Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai hasil dari perluasan Uni Eropa pada tahun 2004 dan kemudian 2007, Uni Eropa telah memperoleh negara anggota dan tetangga baru. Di antara anggota Uni Eropa yang baru adalah negara – negara bekas blok timur dari Eropa tengah dan timur yang telah mengalami suatu transformasi sistemik dalam hal sosial dan politik pada awal tahun 1990. The Eastern Partnership merupakan salah satu kerjasama dari European Neighborhood Policy yang secara resmi disahkan pada Prague Summit tahun 2009 dihadapan perwakilan negara – negara anggota Uni Eropa, Parlemen Eropa, Komite Sosial dan Regional, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment, dan 6 negara anggota dari Eropa timur yang merupakan anggota dari Eastern Partnership Program. Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara Uni Eropa dengan negara-negara mitra timur dari empat capaian yang dibentuk oleh Uni Eropa melalui penerapan kerjasama dengan daerah timur yang terikat kontrak dalam dasar pendirian program kemitraan timur Eropa.

---

As a result of the expansion of the European Union in 2004 and 2007, the European Union has acquired new member states and neighbours. Among the new members of the European Union are the countries of the former eastern bloc from central and eastern Europe which have undergone a systemic transformation in social and political terms in the early 1990s. The Eastern Partnership is one of the collaborations of the European Neighborhood Policy which was officially ratified at the Prague Summit in 2009 before representatives of the European Union member countries, the European Parliament, the Social and Regional Committee, the European Bank for Reconstruction and Development, European Investment, and 6 member countries from eastern Europe who are members of the Eastern Partnership Program. This study was written with the aim of knowing the relationship between the European Union and eastern partner countries from the four achievements established by the European Union through the implementation of cooperation with eastern regions that are bound by contract in the basis of establishing the eastern European partnership program."

"Di dalam Tugas Karya Akhir ini, dibahas mengenai hubungan Uni Eropa-Rusia dalam empat bidang yang ada dalam Four Common Spaces. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kajian kepustakaan dan dengan studi literatur sebagai teknik analisis data. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis masing-masing bidang kerjasama ialah operasionalisasi konsep dari Jervis dan Keohane. Operasionalisasi tersebut ialah tentang hal-hal yang menghambat dan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pembentukan sebu ah kerjasama. Dari analisis di keempat bidang tersebut nantinya akan diketahui pengaruh dari kerjasama dalam Four Common Spaces terhadap hubungan Uni Eropa-Rusia.

---

This paper talks about the relations between European Union (EU) with Russia in the context of cooperation in Four Common Spaces. The research is done by using literature methods. The tool of analysis that is used to analyze each field of cooperation is Jervis and Keohane's operationalization of concept. The operationalization is about things that restrain and factors that contribute to the success of the cooperation. From the analysis of four fields analyzed, it results in the impact of Four Common Spaces towards EU-Russia's relations."

"Nataliya Esakova performs an analysis of the interdependencies and the nature of cooperation between energy producing, consuming and transit countries focusing on the gas sector. For the analysis the theoretical framework of the interdependence theory by Robert O. Keohane and Joseph S. Nye and the international regime theory are applied to the recent developments within the gas relationship between the European Union and Russia in the last decade. The objective of the analysis is to determine, whether a fundamental regime change in terms of international regime theory is taking place, and, if so, which regime change explanation model in terms of interdependence theory is likely to apply."

"ABSTRAKPenelitian ini merumuskan latar belakang Uni Eropa melakukan sentralisasi datapopulasi dan perumahan Uni Eropa dalam sebuah sistem daring diberi namaCensus Hub, serta dampaknya terhadap jumlah tunawisma dan ketersediaanhunian di Negara Anggota Uni Eropa. Permasalahan yang diangkat dalampenelitian ini adalah latar belakang Uni Eropa menciptakan aplikasi daring untuksentralisasi data populasi dan perumahan di Eropa. Permasalahan kedua yangdibahas adalah fenomena jumlah tunawisma dan ketersediaan hunian kosong diNegara Anggota Uni Eropa. Periodisasi penelitian diambil dari tahun 1980-2020.Metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sumber datadiambil dari publikasi resmi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Teori yangdigunakan adalah konstruktivisme untuk integrasi Eropa oleh Jeffrey T. Checkelmenekankan pada perspektif politik domestik untuk merumuskan latar belakanginisiatif sentralisasi data populasi dan perumahan di Uni Eropa. Konsep yangdigunakan adalah analisis pasar perumahan dilihat melalui faktor permintaan,penawaran, dan legal dari Erick Eschker untuk merekonstruksi dampaksentralisasi sensus terhadap jumlah tunawisma dan ketersediaan hunian di NegaraAnggota Uni Eropa. Dari kedua proses analisis untuk menjawab kedua masalah,peneliti menemukan, bahwa sentralisasi sensus populasi dan perumahan UniEropa melalui Census Hub tidak dapat menjadi indikator dalam mengatasipeningkatan jumlah tunawisma dan tingkat kekosongan hunian di NegaraAnggota Uni Eropa.

---

ABSTRACTThis research formulates the background of the European Union centralizingpopulation and housing data of the European Union in an online system called theCensus Hub, and its impact on the number of homeless and housing availability inEU Member States. The problem raised in this research is the background of theEuropean Union creating an online application for centralizing population andhousing data in Europe. The second issue discussed is the phenomenon of thenumber of the homeless and the availability of empty dwellings in EU MemberStates. The research period is taken from 1980 to 2020. The research method isqualitative and quantitative research methods. The data sources are taken fromofficial publications issued by the European Union. The theory used isconstructivism for European integration by Jeffrey T. Checkel emphasizes thedomestic political perspective to formulate the background of the population andhousing data centralization initiative in the European Union. The concept used isan analysis of the housing market from Erick Eschker seen through demand,supply, and legal factors to reconstruct the impact of census centralization on thenumber of homeless people and the availability of dwellings in EU Member States.From the two analysis processes to answer the two problems, the researcher foundthat the centralization of the population and housing census of the EuropeanUnion through the Census Hub cannot be an indicator in overcoming the increasein the number of the homeless and in the level of vacancy dwellings in the EUMember States."

"Kerja sama keamanan Eropa mengalami perkembangan terbaru dengan aktivasi Permanent Structured Cooperation tahun 2017 oleh Uni Eropa. Aktivasi PESCO dilakukan pada waktu yang unik setelah United Kingdom memilih untuk keluar dari Uni Eropa melalui referendum di tahun 2016. Skripsi ini berusaha mencari tahu mengapa Uni Eropa mengaktivasi PESCO di tahun 2017. Tulisan ini menggunakan teori legitimasi yang ditulis oleh Tallberg dan Zurn dengan melihat legitimasi institusi berdasarkan fitur-fitur yang dimiliki institusi yaitu otoritas, prosedur dan performa. Teori tersebut digunakan karena terdapat permasalahan legitimasi yang dihadapi oleh Uni Eropa ketika PESCO diaktifkan. Menggunakan teori legitimasi, tulisan menemukan bahwa aktivasi PESCO dilakukan sebagai salah satu upaya Uni Eropa untuk melanjutkan integrasi sekaligus meningkatkan legitimasi yang dimiliki oleh institusi. Berdasarkan fitur otoritas, di dalam PESCO Uni Eropa memiliki otoritas yang rendah bila dibandingkan dengan bentuk kerja sama di bidang lainnya seperti Euro Area sebagai upaya mengurangi defisit legitimasi Uni Eropa. Sementara itu, berdasarkan fitur prosedur, pengambilan keputusan yang ada di dalam PESCO berpusat dalam Dewan Uni Eropa memiliki tujuan meningkatkan legitimasi di mata pemerintah negara anggota. Terakhir, berdasarkan fitur Performa, PESCO dibentuk untuk meningkatkan kapabilitas keamanan Uni Eropa dan legitimasi di mata audiens, namun lambatnya penyelesaian proyek menghalangi peningkatan legitimasi di fitur ini. Berdasarkan ketiga fitur tersebut, ditemukan bahwa PESCO dibentuk berdasarkan permasalahan legitimasi yang melanda Uni Eropa yaitu tingginya defisit legitimasi yang dihadapi, rendahnya kepercayaan dari negara anggota serta ketidakmampuan Uni Eropa untuk menyelesaikan masalah keamanan di lingkungan mereka. Dengan mengatasi ketiga hal tersebut, diharapkan aktivasi PESCO dapat meningkatkan legitimasi yang sebelumnya mengalami penurunan diakibatkan berbagai krisis.

---

European security cooperation underwent the latest development by the activation of Permanent Structured Cooperation (PESCO) in 2017 by the European Union. The PESCO activation was carried out in a unique time after the United Kingdom chose to leave the European Union through a referendum in 2016. This study seeks to find out why the European Union activated PESCO in 2017 and adopted the theory of legitimacy written by Tallberg and Zurn by looking at the legitimacy of the institutions based on the features of the institution, namely authority, procedure, and performance. Such theory was used because there were legitimacy problems faced by the European Union at the time when PESCO was activated. Using the theory of legitimacy, this study found that PESCO activation is carried out as one of the European Union's efforts to continue the integration while at the same time increasing the legitimacy of the institution. Based on the feature of the authority in PESCO, the European Union has low authority compared with forms of cooperation in other fields, as an effort to reduce the EU's legitimacy deficit. Meanwhile, based on the features of the procedure, the decision-making in PESCO is centered on the Council of the European Union with the aim of increasing legitimacy for its member state governments. Lastly, based on the feature of the performance, PESCO was activated to increase the EU security capabilities and legitimacy for the audience, however, the slow pace of project completion prevented the increase of legitimacy in this feature. Based on these three features, it was found that PESCO was formed on legitimacy problems that plagued the European Union, namely the high deficit of legitimacy, low trust from the member countries and the European Union's inability to resolve security problems in their environment. By overcoming those three things, it is hoped that PESCO activation may increase the legitimacy which has previously decreased due to various crises."