Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyederhanaan anggaran terkait Penyatuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020-2021 merupakan perubahan besar dalam sistem penganggaran secara internal yang dilakukan oleh salah satu lembaga riset di Indonesia. Tujuan kebijakan ini untuk melakukan reformasi penganggaran dalam perbaikan manajemen riset, merubah paradigma yang dulu berbicara cost dirubah menjadi investasi dalam arti mewujudkan efek dari riset untuk kemaslahatan masyarakat, dan riset sebagai evidence based untuk mengambil kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan dari kebijakan penyederhanaan anggaran. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dengan beberapa indikator dan kriteria evaluasi yang dikembangkan William Dunn untuk menilai suatu kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukan gambaran keberhasilan kebijakan dan kendala yang dihadapi sehingga memberikan dampak baik secara internal dan eksternal.

---

XThe simplification of the budget related to the Unification of the Budget Implementation Entry List (DIPA) for the 2020-2021 Fiscal Year is a major change in the internal budgeting system carried out by a research institute in Indonesia. The purpose of this policy is to carry out budgetary reforms in improving research management, changing the paradigm that used to talk about costs to being changed to investment in the sense of realizing the effects of research for the benefit of society, and research as evidence based for making policies. This study aims to evaluate policies to determine the effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy of the budget simplification policy. The method in this study uses a post positivism. Data collection techniques used through in-depth interviews and literature studies. With several indicators and evaluation criteria developed by William Dunn to assess a policy. The results of this study show a picture of the success of the policy and the obstacles it faces so that it has an impact both internally and externally."

"Upaya Asnerika Serikat (AS) untuk membantu pemulihan kondisi perekonomian Indonesia ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional AS itu sendiri. Kepentingan AS tersebut didasarkan pada beberapa faktor : Pertama, secara kuantitas, dengan jumlah penduduk 215 juta jiwa dan berpenduduk nomor empat terbanyak di dunia, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi pemasaran produk-produk AS ; Kedua, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat sebelum krisis ekonomi cukup tinggi dan stabil ; Ketiga, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar ; Keempat, kondisi goegrafis Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudra dinilai sangat strategis bagi kepentingan AS ; Kelima, Indonesia secara politis memainkan peranan penting baik di kawasan regional Asia Tenggara, Asia Pasifik maupun di dunia internasional yang ditunjukkan dengan keanggotaan aktif Indonesia dalam ASEAN, APEC, Nonblok, PBB, dan lain sebagainya ; Keenam, Indonesia adalah salah satu negara utama yang mendukung diberlakukannya perdagangan bebas di Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Amerika Serikat, dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia menempuh cara : Pertama, memberikan bantuan dana, pangan, suplai medis, dan lain sebagainya secara langsung kepada pemerintah Indonesia ; Kedua, memperjuangkan agar Senat dan Kongres AS mendukung rencana penambahan dana kepada IMF yang ditujukan untuk membantu negara-negara di Asia yang dilanda krisis seperti Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan ; Ketiga, mengirimkan utusan-utusan khusus untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi. Namun demikian, pemberian bantuan AS tersebut, terutama yang disalurkan melalui IMF, terlihat kurang mampu memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Hal itu disebabkan karena rendahnya komitmen pemerintah terhadap langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh IMF, sehingga IMF seringkali menunda pengucuran dana bantuannya kepada Indonesia. Selain itu, ketidakmampuan pemerintahan Suharto dan Habibie dalam menyerap aspirasi masyarakat agar pemerintah melakukan reformasi di segala bidang telah memicu merebaknya berbagai aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa di berbagai tempat di Indonesia. Metode Penelitian:Deskriptif Analitis dengan mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data tersebut."

"Kebijakan penyelesaian akhir pinjaman IMF pada dasarnya menunjukkan indikator awal negara tersebut telah berhasil dari krisis ekonomi. Berbagai perkembangan eksternal perekonomian suatu negara menjadi salah satu faktor untuk 'mengakhiri' paket bantuan ekonomi sekaligus pinjaman IMF tersebut. Indonesia pada akhir 2003 mengambil keputusan untuk; mengakhiri pinjaman IMF sekaligus paket bantuan ekonominya dengan memilih cara post program monitoring. Ada dua faktor yang menjadi dasar pengambilan pilihan pemerintah tersebut. Pertama, faktor kemampuan ekonomi Indonesia yang dirasakan mampu keluar dari bantuan ekonomi IMF dalam merumuskan kebijakan anggaran negaranya. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, inflasi yang dapat ditekan sampai satu digit, tingkat nilai tukar rupiah terhadap dollar yang stabil, dan kondisi perekonomian global yang kondusif. Kedua, faktor politik hukum yang direpresentasikan oleh Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/2002 yang menghendaki Indonesia segera keluar dari program kerja sama dengan IMF tanpa gejolak terhadap keberlanjutan. anggaran, negara di Indonesia. Ada dua implikasi yang muncul dari pilihan ini, yaitu implikasi hukumnya pemerintah, perlu melakukan pembenahan terhadap struktur peraturan perundang-undangan yang menyangkut kebijakan anggaran negara agar tercipta anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan. Sementara itu, implikasi ekonominya adalah diarahkannya kebijakan anggaran negara yang lebih banyak mendorong perbaikan dan pembenahan sektor keuangan dan sektor riil. Hal demikian dapat dilakukan dengan disertai komitmen kebijakan ekonomi makro yang mendukung terwujudnya stabilisasi ekonomi secara menyeluruh di Indonesia. Hal demikian dilakukan dengan cara mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi, dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak, serta penghematan pengeluaran."

"Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pendekatan fungsi produksi, misalnya Akai, Nishimura, dan Sakata (2004). Fungsi produksi sendiri akan dipengaruhi oleh sumbangan faktor produksi utamanya, yaitu modal dan tenaga kerja. Realisasi belanja modal pemcrintah diasumsikan sebagai investasi pemerintah yang akan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh belanja modal pemerintah dan faktor-faktor lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal. Pengamatan dilakukan terhadap 316 kabupaten/kota yang memiliki data Icngkap dari variabel-variabel yang dibutuhkan dalam peneiitian ini. Analisis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang clidukung dengan pendekatan kualitatifi Regrcsi data menggunakan metodc kwadrat tcrkecil atau Ordinary Leasr Squares (OLS) dengan alat bantu program Eviews 4.1. Parameter yang diestimasi kemudian diuji dengan lcriteria ekonomi, kriteria statistik, dan kriteria ekonometrik. Hasil regresi mcnunjukkan bahwa realisasi belanja modal pemerintah pusat dan realisasi belanja modal pemerintah daerah memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap PDRB. Namun demikian, pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah tcrnyata lebih besar dari pada realisasi belanja modal pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pcmerintah daerah lebih efisien dalam mengalokasikan belanja modal dibandingkan dengan pcmerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah yang realisasi dana bagi hasilnya di alas rata- rata memiliki pcngaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah terhadap PDRB kabupaten/kota lebih besar dari pengaruh rcalisasi belanja modal pemerintah daerah secara keseluruhan. Di sisi lain, tenaga kerja memiliki pengaruh yang relatifbesar dan dominan terhadap PDRB.

---

The economic growth could be observed through production iimction approach, as an example, Akai, Nishimura, and Sakata (2004). Production function itself influenced by contribution of the main production factor, those are capital and labor. The realization of government capital spending assumed as government investment that would stronger the local economy growth by inviting more input for the production process. The objectives of this research are to overview the impact of government capital spending and other factors to the local economy growth in the decentralization era.

The observation involved 316 cities/regions which have comprehensive data on research variables, as needed. Research analysis would have quantitative approach which supported by qualitative approach. Data regression using Ordinary Least Square (OLS) is executed by Eviews 4. l. The estimated parameter then tested by economic criteria, statistic criteria, and econometric criteria.

The result of regression indicates that the central govemment capital spending and local government capital spending has relatively small impact to GDRP. Nevertheless, in fact the realization on local govemment capital spending has bigger impact then the central government capital spending. It indicates that the local government is more efficient in allocate the capital spending compare then the central government.

Mean while, for the local government which realized their revenue sharing fund above average, the local government capital spending has bigger impact to GDRP, then the central government capital spending as a whole. In other side, labor has relatively bigger and dominant impact to GDRP."

"Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX 2021 di Provinsi Papua menghabiskan anggaran negara dan daerah (APBN dan APBD) yang cukup besar, yakni lebih dari Rp 10 triliun. Kebijakan dan pengeluaran pemerintah untuk menjadikan Provinsi Papua sebagai tuan rumah mega event olahraga nasional berpotensi untuk memberi dampak pada perekonomian Papua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian provinsi Papua dengan menggunakan tabel Input-Output 2016 yang diterbitkan dan dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik pada 27 Mei 2021 dengan 52 sektor. Kajian ini menemukan bahwa dengan menggunakan pendekatan multiplier effect dampak terhadap perekonomian Provinsi lebih besar dari pengeluaran pemerintah pusat dan daerah, dimana secara keseluruhan, pengeluaran pemerintah pada penyelenggaraan PON XX Papua pada perhitungan menggunakan I-O menyebabkan peningkatan output sebesar 5,83% dan peningkatan nilai tambah sebesar 5,01%.

---

The XX 2021 National Sports Week in Papua Province spends a fairly large state and regional budget (APBN and APBD), which is more than IDR 10 trillion. Government policies and expenditures to make Papua Province the host of a national mega sports event have the potential to have an impact on the Papuan economy, both directly and indirectly. This study aims to identify the impact of government spending on the economy of the Papua province using the 2016 Input-Output table published and updated by the Central Statistics Agency on 27 May 2021 with 52 sectors. This study finds that by using the multiplier effect approach the impact on the provincial economy is greater than the expenditure of the central and local governments, where overall, government spending on organizing The XX 2021 National Sports Week in Papua Province on calculations using I-O causes an increase in output of 5,83% and an increase in value added of 5,01%."

"Pengentasan Kemiskinan di Indonesia telah diupayakan oleh pemerintah sejak dahulu. Namun sebelum tahun 1993, program tersebut, pada umumnya, mempergunakan pendekatan sektor atau pengembangan wilayah. Pada tahun 1993 disadari bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih belum menyentuh semua orang yang hidupnya kurang layak.Sebuah program baru dirancang dan diresmikan dengan ditetapkan suatu Instruksi Presiden, yaitu nomor 5, tahun 1993 tentang Penanggulangan Kemiskinan, (Inpres IDT) yang pendekatan adalah identifikasi desa tertinggal, kemudian disediakan sejumlah Rp. 20 juta per desa untuk kegiatan ekonomi produktif. Uang tersebut disalurkan melalui kelompok masyarakat, selanjutnya disebut Pokmas, dan diharapkan bergulir. Setiap kelompok dibantu oleh seorang Pendamping. Setelah akhir tahun pertama dan akhir tahun ketiga program berjalan, diadakan suatu penelitian di Sumatra Barat, yang menjadi landasan data lapangan dalam penyusunan tesis ini. Tujuannya adalah untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengahuri kinerja IDT.Hasil penelitian menunjuk bahwa penerima bantuan di Sumatera Barat pada umumnya merupakan masyarakat yang sangat miskin sampai miskin. Namun, berdasarkan pengelolaan data Susenas, maka rupanya peningkatan pendapatan tidak menonjol, apalagi dibandingkan dengan pendapatan keluarga di desa non-IDT di Sumatera Barat. Perguliran pada anggota baru nyaris tidak ada.Pendampingan diakui cukup membantu, namun agar lebih efektif perlu dukungan pihak yang terkait, antara lain melalui pelatihan, motivasi dan lain-lainnya. Pelatihan yang diberikan pada penerima bantuan IDT tidak dapat dikaitkan secara statistik dengan indikator keberhasilan IDT. Keberadaan Pokmas sendiri tidak dibuktikan banyak bermanfaat. Berdasarkan studi ini diberikan saran agar pengalaman IDT dapat dipergunakan untuk program pengentasan kemiskinan pada masa yang akan datang.

---

IDT was a governmental financed poverty alleviation which started in 1993 in 22,066 villages. Its main objective was to provide (substantial) funds on a revolving basis, to groups of poor beneficiaries, to be invested in income generating activities. Groups were supported by a special "guide" or coach ("pendamping").At the end of the first and third year a survey was organized in West Sumatra, with interviews, covering all the main actors at the village level. The results of these surveys form the basis for this research. The purpose was to identify factors influencing the outcome or performance of IDT. Questions looked into comprise first the understanding of poverty, the essence of IDT, the appropriateness of targeting, success in raising income, as well as the possible geographic, economic and social-cultural factors which may bear upon the performance of the program. Based on the above work, what recommendations can be made and what lessons have been learned.The research methodology comprised the statistical analysis of all possible variables inherent to the 1DT design, and correlations were made with success factors.Findings indicate that not all the initial assumption on which IDT was based, being a uniform national program, could be relied upon. In contrast to other reports elsewhere, the majority of beneficiaries was indeed very poor to rather poor. Based on Susenas data, income in IDT villages did not seem to have increased substantially if compared to non-IDT villages in West Sumatra for the same period. Revolving, especially to new members was nearly non-existing. The role of the coaches is indeed seen as important to the target group, but needs much further institutional support (selection, training, back up support) in order to be more effective. Training for beneficiaries were well received but not many a correlation could be made with success indicators. Working through groups revealed only marginally useful. Based on the study and the analysis of the field data, suggestions are made to incorporate lessons learned into future poverty alleviation programs in Indonesia."

"ABSTRAKSektor berbasis lahan menjadi andalan utama untuk mereduksi emisi, setidaknya 17 dari target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Sebagian besar pendanaan publik dalam negeri untuk perubahan iklim hampir 75 dialokasikan untuk berbagai kegiatan inti di bidang mitigasi. Untuk kegiatan pendukung, sebagian besar dukungan pendanaan ditujukan ke sektor kehutanan sebesar 73 . Pendanaan perubahan iklim merupakan salah satu topik utama yang dibicarakan dan dinegosiasikan di setiap pertemuan perubahan iklim internasional karena merupakan sumber biaya dan investasi untuk dapat mengurangi emisi. Dengan membangun kerangka berpikir penelitian, didapatkan hasil bahwa Pemerintah Indonesia belum cukup mampu untuk dapat memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca untuk kegiatan mitigasi sektor kehutanan, baik pada kondisi unconditional dan juga conditional. Kebijakan yang dapat ditempuh yaitu dengan meningkatkan pendanaan publik perubahan iklim, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

---

ABSTRACTLand based sector has become a major force in emission reduction, covering at least 17 of the greenhouse gas emissions reduction target in Indonesia. Most of the domestic public climate finance in Indonesia nearly 75 is allocated for core activities in the areas of mitigation. For support, the majority of the finance intended to support forestry sector amounted to 73 . The climate finance is one of the major topics discussed and negotiated in any international climate change conventions because it is a source of costs and investments to reduce emissions. By building a conceptual framework, the results obtained show that Indonesian government is yet to be quite capable to meet the target to reduce greenhouse gas emissions for forestry mitigation activities, either conditionally or unconditionally. Policies that can be drawn includes increasing public climate finance, both from within the country and abroad."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas e-procurement di UKPBJ, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan teori akuntabilitas. Pengadaan adalah salah satu kegiatan penting di Indonesia yang memiliki beberapa penipuan dan mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi terjadi karena tidak ada akuntabilitas dalam melaksanakan pekerjaan di organisasi publik. Pemerintah mengambil langkah untuk memperkecil hal ini dengan mendirikan UKPBJ sebagai kombinasi antara ULP dan LPSE untuk pengadaan secara elektronik. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas, pengadaan elektronik, dan pengadaan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah post positivis. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder. Teknik pengolahan data adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa UKPBJ provinsi Jawa Barat bertanggung jawab dalam pengadaan. Ini karena UKPBJ Provinsi Jawa Barat telah mampu memenuhi semua dimensi penelitian, yaitu transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, dan daya tanggap.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the accountability of e-procurement in the UKPBJ, West Java Province in accordance with accountability theory. Procurement is one of the important activities in Indonesia which has several scams and leads to corruption. Corruption occurs because there is no accountability in carrying out work in public organizations. The government took steps to minimize this by establishing UKPBJ as a combination of ULP and LPSE for electronic procurement. This research uses accountability theory, electronic procurement, and procurement. The approach in this research is post positivist. This study uses in-depth interviews as primary data and literature studies as secondary data. Data processing techniques are qualitative. The results of this study found that the UKPBJ of West Java province was responsible for procurement. This is because the UKPBJ of West Java Province has been able to fulfill all dimensions of research, namely transparency, accountability, control, and responsiveness."

"Tesis ini mengevaluasi perilaku 491 kabupaten/ kota di Indonesia dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan. Variabel eksogen dikelompokkan dalam empat kategori yang meliputi demografi, ekonomi, geografi, dan politik. Hubungan antarwilayah secara eksplisit diintegrasikan dalam analisis dengan menggunakan model Maximum Likelihood (ML) dan Generalized Spatial Two Stage Least Squares (GS2SLS). Hasil analisa menunjukkan bahwa model Spatial Durbin (SDM) lebih tepat dalam menjelaskan perilaku pemerintah kabupaten/ kota. Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh variable-variabel eksogennya sendiri namun juga dipengaruhi oleh variabel-variabel eksogen dan endogen dari kabupaten/ kota di sekitarnya. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa limpasan (spillover) hipotesis terjadi di tingkat kabupaten/ kota di Indonesia.

---

This study investigates 491 Indonesia's state level behavior in education spending formulation. Four groups of variables, namely demographic, economic, geographic and politic, are introduced. Spatial interaction effect is embedded into the model by using Maximum Likelihood (ML) and Generalized Spatial Two Stage Least Squares (GS2SLS) estimation. The result reveals that Spatial Durbin Model (SDM) is better in representing state's behavior. State's education spending decision is not only determined by its own exogenous variables but also its neighbors decision through an endogenous and an exogenous interaction effect. The result also confirms the existence of spillover hypothesis in Indonesia's state level."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur disparitas di Provinsi Sumatera Utara dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disparitas di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan runtun waktu (time series) periode 1987 - 2008. Untuk perhitungan disparitas digunakan Indeks Williamson. Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disparitas di Provinsi Sumatera Utara digunakan model persamaan regresi berganda dengan bantuan software Eviews 4.00. Model regresi yang digunakan adalah model linear dengan variabel bebas yaitu Inflasi (digunakan pendekatan dengan tingkat inflasi), peranan perdagangan diukur melalui rasio net ekspor terhadap PDRB, kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan tingkat pertumbuhan tenaga kerja non pertanian.Dari hasil perhitungan tingkat kesenjangan antar daerah didapatkan hasil bahwa perkembangan disparitas pendapatan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara berfluktuatif, pada tahun 1988 Indeks Williamson Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,567 dan turun menjadi 0,426 pada tahun 1998 pada krisis ekonomi global. Pada tahun berikutnya tahun 2005 akibat adanya shock dari luar yaitu kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM membuat Indeks Williamson meningkat menjadi 0,436. Selanjutnya Indeks Williamson semakin meningkat pada tahun berikutnya sampai pada angka 0,485 pada tahun 2008.Sedangkan untuk mengetahui dampak kesenjangan dan variabel lain terhadap indeks Williamson digunakan model regresi berganda sebagai berikut: CVwt = β0 + β1 INF + β2 TRA + β3 EXP + β4 URB + ε Hasil estimasi didapatkan bahwa variabel berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperkirakan dipengaruhi oleh perdagangan yang diwakili oleh net ekspor terhadap PDRB. Sedangkan tingkat inflasi, kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan tingkat pertumbuhan tenaga kerja non pertanian tidak mempengaruhi tingkat disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian tersebut memiliki implikasi kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi antara lain kebijakan peningkatan net ekspor di sektor pertanian dan industri.

---

This study aimed to determine and measure the disparities in the province of North Sumatra and know the factors that influence the level of disparity in the province of North Sumatra. The data used are secondary to the time series data in the period 1987 to 2008. Index used for calculation of disparity Williamson. Meanwhile, to determine the relationship between the factors that influence the level of disparity in the province of North Sumatra used model of multiple regression equations with the help of software Eviews 4:00. Regression model used is a linear model with independent variables of inflation (the approach used for inflation), the role of trade is measured by the ratio of net exports to GDP, the contribution of government expenditure to GDP and the growth rate of nonfarm employment.From the calculation of the level of regional disparities showed that growth of income disparity that occurred in North Sumatra province fluctuated, in 1988, North Sumatra Williamson Index of 0.567 and decreased to 0.426 in 1998 on the global economic crisis. In the following year in 2005 due to the shock from the outside of the central government policy to increase fuel prices make Williamson's index increased to 0.436. Furthermore, Williamson index increased in the following year until the number 0.485 in 2008.Meanwhile, to determine the impact of inequality and other variables on the index Williamson used multiple regression model as follows: CVwt = β0 + β1 INF + β2 TRA + β3 EXP + β4 URB + ε The estimation results obtained that the variables based on multiple and share government expenditure to GDP. While the rate of inflation, and the growth rate of non-agricultural labor force does not affect the level of income disparity in the province of North Sumatra. The results of these studies have implications for policies aimed at increasing economic growth include an increase in net exports of agriculture and industry sectors."