Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemunduran suatu Kawasan Industri akibat berkurangnya sumber bahan baku berdampak pada perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Arun, Lhokseumawe (KEK-AL) adalah upaya revitalisasi untuk mendukung keberlanjutan kawasan industri ini. Setelah tiga tahun beroperasi, dampak keberadaan KEK-AL pada keberlanjutan kawasan belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh KEK pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi di kawasan industri dan wilayah sekitar, mengidentifikasi peran pemangku kepentingan, dan merumuskan model strategi pengelolaannya. Penelitian dilakukan tahun 2021-2022 dengan data time-series 2008-2021. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode analisis campuran dengan menggunakan metode pengukuran Statistical Matching, Stakeholder Analysis dan Analytic Network Process. Keberadaan KEK-AL berpengaruh positif pada keberlanjutan internal kawasan, tetapi belum menghasilkan perubahan untuk wilayah sekitar. Dibutuhkan peran penuh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan kemajuan dan keberlanjutan KEK. Model Revitalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Berkelanjutan menunjukkan bahwa indikator keberlanjutan ekonomi adalah prioritas utama, diikuti oleh keberlanjutan sosial dan lingkungan.

---

The decline of an industrial estate can impact the economy of the estate and the surrounding areas. Special Economic Zone of Arun, Lhokseumawe (SEZ-AL) was established to revive and advance the Arun industrial area. The research aims to assess SEZ-AL’s impacts on the environmental, social and economic sustainability of the industrial estate and surrounding areas; identify the roles of stakeholder; and establish the revitalization model. The research was conducted in 2021-2022 by using 2008-2021 time-series data. The research used a mixed analysis method, using Statistical Matching, Stakeholder Analysis and Analytic Network Process measurement methods. SEZ-AL has positive impacts on the internal industrial zone’s sustainability. However, it produces minimum impact to the surrounding areas. Extensive stakeholder engagements are needed to ensure the SEZ-AL’s advancement and sustainability. The established Revitalization Model indicates that economic sustainability is the main priority for SEZ-AL revitalization, followed by the social and environmental sustainability dimensions."

"Tanjung Lesung telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus zona pariwisata berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012. Sejak ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, terdapat 2 (dua) permasalahan di Tanjung Lesung yaitu regulasi dan infrastruktur wilayah. Penelitian ini memfokuskan pada kesiapan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Teori yang digunakan untuk menganalisis kesiapan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung adalah teori daya saing destinasi yang dikembangkan oleh Ritchie dan Crouch. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum siap berdaya saing karena memiliki permasalahan utama yaitu infrastruktur wilayah khususnya pembebasan lahan. Peneliti menyarankan agar Pemerintah Pusat dan Daerah perlu segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan perlunya insentif daerah dalam bentuk Peraturan Derah untuk menarik minat investor agar Tanjung Lesung siap berdaya saing.

---

Tanjung Lesung has been designated as a Special Economic Zone of tourism zone based on Government Regulation No.26 of 2012. Since established as Special Economic Zone, there are two problems in Tanjung Lesung that is regulation and regional infrastructure. This research focuses on the readiness of the competitiveness of Tanjung Lesung Special Economic Zone. The theory used to analyze the readiness of the competitiveness of Tanjung Lesung Special Economic Zone is a destination competitiveness theory developed by Ritchie and Crouch. This research uses qualitative method.The result showed that Tanjung Lesung Special Economic Zone is not ready to compete because the main problem that is regional infrastructure particularly land acquisition. Researcher suggest that the Federal and Local Governments need to immediately accelerate the development of regional infrastructure and the need for regional incentive in the form of Local Regulation to attract investors so that Tanjung Lesung Special Economic Zone ready to compete."

"Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi Indonesia sampai saat ini. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam literatur ekonomi, masih terdapat perdebatan dimana literatur yang tersedia belum memberikan simpulan yang jelas tentang bagaimana kebijakan berbasis tempat seperti KEK dapat memengaruhi kesejahteraan. Penelitian ini menganalisis dampak dari keberadaan KEK terhadap tingkat kemiskinan. Dengan menggunakan data pada tingkat kabupaten dan kota dari tahun 2005 sampai dengan 2021, penelitian ini menggunakan metode synthetic control untuk mengestimasi dampak dari keberadaan KEK terhadap tingkat kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota yang memiliki KEK dan membandingkannya dengan counterfactual kabupaten/kota tersebut, yaitu synthetic dari kabupaten/kota yang tidak memiliki KEK di wilayahnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki KEK, keberadaan KEK memiliki dampak yang bervariasi terhadap tingkat kemiskinan, dimana terjadi peningkatan kemiskinan pada 4 kabupaten/kota dan penurunan tingkat kemiskinan pada 4 kabupaten/kota lainnya dengan rentang -2,426 sampai 1,231 persen.

---

Poverty remains a problem that Indonesia continues to face today. One effort made by the government to achieve economic growth and equality is the development of Special Economic Zones (SEZs). In economic literature, there is still debate, as the available literature still needs to provide a clear conclusion on how place-based policies such as SEZs can affect well-being. This research examines the impact of the existence of SEZs on poverty levels. By using data from 2005 to 2021 at the district and city level, this research uses the synthetic control method to estimate the impact of SEZs on poverty levels in each district/city with SEZs. It compares it with the counterfactual district/city, a synthetic of districts/cities that do not have SEZs in their region. The results of this study found that of the eight districts/cities that have SEZs, the existence of SEZs has a varying impact on poverty levels, with an increase in poverty in four districts/cities and a decrease in poverty in the other four districts/cities with a range of -2.426 to 1.231 percent."

"ABSTRAKPerekonomian Indonesia cenderung meningkat, namun pertumbuhan tersebut masih belum merata. Beberapa daerah yang memiliki potensi masih memiliki batasan di kondisi infrastrukturnya. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus KEK hadir sebagai kebijakan yang dapat memicu investasi dan penciptaan lapangan kerja yang produktif berbasis komoditas unggulan daerah untuk terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. KEK mendorong Indonesia sebagai pusat logistik, pusat produksi, dan pasar tenaga kerja yang kompetitif. KEK Bitung adalah salah satu yang turut mendukung industri kemaritiman Indonesia lewat posisinya yang strategis untuk logistik, sumber daya perikanannya, dan perkebunan kelapa. Dari segi lingkungan, ancaman pengasaman laut dan over-fishing terhadap sumber daya kelautan juga diteliti. Dengan pemodelan sistem dinamis, hasil penelitian menunjukan bahwa KEK memiliki kontribusi terhadap perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran. Untuk mendukung pengembangan KEK Bitung yang berkelanjutan, ada tiga faktor yang perlu ditingkatkan: produktivitas panen kelapa, produktivitas kapal perikanan, dan indeks edukasi. Maka dari itu intervensi kebijakan pembangunan fasilitas pendidikan dan peningkatan produktivitas sumber daya alam diuji coba. Hasil menunjukan bahwa kebijakan tersebut menghasilkan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan Business as Usual KEK Bitung.

---

ABSTRACTThe Indonesian economy tends to increase, but the growth equity is still uneven. Some areas that having economic potential are still limited in the condition of the infrastructure. Development of Special Economic Zones SEZ is becoming a policy that could trigger investment and productive employment creation based on local competitive commodities for the realization of equitable economic growth. SEZ encourages Indonesia roles as competitive logistics center, production center, and labor market. Bitung SEZ is one SEZ that supports the maritime industry through its strategic position for logistics, fishery resources and coconut plantation. Furthermore, the threat of ocean acidification and overfishing towards marine resources also will be addressed. Using system dynamics modelling, the result of this research shows that SEZ is contributing to economic sector and decreasing level of unemployment. To support Bitung SEZ sustainable development, three factors should be improved coconut plantation productivity factor, fisheries ship management, and education index. Thus, policy intervention in developing education facilities and increasing resources productivity are tested. It shows that the policies giving greater impact compared to SEZ Business as Usual condition."

"Tesis ini meneliti dampak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai place-based policy terhadap pembangunan ekonomi lokal di Indonesia. Dengan menggunakan metode difference-in-differences (DID), penelitian ini menganalisis dampak KEK pada beberapa indikator ekonomi seperti PDB per kapita, lapangan kerja, upah tenaga kerja, dan ketimpangan pendapatan di tingkat kota. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendirian KEK mengarah pada peningkatan PDB per kapita, lapangan kerja, dan upah tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan di kota dimana KEK diimplementasikan dibandingkan dengan kontrol grup. Penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian dalam pemgimplementasian place-based policy di negara berkembang, khususnya Indonesia.

---

This thesis examines the impact of Special Economic Zones (SEZs) as a place-based policy for local economic development in Indonesia. Using difference-in-differences (DID) approach, the study analyses the impact of SEZs on key economic indicators such as GDP per capita, employment, labour wages, and income inequality at the city level. The findings indicate that establishing SEZs leads to increased GDP per capita, employment, and labour wages while reducing income inequality in the treated cities compared to the control cities. The research contributes to understanding place-based policies in developing countries, thereby filling the gap in empirical evidence."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rusaknya bangunan-bangunan cagar budaya dan adanya permasalahan-permasalahan yang ada di kotatua, maka penelitian ini bertujuan untuk (1) mengindentifikasi konsep pengembangan wisata heritage Kotatua saat ini; (2) Menganalisis kekuatan dan kelemahan dari konsep pengelolaan Kotatua saat ini; (3) Membangun model wisata berbasis heritage berkelanjutan yang dapat menyelaraskan kepentingan keberlanjutan budaya, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan Kotatua, peningkatan pengunjung dan kemudahan akses. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan analisis data yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif dan verifikatif dengan alat analisis Structural Equation Modelling (SEM). Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan (1) Konsep rencana strategis pembangunan kawasan kotatua Jakarta mengandung prinsip-prinsip dasar pembangunan wisata rakyat dan pelestarian budaya serta bagaimana semua pihak berkerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam konsep MICE (Meeting, Incentive, Conference and Events) yang mengacu pada jenis wisata tertentu dimana kelompok besar menyusun rencana umum masa depan guna mencapai tujuan bersama; (2) Implikasi penerapan konsep pembangunan yang berorientasi ekowisata pada kawasan wisata sejarah kotatua di tinjau dengan analisis SWOT. Untuk merespon secara efektif perubahan dalam lingkungannya, pengelola kawasan wisata harus mencermati lingkungan eksternal dan internalnya. Berdasarkan posisi kawasan wisata sejarah Kotatua Jakarta dalam Matriks SPACE maka strategi yang cocok untuk kawasan wisata ini adalah strategi kompetitif; (3) Model yang dapat memberdayakan masyarakat menjadi sejahtera, peningkatan PAD dan menjaga kelestarian budaya serta sejarah dikembangkan dengan cara: (a) Pengoptimalan input yang dimiliki masyarakat sekitar kawasan wisata kotatua Jakarta; (b) Proses revitalisasi yang dilakukan merupakan bentuk perubahan untuk meningkatkan keberlangsungan kawasan wisata kotatua Jakarta agar dapat diminati wisatawan sebagai sebuah wisata sejarah yang menarik untuk menjadi tujuan wisata; (c) Output tercapai apabila sasaran revitalisasi sampai pada tahapan perkembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat da pengembangan kawasan wisata kota tua; (d) Outcame dari model ini adalah masyarakat sejahtera, PAD meningkat dan kelestarian budaya serta sejarah tetap terjaga dengan baik, dari beberapa model yang ada, maka penulis dalam riset ini membangun model revitalisasi yaitu; Model KML (kelembagaan, Masyarakat dan Lingkungan).

---

This research is motivated by the destruction of cultural heritage buildings and the problems that exist in Kotatua, then this study aims to (1) identify the concept of heritage tourism development is now Old Town, (2) Analyze the strengths and weaknesses of current Kotatua management concepts, (3) Building a heritage-based sustainable ecotourism models that can align the interests of cultural sustainability, economic improvement Kotatua around the area, an increase in visitors and ease of access. The approach in this study is a quantitative with methode quantitative and qualitative research methods. While the data analysis consisted of descriptive analysis and verification with analytical tools Structural Equation Modelling (SEM). Based on the analysis that had been done, it can be concluded (1) The concept of the development of a strategic plan Jakarta Old Town area containing the basic principles of tourism development and preservation of folk culture and how all parties work together to achieve common goals in the concept of MICE (Meeting, Incentive, Conference and Events) which refers to a particular type of tourism in which large groups of the general plan the future in order to achieve common goals, (2) implications of the application of the concept of eco-tourism oriented development in the tourist area of ??the old city at the review history with SWOT analysis. To respond effectively to changes in its environment, managers must examine the tourist area of ??the external and internal environment. Based on the position of the tourist area of ??the history of the old city in the SPACE matrix is ??a suitable strategy for this tourist area is a competitive strategy, (3) models that can empower people to be prosperous , increase revenue and preserve the culture and history developed by: (a) Optimization input of the communities around the area of ??the old city of Jakarta tourist; (b) revitalization process undertaken is a form of changes to improve the sustainability of the tourist area of ??the old city of Jakarta to be attracted tourists as an interesting historical sights to become a tourist destination; (c) Output reached if revitalization goals through the development stages of an early slow start, empowerment da pengembengan old town tourist area; (d) of this model is Outcame prosperous society, increased revenue as well as historical and cultural preservation is maintained properly, from some of the existing models, the authors in this research builds a model of revitalization, that is KML model (Institutional, Communities and the Environment)."

"ABSTRAKDalam rangka mencapai program Pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional atas dasar demokrasi ekonomi, dan mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, serta untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional maka perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus merupakan salah satu strategi Indonesia dalam mendorong investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa hal-hal penting yang harus diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dalam rangka menjamin pembangunan dan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus, serta untuk mengidentifikasi bentuk penerapan sanksi terhadap Badan Usaha Pengelola dalam hal keterlambatan pembangunan dan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus.

---

ABSTRACTIn accordance to achieve the Government of Indonesia programme under Pancasila and Constitution of Republic of Indonesia 1945 that realized through the management of national economic development under economic democration, and the acceleration of economic development strategically in certain areas for national economic development, also to maintain the equallity of civilization in a national economic area, therefore the Special Economic Zones must be developed as stipulated under Law Number 39 of 2009 on Special Economic Zones. The development of Special Economic Zones is one of the strategy for Indonesia to support the investment in Indonesia and improve the competitiveness in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the important things that shall be regulated under Law Number 39 of 2009 on Special Economic Zones in accordance with the development and operation of Special Economic Zones, also to identify the sanctions for the Administrator in accordance with the delay of development and operation of Special Economic Zones. "

"Di tahun 2009, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang- undang (UU) Nomor 39 tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Produk ini lahir untuk sebuah tujuan mulia: mempercepat pengembangan ekonomi, dan membangun keseimbangan pembangunan antar wilayah, dalam kerangka satu kesatuan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia. KEK dipilih sebagai terobosan untuk merealisasikan tujuan daripada KEK itu sendiri. Dilihat dari laporan tahunan Dewan Nasional KEK setiap tahunnya dari seluruh KEK yang sudah berjalan, masih diperlukan evaluasi pada KEK yang ada karena masih belum berjalan efektif. Pada kenyataannya evaluasi kemajuan program KEK sulit dilakukan karena setiap tahun terjadi perubahan pada indikator kinerja. Kurangnya pemantauan dan evaluasi yang efektif merupakan kelemahan kritis di sebagian besar program KEK (2016 ASEAN Guidelines for SEZs). Pengelolaan setiap KEK dapat dianggap sebagai mengelola proyek, dan mengelola seluruh KEK dapat dianggap sebagai manajemen program. Untuk meningkatkan efektifitas kinerja setiap KEK dalam manajemen program pada seluruh KEK, pada penelitian ini telah di analisa Key Performance Index (KPI) terhadap daftar manfaat. KEK di Indonesia memiliki manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian terdapat 31 KPI yang relevan dan dapat digunakan guna memantau kegiatan setiap KEK di Indonesia. Serta indikator penanaman modal asing merupakan indikator yag dianggap paling penting dalam pemantauan kegiatan KEK, diikuti indikator ekspor dan seterusnya.

---

In 2009, the Government of Indonesia passed Law (UU) Number 39 concerning the implementation of Special Economic Zones (KEK). This product was born for a noble purpose: accelerating economic development, and building a balanced development between regions, within the framework of one economic unitary unitary state of the Republic of Indonesia. KEK was chosen as a breakthrough to realize goals rather than SEZ itself. Judging from the annual report of the National SEZ Council every year for all SEZs that are already running, an evaluation of existing SEZs is still needed because they are not yet running effectively. In fact, evaluating the progress of the KEK program is difficult because every year there are changes in performance indicators. Lack of effective monitoring and evaluation is a critical weakness in most SEZ programs (2016 ASEAN Guidelines for SEZs). Management of each SEZ can be considered as managing a project, and managing all SEZs can be considered as program management. In order to increase the effectiveness of the performance of each SEZ in program management for all SEZs, this research has analyzed the Key Performance Indicators (KPI) against the list of benefits. SEZs in Indonesia have economic, social and environmental benefits. Then there are 31 KPIs that are relevant and can be used to monitor the activities of each SEZ in Indonesia. As well as the foreign investment indicator is the most important indicator in monitoring SEZ activities, followed by the export indicator and so."

"ABSTRAKKebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) telah diimplementasikan sejak tahun 2009. Proses implementasi pembentukan KEK mencakup beberapa tahapan, yaitu Pengusulan dan Penetapan, Pengembangan (konstruksi), dan Operasional. Namun, hanya ada dua KEK yang telah ditetapkan yang sampai ke tahap operasional hingga tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan KEK di Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan berupa dokumen yang akan menjadi data sekunder. Penelitian ini menjabarkan proses implementasi pada tahapan pengusulan dan pengembangan KEK di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK selaku implementor kebijakan mengalami berbagai masalah selama proses implementasi kebijakan pembentukan KEK. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan menyebabkan keterlambatan terbitnya peraturan pelaksana fasilitas di KEK. Peraturan pelaksana fasilitas di KEK tersebut baru diresmikan enam tahun setelah implementasi berjalan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang semua fasilitas fiskal dan non-fiskal. Selanjutnya, dalam tahapan pengusulan, masalah yang terljadi adalah sulitnya pengusul untuk memenuhi seleksi administratif (dokumen) sehingga target pembentukan KEK tidak tercapai.

---

ABSTRACTThe policy of establishing Special Economic Zones (SEZ) has been implemented since 2009. The implementation process of SEZ establishment includes several stages, which are; Proposing and Setting, Development (construction), and Operations. However, there are only two SEZs that have been established that are up to the operational stage until 2015. This study aims to analyze how the implementation process of SEZ formation policy in Indonesia and what are the inhibiting factors in its formation. This study use a qualitative approach with field study and literature study, which conduct an in-depth interview as a primary data and gathering documents as a secondary data. This research describes the implementation process at the stage of proposing and developing SEZ in Indonesia. The results of this study indicate that the Secretariat of the National Council of SEZ as a policy implementer encountered various problems during the implementation process of SEZ formation policy. Lack of coordination among government agencies to support the implementation of the policy causes the delay in issuing the implementing regulations of facilities in SEZ. In this case, the regulation of facilities in SEZ has only been inaugurated six years after the implementation through Government Regulation No. 96 of 2015 on all fiscal and non-fiscal facilities. Furthermore, in the proposal stage, the problem that occurred was the difficulty of the proposer to meet the administrative selection (document) so that the target of SEZ formation was not achieve."

"ABSTRAKKebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus KEK telah diimplementasikan sejak tahun 2009. Proses implementasi pembentukan KEK mencakup beberapa tahapan, yaitu Pengusulan dan Penetapan, Pengembangan konstruksi , dan Operasional. Namun, hanya ada dua KEK yang telah ditetapkan yang sampai ke tahap operasional hingga tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan KEK di Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan berupa dokumen yang akan menjadi data sekunder. Penelitian ini menjabarkan proses implementasi pada tahapan pengusulan dan pengembangan KEK di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK selaku implementor kebijakan mengalami berbagai masalah selama proses implementasi kebijakan pembentukan KEK. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan menyebabkan keterlambatan terbitnya peraturan pelaksana fasilitas di KEK. Peraturan pelaksana fasilitas di KEK tersebut baru diresmikan enam tahun setelah implementasi berjalan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang semua fasilitas fiskal dan non-fiskal. Selanjutnya, dalam tahapan pengusulan, masalah yang terljadi adalah sulitnya pengusul untuk memenuhi seleksi administratif dokumen sehingga target pembentukan KEK tidak tercapai.

---

ABSTRACTThe policy of establishing Special Economic Zones SEZ has been implemented since 2009. The implementation process of SEZ establishment includes several stages, which are Proposing and Setting, Development construction , and Operations. However, there are only two SEZs that have been established that are up to the operational stage until 2015. This study aims to analyze how the implementation process of SEZ formation policy in Indonesia and what are the inhibiting factors in its formation. This study use a qualitative approach with field study and literature study, which conduct an in depth interview as a primary data and gathering documents as a secondary data. This research describes the implementation process at the stage of proposing and developing SEZ in Indonesia. The results of this study indicate that the Secretariat of the National Council of SEZ as a policy implementer encountered various problems during the implementation process of SEZ formation policy. Lack of coordination among government agencies to support the implementation of the policy causes the delay in issuing the implementing regulations of facilities in SEZ. In this case, the regulation of facilities in SEZ has only been inaugurated six years after the implementation through Government Regulation No. 96 of 2015 on all fiscal and non fiscal facilities. Furthermore, in the proposal stage, the problem that occurred was the difficulty of the proposer to meet the administrative selection document so that the target of SEZ formation was not achieve Key words Policy Implementation, Special Economic Zone, Fiscal Incentive. "