Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 60835 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rita Herawaty Br Bangun
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian, menganalisis pergeseran sektor perekonomian dan mengidentifikasi sektor unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara untuk penentuan prioritas pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) analisis yaitu: typologi klassen (TK), loqation question (LQ) dan shift share (SS). Analisis TK menunjukkan bahwa kabupaten tapanuli tengah termasuk daerah yang mempunyai potensi untuk berkembang dan tumbuh secara ekonomi di Sumatera Utara. Analisis LQ menunjukkan bahwa pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib merupakan sektor unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sedangkan analisis SS menunjukkan bahwa pada sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mempunyai daya saing yang tinggi dan berpotensi untuk maju dan tumbuh yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah."
Sragen: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, 2018
306 SUK 2:1 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Biantara Albab
"Pemuda desa di Kabupaten Garut memiliki peran sebagai agen perubahan, hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara mengembangkan sumber daya ekonomi melalui BUMDES. Peluang yang ada seperti: peningkatan jumlah pemuda Garut yang masuk dalam kategori usia produktif, keberadaan BUMDES di setiap desa, ketersediaan modal dari Dana Desa dan kesiapan regulasi mengenai BUMDES menjadi peluang bagi pemuda untuk berperan aktif dalam badan usaha tersebut, tetapi di sisi lain angka pengangguran dan angka urbanisasi tidak menunjukan angka yang baik, maka dibutuhkan strategi dalam memaksimalkan peran pemuda terhadap BUMDES untuk ketahanan ekonomi desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif Deskriptif dan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlu adanya sinergitas dari pihat-pihak tertentu untuk mewujudkan ketahanan ekonomi desa melalui peran pemuda didalam BUMDES, selain itu juga perlu adanya kesesuaian regulasi dan perencanaan yang baik untuk memaksimalkan pemanfaatan ketersediaan modal yang ada.

Village youth in Garut has a role as agent of change, it can be realized by developing economic resources through village-owned enterprises (BUMDES). Existing opportunities such as: an increasing number of Garut youth who are in the productive age category, the existence of BUMDES in every village, availability of capital from the Village Fund and the readiness of regulations regarding BUMDES are an opportunity for youth to play an active role in that business entity, but on the other side unemployment and urbanization do not show good numbers, therefore strategy is needed in maximizing the role of youth in BUMDES for Village economic resilience. The method used in this research is Descriptive Qualitative Method and using SWOT analysis. The results of this study indicate that the need for synergy from certain parties to realize the village economic resilience through the role of youth in BUMDES, besides that the need for proper regulation and good planning to maximize the use of available capital."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewie Mardhani
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas konsep security dan defence dalam studi ketahanan nasional yang kemudian menganalisis ketahanan politik dan ketahanan ekonomi pada krisis kesehatan pandemi Covid-19 agar menjadi masukan dalam RUU Kamnas untuk dapat disahkan di DPR untuk menciptakan keamanan dan pertahanan negara. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk ancaman kontemporer terkait security dan defence, serta persamaan dan perbedaannya.
Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Informan yang diwawancarai sebanyak 2 orang pejabat setingkat Eselon III dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Hasil analisis dari penelitian ini adalah bentuk ancaman kontemporer yang terjadi di Indonesia adalah ancaman di perbatasan yang mempengaruhi keutuhan wilayah, ancaman separatisme dari KKB di Papua serta beberapa bencana alam yang memakan korban jiwa, dan saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19. Persamaan konsep security dan defence dapat dilihat dari regulasi dan konsepnya. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari kelembagaan, konstitusi, dan sumber ancaman. Pada analisis ketahanan politik dan ketahanan ekonomi dalam menghadapi ancaman krisis kesehatan pandemi yang berimbas pada sektor lain baik politik, ekonomi, dan keamanan. Dampak yang paling dirasakan adalah banyaknya pasien yang meninggal dunia, menurunnya pertumbuhan ekonomi, dan tingginya jumlah pengangguran. Belum sinerginya pemerintah pusat dengan daerah serta tumpang tindihnya kewenangan dalam penyelesaian masalah menyebabkan makin bertambahnya korban pandemi. Oleh karena itu diperlukan regulasi kebijakan keamanan nasional yang mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab serta koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian pandemi ini.

ABSTRACT
This research discusses the concepts of security and defence in a national resilience study which then analyzes political resilience and economic resilience in the Covid-19 pandemic health crisis so that it becomes an input in the National Security Draft to be passed in the Parliament to create national security and defence. This study aims to explain the forms of contemporary threats related to security and defence, as well as their similarities and differences.
This research method uses descriptive qualitative research design. The research data collection technique was carried out through interviews and literature study. Informants who were interviewed were 2 echelon III officials from the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia.
The results of the analysis of this research are the forms of contemporary threats that occur in Indonesia are threats at the border that affect the territorial integrity, the threat of separatism from the KKB in Papua and several natural disasters that take lives, and currently the Covid-19 pandemic is happening. The similarities between the concepts of security and defence can be seen from the regulations and concepts. While the difference can be seen from the institutional, constitutional, and source of threats. In the analysis of political resilience and economic resilience in the face of the threat of a pandemic health crisis which impacted on other sectors of politics, economy and security. The most pronounced impact is the number of patients who died, declining economic growth, and high unemployment. The lack of synergy between the central government and the regions and overlapping authority in solving problems has led to an increase in pandemic casualties. Therefore, national security policy regulation is needed that regulates the authority and responsibility and coordination between institutions in resolving this pandemic."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abimanyu Achmad Rizky Wira Buana
"Penelitian ini menyajikan penilaian kinerja ketahanan energi Indonesia melalui pengukuran indeks keamanan energinya untuk tahun 2014 hingga 2018. Studi ini mengkonseptualisasikan ketahanan energi terdiri dari lima dimensi: ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, akseptabilitas, dan efisiensi. Dimensi tersebut dipilih melalui kajian konsep ketahanan energi yang banyak digunakan pada masa sebelumnya. Dimensi tersebut disusun menjadi 8 indikator yang digunakan untuk menilai ketahanan energi. Penelitian ini menganalisis negara ASEAN +6 untuk menilai kinerja keamanan energi terutama negara Indonesia. Indikator dinormalisasi menggunakan metode minimum dan pembobotan berdasarkan pembobotan yang sama. Berdasarkan analisis, kinerja ketahanan energi Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang positif. Dengan dimensi ketersediaan sebagai dimensi unggulan Indonesia dan dimensi keterjangkauan sebagai dimensi terlemah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke 2 dalam wilayah ASEAN hanya berada dibawah Singapura dan peringkat ke 5 dalam kawasan ASEAN +6.

This study presents an assessment of Indonesia's energy security performance through measuring its energy security index for 2014 to 2018. This study conceptualizes energy security as consisting of five dimensions: availability, affordability, accessibility, acceptability, and efficiency. This dimension was chosen through a study of the concept of energy security which was widely used in the past. These dimensions are arranged into 8 indicators used to assess energy security. This study analyzes ASEAN +6 countries to assess energy security performance, especially Indonesia. Indicators are normalized using the minimum method and weighting based on the same weighting. Based on the analysis, Indonesia's energy security performance shows a positive upward trend. With the availability dimension as Indonesia's leading dimension and the affordability dimension as Indonesia's weakest dimension. The results show that Indonesia is in 2nd place in the ASEAN region, only below Singapore and 5th in the ASEAN +6 region."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA, 1995
R 915.982 2 LOK p
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017
320.12 KED
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sendy Agita
"Pemerintah Indonesia telah melakukan pembenahan sistem dan insfrastruktur
kesehatan khususnya Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai provider BPJS untuk
mengimplementasikan progam universal health coverage dalam SJSN. Tujuan
penelitian untuk mengetahui kebutuhan tempat tidur di Kabupaten Bolaang
Mongondow Propinsi Sulawesi Utara dalam implementasi program SJSN.
Metode penelitian yaitu penelitian operasional yang membuat estimasi dan
proyeksi kebutuhan tempat tidur, Pendekatan kualitatif dengan indepth interview
(wawancara mendalam) kepada informan tertentu juga dilakukan agar dapat
gambaran strategi kebijakan. Hasil penelitian yaitu estimasi jumlah TT tahun
2013 antara ketersediaan TT dan kebutuhan TT mencukupi. Proyeksi jumlah TT
tahun 2018 dan tahun 2023 yaitu kebutuhan TT meningkat tetapi ketersediaan
kurang. Strategi kebijakan yaitu pemerintah daerah membangun RS tipe C dan
akan mengembangkan Puskesmas Non Perawatan menjadi Puskesmas Perawatan.
Hasil penelitian ini lebih lanjut diarahkan kepada pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow.
.....The Indonesian government has to reform the health system and infrastructure in
particular hospitals and health centers as providers BPJS for implementation
universal health coverage program in the Social Security System. Research
purposes to determine the bed needs in Bolaang Mongondow Regency North
Sulawesi Province in SJSN program implementation. Research methods that
operational research to make estimates and projected needs bed, qualitative
approach with indepth interview to specific informants also done in order to
overview policy strategy. The results are estimates of the number of beds in 2013
between the availability of beds and beds needs sufficient. Projected number of
beds in 2018 and in 2023 the need for beds increased but the availability is less.
Policy strategies that local governments establish hospitals type C and will
develop PHC Non Care into Care PHC. Results of this study further directed to
government Bolaang Mongondow Regency."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wahyudi
"Kondisi kawasan perbatasan Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia, dan keberadaan dua kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan Identitas baik etnis maupun agama, menjadi tantangan dalam keberlangsungan kehidupan sosial di wilayah perbatasan. Dari aspek Kajian Pertahanan, dinamika tersebut dapat menjadi sasaran potensial terjadinya Perangproxy (Proxy War) melalui Kawasan Perbatasan. Sehingga diperlukan adanya penguatan implementasi nilai-nilai Bela negara dalam menghadapinya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi nilai-nilai bela negara di perbatasan Desa Sungai Limau dalam menghadapi berbagai tantangan berupa ancaman perang proxy yang rentan terjadi dewasa kini, dengan menggunakan pisau analisis konsepsi Bela Negara dan Perang proxy serta Konsepsi Masyarakat perbatasan. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai bela negara masyarakat perbatasan Desa Sungai Limau yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kekuatan yaitu adanya sikap dan praktik kesadaran berbangsa dan bernegara dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus alat pemersatu yang dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mampu menjadi modal dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman proxy war di daerah perbatasan."
Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia, 2017
345 JPUPI 7:1 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Lupita Widyaningrum
"BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksana Sistem Jaminan Sosial di Indonesia merupakan lembaga yang memiliki fungsi strategis dan berperan penting dalam
meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi teknis Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, serta untuk mengetahui faktor faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi teknis dan output BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian dilakukan pada sebanyak
325 Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia dengan periode tahun 2014 hingga 2019. Analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur efisiensi
teknis ini adalah dengan fungsi produksi Stochastic Frontier. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan memiliki efisiensi teknis dengan rata-rata bervariasi antara 0,409767 – 0,979056 selama periode 2014-2019.
Variabel yang berpengaruh terhadap inefisiensi teknis BPJS Ketenagakerjaan adalah jumlah peserta, dan variabel yang berpengaruh terhadap output pendapatan asuransi
adalah variabel input jumlah pegawai, belanja modal, dan klasifikasi Kantor Cabang.
Selain itu terdapat temuan menarik bahwa kantor cabang skala yang lebih kecil akan beroperasi lebih efisien dibandingkan Kantor Cabang yang besar. Untuk meningkatkan efisiensi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan jumlah pegawai,
meningkatkan capital, lebih gencar dalam melakukan sosialisasi untuk akuisisi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan as the institution implementing Social Security System in Indonesia has a strategic function and plays a vital role in improving welfare economy of the labour in Indonesia. The performance stability of the BPJS Ketenagakerjaan is vital. This study aims to determine the technical efficiency of BPJS Ketenagakerjaan
branch offices throughout Indonesia and determine the factors that affect the technical
efficiency and output of BPJS Ketenagakerjaan. The research was conducted at 325
BPJS Ketenagakerjaan branch offices in Indonesia for the period 2014 to 2019. The
data analysis used in this study to measure technical efficiency is stochastic frontier
production analysis. The results showed that the BPJS Ketenagakerjaan branch office
during 2014-2019 was technically efficient with an average efficiency ranging between
0.609767 - 0.929056. The variables that affect the technical inefficiency of BPJS Ketenagakerjaan is the number of participants, and variables that affect the insurance income output are the input variables for the number of employees, capital expenditures, and branch classes. Interestingly, it has been observed that smaller branch
offices have been operating more efficiently than large branch offices. To increase the BPJS Ketenagakerjaan branch office’s efficiency, it is necessary to increase the number of employees, increase capital, and be more aggressive conducting socialization for acquisitions of member BPJS Ketenagakerjaan.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zaekhan
"Disertasi ini dimotivasi oleh issue energi (ketahanan energi) dan issue lingkungan (perubahan iklim), khususnya inefisiensi energi dan emisi CO2 di industri manufaktur Indonesia. Sektor industri manufaktur harus menerapkan standar yang menitikberatkan upaya efisiensi energi, diversifikasi energi, eco-design dan teknologi rendah karbon. Kebijakan konservasi energi (efisiensi energi) dan diversifikasi energi (pergeseran komposisi energi) yang efektif dan tepat sasaran sangat penting dan modal bagi industri manufaktur berkelanjutan. Target yang akan dicapai adalah eksistensi decoupling, yaitu aktivitas ekonomi industri meningkat, tetapi konsumsi energi bahan bakar fosil dan emisi CO2 menurun. Sehingga, informasi deskripsi dan eksposisi yang jelas tentang eksistensi decoupling sangat diperlukan.
Disertasi ini terbagi menjadi 2 studi;
Studi pertama, mengidentifikasi eksistensi decoupling di industri manufaktur Indonesia pada periode 2010-2014 melalui pendekatan konsumsi energi dan emisi CO2. Identifikasi dibedakan berdasarkan kategori karakteristik perusahaan (industri) seperti: sub-sektor, intensitas teknologi, regional pulau, ukuran perusahaan, kepemilikan modal, dan ekspor. Identifikasi menggunakan metode indeks decoupling yang dihitung dari komponen-komponen hasil dekomposisi konsumsi energi dan emisi CO2.
Metode dekomposisi yang digunakan adalah Logarithmic Mean Divisia Index (LMDI). Aktivitas ekonomi industri merupakan komponen penggerak utama peningkatan konsumsi energi dan emisi CO2, sedangkan intensitas energi dan struktur komposisi energi merupakan komponen penghambat peningkatan konsumsi energi dan emisi CO2.
Hasil identifikasi memperlihatkan bahwa tidak terjadi efek decoupling antara konsumsi energi atau emisi CO2 dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi industri pada periode 2010-2014, tetapi eksistensi decoupling relatif pada periode 2012-2013 (secara agregat). Eksistensi decoupling relatif di perusahaan dengan intensitas teknologi medium-low dan perusahaan dengan jumlah pekerja 500-999 (disagregasi). Di masa depan, pemerintah hendaknya fokus melakukan perubahan teknologi rendah karbon atau revitalisasi mesin yang tidak efisien pada perusahaan di sub-sektor yang berpotensi decoupling, berteknologi medium atau high, sudah tua, berada di wilayah Jawa-Bali, firm size 200-499, milik PMDN, dan berorientasi ekspor.
Studi kedua, melakukan identifikasi determinan potensial (karakteristik perusahaan) atau insentif harga energi yang dapat menjadi faktor pendorong terjadinya decoupling (emisi CO2). Identifikasi melalui pendekatan empiris ekonometri regresi data panel perubahan share konsumsi energi, ketika kondisi pertumbuhan aktivitas ekonomi meningkat atau stagnan. Studi ini menggunakan metode estimasi Seemingly Unrelated Regression (SUR). Pendekatan empiris dimodelkan dengan permintaan faktor input masing-masing sub-energi di industri yang diturunkan dari fungsi biaya translog. Data set bersumber dari data survei statistik industri besar dan menengah Indonesia, yang disiapkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.
Hasil estimasi memperlihatkan bahwa penurunan pajak/harga pada bahan bakar gas akan mendorong terjadinya decoupling. Tidak ada perubahan teknologi seiring berjalannya waktu. Perusahaan dengan teknologi medium, wilayah Jawa-Bali, ukuran perusahaan semakin besar, milik PMA lebih less polluters dan berpotensi mendorong terjadinya decoupling sedangkan perusahaan yang semakin tua dan berorientasi ekspor cenderung menjadi heavy polluters. Pemerintah hendaknya fokus melakukan peralihan teknologi dari medium-low ke medium, memberikan insentif atau penghargaan serta peningkatan kapitalisasi pada perusahaan yang berteknologi medium, dan memberikan subsidi atau insentif pada perusahaan yang cenderung heavy polluters yaitu yang tua, wilayah luar Jawa-Bali, firm size kecil, milik PMDN, dan berorientasi ekspor.

This dissertation is motivated by the issue of energy (energy security) and environmental issues (climate change), specifically energy inefficiency and CO2 emissions in the Indonesian manufacturing industry. The manufacturing industry sector must adopt standards that emphasize energy efficiency, energy diversification, eco-design and low-carbon technology efforts. Energy conservation policies (energy efficiency) and energy diversification (shifting energy composition) that are effective and targeted are very important and capital for sustainable manufacturing industries. The target to be achieved is the existence of decoupling, namely increased industrial economic activity, but the consumption of fossil fuel energy and CO2 emissions decreases. Therefore, clear description and exposition information about the existence of decoupling is needed.
This dissertation is divided into 2 studies; The first study, identified the existence of decoupling in the Indonesian manufacturing industry in the period 2010-2014 through the approach of energy consumption and CO2 emissions. Identification is distinguished by the category of company (industry) characteristics such as: sub-sectors, technological intensity, regional islands, company size, capital ownership, and exports. Identification uses the decoupling index method which is calculated from the components of decomposition of energy consumption and CO2 emissions. The decomposition method used is the Logarithmic Mean Divisia Index (LMDI). Industrial economic activity is the main driving component of increasing energy consumption and CO2 emissions, while energy intensity and energy composition structure are inhibiting components of increasing energy consumption and CO2 emissions.
The identification results show that there is no decoupling effect between energy consumption or CO2 emissions with the growth of industrial economic activity in the period 2010-2014, but the existence of relative decoupling in the 2012-2013 period (in aggregate). The existence of relative decoupling is in companies with medium-low technology intensity and companies with 500-999 (disaggregated) workers. In the future, the government should focus on changing low-carbon technology or revitalizing inefficient machines to companies in sub-sectors that have the potential of decoupling, medium or high technology, are old, in the Java-Bali region, firm size 200-499, owned PMDN, and export-oriented.
The second study, identifies potential determinants (company characteristics) or energy price incentives that can be a driving factor for decoupling (CO2 emissions). Identification through an empirical approach to econometric regression of panel data changes the share of energy consumption, when conditions for economic activity increase or stagnate. This study uses the Seemingly Unrelated Regression (SUR) estimation method. The empirical approach is modeled by the demand for input factors of each sub-energy in the industry derived from the translog cost function. The data set is sourced from Indonesian large and medium industry statistical survey data, prepared by the Statistics Indonesia.
Estimation results show that a reduction in taxes / prices on natural gas will encourage decoupling. There are no technological changes over time. Companies with medium technology, the Java-Bali region, the size of the company is bigger, owned by PMA, less polluters and has the potential to encourage decoupling while companies that are older and export-oriented tend to become heavy polluters. The government should focus on transferring technology from medium-low to medium, providing incentives or rewards as well as increasing capitalization in medium-tech companies, and providing subsidies or incentives for companies that tend to be heavy polluters, namely the old, regions outside Java-Bali, small firm size, belongs to PMDN, and is export-oriented.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
D2731
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>