Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini menganalisis hubungan atau pengaruh beberapa karakteristik individu, rumah tangga dan wirausaha terhadap kemungkinan wirausaha menggunakan pembayaran digital. Alternatif metode pembayaran digital seperti internet atau mobile banking, e-money, e-wallet dan lain-lain menawarkan solusi untuk menjadikan transaksi lebih cepat, murah dan aman. Namun, laporan statistik menunjukkan bahwa literasi pembayaran digital pelaku usaha di Indonesia masih rendah. Dengan mengolah dan menganalisis beberapa variabel karakteristik individu, rumah tangga, dan wirausaha dari Survei Rumah Tangga Ekonomi Digital Indonesia (DEHS) 2020 oleh Bank Dunia, hasil estimasi Model Probabilitas Linier (LPM) dan metode Probit dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wirausaha yang lulusan perguruan tinggi, kelompok usia 41 sd. 50 tahun dan 51 hingga 60 tahun, berlokasi di Pulau Jawa, telah terdaftar di otoritas dan menggunakan media sosial untuk penjualan, memiliki kemungkinan lebih tinggi menggunakan pembayaran digital jika dibandingkan dengan pengusaha yang bukan lulusan perguruan tinggi, belum terdaftar, dan masih menggunakan cara penjualan konvensional. Studi tersebut juga menemukan bahwa untuk orang tua, kemungkinan penggunaan pembayaran digital menurun untuk beberapa kelompok umur, meskipun dengan tingkat pengaruh dan signifikansi yang berbeda-beda. 

---

This study analyzes the relationship or influence of several individual, household and entrepreneurial characteristics on the possibility of entrepreneurs using digital payments. Alternative digital payment methods such as internet or mobile banking, e-money, e-wallets, and others offer solutions to make transactions faster, cheaper, and more safe. However, statistical reports show that the digital payment literacy of business actors in Indonesia is still low. By processing and analyzing several individual, household, and entrepreneurial characteristic variables from the Indonesia Digital Economy Household Survey (DEHS) 2020 by World Bank, the estimation results of the Linear Probability Model (LPM) and Probit methods in this study show that entrepreneurs who are college graduates, age group 41 to.d. 50 years and 51 to 60 years, located on the Java Island, have registered with the authorities and use social media for sales, have a higher probability of using digital payments when compared to entrepreneurs who are not college graduates, have not been registered, and still use conventional methods of selling. The study also discovered that for older people, the probability of using digital payments decreased for several age groups, albeit with varying degrees of influence and significance."

"The continued development of technology has changed the way people conduct financial transactions using digital payment instruments, which have made alternative payments other than cash. Digital payment instruments have an improved future for payment methods that are widely used in society, supported by the fact that the Central Bank of Indonesia has made a campaign to support the country to be less, with the progress and emergence of sophisticated digital payment instruments. Thus, future generations such as Generation Y and Generation Z can be people who will be supported by their entire lives, supporting them to have grown up in a technology-supported world, which makes them indigenous people using technology. Therefore, the aim of this study is to adopt the adoption and actual use of digital payment instruments in Generation Y and Generation Z and whether or not there are differences regarding the adoption and actual use between generations. This study uses a combination of two theories, namely the Integrated Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) and the Innovation Resistance Theory (IRT), together with stickiness to use cash payments and the formulation group that uses the Generation Group theory as a moderating variable. This study successfully obtained 320 respondents consisting of 160 respondents from each generation that currently reside in Indonesia, which was collected through the distribution of online questionnaires. In addition, the analysis was carried out using the partial quadratic structural equation modeling method, and approval using SmartPLS 3.0. The findings, this is the result of expectations, social influence, motivation, and significant interest in the intention of individuals to use digital payment instruments. In addition, usage barriers, image barriers, and image barriers have a significant effect against individual resistance to using digital payment instruments. In addition, the stickiness variable for using cash payments has a negative moderation effect towards individual intentions to use digital payment instruments. Finally, this study also found differences in the adoption and resistance of digital payment instruments between Generation Y and Generation Z.

---

Perkembangan teknologi yang terus menerus telah mengubah cara orang melakukan hal mereka transaksi keuangan dengan kehadiran instrumen pembayaran digital, yang telah dibuat alternatif pembayaran selain uang tunai. Instrumen pembayaran digital memiliki masa depan yang cerah untuk menjadi metode pembayaran yang digunakan secara luas di masyarakat, didukung oleh fakta bahwa Bank Sentral Indonesia menciptakan kampanye untuk mendukung negara untuk menjadi masyarakat tunai kurang, serta kemajuan dan kemunculan konstan instrumen pembayaran digital yang canggih. Dengan demikian, generasi mendatang seperti Generasi Y dan Generasi Z bisa menjadi orang-orang yang akan menggunakannya secara komprehensif dalam kehidupan mereka, sebagaimana mereka telah tumbuh di dunia yang dikelilingi oleh teknologi, yang menjadikan mereka penduduk asli menggunakan teknologi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami adopsi dan aktual penggunaan instrumen pembayaran digital dalam Generasi Y dan Generasi Z dan apakah ada ada perbedaan atau tidak mengenai adopsi dan penggunaan aktual antara kedua generasi. Penelitian ini menerapkan kombinasi dua teori, yaitu Unified Theory of Penerimaan dan Penggunaan Teknologi 2 (UTAUT2) dan Teori Perlawanan Inovasi (IRT), bersama dengan stickiness untuk menggunakan pembayaran tunai dan kelompok generasi berdasarkan Teori Kelompok Generasional sebagai variabel moderasi. Penelitian ini berhasil memperoleh 320 responden yang terdiri dari 160 responden dari setiap generasi itu saat ini berada di Indonesia yang dikumpulkan melalui distribusi online daftar pertanyaan. Selain itu, analisis dilakukan dengan menggunakan metode partial least square pemodelan persamaan struktural, dan diuji menggunakan SmartPLS 3.0. Temuannya menunjukkan bahwa harapan kinerja, pengaruh sosial, motivasi hedonis, dan kebiasaan miliki efek signifikan terhadap niat individu untuk menggunakan instrumen pembayaran digital. Selain itu, hambatan penggunaan, hambatan tradisi, dan hambatan gambar memiliki efek signifikan terhadap resistensi inovasi individu untuk menggunakan instrumen pembayaran digital. Selain itu, variabel stickiness untuk menggunakan pembayaran tunai memiliki efek moderasi negatifterhadap niat individu untuk menggunakan instrumen pembayaran digital. Terakhir, penelitian ini juga menemukan bahwa ada perbedaan dalam hal adopsi dan inovasi resistensi instrumen pembayaran digital antara Generasi Y dan Generasi Z."

"Perkembangan teknologi berjalan sangat pesat salah satunya pada sektor keuangan. Kemampuan untuk berinovasi menciptakan perkenbangan jenis uang sebagai alat tukar yang semakin efisien, efektif, aman dan berbiaya murah yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan uang yang diterbitkan privat diatas teknologi blockchain sehingga transaksi dapat dilakukan secara peer-to-peer. Saat ini terjadi adopsi yang semakin besar didukung perkembangan generasi blockchain. Bank Sentral kemudian merespon kehadiran teknologi blockchain dan kebutuhan akan blockchain sehingga menciptkan central bank digital currency. Penelitian ini akan menelaah keberadaan cryptocurrency dan central bank digital currency serta menganalisis penggunaanya berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan terhadap penggunanya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian akan dijelaskan bahwa keberadaan cryptocurrency di Indonesia bukan sebagai Mata Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Cryptocurrency melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 disebut sebagai aset komoditi. Dalam pelaksanaan perdagangan terdapat cryptocurrency exchange yang memfasilitasi kegiatan perdagangan. Pengguna jasa exchanger perlu untuk dilindungi mengingat perdagangan cryptocurrency merupakan kegiatan berisiko tinggi. Demikian juga dengan penerbitan central bank digital currency oleh Bank Sentral harus ditelaah risiko dan keuntungan penggunaannya. Penulis memberikan saran, perlindungan hukum terhadap penggunaan cryptocurrency dan central bank digital currency juga harus diatur dengan jelas agar pengguna terhindar dari risiko kerugian yang mungkin mucul.

---

Technology developments are progressing very rapidly, one of which is in the financial sector. The ability to innovate creates the development of types of money as an increasingly efficient, effective, safe, and low-cost medium of exchange, namely cryptocurrency. Cryptocurrency is money issued privately on blockchain technology so that transactions can be carried out peer-to-peer. Currently, there is growing adoption supported by the development of blockchain generation. The Central Bank then responded to the presence of blockchain technology and the need for blockchain, thus creating a central bank digital currency to withstand the growing use of cryptocurrencies. This study will examine the existence of cryptocurrencies and central bank digital currencies and analyze their use based on Law no. 7 of 2011 concerning on Currency and Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation No. 8 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Crypto Asset Trading on the Futures Exchange. This study also aims to analyze the protection provided to its users. This research is qualitative and uses a normative juridical method. In this study, it will be explained that the existence of cryptocurrency in Indonesia is not a currency according to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Cryptocurrencies through Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 8 of 2021 are referred to as commodity assets. In the implementation of trading there is a cryptocurrency exchange that facilitates trading activities. Exchanger service users need to be protected considering cryptocurrency trading is a high-risk activity. Likewise, the issuance of a central bank digital currency by the Central Bank must examine the risks and benefits of using it. The author provides advice, legal protection against the use of cryptocurrencies and central bank digital currency must also be clearly regulated so that users avoid the risk of losses that may arise."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai Kesiapan UMKM menggunakan e-billing untuk pembayaran pajak serta faktor-faktor UMKM menggunakan atau tidak menggunakan e-billing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan survey lapangan meggunakan kuesioner. Adapaun Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 70 UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan dimensi role clarity dan dimensi ability, UMKM di Kabupaten Bogor tidak siap menggunakan e-billing, namun apabila berdasarkan dimensi motivation UMKM di Kabupaten Bogor siap menggunakan e-billing. Sehingga dapat disimpulkan UMKM di Kabupaten Bogor tidak siap menggunakan e-billing untuk pembayaran pajak. Sedangakan faktor UMKM menggunakan e-billing adalah karena mudah, cepat dan praktis. Sedangkan faktor UMKM tidak menggunakan e-billing adalah karena kurang familiarnya UMKM di Kabupaten Bogor terhadap e-billing serta beberapa responden menyebutkan bahwa kurang familiar terhadap pengguanaan internet.

---

ABSTRACTThis study discusses about the readiness of MSMEs using e billing for tax payment and factors of MSMEs to use or not use e billing. The research method use descriptive quantitative research method. Data collection techniques by distribute questionnaires. Number of respondents in this study are 70 MSMEs in Bogor Regency area. The result of this research is based on role clarity and ability dimentions, MSMEs in Bogor Regency is not ready to use e billing, but if based on the dimension of motivation MSMEs in Bogor Regency ready to use e billing. So it can beconcluded MSMEs in Bogor Regency is not ready to use e billing for tax payment. Factors of MSMEs to use e billing because easy, fast and practical. While factors of MSMEs to not use e billing because MSMEs in Bogor regency of less familiar to e billing and some respondents mentioned that less familiar to using internet."

"Tugas akhir ini membahas mengenai sistem pembayaran elektronik menggunakan ACR120S contactless smart card reader. Ini merupakan perangkat yang berdiri sendiri tanpa membutuhkan koneksi ke PC maupun internet. Perangkat ini terhubung pada mikrokontroler lewat komunikasi serial dan bekerja dengan cara memotong data saldo yang terdapat pada smart card tipe mifare 1KB sesuai dengan tagihan yang diterima dan menyimpan kembali saldo setelah proses pembayaran ke dalam kartu.

---

This final project is about electronic payment system using ACR120 contactless smart card reader. This is a stand alone system that doesn’t require connection to a computer or internet. The reader connected with microcontroller using serial connection and cut the balance from mifare 1KB smart card for the payment according to the bill. The system will restore balance after the payment back into the smart card."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dua bias perilaku trader di pasar cryptocurrency bitcoin yaitu disposition effect dan herding. Menggunakan analisis round trip dan survival, diamati reverse disposition effect dalam kondisi pasar menaik dan positive disposition effect dalam kondisi pasar menurun. Perilaku herding dijumpai dengan model regresi sebaran return CSAD, terutama di data harian dan meningkat saat: 1) harga bitcoin menurun di pasar bearish; 2) harga bitcoin naik di pasar bullish; 3) volume trading lebih rendah; dan 4) volatilitas trader lebih rendah.

---

This paper investigates two behavioral biases-the disposition effect and herding using the Mt. Gox data between 2011-2013 in the bitcoin cryptocurrency market. Using trade round-trip and survival analysis, it shows the market exhibits a reverse disposition effect in bullish periods and the usual positive disposition effect in bearish periods. It finds evidence of herding in bearish as well as bullish periods using a return dispersion model. Additionally, it shows that herding moves along the market trend. Herding increases in both bullish and bearish periods when the bitcoin price increases and decreases, respectively."

"Perdagangan elektronik -- yaitu penerapan transaksi bisnis dalam berbagai bentuk dan jenisnya secara elektronis - merupakan suatu trend dan berkembang pesat serta tidak dapat dihindari penggunaannya dalam era globalisasi sekarang ini. Salah satu inovasi terbaru dari perdagangan elektronik adalah penggunaan smartcard sebagai uang elektronik. Thesis ini akan melakukan analisis terhadap sistem uang elektronik yang ada dan membuat desain sistem uang elektronik untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian melakukan studi kasus terhadap sistem uang elektronis yang memiliki jaringan maupun perkembangan global untuk rnengetahui struktur, cara kerja. arsitektur pembayaran, serta keamananya. Dari studi kasus ini, penelitian dilakukan untuk mendesain sistem uang elektronik yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Studi kasus yang dilakukan menunjukkan adanya dua sistem utama yang mendominasi uang elektronik di dunia, yaitu Mondex dan Proton. Perbedaan utama kedua sistem ini ada pada arsitektur pembayarannya. Mondex menggunakan arsitektur Independent - dimana pembayaran tidak memerlukan pihak ketiga, sedangkan Proton menggunakan arsitektur Closed loop - dimana pembayaran melibatkan pihak ketiga untuk melakukan settlement. Dari studi kasus tersebut, penelitian melakukan analisis uang elektronik dengan metoda SWOT Analysis dan Five Forces Analysis, untuk kemudian menentukan Critical Success Factors.

---

Electronic commerce - which means conducting transaction in any form and any type electronically - is becoming a trend and it is growing very fast that nobody can avoid to use it in this globalization era. One of the latest innovation in electronic commerce is the usage of smart card as electronic money.

This thesis will analyze currently available electronic money systems dan design a new systems to be implemented in Indonesia. Research will conduct case studies of electronic money systems which have global network and development in order to know the structure, how it works, payment architecture, and security. From these case studies, research is conducted to design an electronic money system which is suitable to be implemented in Indonesia.

The case studies show that there are two systems which dominate global electronic money systems, i.e. Mondex and Proton. The main difference between these two systems is the payment architecture. Mondex use "Independent" architecture - where there is no need for third party during payment transaction, while Proton use "Closed loop" architecture - where a third party is needed for payment settlement.

From the case studies, this research will analyze electronic money system using SWOT Analysis and Five Forces Analysis, afterward Critical Success Factors can be determined."

"Sejak diperkenalkan penggunaan media pembayaran elektronis terus berkembang, namun proprosi uang tunai masih dominan digunakan dalam pembayaran transaksi rumah tangga di Indonesia. Besarnya penggunaan uang tunai, disamping kurang efisien juga berdampak terhadap aktivitas transaksi ekonomi yang tidak tercatat shadow economy. Peningkatan efisiensi transaksi pembayaran telah menarik peneliti dan pembuat kebijakan mengkaji dan mendorong konsumen rumah tangga lebih banyak menggunakan media pembayaran elektronis dibandingkan dengan media pembayaran uang tunai less cash society. Studi ini menganalisis keputusan rumah tangga dalam memilih media pembayaran untuk bertransaksi, dengan perhatian utama pada dua hal. Pertama, mengkaji pengaruh persepsi rumah tangga terhadap atribut kemudahan identifikasi transaksi anonymity terkait besarnya penggunaan media pembayaran uang tunai. Kedua, mengkaji dan mengidentifikasi pengaruh atribut yang melekat pada media pembayaran seperti keamanan, kemudahan, biaya, reward, dan acceptance terhadap keputusan rumah tangga dalam menggunakan media pembayaran elektronis serta bagaimana proses pengambilan keputusan pilihan rumah tangga tersebut dilakukan. Studi ini menggunakan data hasil survei terhadap rumah tangga perkotaan di dua provinsi yang dianggap mewakili wilayah dengan penggunaan media elektronis tertinggi di Indonesia. Hasil pengumpulan data diolah dan dianalisa untuk melihat faktor yang berpengaruh terhadap pilihan media pembayaran dengan menggunakan model pilihan diskrit. Metode ordered logit, digunakan untuk mengetahui perubahan kategori bertingkat kelompok pengguna uang tunai. Sedangkan metode nested logit, dipilih untuk mengkaji dampak atribut terhadap pilihan penggunaan media pembayaran elektronis dan proses pengambilan keputusan rumah tangga. Hasil studi pertama menunjukkan bahwa persepsi terhadap kemudahan teridentifikasinya transaksi media pembayaran akan berpengaruh terhadap besarnya penggunaan uang tunai. Namun, pada kelompok rumah tangga dengan kelas pendapatan tertentu menengah, kemudahan identifikasi transaksi diperlukan untuk memonitor pengeluaran budget control. Selain itu, pembayaran upah dengan uang tunai dan tipe transaksi bulanan akan meningkatkan penggunaan uang tunai lebih besar. Dari faktor sosial ekonomi, penggunaan uang tunai dalam jumlah besar dipengaruhi oleh pendidikan kepala rumah tangga yang rendah, tingkat pendapatan, jumlah anggota rumah tangga yang banyak, dan kepala rumah tangga yang tidak bekerja. Sedangkan hasil studi kedua memperlihatkan bahwa keamanan, biaya, reward, dan acceptance secara signifikan memengaruhi probabilitas penggunaan media pembayaran elektronis. Selain itu, hasil estimasi marginal effect menunjukkan perubahan persepsi atribut media pembayaran yang memiliki pengaruh besar adalah tingkat keamanan, pemberian reward, dan biaya. Dapat juga dicatat bahwa rumah tangga pengguna kartu debit dan transfer kredit sangat sensitif terhadap perubahan tingkat persepsi atribut keamanan, biaya, dan acceptance; sedangkan rumah tangga pengguna kartu kredit relatif sensitif terhadap perubahan persepsi atribut reward. Estimasi juga menghasilkan nilai koefisien inclusive value sebesar 0,661 yang menunjukkan proses keputusan rumah tangga dalam menggunakan media pembayaran bersifat bertahap dan membuktikan adanya korelasi di antara media pembayaran elektronis. Kebijakan untuk mendorong penggunaan media pembayaran elektronis dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan rumah tangga tentang kualitas atribut media pembayaran melalui pendidikan dan pemberian informasi. Selain itu, peningkatan kualitas atribut media pembayaran dengan memanfaatkan berbagai fitur teknologi dan efisiensi transaksi juga diperlukan. Dari sisi karakteristik sosial ekonomi rumah tangga, faktor usia, pendidikan, pendapatan, dan status kepala rumah tangga bekerja, memiliki probabilitas tinggi untuk menggunakan setiap media pembayaran elektronis lebih banyak. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembayarna elektronis lebih segmented pada kelompok berpendidikan dan berpendapatan tinggi serta usia produktif. Kebijakan yang dapat diambil harus tepat sasaran pada target kelompok tersebut.

---

Although in recent years the use of electronic payment media has been growing rapidly in the world and have impacts on economic efficiency, the use of cash for economic transactions is still dominant. Existing studies focused on the macro impact of such transaction in developed countries. However, the studies on the payment method use are relatively limited. This is mainly due to the data limitation at the individual level. Various micro studies to identify the socio economic factors on the choice of cash usage have been attempted, but the focuses to identify the effects of media attribute payments are still limited. This study attempts to analyze household's decision associated with preference of cash and electronic payments using data of 936 urban households in six municipalities in Jakarta and East Java, focusing on the effect of payment system characteristics on the preferred payment method. Discrete choice model is employed as the household's decision can be assumed to follow a sequential process.The use of cash still represents the dominant role in the payment transaction. Cash payment has unique attributes compared to other payment media as it relates to the unidentified transaction factor. This study examines the impacts of the perception of the media attributes of specific payment transactions, specifically the ease of the payment media identification and the effects of characteristics of domestic cash transactions on the amount of use of cash in Indonesia. The study shows that an ordered logit model has been able to explain the factors that influence the magnitude of the use of cash. The results estimation shows that perceptions of the ease of transaction identification on medium of payment will affect the magnitude of the use of cash. In households with middle income class, the ease of transaction identification is required to monitor the expenditure budget control . In addition, the payment of wages in cash and monthly transaction type will magnify the cash usage. Based on the findings in this study, the electronic payment media needs to be utilized on payroll systems and routine household transactions. The amount of cash usage is also influenced by the behavior of cash withdrawal and the amount of money held by households. This findings show that the holding the money is intended for transaction purposes.Thus, to reduce the use of cash, a policy that can be implemented is to build the awareness to reduce the level of households 39 perceptions of the ease of identification of the payment media. In addition, the provision of information related to transaction monitoring can be more precisely implemented. Efforts from the authority to monitor transactions can be done discretely, where the data recording of transactions is carried out as part of the process of filling the transaction order. This procedure is expected to make households feel more comfortable doing transactions. To accommodate the needs of monitoring of transactions by households budget control ,a recording facility providing payment transactions could be one of the viable options for households.The use of payment via electronic payment methods, such as credit transfers, debit cards, credit cards, e money e banking, has several advantages compared to cash payment method. It is due to the reasons that electronic payment methods have time efficiency, lower cost of cash handling and cash management as well as lower security risk. The estimation results indicate that the use of the payment is determined by a variety of variables. Based on the estimation of the nested logit models, it can be shown that security, cost, reward and acceptance significantly affect the probability use of electronic payment methods. In addition, the marginal effect estimation result indicates that the payment method attributes have major influence on the level of security, reward and transaction costs. It should be noted that debit card and credit transfer users are the most sentitive to a change in unit of security, cost and acceptance, and credit card users are more likely affected by the changes in reward. In terms of socio economic characteristics of households, age, education, income, and employment status of household heads have increased the probability to use more electronic payment methods with various result. The ease of access to banking significantly affects the use of all electronic payment methods. These variations may imply that policymakers are required to apply different strategies in different attribute of payment methods and social economics characteristics. The estimation result also indicate that the use model of payment methods is made via sequential decision a nested model , as the inclusive value showed the coefficient of 0.661, which remained consistent with utility maximization framework. This implies that one payment method is more likely to compete with another payment method of the same electronics payments than the payment methods of cash payment alternative. In conclusion, this study confirms attributes that are influential to further induce household's use of electronic payment methods."

"Perkara korupsi yang ditemukan di tingkat pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Mayoritas korupsi di daerah dilakukan terhadap dana APBD, yang mana sumber penerimaan APBD yang paling utama berasal dari transfer pemerintah pusat. Berdasarkan karakteristik penggunaannya, dana transfer dapat diklasifikasikan menjadi Dana Transfer Umum (DTU, yang terdiri dari DAU & DBH) dan Dana Transfer Khusus (DTK, yang terdiri dari DAK Fisik dan non Fisik). Ditinjau dari teori Fraud Triangle, semakin besar transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah akan meningkatkan kesempatan terjadinya korupsi di daerah. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh DTU dan DTK terhadap probabilitas terjadinya tingkat korupsi di daerah. Metode yang digunakan adalah regresi Zero-Inflated Poisson (ZIP). Dengan sampel 519 Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia yang diteliti pada periode 2010-2019, DTU ditemukan memiliki hubungan positif terhadap tingkat korupsi di daerah. Keleluasaan dalam mengelola anggaran DTU menjadi penyebab yang memicu peningkatan korupsi di daerah sehingga dapat disalahgunakan oknum birokrat di daerah untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan DTK menunjukkan hubungan negatif dengan tingkat korupsi di daerah. Pemda tidak memiliki keleluasaan untuk menggunakan anggaran DTK untuk program lain, selain itu pengawasan dalam realisasi program DTK juga relatif lebih ketat.

---

The cases of corruption found at the local government level in Indonesia show an increasing trend. The majority of corruption in the regions is carried out on APBD funds, which the main source of APBD revenue comes from the central government transfers. Based on the characteristics of their use, transfer funds can be classified into General Transfer Funds or known as Dana Transfer Umum (DTU), consists of Dana Alokasi Umum (DAU) & Dana Bagi Hasil (DBH)) and Special Transfer Funds or known as Dana Transfer Khusus (DTK), consists of Dana Alokasi Khusus (DAK) Physical and Non-Physical. Been reviewed by the Fraud Triangle theory, the greater transfer from the central government to the regions, will increase the opportunities of corruption to occur in the regions. This study was conducted to see the influence of DTU and DTK on the probability of the occurrence of corruption in the regions. The method used was Zero-Inflated Poisson (ZIP) regression. By using sample data of 519 districts and cities in Indonesia from 2010-2019, DTU was found to have a positive relationship to the level of corruption in the regions. The discretion in managing the DTU budget is the cause that triggering an increase in corruption in the regions so that it can be misused by bureaucrats in the regions for personal gain. Meanwhile, DTK shows a negative relationship with the level of corruption in the regions. Local governments do not have the discretion to use the DTK budget for other programs, in addition to that, supervision in the realization of the DTK program is also relatively tighter."

"ABSTRAKDengan seiring perkembangan zaman, kemunculan gagasan mengenai non-tunai dalam sistem pembayaran, diawali dengan adanya kebutuhan masyarakat untuk memberikan uang dalam jumlah yang besar sedangkan uang mereka telah tersimpan di tempat penyimpanan yang dikenal dengan bank. Perkembangan teknologi melalui komputer dan internet membuat kegiatan pembayaran non-tunai semakin berkembang pesat dengan sistem-sistem baru yang diimplementasikan di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan sebuah metode di dalam masyarakat dimana mereka diarahkan untuk mengurangi penggunaan uang cash (tunai) dan mulai mencoba untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mencoba untuk merasakan janji manis yang diberikan oleh teknologi tersebut. Kebijakan sistem pembayaran non-tunai diarahkan untuk memperkuat sistem pembayaran non-tunai agar dapat diselenggarakan dengan lebih aman, efisien, dan andal, sehingga mampu mendukung upaya untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan serta memperlancar aktivitas perekonomian nasional. Sistem pembayaran berbasis teknologi yang dikenal dalam masyarakat memiliki beragam bentuk dalam implementasinya yang seluruhnya memiliki satu tujuan dalam melakukan transaksi pembayaran baik secara sukarela maupun timbal balik. Perkembangan tren teknologi pada sistem pembayaran masa kini, setidaknya dikenal teknologi Electronic / Mobile Commerce; teknologi metode pembayaran menggunakan Contacless Payments & Near Field Communication (NFC) serta Mobile Barcode / Quick Response Code (QR Code); hingga teknologi penggunaan mata uang digital seperti Bitcoin. Dalam menghadapi kemajuan teknologi dalam bidang sistem pembayaran tersebut, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai perangkat hukum yang dapat mengakomodir GNNT sebagai implementasi sistem pembayaran berbasis teknologi, khususnya dalam hukum perbankan, maupun yang terkait lainnya. Sehubungan dengan pelaksanaan instrumen hukum yang telah ada dalam mendukung GNNT, peran Bank Indonesia dan Pemerintah diharapkan dapat lebih optimal dalam implementasinya maupun penegakannya. Hal ini mengingat sistem pembayaran merupakan salah satu prasyarat bagi pencapaian tujuan utama bank sentral, yaitu stabilitas moneter dan keuangan

---

ABSTRACTIn accordance to the era development, the implementation of non cash payment system has been initiated by the society needs to hand over some cashes in a huge amount but their money has been kept in a bank. The technology development of computer and internet has create a brand new non cash payment activities rapidly into a newer systems that has been implemented in most of the countries all over the world, including Indonesia. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) is a method in society where they are directed to minimize the usance of cash money and star to adapt with the tecnology development and try a better service with that kind of technology. The non cash payment system policy is intended to strengthen the non cash payment system so that it could be implemented more securely, efficiently, and reliably in order to support the effort on maintaining monetary stability, financial system and national economic activities. The technology-based payment system amongst the society has various kinds of form in their implementation on which they have one target to achieve here in performing a better payment transaction either voluntarily or mutually. The technology development trend in payment system nowadays, at least has Electronic / Mobile Commerce; payment system technology using Contacless Payments & Near Field Communication (NFC) serta Mobile Barcode / Quick Response Code (QR Code); until the utilization of digital currency like Bitcoin. In encountering such tecnology improvement in payment system, Indonesia has in fact formulated various legal instruments to accommodate GNNT as the implementation of technology-based payment system, especially in banking law and other related ones. In connection with such legal instruments implementation, the role of Bank Indonesia and Government is expected to be more optimal either in the implementation and or enforcement, as the payment system shall be considered as on of the requirement to achive the central bank main purpose, which is monetary and financial stability"