Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyediaan layanan publik digital sangat penting. Standar pengalaman pelanggan telah meningkat di sektor swasta, dan masyarakat mengharapkan pemerintah untuk mengikutinya. Pemerintah menghadapi berbagai tantangan ketika mencoba menumbuhkan solusi digital, banyak di antaranya yang terbesar bukan teknologi. Keberhasilan implementasi transformasi digital di pemerintahan bergantung pada pengambilan tindakan tegas atas masalah ini, yang dapat mencakup segala hal mulai dari menghilangkan silo organisasi hingga mengatasi kesenjangan keterampilan digital dan kurangnya pendanaan. Jika tantangan ini dibiarkan tidak teratasi, program pemerintah digital berisiko kehilangan pendanaan berkelanjutan dan, tentu saja, kemampuan organisasi untuk memanfaatkan manfaat yang dijanjikan dari solusi digital. Penelitian ini mengambil studi kasus implementasi transformasi digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya pada Pusat Data dan Teknologi Informasi. Permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian yaitu belum dilakukannya monitoring evaluasi transformasi digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Urgensi melakukan evaluasi transformasi digital adalah dari hasil evaluasi yang dihasilkan dapat digali rekomendasi dan dilakukan perbaikan agar pelaksanaan transformasi digital Kementerian PUPR menjadi lebih baik dan meningkat. Penelitian ini menggunakan GovTech Maturity Index sebagai kerangka kerja evaluasi dan metode campuran yaitu pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen dan pendekatan kuantitatif dengan survei menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kematangan transformasi digital Pusdatin Kementerian PUPR berdasarkan kerangka kerja GTMI memperoleh nilai 0,87 (nol koma delapan tujuh) berarti sangat tinggi yang dikategorikan masuk ke dalam grup A. Kementerian PUPR telah mendemonstrasikan solusi canggih atau inovatif dan praktik yang baik di area fokus GovTech.

---

The provision of digital public services is very important. Customer experience standards have risen in the private sector, and society expects governments to follow it. Governments face a variety of challenges when trying to grow digital solutions, many of the biggest of which are non-technological. The successful implementation of digital transformation in government depends on taking decisive action on this issue, which can include everything from eliminating organizational silos to addressing digital skills weaknesses and capital shortages. If these challenges are left unaddressed, digital government programs risk losing ongoing funding and, of course, the ability of organizations to take advantage of the benefits that digital solutions offer. This research takes a case study of the implementation of digital transformation in the Ministry of Public Works and Public Housing especially in Data and Information Technology Center. The main problem of this research is that an evaluation of digital transformation has not been carried out at the Ministry of Public Works and Public Housing. The urgency of evaluating digital transformation is based on evaluation result, recommendations can be explored and made improvements so that the implementation of the Ministry of Public Works and Public Housing's digital transformation is better and improved. This study uses the GovTech Maturity Index as an evaluation framework and mixed methods, qualitative approach with interviews, observations, and document studies and quantitative approach with survey using questionnaire. Based on the evaluation result, the maturity level of the digital transformation of the Data and Information Technology Center in Ministry of Public Works and Public Housing based on the GTMI framework is 0.87 (zero point eight seven) which means it is very high which is included in group A. The Ministry of of Public Works and Public Housing has demonstrated advanced or innovative solutions and good practices in focus areas GovTech."

"ABSTRAKPenerapan teknologi informasi belum optimal pada pengendalian intern pengelolaan keuangan di Kementerian PUPR menjadi salah satu penyebab adanya kelemahan pada pengendalian intern pengelolaan keuangan. Strategi dan ukuran kinerja teknologi informasi harus selaras dengan strategi dan ukuran kinerja pengelolaan keuangan agar dapat meningkatkan kualitas pengendalian intern pengelolaan keuangan. Tesis ini membahas strategi dan ukuran kinerja teknologi informasi yang selaras dengan strategi dan ukuran kinerja pengelolaan keuangan di Kementerian PUPR dengan menggunakan Balanced Scorecard. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi dokumen untuk dapat menjelaskan hasil penelitian secara rinci. Strategi dan ukuran kinerja teknologi informasi harus mendukung pengelola keuangan untuk memiliki sistem informasi dan basis data yang sesuai kebutuhan, terintegrasi, dan aman untuk mendukung penggunaan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dan penggunaan barang milik negara yang optimal. Balanced Scorecard membuat pengelola TI dapat menyelaraskan dan menentukan strategi dan ukuran kinerja yang tepat dalam pengelolaan keuagan untuk meningkatkan pengendalian intern pengelolaan keuangan di Kementerian PUPR

---

ABSTRACTThe application of information technology that has not been optimal in financial management internal control at the Ministry of Public Works and Housing becomes one of the causes of weakness in financial management internal control. Strategy and performance measures of information technology must be aligned with strategy and performance measures of financial management in order to improve quality of financial management internal control. This thesis provides study about strategy and performance measures of information technology that is in line with the strategy and performance measures of financial management at the Ministry of Public Works and Housing using Balanced Scorecard. The study was conducted qualitatively with in-depth interviews and document studies in order to provide research result in detail. The strategy and performance measures of information technology must support financial manager to have an information system and database which are appropriate, integrated and safe to support the use of an effective, efficient, accountable and transparent budget and the optimal use of state-owned property. Balanced Scorecard makes IT division can align and determine right strategy and performance measures in financial management to improve financial management internal control at the Ministry of Public Works and Housing."

"Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Demi menjalankan proses penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum yang berkualitas, maka Kementerian juga harus memiliki infrastruktur Teknologi Informasi (TI) yang handal. Demi mewujudkan infrastruktur yang handal diperlukan perencanaan arsitektur teknologi informasi agar terwujud keselarasan penerapan TI terhadap strategi bisnis organisasi sebagai acuan dalam pengambilan keputusan TI jangka panjang yang efektif dan efisien.Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan arsitektur TI untuk Kementerian Pekerjaan Umum. Penelitian ini berdasarkan kerangka kerja The Open Group Architecture Framework Architecture Development Method (TOGAF ADM). Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara ke pihak pengelola TI di Kementerian Pekerjaan Umum serta mengumpulkan data sekunder melalui cetak biru TIK Kementerian Pekerjaan Umum serta kebijakan terkait TIK.Hasil penelitian ini diantaranya: (1) Dari hasil perancangan menggunakan TOGAF ADM diperoleh 22 kandidat aplikasi baru yang diusulkan untuk dikembangkan di Kementerian Pekerjaan Umum.(2) Menghasilkan 10 prinsip arsitektur. (3) Hasil perancangan arsitektur teknologi berupa rancangan private cloud.

---

According to the Regulation of the Minister of Public Works No. 08/PRT/M/2010 on the Organization and Administration of the Ministry of Public Works, the Ministry of Public Works has the task of organizing affairs in the field of public works in the government to assist the President in carrying out the State government. For doing the affairs of the implementation process in the quality of public works, the ministry must also have an infrastructure of Information Technology (IT) are reliable. Reliable infrastructure in order to realize the necessary planning information technology architecture to realize the alignment of the application of IT to the organization's business strategy as a reference for long-term IT decisions are effective and efficient.

This research aims to deliver a design of information and technology architecture for the Ministry of Public Works. This research is based on The Open Group Architecture Framework Architecture Development Method (TOGAF ADM) framework. This research approach to collect primary data by conducting interviews to IT manager in the Ministry of Public Works and collecting secondary data through ICT blueprint Ministry of Public Works and ICT related policies.

Results of this research are: (1) From the results of the design using the TOGAF ADM acquired 22 new applications candidate are proposed to be developed Ministry of Public Works. (2) Generate 10 principles of architecture. (3) The results of technology architecture is private cloud."

"Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (Itjen PUPR) memiliki program penguatan peran pengawasan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 2015-2019. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja Itjen PUPR sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Kementerian PUPR. Sejalan dengan itu, Itjen PUPR menetapkan capaian level 3 Internal Audit Capacity Model (IACM), namun hasil penilaian BPKP menunjukkan bahwa Itjen PUPR masih berada di level 2 IACM. Salah satu penyebab ketimpangan ini adalah belum diterapkannya Manajemen Pengetahuan (MP) di Itjen PUPR. Itjen PUPR dapat mencapai level 3 IACM jika telah menerapkan MP. Agar penerapan MP berhasil, maka sebelum diterapkan, Itjen PUPR perlu mengukur tingkat kesiapannya terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar tingkat kesiapan Itjen PUPR dalam rangka menerapkan MP dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap aspek-aspek yang dinilai belum siap menerapkan MP. Kesiapan MP diukur berdasarkan kerangka kerja yang divalidasi oleh Pakar secara kualitatif. Kerangka kerja dibagi atas 2 aspek utama: Individu dan Organisasi, dengan menggunakan faktor-faktor: Kepercayaan, Efikasi Diri, Kerterbukaan pada Perubahan, Resiprokal, Pemahaman atas MP, Regulasi, Budaya, Struktur, Kepemimpinan & Manajemen, Strategi, Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK), dan Lingkungan Fisik. Pengukuran tingkat kesiapan mengacu pada skala Rao. Penelitian ini juga dilakukan secara kuantitatif dengan mengedarkan survei kuesioner skala likert 1-5 kepada 150 pegawai sebagai metode pengambilan sampel. Data yang dikumpulkan dari hasil survei akan diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan nilai Kesiapan MP Itjen PUPR adalah 66.68% yakni berada pada tingkat Reseptif (level 4), yang berarti Itjen PUPR dalam keadaan siap untuk menerapkan Manajemen Pengetahuan, namun dengan catatan perbaikan pada faktor Regulasi dan Struktur.

---

General Inspectorate (GI) of Ministry of Public Works & Housing (PWH) has strengthening program of surveillance role which is based on Beuroucracy Reformation Road Map Ministry of PWH 2015-2019. This program is conduced to improve GI-PWHs performance as government internal control apparatus in Ministry of PHW. Aligned to it, GI-PWH has set third level of Internal Audit Capacity Model (IACM), but BPKPs assessment showed that GI-PWH is still on second level of IACM. One of the reasons of this deviation is unimplemented Knowledge Management (KM). GI-PWH may achieve third level IACM if it has implemented KM. In order to succeed in KM implementation, readiness level of KM must be measured first.

This research aims to know how much KM readiness level of GI-PWH in order to implement it. Knowing the level, this research may be able to give some reccomendations toward GI-PWH related to aspects in KM that may not be ready. KM readiness is assessed based on Theoretical Framework which was validated by experts qualitatively. The framework is divided into 2 main aspects: Individual and Organization. Factors accomodated to conduct the assessment are: Trust, Knowledge Self-Efficacy, Openness for Change, Reciprocicy, Understanding of Definition & Benefit of KM, Regulatin, Culture, Structure, Leadership & Management, Strategy, Information & Communcation Technology (ICT), and Physical Environment. The measurement of readiness level refered to Rao scale.

This research was conducted quantitatively by using 5-scale-likert questionnaire. Respondents were carried out from 150 samples. Data was collected and processed by using descriptive-analysis method. The result showed readiness level to implement KM in GI-PWH is 66.68% at Receptive level. This means GI-PWH is ready to implement KM, but"

"ABSTRAKKementerian PUPR mendapat amanah untuk melaksanakan salah satu misi utama pemerintah, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi nasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia.Sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini, Kementerian PUPR telah menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan secara elektronik dengan menggunakan sistem e-Monitoring. Sistem e-Monitoring tersebut berisikan data progres pelaksanaan kegiatan Kementerian PUPR yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem e-Monitoring ini sangat penting dalam fungsi monitoring untuk menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dan juga sebagai bahan untuk pengambilan keputusan para pimpinan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh APBN BA033, yang alokasinya pada tahun 2017 ini sebesar 105,3 Triliun. Dengan demikian, perlu disusun manajamen risiko keamanan informasi terhadap sistem e-Monitoring untuk menjaga kualitas pengambilan keputusan oleh pimpinan.Tujuan Penelitian ini adalah menyusun konsep dokumen manajemen risiko keamanan informasi untuk sistem e-Monitoring Kementerian PUPR dengan kerangka kerja ISO/IEC 27005:2011. Keluaran dari penelitian ini adalah surat keputusan dari penanggung jawab sistem e-Monitoring tentang rencana kerja dan tim pelaksana manajemen risiko keamanan informasi sistem e-Monitoring Kementerian PUPR.

---

ABSTRACTThe Ministry of PWH receives a mandate to implement one of the main missions of the government, accelerating infrastructure development in order to increase national production capacity to improve Indonesia 39 s competitiveness.Since 2006, the Ministry of PWH has implemented an electronic monitoring and reporting system, e Monitoring, which is used to check the progress of Ministry of PWH rsquo s activities throughout Indonesia, including physical and financial progress. Now, the e Monitoring is very important in observing or checking the progress so that the policy is implemented in accordance with its goals. It is also one of main information for policy making by the leaders, especially implementation of activities funded by the state budget APBN BA033 , which in 2017 is allocated at IDR 105.3 trillion. Thus, it is necessary to establish information security risk management on e Monitoring to maintain the quality of decision making by the leaders.The purpose of this research is to compile the concept of information security risk management document for e Monitoring of the Ministry of PWH with ISO IEC 27005 2011 framework. Output from this research is a decision letter from the responsible e Monitoring system about work plan and implementation team of information security risk management system e Monitoring of the Ministry of PWH."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan organisasi terhadap sistem informasi sebagai alat pengendalian pelaksanaan kegiatan audit agar sesuai pedoman dan standar audit dan merancang sistem informasi audit dengan menggunakan model Framework For The Aplication Of System Thinking FAST . Dari delapan tahap dalam model FAST, penelitian ini hanya akan menggunakan lima tahap perancangan, yaitu definisi ruang lingkup, analisis masalah, analisis kebutuhan, desain logis dan analisis keputusan desain user interface . Hasil pada tahap definisi ruang lingkup didapat permasalahan yang terjadi dan kondisi yang diharapkan berdasarkan kerangka PIECES. Tahap analisis permasalahan dibahas lebih lanjut mengenai permasalahan, akibat dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Hasil tahap analisa kebutuhan didapat adanya kebutuhan terhadap sistem informasi berdasarkan permasalahan yang telah dianalisis. Selanjutnya kebutuhan tersebut dituangkan dalam sebuah model pada tahap desain logis. Pemodelan sistem terbagi menjadi 2 yaitu pemodelan proses dan pemodelan data. Pemodelan proses dituangkan dalam Data Flow Diagram, sedangkan pemodelan data menggunakan Entity Relationship Diagram. Tahap selanjutnya adalah menuangkan model tersebut kedalam perancangan user interface yang nantinya dapat digunakan dalam tahap desain fisik dan kontruksi.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the needs of the organization against information systems as a tools of controlling the audit program to fit guidelines and auditeeng standards and design the information systems of audit by using Framework For The Application Of System Thinking models FAST . Of the eight stages in the FAST models, this study only use five stages of design, namely the scope definition, problem analysis, requirements analysis, logical design and decision analysis user interface design . The results of the scope definition stage is occuring the problems and obtained the expected conditions based PIECES framework. Problem analysis phase discusses further on issues, effects and solutions offered to solve the existing problems. The results of requirements analysis phase is to know the demand of information systems based on the issues that have been analyzed before. Furthermore, the logical design phase transforms the requirement into a model. Modeling system is divided to process modeling and data modeling. Modeling the process uses Data Flow Diagram, whereas data modeling uses Entity Relationship Diagram. The next step is to pour it into a model of user interface design that can be used in physical design stage and construction."

"Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1156 tahun 2016 menunjuk Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika PDSI sebagai CIO Kementerian Kominfo dengan tugas pengelolaan layanan teknologi informasi TI di lingkungan internal Kementerian Kominfo. Berdasarkan katalog layanan, terdapat 27 layanan TI yang diberikan PDSI kepada internal Kementerian Kominfo. Dari hasil survei, indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI tertinggi yang dicapai adalah 61.33. Sedangkan harapan dari Kepala PDSI adalah 85. Berdasarkan analisis fishbone, salah satu sebab permasalahan tidak tercapainya indeks kepuasan pegawai adalah belum adanya Service Level Agreement SLA layanan TI. Untuk meningkatkan indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI dengan memastikan bahwa layanan TI telah dilakukan sesuai dengan harapan maka perlu disusun rancangan SLA layanan TI PDSI Kemkominfo. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat dan pengelola TI di PDSI sebagai pemilik layanan, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk memperoleh data yang lebih mewakili pengguna layanan, dilakukan survei dengan 307 sampel pegawai Kemkominfo. Hasil survei divalidasi oleh perwakilan pengguna. Selain itu dilakukan pula observasi dokumen dan lapangan. Dari penelitian ini, diperoleh empat SLA layanan TI yang dapat membantu meningkatkan indeks kepuasan pegawai Kominfo.

---

Decree of the Minister of Communication and Information Technology Number 1156 of 2016 appoint the Head of center for data and ict infrastructure PDSI as CIO Ministry of Communications and Informatics with the task of managing information technology services IT within the internal Ministry of Communications and Information Technology. Based on the service catalog, there are 27 IT services provided by PDSI to the internal Ministry of Communications and Information Technology. From the survey results, the highest employee satisfaction index of PDSI 39 s IT service is 61.33. While the expectation of PDSI Head is 85. Based on fishbone analysis, one of the reasons for the problem of not achieving the index of employee satisfaction is the absence of Service Level Agreement SLA IT services. To improve the employee satisfaction index for PDSI IT services by ensuring that IT services have been conducted in line with expectations, it is necessary to draft design of Service Level Agreement for Information Technology Services.

The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011. This research is a qualitative research with case study category. Data collection was conducted through interviews of IT officials and managers in PDSI as service owners, as well as IT service user representatives. To obtain data that is more representative of service users, a survey was conducted with 307 samples of employees of Kemkominfo. The survey results are validated by the user representative. In addition, document and field observations were also conducted. From this research, it is obtained four SLA IT service that can help improve the index of satisfaction of Kominfo employeesof development of information system to prevent implementation failure of the information system in the future."

"Pemeliharaan dan perawatan bangunan bertujuan untuk menjaga kondisi fungsi, struktur, dan estetika seperti pada kondisi awalnya. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemeliharaan dan perawatan bangunan hijau gedung pemerintahan komponen arsitektur. Gedung Kantor Kementerian PUPR dipilih untuk menjadi studi kasus pada penelitian ini. Kerusakan komponen arsitektur yang rusak pada bangunan sehingga tidak memenuhi standar kinerja pemeliharaan menjadi permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Dampak dari permasalahan ini adalah biaya operasional yang meningkat dan tidak tercapainya empat syarat keandalan bangunan (kenyamanan, keselamatan, kesehatan, dan kemudahan). Penyebab dari masalah tersebut adalah karena sistem pemeliharaan yang tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode survei, tinjauan literatur, dan studi kasus untuk mendapatkan hasil penelitian yang merupakan pembuktian bahwa kinerja pekerjaan pemeliharaan dan perawatan komponen arsitektur bangunan gedung hijau pemerintah dapat meningkat dengan menggunakan pengembangan sistem informasi berbasis Building Information Modelling (BIM).

---

The purpose of Buidling maintenance is to maintain the fuctional, structural, and aesthetics condition as in the initial conditions. This research aims to improve the architectural components of the government green bulding maintenances performance. The PUPR Ministry Office Building was chosen to be the case study in this research. The damaged architectural components in buildings might affect the failure of the component to fulfill the standard required. The impact of this problem is the increased operational costs and not achieving the four conditions of building reliability (comfort, safety, health, and convenience). The cause of the problem is the ineffectiveness of the maintenance system. The survey methods, literature review, and case studies are used in this research to prove the argument that the performance architectural components of the government green bulding maintenance can be improved by using the development of information systems based on Building Information Modelling (BIM)."

"Perkembangan teknologi website telah berkembang pesat di setiap sektor manapun. Media website dalam setiap organisasi digunakan sebagai profiling sekaligus media informasi dari organisasi tersebut. Media website merupakan sarana penyebaran informasi efektif bagi pihak sektor publik/pemerintah dan swasta karena media website ini dapat diakses kapan dan dimanapun. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) adalah unit eselon 1 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memanfaatkan teknologi website untuk salah satu penerapan layanan e-government. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan kajian evaluasi kualitas website Ditjen SDA dengan mengintegrasikan dua model pengukuran kualitas website (WebQual 4.0 dan e-GovQual).Penelitian ini berhasil mensintesis dua model pengukuran kualitas website yang kemudian digunakan dalam instrumen survei pengukuran tingkat kualitas website Ditjen SDA. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei kepada para pengguna website Ditjen SDA melalui media survei cetak dan media survei on-line. Dari data isian kuesioner yang terkumpul didapatkan sebanyak 199 data valid. Setelah data survei terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode SEM-CFA (Structural Equation Modeling-Confirmatory Factor Analysis) dengan menggunakan perangkat lunak Lisrel 8.7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa information quality, reliability, usability, citizen support, dan trust yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas website Ditjen SDA. Dimensi yang memiliki pengaruh terbesar adalah information quality dan reliability. Selanjutnya disusun rekomendasi untuk tiap dimensi yang bertujuan meningkatkan kualitas website.

---

The development of website technology has developed rapidly in every sector anywhere. On-line media such as website in any organization has been used as well as profiling media from the organization. Website is an effective media for disseminating information to the public/government sector and the private sector and also this website media can be accessed anytime and anywhere. Directorate General of Water Resources (DG-WR) is one of echelon units in the Ministry of Public Works and Housing People which uses website technology as an implementation of e-government services. This study aimed to conduct a study evaluating the quality of the website DG-WR by integrating the two models of quality measurement for website (WebQual 4.0 and e-GovQual).

This study succeeded in synthesizing two models measuring the quality of a website which is then used in the survey instrument for measuring the quality level DG-WR website. Collecting data in this study using surveys of the users of the website DG-WR through printed media and online surveys. From the data obtained questionnaires that were collected as many as 199 data is valid. Once the survey data collected then it is analyzed using SEM-CFA (Structural Equation Modeling-Confirmatory Factor Analysis) using software Lisrel 8.7. The result of this study indicates that information quality, reliability, usability, citizen support, and trust have both significant and positive effect on the quality of the website DG-WR. Two dimensions have the greatest influence are information quality and reliability. Next step is to arrange recommendations on each dimension aimed at improving the quality of the website."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan sampah berbasis zero waste yang telah dilakukan di Kantor Kementerian PUPR. Hal yang membedakan sistem ini dengan sistem pengelolaan lainnya yaitu tidak adanya pengangkutan sampah sama sekali ke TPA. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan sistem tersebut berjalan dengan baik dilapangan. Sistem yang diterapkan yaitu pemilahan terpusat di TPS, komposting dengan abu, unit thermal berupa miniheater, serta daur ulang. Hal yang masih kurang diperhatikan dalam pengelolaan ini yaitu limbah B3 yang ditumpuk saja. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh komposisi sampah gedung Kantor Kementerian PUPR yaitu 22,2% organik sisa makanan, 1,04 % limbah B3 serta 42,2% material berpotensi untuk daur ulang dan sisanya sebesar 34,4% tidak memiliki nilai jual dan harus dimusnahkan didalam miniheater. Timbulan yang dihasilkan yaitu 0,12 kg/orang/hari. Hasil uji lab terkait kualitas kompos kurang memenuhi standard kualitas kompos pada parameter C-Organik yakni 8,43 dan Fe yaitu 2,09. Hasil uji emisi miniheater menunjukkan bahwa semua parameter berada dibawah baku mutu.

---

ABSTRACTThis research was conducted to evaluate the waste management system based on zero waste that has been done in the Office of the Ministry of PUPR. What distinguishes this system from other management systems is that there is no garbage transport at all to the landfill. Therefore, this research needs to be done to find out whether the application of the system is running well in the field. The system applied is centralized sorting in TPS, composting with ash, thermal unit of miniheater, and recycling. Management of hazardous waste still need to be improved beacuse in this management, the hazardous waste is only stored. Based on the result of the research, the composition of PUPR Office building waste is 22.2% organic food waste, 1.04% of hazardous waste and 42.2% of the material is potential for recycling and the remaining 34.4% has no selling value and must be destroyed Inside the miniheater. The waste generation is 0.12 kg/person/day. The results of laboratory tests related to the quality of compost does not meet the standard in C-Organic which is 8.43 and Fe which is 2.09. The result of emission test for miniheater shows that all parameters are below the quality standard."