of a Limited Liability Company Towards fake information provided in making the deed of minutes of the general meeting of shareholders and Notary's responsibility towards making of notarial report of extraordinary general meeting of shareholders based on fake information, The position of an authentic deed. The research method used in this study is Normative Juridical. The typology of this research is descriptive-analytical which uses secondary data with data collection tools in the form of literature studies. The conclusion of this research is that in addition to the criminal punishment given to the Director, it can also be sued by a party that has suffered a civil loss that is compensation and the making of an authentic deed based on false information makes the Notary publicly and administratively responsible because in making a notarial deed formally violates the position of the authentic deed as a perfect evidence in the judicial process in the presence of a fake statement given makes the authentic deed under and illegitimate due to the non-fulfillment of the conditions stipulated in the legislation regarding the requirements of the General Meeting of Shareholders. which is because in making the two notarial deeds a formal violation. The advice as a Notary must examine everything needed to make the deed, as well as all the documents of the parties facing the documents."